Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membeberkan perkembangan terkait rencana pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menjalankan penyempurnaan sistem dan tata kelola dalam pemutihan tunggakan iuran JKN.

"Sehingga nanti pelaksanaannya betul-betul efektif. Tidak ada moral hazard, kesalahan, ataupun dinikmati orang yang ingin meraup keuntungan," ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).

Dia menargetkan sistem dan tata kelola dalam pemutihan tunggakan iuran JKN akan rampung pada tahun ini.

Sebelumnya, Cak Imin menjelaskan bahwa mekanisme pemutihan tidak akan diberlakukan secara seragam untuk seluruh peserta. Menurutnya, setiap tunggakan akan diatur melalui skema berbeda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta serta latar belakang kasus tunggakan masing-masing.

Menurut Cak Imin, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mengaktifkan kembali kepesertaan para penunggak iuran agar dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

"Intinya kita ingin kepada [peserta] yang menunggak ini juga menjadi peserta aktif, sehingga syarat agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan ya seluruh peserta harus aktif dulu baru dilakukan penghapusan," kata Cak Imin.

Cak Imin telah meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program pemutihan itu, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Dalam hal ini, Cak Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti angkat bicara terkait kemungkinan adanya suntikan anggaran dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menuturkan, diskusi mengenai kebijakan pemutihan tersebut masih berada di ranah pemerintah pusat, sehingga keputusan final berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Terkait kemungkinan adanya pemberian dana dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan, Ghufron menyatakan hal tersebut merupakan opsi, namun bukan syarat mutlak bagi BPJS Kesehatan.

“Kalau memang diberi kompensasi tentu lebih baik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kan untuk membantu orang-orang yang memang tidak berdaya dan kesulitan mengakses layanan,” ujar Ghufron saat ditemui di sela acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia melanjutkan, dampak pemutihan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan dinilai tidak signifikan. Ghufron menyebut, kebijakan ini justru dapat meringankan beban operasional lembaga dalam melakukan penagihan.

Ghufron juga menegaskan, pemutihan itu tidak akan berdampak pada Dana Jaminan Sosial (DJS) yang menjadi sumber dana utama BPJS Kesehatan untuk membiayai layanan kesehatan peserta JKN.

“Kami justru lega karena tidak perlu mengejar-ngejar tunggakan kepada peserta yang memang sudah tidak ada kemampuan, atau bahkan tidak bisa lagi dihubungi,” tutup Ghufron.

Dia menjelaskan, kebijakan pemutihan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan peserta yang secara ekonomi tidak mampu.

Ghufron memaparkan, mayoritas penunggak berasal dari kelompok masyarakat miskin yang telah berpindah segmen kepesertaan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah, tetapi masih meninggalkan kewajiban iuran dari segmen sebelumnya.

Dia menuturkan, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan dana publik sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan dan diaudit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penghapusan tunggakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum atau disalahgunakan.

“Dana BPJS itu dana publik dan dana negara, sehingga setiap tahun kami diperiksa BPK. Pemutihan harus diatur dengan baik supaya tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, besaran dana kompensasi untuk pemutihan itu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Rabu (22/10/2025) lalu.

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dari pemerintah di bawah ini.

Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Dengan kata lain, program sudah dijalankan sejak bulan lalu dan masih terus bisa dimanfaatkan hingga Desember 2025 ini.

Siapa yang Berhak?

Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 ada di halaman 2...

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025

Syarat Penerima Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Itulah informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Desember 2025 yang masih bisa Anda manfaatkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Lantas, siapa sebenarnya yang berhak memperoleh penghapusan tunggakan ini? Apakah seluruh peserta BPJS otomatis bisa mendapatkan keringanan tersebut?

Kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Berikut kriteria penerima pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. “Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Warga RI peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek tunggakan iuran mereka secara online.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan dapat dicek lewat online baik menggunakan aplikasi Mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa. Sebelum melakukan pengecekan, peserta perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan.

1. Cara Cek di Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store;
• Setelah terunduh, buka aplikasi dan login menggunakan NIK atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan serta password;
• Pilih "Menu Lainnya" pada halaman utama, lalu klik "Info Iuran";
• Sistem akan menampilkan perincian dan jumlah tunggakan iuran kepesertaan.

2. Cara Cek Melalui WhatsApp Pandawa

Peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek jumlah tunggakan iuran melalui layanan Pandawa yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0811-8-165-165. Berikut cara lengkapnya:

• Kirimkan pesan apapun ke Pandawa, seperti "Hai" atau yang lainnya;
• Pilih menu "Informasi";
• Kemudian klik "Cek Status Pembayaran";
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan;
• Lalu kirimkan pesan berupa tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal lahir (contoh: 1995-04-01);
• Selanjutnya Pandawa akan mengirimkan informasi berupa nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayarannya.

Program pemutihan hanya akan diberikan kepada peserta kurang mampu yang terdaftar dalam DTSEN yang akan menerima kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, untuk menjadi penerima manfaat pemutihan, peserta BPJS Kesehatan harus terdaftar di DTSEN terlebih dahulu.

Cara Daftar DTSEN Online Lewat Aplikasi Cek Bansos

Cara mendaftar DTSEN sendiri ada dua, yaitu secara online di aplikasi Cek Bansos dan secara langsung dengan mendatangi kantor desa/lurah. Untuk lebih jelasnya, berikuttiap-tiap panduan lengkapnya:

• Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store atau App Store;
• Setelah berhasil diunduh, buka aplikasi;
• Pilih "Buat Akun Baru" jika belum memiliki akun;
• Lengkapi data yang diminta berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, RT/RW, nomor HP aktif, dan email;
• Kemudian unggah foto e‑KTP dan swafoto dengan memegang e‑KTP untuk verifikasi identitas;
• Verifikasi akun via email kemudian login;
• Pilih menu "Daftar Usulan" atau "Tambah Usulan";
• Masukkan data lengkap keluarga, kondisi rumah, dan pilih jenis bantuan yang diajukan (PKH, BPNT, dsb);
• Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi data oleh Kemensos.

Cara Daftar DTSEN Offline di Kantor Desa/Kelurahan

• Datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
• Isi formulir pendaftaran DTSEN yang diberikan petugas dengan benar dan lengkap;
• Selanjutnya, permohonan akan diproses melalui musyawarah untuk menilai kelayakan penerima;
• Jika disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada bupati/wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial.

Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan dapat menikmati program penghapusan tunggakan tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaat. Berikut syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tunggakan iuran BPJS:

1. Peserta yang Beralih ke PBI

Peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta mandiri dan kini telah masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) berhak mendapatkan pemutihan. Iuran mereka kini ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari Kalangan Tidak Mampu

Program pemutihan ini hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu berdasarkan data resmi yang dikelola pemerintah. Artinya, hanya masyarakat miskin yang tercatat secara valid yang dapat menikmati penghapusan tunggakan ini.

3. Peserta dengan Status PBPU dan BP yang Diverifikasi Pemda

Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga bisa menikmati program penghapusan tunggakan iuran. Syaratnya yaitu data yang dimiliki harus sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam DTSEN

Peserta wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data akan dilakukan agar bantuan pemutihan benar-benar tepat sasaran.

5. Pemutihan Berlaku untuk Maksimal 2 Tahun Tunggakan

BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jika tunggakan peserta lebih dari 24 bulan, maka sisa kewajiban di luar batas tersebut tetap harus dibayar oleh peserta.

6. Pendanaan dari APBN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sekitar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung program ini. Dana tersebut digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat pemutihan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini.

Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"Itu (Rp 20 triliun) kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10).

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

Hal ini sudah hasil pembicaraan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan program pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai akhir tahun.

"Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan," katanya, saat memberikan keterangan pers di istana, malam ini.

Untuk itu, Cak Imin meminta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Sebabnya dari registrasi ulang itu membuat para peserta kembali mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS.

"Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Cak Imin.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjawab mengenai skema pemutihan ini akan dibebankan kepada APBN. Menurutnya, tanggungan untuk tunggakan utang itu akan diambil alih oleh lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu BPJS Kesehatan.

"Ya otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah empat golongan yang tunggakan BPJS Kesehatannya akan dibayar pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan melaksanakan program baru bernama penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

Rencananya, program tersebut akan mulai dilakukan pada bulan November 2025 ini.

Namun, tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

4 Golongan yang Berhak (lanjut halaman 2)...

4 Golongan yang Berhak

Antaranews sebelumnya menulis bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang kemungkinan akan mendapat penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik buat masyarakat, sebab pemerintah akan menghapuskan tunggakan BPJS Kesehatan pada tahun 2025.

Program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Akan tetapi yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat akan "menikmati" penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan selengkapnya berikut ini mengenai pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Cara Ikut Program Pemerintah Menghapus Tunggakan BPJS Kesehatan (lanjut halaman 2)...

Cara Ikut Program Pemerintah Menghapus Tunggakan BPJS Kesehatan

Dari penelusuran Bisnis, hingga saat ini skema penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan 2025 masih digodok lebih lanjut.

Akan tetapi, program tersebut kemungkinan akan menghapus tunggakan bagi peserta yang telah berpindah ke segmen PBI tapi sistem masih mencatat adanya tunggakan dari masa kepesertaan mandiri sebelumnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang membayar iuran PBI tidak perlu menanggung beban tunggakan lama tersebut karena akan dihapus melalui program ini.

Selain itu yang perlu diperhatikan, BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran hingga dua tahun.

Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari 24 bulan, sisa kewajiban di luar batas tersebut tidak akan dihapus.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa dana sebesar Rp20 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2026.

Anggaran ini akan digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi ketentuan program pemutihan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Peserta dengan kriteria tertentu bahkan mendapat pemutihan tunggakan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum (naik)," ungkapnya dikutip Senin (27/10/2025)

Salah satu pertimbangan Purbaya adalah belum pulihnya perekonomian nasional secara menyeluruh. Kenaikan iuran dipastikan justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Purbaya justru memberikan tambahan anggaran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun, sehingga menjadi Rp69 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menambahkan,pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya. Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

Berapa iuran berlaku 27 Oktober 2025?

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kebijakan untuk melakukan pemutihan tunggakan peserta tidak akan mengganggu arus kas di lembaga asuransi kesehatan resmi milik pemerintah tersebut. Pemutihan tunggakan dilakukan bagi peserta BPJS yang pindah komponen.

"Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Ia menjelaskan, pemutihan tunggakan tersebut dilakukan bagi peserta BPJS yang pindah komponen, misalnya dari peserta mandiri yang berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan. Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus," ujar dia.

Namun, Ghufron menegaskan, pemutihan ini harus tepat sasaran, misalnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk di dalam DTSEN," ucapnya.

Ia juga menekankan agar pemutihan ini tidak disalahgunakan oleh peserta dengan secara sengaja menunggak iuran.

"Yang jelas kalau BPJS itu istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi tidak disalahgunakan. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, 'Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi' begitu, enggak, enggak terjadi itu," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali mengungkapkan bahwa syarat utama penerima pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menggodok rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada tahun ini, sambil memastikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan naik sampai pertengahan 2026 atau tepatnya Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini. Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"(Rp 20 triliun) Itu kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10)/

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

Seusai mengadakan pertemuan dengan Purbaya pada Rabu (22/10/2025), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga mengaku sudah membahas soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di tingkat Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, namun sudah kehilangan kemampuan untuk pelunasan.

"Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ucap Ghufron.

Ia pun mengakui, program pemutihan ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final tentang besaran iuran yang dihapus atau persyaratan rincinya.

Namun, Ghufron memastikan, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.