IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) tergolong sebagai saham dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

Emiten baru yang melantai di bursa saham pada 10 April 2026 lalu memiliki konsentrasi kepemilikan saham hingga 95,82 persen, yang dimiliki oleh sejumlah pihak saja dalam bentuk warkat dan tanpa warkat WBSA.

"Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal," tulis pengumuman BEI dalam keterbukaan informasi, Sabtu (9/5/2026).

PT BSA Logistics Indonesia merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada 2021 dengan bidang usaha yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. BSA Logistik kemudian go public dan sekaligus menjadi emiten pertama di tahun ini.

Adapun komposisi pemegang saham WBSA per April 2026 yakni, Tiga Beruang Kalifornia yang menguasai 79,01 persen, Private Equity 8,61 persen, Individual 6,89 persen, Trustee Bank 4,11 persen, dan lain sisanya di bawah 1 persen.

Pada awal pencatatan, emiten ini sempat mengalami Auto Rejection Atas (ARA) atau batas maksimal kenaikan harga suatu saham dalam satu hari perdagangan berturut-turut sejak pencatatan perdana saham.

Harga WBSA pada pencatatan awal yaitu Rp226 per lembar saham, dan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh level tertingginya Rp1.605 pada 6 Mei 2026.

Berdasarkan pantauan pergerakan saham, emiten transportasi dan logistik ini mengalami ARA selama 9 hari perdagangan sejak tanggal pencatatan 10 April 2026 hingga 23 April 2026 dengan kenaikan harian di atas 24,5 persen.

(Febrina Ratna Iskana)

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VII DPR mempertanyakan harga jual eceran semen yang diproduksi di Aceh tepatnya di Pabrik PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh lebih mahal dari Sumatera Utara.

"Kami mendapati bahwa harga semen yang diproduksi PT Solusi Bangun Andalas dijual di Aceh lebih mahal dan di Medan lebih murah," kata Ketua komisi VII Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Aceh Besar, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Ia menjelaskan seharusnya harga semen yang produksi di Aceh harga jualnya lebih murah karena semua bahan baku tersedia dan tidak terbebani dengan ongkos angkut yang tinggi.

Ia menyebutkan harga semen SBA ditingkat distributor Rp64 ribu per sak dan eceran Rp66 ribu per sak. Sementara harga di Medan Sumatera Utara Rp62 ribu per sak termasuk ongkos angkut masih lebih murah dari Aceh.

"Ini menjadi temuan kami dalam masa reses dan ini menjadi perhatian untuk segera disesuaikan harganya solusi oleh SBA, SBI, dan SGI sebagai group. Harga semen per sak sudah ditambah ongkos angkut juga lebih mahal dari produk semen lainnya di pasaran," katanya.

Karena itu ia meminta PT SBI sebagai perusahaan induk bersama PT SBA dapat segera mengontrol harga pasar sehingga harga jual tidak lebih mahal untuk masyarakat Aceh.

"Terkait harga jual lebih mahal daripada Medan, ini sudah kita berikan PR kepada Semen Andalas, pemerintah pusat juga kita kasih PR agar bersama pemerintah daerah duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kami juga akan memantau terus dan membahas kembali nanti sehingga adanya penyesuaian harga di Aceh," katanya.

Menurut dia, kehadiran perusahaan harus benar-benar bermanfaat kepada masyarakat dan harga jual pun juga harus lebih murah di daerah produksi.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Komisi VII juga meminta SBA untuk mengoptimalkan potensi yang ada di perusahaan tersebut seperti mengoptimalkan pembangkit listrik dan produksi yang saat ini baru 1,2 juta ton dari kapasitas 1,8 juta ton.

"Peningkatan produksi tentu akan memberikan dampak positif kepada perusahaan, daerah, dan masyarakat," katanya.

Pihaknya mendengarkan adanya kendala dalam mengoptimalkan potensi itu yakni mesin pembangkit tidak beroperasi sehingga menimbulkan biaya besar dalam operasional.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga meminta pihak perusahaan memaksimalkan tenaga kerja lokal sehingga kehadiran perusahaan memberikan dampak luas.

Karena itu ia berharap persoalan harga semen di Aceh dapat dibahas di level kementerian sehingga harga jual berbagai produk di daerah produksi lebih murah dari daerah lainnya dan persoalan tersebut tidak terjadi di daerah lain.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris juga menambahkan persoalan harga semen di Aceh lebih mahal dari Sumatera Utara sudah lama terjadi.

"Kami sebelumnya juga pernah membahas terkait harga tersebut. Semoga dengan kehadiran Komisi VII DPR dapat menyelesaikan persoalan harga tersebut," katanya.

Plt Direktur Utama SBI Asruddin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terhadap masukan yang disampaikan oleh Komisi VII DPR RI.

Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh yakni Saleh Partaonan Daulay (ketua tim), Chusnunia Chalim (wakil ketua tim), Evita Nursanty (wakil ketua tim), dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim).

Serta Novita Hardini, T Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri, Jamal Mirdad, Jefry Romdonny, Siti Mukaromah, Tifatul Sembiring, dan Iman Adinugraha, masing-masing sebagai anggota tim.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

PT SBA harus memperhatikan betul dana CSR yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan kehadirannya berdampak kepada masyarakat.

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta PT Solusi Bangun Andalas (SBA) untuk dapat menyalurkan secara maksimal dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan tepat guna membantu pemerintah daerah.

"PT SBA harus memperhatikan betul dana CSR yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan kehadirannya berdampak kepada masyarakat," kata Ketua komisi VII Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, di Aceh Besar, Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Ia menjelaskan perusahaan yang berusaha di Aceh Besar dan mengeksploitasi sumber daya alam harus berterima kasih kepada masyarakat dengan menyalurkan CSR dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

"Apa yang telah disampaikan oleh Bupati Aceh Besar Muharram Idris terkait CSR juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Kami sudah memberikan arahan untuk duduk bersama guna mencarikan solusi termasuk perhatian kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, penyaluran CSR tersebut dapat ditindaklanjuti secara lebih lanjut kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan dan juga telah diatur dalam perundang-undangan.

"Artinya, dengan perusahaan beroperasi secara maksimal secara potensi yang ada akan mampu meningkatkan keuntungan dan akan bisa berkontribusi besar dalam ikut serta menyejahterakan masyarakat," katanya lagi.

Ia juga mengatakan untuk penyaluran CSR tersebut PT SBA juga dapat menggandeng aparat penegak hukum, agar dalam distribusi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati Aceh Besar Muharam Idris mengusulkan agar dana CSR yang disalurkan PT SBA dapat disalurkan langsung ke gampong/desa, sehingga pemanfaatannya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

"Selama ini bantuan yang disalurkan sesuai proposal. Jika ada gampong yang tidak membuat proposal maka tidak akan mendapatkan bantuan dari CSR," katanya pula.

Karena itu, ia berharap pola penyaluran dapat diserahkan langsung ke gampong dan untuk program pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh gampong.

General Manager Solusi Bangun Andalas R Adi Santosa mengatakan pihaknya baru menyalurkan program beasiswa sebanyak 350 pelajar di Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Pihaknya juga memberikan program beasiswa Enterprise Based Vocational Education (EVE) bagi para siswa/i SMA/SMK sederajat di Kecamatan Lhoknga dan Leupung, Aceh Besar.

Lewat program tersebut mereka akan didik dan akan bisa bekerja sebagai tenaga kerja skill di perusahaan tersebut.

Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh, yakni Saleh Partaonan Daulay (ketua tim), Chusnunia Chalim (wakil ketua tim), Evita Nursanty (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim).

Serta Novita Hardini, T Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri, Jamal Mirdad, Jefry Romdonny, Siti Mukaromah, Tifatul Sembiring, dan Iman Adinugraha, masing-masing sebagai anggota tim.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof. Ima Amaliah dan pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

“Program swasembada energi adalah langkah yang tepat, dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, program swasembada energi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan seperti mewajibkan kandungan etanol 10 persen dalam BBM atau E10 dinilai menjadi salah satu terobosan penting untuk mendukung swasembada energi.

Terlebih, kata dia, upaya pemerintah sejalan dengan momentum menghadapi tantangan perubahan iklim hingga komitmen Perjanjian Paris untuk mencapai emisi nol bersih paling lambat pada 2050.

Sementara itu, Yogi memandang kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mewujudkan swasembada energi seperti sumur minyak rakyat, merupakan hal yang baik bila melihat dari konsepnya.

“Apalagi kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat. Itu bisa memperkuat ekonomi daerah," ujar Yogi.

Walaupun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat bila dilibatkan tetap diperhatikan aspek kesejahteraannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (7/10), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan E10 dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

"Kemarin malam kami sudah rapat dengan Presiden. Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).

Sementara pada Kamis (9/10), Bahlil menjelaskan bila per sumur rakyat bisa menghasilkan satu barel per hari, maka potensi penambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025