Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan makroprudensial sepanjang 2025 belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi akselerasi penyaluran kredit perbankan. Sejumlah bank menilai lemahnya permintaan kredit serta kehati-hatian dalam pengelolaan risiko masih menjadi faktor utama yang menahan transmisi kebijakan tersebut.

Direktur Utama KB Bank Kurnady Darma Lie menjelaskan, pelonggaran makroprudensial pada dasarnya bersifat supply side karena menyediakan ruang likuiditas bagi perbankan. Namun, realisasi pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh kondisi permintaan.

“Saat ini, permintaan kredit belum sepenuhnya pulih, terutama dari sektor korporasi dan UMKM yang masih cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi akibat ketidakpastian global dan pelemahan permintaan eksternal,” ujar Kurnady kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Di sisi lain, perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset. Kondisi tersebut membuat likuiditas yang tersedia belum sepenuhnya dikonversi menjadi ekspansi kredit yang agresif.

Terkait suku bunga kredit, Kurnady menilai penurunan suku bunga acuan BI tidak serta-merta diikuti penurunan bunga kredit karena adanya jeda waktu penyesuaian serta struktur biaya dana perbankan. Bunga simpanan, khususnya deposito, masih bersifat sticky karena dikontrak pada tingkat bunga tinggi di periode sebelumnya, sementara premi risiko kredit juga masih relatif tinggi.

“Kombinasi biaya dana dan kebutuhan menjaga profitabilitas serta permodalan membuat ruang penurunan suku bunga kredit menjadi terbatas,” jelasnya.

Di internal KB Bank, perlambatan kredit paling terasa pada segmen yang sensitif terhadap siklus ekonomi dan suku bunga, seperti korporasi tertentu serta pembiayaan investasi jangka menengah dan panjang. Nasabah pada segmen tersebut cenderung menunda ekspansi dan memprioritaskan konsolidasi arus kas.

Sementara itu, Chief Financial Officer Bank Neo Commerce Sufen Triantio menyampaikan bahwa sikap kehati-hatian juga menjadi faktor utama tertahannya penyaluran kredit, terutama pada segmen UMKM dan konsumer yang menghadapi peningkatan risiko kredit.

“Untuk segmen korporasi, permintaan kredit juga menurun karena pelaku usaha masih bersikap menunggu,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Bank Neo Commerce belum menurunkan suku bunga kredit guna menjaga profitabilitas. Segmen yang mengalami perlambatan paling signifikan di bank digital tersebut adalah korporasi dan konsumer, seiring dengan penerapan penilaian dan analisis kredit yang lebih prudent.

Adapun penyaluran kredit ke sektor prioritas dan padat karya yang menjadi sasaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) juga dinilai masih terbatas. Tantangan utama berasal dari kesiapan proyek, kelayakan usaha, serta profil risiko debitur.

Ke depan, perbankan menilai efektivitas kebijakan makroprudensial akan lebih optimal apabila didukung pemulihan permintaan domestik, stabilitas global yang lebih kondusif, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektoral, sehingga ruang likuiditas dapat lebih efektif mendorong pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.

Sebagai catatan, Bank Indonesia sepanjang 2025 telah menempuh berbagai kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit, baik melalui pelonggaran moneter maupun makroprudensial. BI telah memangkas BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang tahun ini, disertai pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui kenaikan rasio pendanaan luar negeri (RPLN), penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM), serta penguatan insentif KLM.

Namun demikian, data menunjukkan kredit perbankan hanya tumbuh 7,74% secara tahunan pada November 2025, masih di bawah target pertumbuhan kredit BI di kisaran 8–11%. Penurunan suku bunga kredit pun masih terbatas, dari 9,2% pada awal 2025 menjadi 8,96% per November 2025, meskipun BI Rate telah dipangkas secara agresif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan bisnis korporasi kembali menjadi motor utama ekspansi kredit sepanjang tahun.

Menurut laporan kinerja keuangan, penyaluran kredit ke segmen korporasi mencapai lebih dari Rp557 triliun atau tumbuh 12% secara tahunan.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan bahwa kinerja tersebut ditopang oleh tiga sektor yang menjadi kontributor terbesar.

"Terbukti dari penyaluran kredit Bank Mandiri ke segmen Corporate mencapai lebih dari Rp557 triliun, tumbuh 12% pada September 2025, tersebut berkontribusi sebesar 32% terhadap total kredit bank bersandi saham BMRI ini secara keseluruhan," katanya dalam siaran pers, Senin (1/12/2025).

Adapun jasa pertambangan mencatatkan portofolio Rp86 triliun, diikuti perkebunan Rp69 triliun, serta pembiayaan infrastruktur jalan Rp45 triliun. Menurutnya, ketiga sektor ini tetap menjadi pilar penting dalam menopang struktur industri nasional.

Selain kredit modal kerja, pembiayaan investasi juga menunjukkan percepatan. Porsi kredit investasi Bank Mandiri tembus lebih dari Rp254 triliun, melesat 42% YoY.

Dari sisi penghimpunan dana, DPK segmen korporasi mencapai Rp324 triliun dengan komposisi CASA mendominasi 81% atau lebih dari Rp262 triliun. Kualitas aset turut terjaga dengan NPL segmen korporasi stabil di 0,38%, sementara cost of credit turun ke 0,07%.

Pada periode yang sama, pendapatan bunga dari segmen korporasi tercatat Rp27 triliun, tumbuh 10% YoY. Net interest income-nya mencapai Rp10 triliun dan menyumbang 36% terhadap laba konsolidasi bank.

Sementara BMRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025. Seiring dengan penyaluran tersebut, Bank Mandiri mencatatkan tingkat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di bawah 1%.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri pada 2025 sebesar Rp41 triliun.

“Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41% atau Rp2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia.

Adapun, Bank Mandiri melaporkan raihan laba bersih konsolidasian kuartal III/2025 senilai Rp37,7 triliun. Lalu hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3% secara tahunan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pemicu fenomena masih tingginya undisbursed loan di Indonesia, ditandai dengan plafon kredit tak terpakai dari yang telah disediakan perbankan masih di atas Rp 2.000 triliun.

Per September 2025, ia mencatat, nominal undisbursed loan masih mencapai Rp 2.374,8 triliun dari plafon kredit yang tersedia secara total Rp 10.527,6 triliun. Disebabkan tak makin tingginya kredit tak terpakai di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa dunia usaha hingga jasa sosial.

"Pertanian, industri, perdagangan, jasa dunia usaha, jasa sosial, maupun berbagai lainnya ini adalah beberapa sektor yang undisbursed loan atau plafon kredit yang belum digunakan mengalami kenaikan," ucap Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Perry, fenomena ini terjadi karena belum kuatnya permintaan kredit di dunia usaha. Sektor korporasi ini ia sebut belum mau menggunakan fasilitas kredit karena lebih memilih untuk mengandalkan pembiayaan internal daripada meminjam ke perbankan.

"Tentu saja ini bagi korporasi yang kondisi keuangannya bagus, terutama karena barang kali sejumlah korporasi ini belum mau menggunakan kreditnya karena dananya masih cukup di korporasinya sehingga prospek ekonomi ke depan perlu dilakukan perbaikan," tegas Perry.

Sebagai informasi, undisbursed loan adalah kredit menganggur atau fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah bank nya. Adapun, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi penyebab para debitur belum menarik fasilitas kreditnya di perbankan.

Jakarta CNBC Indonesia - GubernurBank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskanpertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Penegasan ini disampaikan Perry mengingat masih lesunya pertumbuhan kredit jelang akhir tahun.

Kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025. Menurut Perry, permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

"Perkembangan ini tercermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia," kata Perry, dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (22/10/2025).

Banyaknya undisbursed loan terjadi pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

Undisbursed loan pada September 2025 ini meningkat 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 2.372,11 triliun atau 22,71% dari plafon kredit yang tersedia.