JAKARTA - Sebanyak 105.597 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Berikut tahapan selanjutnya.

Dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2026, hasil kelulusan bisa dilihat di akun SSCASN.

Dari hasil verifikasi seleksi administrasi, sebanyak 13.279 pelamar mendaftar pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Dari jumlah tersebut, 12.510 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 769 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, pada formasi Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat , terdapat 148.252 pelamar yang mengajukan lamaran. Hasil seleksi administrasi menunjukkan 93.087 pelamar memenuhi syarat, sedangkan 55.165 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Panitia seleksi menyampaikan bahwa daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Pelamar dapat mengecek hasil seleksi administrasi dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui portal SSCASN maupun laman resmi Kementerian Sosial.

Sementara itu, pelamar yang belum lolos seleksi administrasi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang masuk. Hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah nantinya akan diumumkan kembali melalui portal SSCASN dan laman resmi Kementerian Sosial.

Ketentuan bagi Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2. Lokasi Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Detail jadwal, waktu, serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Ketentuan bagi Pelamar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ditayangkan pada laman https://kemensos.go.id.

2. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki maupun memperbarui dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

3. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang diajukan pelamar.

4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan apabila kesalahan yang terjadi bukan berasal dari pelamar.

5. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dinyatakan final, tidak dapat diganggu gugat, dan pelamar dianggap menerima keputusan panitia seleksi.

6. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Demikian informasi pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026. Semoga bermanfaat.

proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siap menjadi kawasan pendidikan modern yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah, melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus dikebut menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Berdiri di atas kawasan perbukitan seluas 6,96 hektare dengan ketinggian sekitar 161 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL), sekolah ini menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan panorama pegunungan.

Dody mengatakan proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, di antaranya gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta sarana pendukung lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Menurut Dody, pembangunan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 26 Juni 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Bogor telah mencapai 80,21 persen.

Dengan melibatkan 960 orang pekerja serta diperkuat 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP), Kementerian PU menargetkan kawasan pendidikan terintegrasi ini mulai difungsikan pada Juli 2026 sehingga dapat menyambut siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kehadiran Sekolah Rakyat Bogor diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pelibatan Taruna Akademi Militer ( Akmil ) dalam pelatihan siswa di Sekolah Rakyat . Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil.

Usman menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyinggung kasus tiga warga sipil yang meninggal dunia usai mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid, Kamis (25/6/2026).

Menurut Usman, pendidikan sipil seharusnya menjadi ruang netral untuk mendidik anak dalam mengembangkan potensi dan nalar berpikir. Karena itu, ruang pendidikan dinilai harus bebas dari intervensi militer.

"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil."

Usman menambahkan bahwa kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, kemerdekaan berpikir, serta ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" lanjut Usman.

Ia juga menilai program tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan karena menyasar Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, penempatan taruna Akmil di setiap sekolah berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

"Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegas dia.

Usman turut mengingatkan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.".

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat . Sekitar 1.000 Taruna Akmil akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/6/2026).

Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II dapat difungsikan pada Juli tahun 2026.

"Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini progresnya secara nasional kemungkinan sudah mencapai hampir 81 persen.

Menurut Dody, ketegangan geopolitik global akibat Perang Amerika Serikat-Iran telah menimbulkan dampak besar di mana semua harga bahan bangunan naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membuat proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agak melambat.

Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan, dan Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya.

"Kami masih berupaya maksimal supaya pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II itu bisa fungsional semuanya. Cuma saya juga harus realistis di beberapa titik misalnya Brebes, Jawa Tengah, agak berat. Tapi saya yakin 90 persen plus dari 93 titik itu sudah bisa fungsional. Harapan kami 100 persen," kata Dody.

Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU juga sudah memulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.

"Kita juga sudah mulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap III kita sudah mulai lelang, ini targetnya Desember bisa selesai," katanya.

Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tantangan di lapangan memang besar, lanjutnya, tetapi Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya akan membuka rekrutmen untuk guru yang akan di tempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini akan dibuka dengan kuota 5.000 guru.

Mensos menyampaikan bahwa terdapat sejumlah titik di daerah yang masih memerlukan tambahan guru untuk di sekolah Rakyat.

"Karena tentu seiring dengan proses pembelajaran di sana, kita memerlukan guru-guru tambahan dan juga tenaga kependidikan. Memang ada di beberapa titik yang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa diback-up oleh guru-guru yang ada," kata Mensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Mensos tak menjabarkan lebih jauh titik mana saja yang masih membutuhkan kehadiran guru tambahan. Yang pasti, kata dia, Kemensos akan membuka rekrutmen untuk tahun ini.

"Tahun ini, kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat,"pungkasnya.

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan secara rata-rata nasional, progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 78 persen.

"Kita tetap optimistis. Minimum gedung SD, SMP, dan SMA bisa kita selesaikan dulu agar adik-adik bisa masuk ke sekolah yang baru di tahun ajaran baru pada Juli nanti. Kalaupun ada beberapa tempat yang belum 100 persen tuntas, minimal harus sudah fungsional," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama, yakni tingkat SD, SMP, dan SMA, bisa fungsional untuk digunakan pada pertengahan Juli.

Dody menyoroti keberhasilan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 2 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang kini telah masuk ke dalam "zona hijau" atau sesuai target perencanaan.

Padahal, proyek ini sempat terhambat akibat kerusakan jalan desa yang dilalui kendaraan berat proyek.

"Hampir di semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Jalan desa atau kabupaten biasanya bukan jalan yang layak dilewati alat berat. Oleh karena itu, para penyedia jasa (kontraktor) memang harus mengeluarkan upaya ekstra, semacam CSR, untuk menyiapkan atau memperbaiki jalan kerjanya terlebih dahulu," katanya.

Dody mencontohkan kendala serupa juga terjadi di Brebes, yang mana pihak pelaksana sampai harus membangun jembatan bailey sementara.

"Hal itu agar distribusi logistik tidak mengganggu aktivitas warga setempat," ujarnya.

Khusus untuk pekerjaan di Sukoharjo, Dody menargetkan kesiapan fisik bisa mencapai lebih dari 90 persen saat target waktu tersebut tiba.

Dody juga memetakan perbedaan tantangan pembangunan SR di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Sukoharjo dan wilayah Jawa lainnya, tantangan terbesar saat ini berada pada fase arsitektural dan finishing.

"Fase ini membutuhkan waktu paling lama karena sangat bergantung pada detail dan ketersediaan tenaga kerja terampil," katanya.

Sementara itu, untuk proyek SR di luar Jawa seperti Sumatera, Maluku, dan Sulawesi, kendala utamanya adalah infrastruktur logistik.

"Masalahnya ada pada akses jalan logistik dari pelabuhan atau bandara terdekat sampai ke titik lokasi sekolah rakyat. Setiap tempat punya masalah sendiri, dan satu per satu kita cari solusinya agar akhir Juni ini benar-benar bisa selesai," ujar Dody.

Pembangunan masif sekolah rakyat ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Dirinya menekankan bahwa ini adalah amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran Rp221 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember , Jawa Timur. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan lapangan sepak bola berukuran 105 x 68 meter yang mengacu pada standar FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional).

Di sekeliling lapangan, dibangun jogging track dengan lebar standar internasional yang dilengkapi lapisan karet (rubber). Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh siswa untuk aktivitas olahraga sehari-hari.

Ia menjelaskan, lapangan ini dibangun bukan sekadar sebagai sarana olahraga, tetapi juga dirancang untuk memberi ruang bagi para siswa mengembangkan bakat, membangun karakter, sekaligus membiasakan pola hidup sehat sejak dini.

Arus Kas Kontraktor Seret, Danantara Diminta Selamatkan Proyek Sekolah Rakyat

“Paling penting, kualitas bukan sesuatu yang boleh dikorbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, apapun yang terjadi, bangunan Sekolah Rakyat ini harus bertahan lama,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur (Jatim) 1 di Kota Surabaya disiapkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kawasan Sekolah Rakyat Jatim 1 dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan terpadu yang mendukung pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas hidup peserta didik.

Dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektare dengan total luas bangunan mencapai 27.766,77 m2, kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, hunian, dan sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Fasilitas yang dibangun meliputi gedung SD, SMP dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Hingga 5 Juni 2026, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 telah mencapai 77,68 persen dengan target tuntas pada 20 Juni 2026 agar fasilitas pendidikan tersebut siap mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026/2027.

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian PU bersama penyedia jasa PT Waskita Karya (Persero)–CAG KSO menerapkan berbagai langkah percepatan pekerjaan di lapangan.

Strategi yang dilakukan antara lain penggunaan metode half slab pada pekerjaan pelat lantai dua, percepatan distribusi material menggunakan hiab crane, pengecoran dengan concrete pump dan mobile crane, serta penambahan tenaga kerja pada berbagai sektor pekerjaan.

Selain itu, dilakukan percepatan pemasangan struktur rangka atap baja, penambahan tenaga dan pengaturan shift kerja untuk pekerjaan arsitektural dan finishing, serta percepatan penyambungan daya listrik PLN melalui penyesuaian tata letak panel sesuai standar teknis.

Dukungan peralatan konstruksi seperti mobile crane, hiab crane, excavator, bulldozer, vibro roller, dan mobile batching plant juga terus dioptimalkan untuk menjaga produktivitas pekerjaan di lapangan.

Dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, Sekolah Rakyat Jatim 1 diharapkan menjadi model kawasan pendidikan terpadu yang mampu mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Rakyat mulai dibuka hari ini, Senin (8/6/2026). Total formasi yang tersedia sebanyak 3.053 formasi.

Rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 dibuka mulai 8 hingga 14 Juni. Pelamar akan diminta membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Kemudian pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Total formasi yang tersedia di rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 ini adalah sebanyak 3.053 formasi yang dibuka untuk dua kriteria. Pertama, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau calon guru yang belum terdata sebagai guru pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen.

Kemudian untuk lulusan PPG prajabatan atau calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dapodik Kemendikdasmen.

Persyaratan

Dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, Senin (5/6/2026), berikut ini persyaratan rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026.

1. WNI yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Usia minimal 26 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru

3. Kualifikasi pendidikan akademik S1 atau D4

4. Memiliki sertifikat pendidik

5. Tidak pernah dipenjara dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telalh memiliki kekuatan hukum tetap pidana 2 tahun atau lebih

6.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

7. Tidak berkedudukan sebagai ASN, TNI, Polri

8. Bukan pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis

9. Sehat jasmani dan rohani

10. Bebas dari narkotika, psikoptopika, dan zat adiktif lainnya

11. Memiliki SKCK

12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Persyaratan Khusus

1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

2. Bersedia bekerja bertempat tinggal di sekitar Sekolah Rakyat dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

3. Memiliki surat izin untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru pada Sekolah Rakyat yang ditandatangani oleh:

a. Minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Ketua yayasan bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan.

2. Pelamar membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id

3. Pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman:

https://sscasn.bkn.go.id

4. Memilih satu lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi komputer assisted test (CAT).

5. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

6. Submit/resume pendaftaran hingga selesai.

Informasi selengkapnya mengenai rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 berada di https://ppg.kemendikdasmen.go.id/seleksi-guru-sr atau s.kemensos.go.id/1dt6. Semoga informasi ini bermanfaat.