BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.

Ajang Satya JKN Award 2025 yang digelar di Kemayoran, menjadi momen apresiasi untuk 110 badan usaha atas komitmen mereka dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap Program JKN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi pekerja.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan,” ujar Ghufron, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga 1 Oktober 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari populasi Indonesia, di mana 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di sektor publik dan swasta.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya peran korporasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan menjaga kesinambungan pendanaan program.

BPJS Kesehatan terus mendorong badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terdaftar dan iurannya dibayarkan secara rutin.

“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tambah Ghufron.

Dalam proses penilaian Satya JKN Award, BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi.

Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan pendaftaran, pelaporan upah, penggunaan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai penghargaan tersebut merupakan pengakuan negara terhadap badan usaha yang konsisten menjamin kesejahteraan pekerja.

“Komitmen ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial,” ujar Cak Imin.

Selain itu, dukungan juga datang dari Kejaksaan Agung melalui Direktur Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rudi Irmawan, yang menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan korporasi.

“Kami bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan melalui langkah hukum yang bersifat preventif, represif, non litigasi maupun litigasi. Kami juga mengimbau agar seluruh badan usaha bukan hanya mematuhi kewajiban hukum namun menjadikan kepatuhan sebagai budaya perusahaan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja merupakan bagian dari transformasi ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, Deputi III KSP, Syska Hutagalung juga memastikan pemerintah terus mengawal implementasi JKN agar pelayanan kepada peserta semakin baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, dan stakeholder terkait akan mengadakan rapat soal wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan besok, Rabu (15/10/2025).

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan realisasi pemutihan itu akan bergantung pada hasil rapat besok.

“Detailnya nanti besok mau kita rapatkan dulu. ‘Realisasinya kapan, Pak?’ tergantung rapat besok, segera,” katanya seusai acara Satya JKN Award 2025, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan rapat dengan pihak-pihak terkait akan diselenggarakan besok. Pada intinya, dia menyebut wacana ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

“Intinya bahwa meningkatkan akses pelayanan itu yang bertahun-tahun itu orang nunggak ya, sudah pindah komponen. Katakanlah sebelumnya itu dia sektor informal masuk PBI karena masuk DTSEN, lalu masih nunggak, nah, itu dihapuskan,” jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Sebab demikian, Ghufron menegaskan bahwa pemutihan tunggakan iuran ini akan diutamakan untuk yang sektor informal. Sementara itu, nominal yang akan diputihkan mencapai Rp7,691 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

"Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut," terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Adapun, usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.

"Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, Kamis (1/10/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.