JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memanggil anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Therensius Lazakar. Pemanggilan itu berkaitan diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr Icha.

"Kami sudah memanggil melalui DPD Provinsi NTT, sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Meski begitu, Sarmuji memastikan akan berbuat adil dalam menangani kasus tersebut. Merujuk ahli psikologis, kata dia, kasus intimidasi itu harus didalami.

"Cuman memang seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli mengatakan, kita mesti tahu benar apakah benar ada tindakan seperti itu, tindakan intimidasi, dan apakah tindakan intimidasi itu benar, kemudian menyebabkan seseorang mengambil keputusan seperti yang kemarin," kata Sarmuji.

Meski begitu, Sarmuji menyatakan, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas terhadap Therensius. "Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir, kami pasti akan berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya," tegasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri agar semakin hadir di tengah masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Falah ini, kedekatan Polri dengan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“HUT Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri agar semakin hadir di tengah masyarakat. Sejauh ini, Polri telah dekat dengan rakyat yang dilayani dan diayominya, dan bila hal ini diperkuat maka Polri akan semakin mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pelayanan yang semakin profesional," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dia juga mengapresiasi berbagai langkah Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pendekatan humanis, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dia berpendapat bahwa transformasi institusi kepolisian harus terus diarahkan pada pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kehadiran Polri yang dekat dengan rakyat akan memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Gus Falah berharap jajaran kepolisian terus menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta semakin adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

"Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar Polri. Karena itu, pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta komunikasi yang terbuka dengan masyarakat harus terus menjadi prioritas," tuturnya.

Pada momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Gus Falah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, dan semakin dicintai masyarakat melalui pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

JAKARTA - PDI Perjuangan menonaktifkan Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Lake, usai namanya terseret dalam kasus meninggalnya dokter muda, dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha. Keputusan ini diambil setelah partai memanggil Veronika Lake.

"Hari ini anggota DPRD yang PDI Perjuangan itu sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di TTU, Timor Tengah Utara," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Selasa (30/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa Badan Kehormatan meminta penjelasan atau klarifikasi atas peristiwa meninggalnya dokter Icha, termasuk sampai namanya ikut terseret dalam dugaan intimidasi. "Dia sudah menjelaskan. Kemudian DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi," ujarnya.

Kasus ini bermula saat Dokter Icha diduga mendapat intimidasi ketika bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu. Pihak keluarga almarhumah, melalui sang paman Victor Manbait, menyebut Dokter Icha mengalami trauma berat setelah dibentak dan ditunjuk-tunjuk oleh oknum anggota DPRD TTU.

Ketegangan disebut dipicu desakan keluarga pasien yang meminta vaksin tertentu. Namun, berdasarkan prosedur medis, tindakan tersebut belum direkomendasikan dan stoknya tidak tersedia di rumah sakit.

Saat ini, penyebab pasti meninggalnya Dokter Icha masih diselidiki secara intensif oleh Polres Timor Tengah Utara dan Polres Kupang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan akan memanggil tiga anggota DPRD yang disebut berada di lokasi untuk dimintai klarifikasi.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid secara resmi meluncurkan Program Jalan Muda Parlemen yang digagas Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM) DPP PKS. Program ini disiapkan sebagai medium kaderisasi untuk mencetak calon anggota legislatif muda yang siap berkontestasi dan berkontribusi di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah menuju Pemilu 2029.

Dalam kesempatan itu, Kholid menegaskan bahwa Jalan Muda Parlemen merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya dan kini diperkuat sebagai bagian dari upaya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh PKS.

"Jalan Muda Parlemen ini sebagai medium, sebagai wahana untuk mempersiapkan calon anggota dewan di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat daerah, anak-anak muda yang memiliki idealisme, anak-anak muda yang memiliki optimisme dan juga yang paling penting adalah anak-anak muda yang memiliki keberanian untuk berkontestasi dan berkontribusi di politik," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Kholid menjelaskan, program tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan partai agar tetap relevan dengan dominasi pemilih muda pada Pemilu 2029. "Jalan Muda Parlemen ini program yang sangat penting dan paling tidak dari dua aspek, pertama adalah kaderisasi, yang kedua adalah regenerasi," katanya.

Ia juga mengungkapkan capaian PKS dalam meningkatkan keterwakilan anak muda di DPR pada periode 2024-2029 dibandingkan periode sebelumnya. "Di periode kemarin PKS Alhamdulillah ada tujuh orang yang di bawah 40 tahun, sebelumnya belum ada sama sekali yang di bawah 40 tahun. Targetnya harus minimal dua kali lipat dari kemarin yang tembus DPR, bukan lagi 7 tapi lebih dari itu," tegasnya.

Menurut Kholid, Jalan Muda Parlemen juga hadir untuk menghapus stigma bahwa anak muda tidak memiliki kemampuan memenangkan kontestasi politik maupun menjadi legislator yang berkualitas setelah terpilih.

Ia berharap program ini mampu melahirkan semakin banyak pemimpin muda PKS yang tidak hanya memiliki peluang untuk menang dalam kontestasi politik, tetapi juga mampu menjalankan amanah sebagai wakil rakyat atau pemimpin dengan baik. "Pemimpin muda PKS yang memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin yang amanah," tandasnya.

BAGHDAD - Pihak berwenang Irak telah menangkap 47 pejabat dalam operasi anti-korupsi yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) baru Ali al-Zaidi pada Minggu pagi. Penangkapan puluhan pejabat korup ini dipublikasikan media pemerintah, Iraqi News Agency (INA).

INA mengutip pejabat senior setempat yang mengatakan para tersangka telah ditangkap atas tuduhan korupsi. Mereka termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat dari Kementerian Perminyakan.

Komisi Integritas Irak mengatakan penangkapan dilakukan di Baghdad setelah pemantauan yang cermat dan berkelanjutan selama operasi besar pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Komisi tersebut membenarkan adanya penangkapan dan penahanan para pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha di seluruh negeri.

Menurut stasiun televisi Rudaw, dinas keamanan menggerebek Zona Hijau yang dibentengi di Baghdad, yang menampung banyak kementerian dan hotel mewah.

Zaidi, seorang pengusaha dengan sedikit pengalaman politik, dipilih sebagai PM baru Irak oleh Kerangka Kerja Koordinasi untuk mencoba membentuk pemerintahan baru pada bulan April.

Salah satu tugas utamanya adalah memberantas korupsi, yang telah meluas di Irak selama beberapa dekade dan yang telah dijanjikan oleh para perdana menteri sebelumnya, tetapi gagal, untuk ditangani.

Transparency International secara rutin menempatkan Irak di antara negara-negara paling korup di dunia, menempatkannya di peringkat ke-136 dari 182 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi mereka.

Rekaman video yang dibagikan di saluran Telegram lokal menunjukkan pasukan keamanan dalam kendaraan lapis baja berat di Zona Hijau, termasuk klip mereka di dalam sebuah kompleks dan, dalam satu kesempatan, di dalam sebuah rumah.

Seorang diplomat di Baghdad mengatakan kepada AFP, Senin (29/6/2026), bahwa operasi anti-korupsi pimpinan al-Zaidi adalah bagian dari persiapan kunjungan Washington dan dirancang untuk menunjukkan komitmennya terhadap janjinya.

Penggerebekan tersebut juga bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Baghdad, yang berjanji untuk memperluas kerja sama Teheran dengan pemerintah Irak yang baru di semua sektor.

Irak telah lama berada di antara pengaruh yang bersaing dari sekutunya, Iran yang bertetangga, dan Amerika Serikat.

Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa penggerebekan dilakukan bukan hanya karena korupsi, tetapi juga merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar melawan “faksi-faksi yang mendanai dan penyelundupan dolar dan minyak Iran—merujuk pada kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Teheran, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pejabat keamanan tersebut menambahkan bahwa tekanan AS adalah kunci dalam masalah ini, dan menambahkan bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan.

Selama perang Timur Tengah baru-baru ini, kelompok-kelompok pro-Iran ikut campur untuk mendukung Teheran dan menyerang fasilitas AS di Irak, termasuk penyergapan terhadap diplomat AS di Baghdad. Mereka juga menyerang target di negara-negara Teluk.

Baru-baru ini, setidaknya dua kelompok bersenjata mengatakan mereka akan bekerja sama untuk menyerahkan senjata kepada negara.

Zaidi, yang berkuasa setelah AS memveto kandidat lain, berharap untuk menarik lebih banyak investasi AS ke Irak, yang sangat membutuhkan pemulihan ekonominya, terutama setelah kerugian pendapatan yang signifikan akibat penghentian ekspor minyak selama perang Timur Tengah.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk mencari formula yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB bersama sejumlah perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Kurniasih mengatakan, SPMB memiliki landasan utama berupa keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait akses perguruan tinggi negeri di daerah yang jumlahnya masih terbatas.

“SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga membutuhkan perhatian agar kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat lebih memberikan kesempatan yang adil,” kata Kurniasih, dikutip Jumat (26/6/2026).



Lebih lanjut dia mengatakan bahwa salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat terkait SPMB adalah persoalan biaya pendidikan. Karena itu, Komisi X DPR membentuk Panja SPMB untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

“Panja SPMB dibentuk karena kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam RDP. Tujuannya adalah mencari formula yang tetap dapat memberikan solusi untuk semua pihak,” tuturnya.

Dia pun memahami tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Dia berpendapat bahwa PTN-BH memerlukan biaya operasional yang besar untuk menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas dosen, hingga mengejar peringkat internasional.

“PTN-BH memiliki upaya yang luar biasa untuk bertahan dan meningkatkan kualitas. Tentu dibutuhkan biaya operasional yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas dosen dan penguatan daya saing internasional. Kami ingin mengetahui secara terbuka seberapa besar kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” imbuhnya.

Dia menuturkan, keterbukaan data dan transparansi biaya menjadi hal penting agar muncul pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perguruan tinggi, termasuk terkait persepsi bahwa PTN-BH memiliki biaya pendidikan yang mahal. Kurniasih juga mengajak semua perguruan tinggi untuk bersama-sama memberikan masukan mengenai variabel apa saja yang perlu diperbaiki dalam SPMB tahun 2027 agar persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak kembali muncul.

“Menurut bapak dan ibu, variabel apa yang perlu diperbaiki dalam sistem SPMB 2027 agar isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak lagi muncul. Ini yang sedang kita rembukkan bersama,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya membangun narasi yang baik mengenai berbagai jenis perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, hingga perguruan tinggi kedinasan. Ia menilai semua institusi pendidikan tinggi memiliki peran dan keunggulan masing-masing dalam ekosistem pendidikan nasional.

“Panja ini mendapatkan banyak pengayaan informasi dan masukan yang sangat berharga. Semua insight tersebut akan kami ramu bersama hasil RDP dengan berbagai pihak sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar adil untuk semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, mengutuk keras tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada pelaku.

"Kejahatan ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Pelaku layak mendapat hukuman kebiri," ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, hukuman kebiri sangat layak dipertimbangkan. Apalagi, kata dia, rekam jejak pelaku memiliki pola kekerasan berulang.

Sebelum diringkus polisi atas sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat, mantan istri pelaku ternyata juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan brutal yang bersangkutan.

"Fakta bahwa pelaku diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Hukuman kebiri tidak saja sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari potensi ancaman pelaku di masa mendatang," katanya.

Kendati demikian, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk segera membuka posko pengaduan khusus di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memfasilitasi jika ada korban lain yang selama ini bungkam karena trauma atau takut melapor.

"Langkah ini penting untuk menelusuri bagaimana pola kekerasan pelaku secara menyeluruh. Jika memang ada korban lain yang selama ini belum berani bersuara, negara harus hadir memberikan perlindungan penuh, baik secara hukum maupun pendampingan psikologis," pungkasnya.

NTT - Sambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) perkuat kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendekatan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Salah satunya melalui latihan Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique.

Ratusan personel Polda NTT tampak mengikuti latihan tersebut secara massal di Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas.

Kegiatan yang digelar setelah apel pagi tersebut dipandu oleh Coach Ipda Risa Malelak bersama tim konselor USEFT Polda NTT. Para personel mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias melalui teknik relaksasi, afirmasi positif, serta pendekatan psikologi energi yang bertujuan membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan memperkuat kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, tantangan tugas anggota Polri saat ini semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, kesiapan personel tidak cukup hanya dibangun dari kemampuan fisik, tetapi juga harus diperkuat dengan kesehatan mental dan pengelolaan emosi yang baik.

“Bagi saya, menjaga kondisi psikologis anggota merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Irjen Pol Rudi mengatakan, personel Polri menghadapi berbagai dinamika setiap hari yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan diri. Karena itu, penting bagi setiap anggota untuk membangun kekuatan dari dalam melalui keseimbangan Body (tubuh), Mind (pikiran), dan Soul (jiwa serta spiritual).

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dengan kondisi mental yang sehat serta emosi yang lebih terkendali, anggota akan lebih siap menghadapi tantangan tugas sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Irjen Pol Rudi menyebut USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique merupakan metode yang dikembangkan oleh Kapolda NTT bersama tim riset dari SBMS Institute. Metode ini berbasis pendekatan psikologi energi dengan mensinkronkan aspek body, mind, dan soul serta spiritual untuk membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan emosional, serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan ketahanan diri.

Di sisi lain, semangat HUT ke-80 Bhayangkara juga diwujudkan Polda NTT melalui program NTT Penuh Kasih dengan memperluas manfaat terapi kepada masyarakat. Tidak hanya menyasar internal personel, Polres Manggarai turut menghadirkan terapi kesehatan mental USEFT bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, terapi USEFT ini menjadi salah satu langkah Polda NTT dalam menjaga kesehatan mental personel di tengah tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami percaya bahwa anggota yang memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan USEFT bersama SBMS Institute menjadi salah satu inovasi Polda NTT dalam menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat kualitas personel dan masyarakat. Melalui metode yang mengedepankan keseimbangan Body, Mind, dan Soul ini, diharapkan semakin banyak individu yang mampu mengelola emosi, menjaga ketenangan diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Melalui momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT membuktikan pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun personel yang lebih kuat dari dalam melalui pendekatan USEFT, Polda NTT terus menghadirkan Bhayangkara yang humanis, dekat dengan masyarakat, serta membawa energi positif dan kebaikan bagi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendesak aparat penegak hukum menghukum seberat-beratnya Taufik Hidayat (30) yang menjadi pelaku penyekapan dan penganiayaan brutal terhadap YTR (29) di indekos kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. YTR disekap dan dianiaya secara brutal selama tiga tahun.

Gus Falah menilai tindakan yang diduga dilakukan pelaku merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. “Perbuatan ini sangat keji dan tidak dapat ditoleransi," kata Gus Falah dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

"Aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Korban telah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat dugaan penganiayaan dan penyekapan yang berlangsung selama bertahun-tahun,” sambungnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, perbuatan tersebut merupakan bentuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP. Dalam ketentuan tersebut, penganiayaan berat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada korban dan dapat diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun.

“Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan korban mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Aparat harus menerapkan pasal-pasal yang relevan secara maksimal agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, YTR diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh kekasihnya, Taufik Hidayat selama kurang lebih tiga tahun. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat, antara lain gangguan penglihatan sehingga tidak dapat melihat secara normal, bibir sumbing, kesulitan berbicara, hingga tidak dapat berjalan.

Gus Falah juga meminta aparat memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, serta layanan medis yang memadai untuk proses pemulihan. “Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Selain proses hukum terhadap pelaku, pemulihan fisik dan psikis korban juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026. Gus Falah berharap proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan cepat, objektif, dan menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menggelar Workshop Fit and Proper Test Persiapan Proses Spin-Off bagi perusahaan anggotanya. Seperti diketahui, regulator memberi target penyelesaian spin-off perusahaan asuransi syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 pada akhir tahun nanti.

Workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 Juni 2026 tersebut merupakan agenda perdana AASI dan diikuti 51 peserta dari 11 perusahaan anggota. Para peserta terdiri atas calon direksi, calon komisaris, calon kepala audit internal, calon aktuaris, serta calon pemegang saham pengendali yang akan mengikuti fit and proper test di hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses perizinan.

Untuk memberikan pembekalan, AASI menghadirkan anggota Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Perwakilan AASI di OJK, yakni Direktur Kepatuhan PT AXA Mandiri Financial Services Rudy Kamdani, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) At Yaltha, serta Chief Legal, Compliance and Risk Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia R. Arry Bagoes Wibowo.

Dalam workshop tersebut, para narasumber berbagi pengalaman dan memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses fit and proper test, termasuk melalui sesi diskusi interaktif dengan peserta.

Kepala Departemen Human Capital AASI Mudzakir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada peserta sebelum mengikuti proses penilaian di OJK.

“Ibarat manasik haji, hari ini kami memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi fit and proper test. Workshop ini bukan jaminan kelulusan, melainkan bekal agar peserta lebih memahami proses, materi, serta ekspektasi dalam penilaian. Keberhasilan tetap bergantung pada kesiapan dan kompetensi masing-masing individu,” kata Mudzakir dalam keterangannya Selasa (21/6/2026).

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarperusahaan anggota AASI sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses fit and proper test sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi tahapan spin-off.

Ketua Umum AASI Fauzi Arfan mengatakan asosiasi akan terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi syariah dalam menghadapi transformasi yang diatur regulator.

“Ke depan, AASI akan terus mendorong kesiapan perusahaan anggota, khususnya dalam menghadapi proses penilaian regulator, agar tahapan spin-off dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzi.

Spin-off unit usaha syariah menjadi salah satu agenda strategis industri asuransi syariah seiring ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri. Dalam proses tersebut, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk melalui penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerima kunjungan Polisi Cilik Sahabat bersama Make-A-Wish Indonesia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Metro Jakarta Pusat dan menjadi momen istimewa bagi seorang anak bernama Deni.

Deni, yang tengah berjuang melawan leukemia, mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polisi. Dengan mengenakan seragam polisi, ia tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan serta berinteraksi langsung dengan anggota di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menyambut langsung kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Deni menjadi inspirasi sekaligus pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan empati.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Deni memberikan semangat bagi kami semua. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi Deni untuk terus kuat dan semangat menjalani pengobatan,” ujar Reynold, Kamis (11/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Deni diperkenalkan dengan tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana dan menyenangkan. Suasana berlangsung tertib, edukatif, serta penuh kehangatan, mencerminkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya anak-anak.

Lihat video: Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79, Aksi Polisi Cilik Curi Perhatian Presiden Prabowo Subianto



Make-A-Wish Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari organisasi internasional yang berfokus pada pengabulan harapan anak-anak usia 3 hingga 18 tahun yang mengidap penyakit kritis. Sejak berdiri pada 2024 di bawah Yayasan Mimpi Anak Bangsa Indonesia, berbagai kegiatan sosial telah dilakukan guna menghadirkan kebahagiaan serta meningkatkan semangat juang anak-anak dan keluarga mereka.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus bentuk nyata dukungan Polres Metro Jakarta Pusat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembinaan generasi muda.