Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki mengatakan budaya kepatuhan menjadi bagian penting bagi PNM, sebagai perusahaan yang mengelola pembiayaan dan pendampingan bagi pengusaha ultramikro.

Sunar di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan," katanya.

Perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang pembiayaan pelaku usaha ultramikro tersebut mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembiayaan kepada usaha mikro berjalan secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan prinsip tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berlangsung secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Dengan tata kelola yang kuat, lanjut dia, lembaga pembiayaan memiliki fondasi untuk mengelola risiko sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

"Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," kata Sunar.

Sunat menambahkan penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting bagi lembaga yang melayani masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa.

Konsistensi tata kelola lanjut dia, akan menentukan keberlanjutan program pemberdayaan, menjaga kualitas pendampingan usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.

Perusahaan yang mendampingi lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) ini menempatkan budaya kepatuhan sebagai bagian dari sistem kerja yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi, mulai dari manajemen hingga petugas pendamping di lapangan.

Sunar Basuki mengatakan tata kelola perusahaan harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari karena kualitas pelayanan kepada masyarakat bergantung pada integritas setiap insan perusahaan.

Komitmen tersebut turut tercermin melalui penghargaan The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang menempatkan PNM dalam kategori Indonesia Most Trusted Companies. Pengakuan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi.

Penguatan budaya kepatuhan di sektor pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga memperluas dampak ekonomi melalui layanan yang lebih terpercaya, perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha mikro, serta terciptanya ekosistem pembiayaan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan nasional dinilai bisa menggandeng platform peer-to-peer (P2P) lending untuk memperluas akses pembiayaan dengan biaya efisien dengan tetap menggunakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Michellina Laksmi Triwardhany, mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

“Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya,” ujar Michellina atau yang akrab dipanggil Dhany dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

Adapun, kolaborasi tersebut memerlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama karena setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis masing-masing. Standar tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024–2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4%, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46%.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34% pada periode 2019–2024.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service. Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurutnya, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel.

“Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan,” kata Dhany.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada menjadi langkah penting dalam kesejahteraan bersama.

Koperasi yang dimaksud adalah terkait dengan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat.

"Koperasi existing juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Farida, saat bertemu dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Dia menuturkan pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam proyek percontohan.

Farida menyatakan misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi (KSP) dengan bunga 2% dan setelah itu ke KDMP, sehingga sampai ke masyarakat desa sebesar 6%.

"Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, melakukan kunjungan kerja ke BMT Al Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kunjungan ini turut didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, dalam rangka memperkuat sinergi pembiayaan berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan koperasi di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida Farichah menegaskan pentingnya peran koperasi, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BMT menjadi bagian strategis dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), guna memperluas akses pembiayaan mikro dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, menilai BMT Al Fath IKMI sebagai salah satu BMT yang memiliki rekam jejak kuat, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

“BMT Al Fath ini merupakan salah satu BMT yang dikenal dengan pendekatan yang relatif konservatif sejak awal berkembangnya BMT di era 1990-an. Sikap kehati-hatian dalam ekspansi justru menjadi kekuatan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa perluasan pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan kebermanfaatan dana bergulir yang dikelola LPDB Koperasi. Oleh karena itu, LPDB Koperasi terus mendorong BMT, termasuk yang tergabung dalam Persatuan BMT dan Inkopsyah, untuk melakukan berbagai terobosan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, termasuk bersinergi dengan KDKMP.

Menurut Ari, BMT memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan konvensional, karena lahir dari gerakan sosial yang berkembang menjadi kekuatan ekonomi syariah.

“BMT memiliki dua sayap, yakni sayap bisnis dan sosial. Ini yang membuat pendekatannya lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya pembiayaan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa keberadaan BMT yang banyak tersebar di pedesaan sangat selaras dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Dalam skema yang sedang diuji coba, LPDB Koperasi menyalurkan pembiayaan kepada BMT yang kemudian diteruskan kepada KDKMP, disertai dengan pendampingan intensif.

“KDKMP pada dasarnya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pembiayaan. Di sinilah peran BMT sebagai pendamping menjadi sangat penting, mulai dari operasional hingga penguatan kelembagaan, termasuk aspek perizinan,” ungkap Ari.

Ia juga menekankan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan kompetitif, sekaligus mendapatkan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Kecepatan akses pembiayaan dan margin yang kompetitif menjadi faktor penting bagi masyarakat. Jika ini bisa dipenuhi, maka daya tarik pembiayaan akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah,” pungkas Ari.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan BMT sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal menggunakan hasil penerbitan obligasi sosial tersebut untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

BRI sebelumnya menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan pada 27 Februari 2026, BRI menyebutkan bahwa dana hasil penawaran umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan secara eksklusif untuk mendukung kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau.

Selain itu dana juga digunakan untuk akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, program pencegahan dan/atau pengurangan pengangguran.

Hal ini termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

BRI merinci, sekitar 50% dari dana obligasi sosial tersebut direncanakan dialokasikan untuk kategori penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran.

Cakupan ini termasuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan mikro. Sementara itu, sisa dana akan difokuskan pada peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial merupakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial serta memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.

Adapun, kelompok sasaran mencakup individu dan komunitas yang hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok, pengangguran, perempuan dalam konteks kesetaraan gender, serta kelompok rentan termasuk yang terdampak bencana alam.

Adapun, obligasi sosial ini terbagi dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap berkisar 4,85% hingga 5,95% per tahun. Seluruh obligasi ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal, dengan pembayaran pertama pada 17 Juni 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 27 Maret 2027 untuk Seri A, 17 Maret 2029 untuk Seri B, dan 17 Maret 2031 untuk Seri C.

Berikut jadwal terkait obligasi

- Tanggal Efektif : 20 Juni 2025

- Masa Penawaran Umum : 11 – 12 Maret 2026

- Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2026

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Maret 2026

- Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial : 17 Maret 2026

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 25 Maret 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) sebagai salah satu bank syariah di Tanah Air aktif menyalurkan pembiayaan, utamanya ke segmen ultra mikro berbasis komunitas.

Perseroan memiliki community officer yang bertugas untuk membantu komunitas dalam menumbuhkan bisnisnya melalui penyaluran pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan, BTPN Syariah selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Community officer BTPN Syariah aktif melakukan jemput bola dan menjalin komunikasi dengan komunitas nasabah. Kunjungan ke komunitas nasabah dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. Komunitas tersebut mencakup ibu rumah tangga, pengusaha rumahan, hingga mereka yang ingin membangun usaha.

Compliance & Risk Director BTPN Syariah Arief Ismail mengungkapkan, total penyaluran BTPN Syariah sepanjang 2025 mencapai Rp10,35 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp9 triliun disalurkan kepada sektor mikro.

“[Dari total pembiayaan Rp10,35 triliun] Rp9 triliun-nya itu mikro,” kata Arief dalam agenda Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Selain pembiayaan, Arief juga menyebut bahwa BTPN Syariah telah melayani sekitar 7 juta nasabah dengan total nasabah aktif mencapai sekitar 3,77 juta nasabah. Para nasabah BTPN Syariah ini mencakup sekitar 256.300 komunitas yang tersebar di 2.650 kecamatan di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, perjalanan PT BTPN Syariah dimulai pada 2010 sebagai BTPN. Dalam perjalanannya, BTPN Syariah resmi berdiri sebagai entitas mandiri pada 14 Juli 2014 dan terdaftar sebagai PT BTPN Syariah pada 8 Mei 2018.

Dua tahun berselang, BTPN Syariah berganti nama dari semula PT BTPN Syariah menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) tepatnya pada 4 Juni 2020. Hingga saat ini, BTPN Syariah tersebar di 26 provinsi dengan lebih dari 14.200 karyawan yang didominasi oleh wanita dan lulusan SMA.

Kinerja Keuangan 2025

Sepanjang 2025, BTPN Syariah membukukan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 13,15% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1,20 triliun hingga akhir 2025. Pada 2024, perseroan meraup laba bersih senilai Rp1,06 triliun.

“Alhamdulillah, bank berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp1,2 triliun. Kami berharap fokus Bank dalam membangun perilaku unggul dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad dalam keterangannya pada Rabu (11/2/2026).

Dalam laporan yang dipublikasikan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil BTPN Syariah menyusut 3,35% YoY menjadi Rp4,73 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp4,89 triliun.

Sementara itu, pendapatan komisi tercatat mencapai Rp1,73 miliar sepanjang 2025, tumbuh 17,96% YoY dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,47 miliar.

Dari sisi intermediasi, BTPS menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10,35 triliun. Rasio keuangan Bank tetap kuat dengan Return on Assets (RoA) sebesar 7,2% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 57,7%.

Dana simpanan wadiah yang dihimpun perseroan juga tumbuh 7,27% YoY menjadi sebesar Rp2,27 triliun sepanjang 2025. Pada 2024, perseroan membukukan dana simpanan wadiah senilai Rp2,12 triliun.

Pertumbuhan dana simpanan wadiah BTPS ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh signifikan yakni 526,65% YoY menjadi Rp42,56 miliar dibanding tahun lalu Rp6,79 miliar. Simpanan tabungan juga meningkat 5,61% YoY, dari tahun lalu Rp2,11 triliun menjadi Rp2,23 triliun pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari berbagai daerah, kisah para pengusaha mikro dan kecil kerap memperlihatkan satu benang merah: hadirnya pendampingan yang tidak hanya berbicara soal modal, tetapi juga tentang proses belajar dan bertumbuh dalam keseharian usaha mereka. Melalui jaringan lebih dari 620 kantor layanan, salah satu lembaga keuangan pelat merah yang tersebar di seluruh Indonesia selalu mengupayakan pemberdayaan itu menjangkau pengusaha di berbagai pelosok, memperlihatkan bagaimana dukungan yang tepat mampu menguatkan fondasi ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

PNM, berbeda dari lembaga pembiayaan pada umumnya, mereka menempatkan peningkatan kapasitas usaha sebagai langkah awal sebelum pembiayaan diberikan. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan sosial dan intelektual agar pengusaha memiliki kesiapan yang lebih matang dalam mengelola modal. Melalui produk MT 200 (Madani Tumbuh 200) yang merupakan turunan dari ULaMM, PNM menyediakan pembiayaan hingga Rp200 juta bagi pengusaha mikro dan kecil untuk lebih mendorong perkembangan usaha, sehingga mereka dapat memperluas skala bisnis dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian wilayahnya.

Selain pembiayaan dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan, jasa konsultasi bisnis, dukungan pengelolaan keuangan, serta akses pasar yang lebih luas bagi para nasabah. Layanan ini tersedia dalam dua skema akad, yakni konvensional dan syariah, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi masing-masing pengusaha. Pendekatan menyeluruh ini menjadi ciri khas PNM dalam memastikan pembiayaan berjalan seiring dengan penguatan kapasitas usaha nasabah.

Salah satu nasabah ULaMM yang telah bergabung sejak 2008 menuturkan sewaktu pertama bergabung, usahanya masih sangat sederhana. Setelah itu ia disarankan untuk ke PNM, perlahan juga diberikan pendampingan yang mengubah caranya mengelola usaha. Setiap minggu, pelatihan yang diberikan terhadap dirinya seperti membuka jalan baru. Sekarang usaha ini bukan hanya menghidupi keluarga, tapi juga memberi pekerjaan untuk orang di sekitar rumah jadi alhamdulillah PNM bisa membantunya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan, “Bagi kami, ULaMM bukan sekadar pembiayaan, melainkan perjalanan kami untuk menumbuhkan keyakinan serta memaksimalkan setiap potensi dalam diri para pengusaha Mikro dan Kecil. Ketika kapasitas mereka perlahan menguat, yang tumbuh bukan hanya usahanya, tetapi juga harapan di dalam rumah, kemandirian di lingkungan sekitar, dan perekonomian di daerah tempat mereka berusaha. Semoga kami bisa terus mendorong kebermanfaatan ini ke setiap penjuru negeri.” Ujar Dodot.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen untuk terus memberdayakan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), layanan pinjaman modal yang dirancang khusus untuk UMK, termasuk ULaMM Syariah.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menjelaskan sejak diluncurkan pada Agustus 2008, ULaMM tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi memiliki keunggulan dengan menyediakan berbagai dukungan teknis seperti pelatihan usaha, jasa konsultasi, pendampingan, serta pengelolaan keuangan, akses pasar yang lebih luas bagi para nasabah, termasuk pembiayaan dengan skema syariah.

ULaMM Syariah, ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu penyaluran pembiayaannya dilakukan berdasarkan ketentuan prinsip syariah dan berlandaskan fatwa serta pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah menjadi produk unggulan dari PNM.

Sampai dengan Desember 2024, menurut dia 73 dari total pembiayaan PNM dijalankan menggunakan akad syariah melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah dan ULaMM Syariah,

"Hal ini membuktikan komitmen PNM untuk menyediakan layanan pembiayaan yang adil, transparan, dan inklusif, khususnya bagi para pengusaha Ultra Mikro, Mikro, dan Kecil," katanya.

Prinsip transaksi ULaMM Syariah mengedepankan kebebasan dalam membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tijaratan’an taradhin minkum) dan kewajiban untuk memenuhi akad (aqd).

Transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan), serta memastikan etika (ahlak) dalam setiap transaksi.

Salah satu contoh sukses dari penerapan ULaMM Syariah dialami seorang nasabah unggulan asal Kopeng, Magelang, Jawa Tengah Suwondo, yang mengembangkan usaha mini market DD Mart, rumah pembibitan, dan penanaman sayuran organik. Beli.

Di rumah pembibitannya, dia menanam sayuran organik, serta memberdayakan nasabah PNM Mekaar yang kini bekerja sebagai petani sayur dan peternak ayam petelur.

Hasil telur yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk konsumsi ketahanan pangan keluarga, tetapi juga dijual melalui DD Mart milik Suwondo, sehingga membentuk ekosistem perdagangan yang sirkular.

Dodot menyatakan keberhasilan Suwondo tersebut menunjukkan bagaimana ULaMM tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi nasabah dan memperluas layanan syariah, menciptakan dampak yang lebih luas untuk ekonomi kerakyatan di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks inklusi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi yang paling kecil dibandingkan sektor jasa keuangan (SJK) lainnya. Padahal, LKM diharapkan menjadi motor utama untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat segmen mikro kecil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman meyakinkan bahwa tahun depan bisnis LKM masih tetap memiliki peluang untuk tumbuh.

“Pada tahun 2026, LKM tetap memiliki peluang untuk tumbuh seiring perannya yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan mikro masyarakat desa,” ujar Agusman, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Meski terdapat peluang tumbuh, Agusman mengatakan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam sektor ini. Tantangan tersebut mencakup aspek permodalan, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), serta penguatan teknologi yang perlu terus ditingkatkan.

Tantangan lainnya yang membuat industri LKM sulit meningkatkan kinerja pembiayaan mereka kepada segmen mikro adalah adanya sentimen negatif dari masyarakat.

“Saat ini tantangannya adalah kepercayaan terhadap LKM. Anggapan masyarakat bahwa LKM itu buruk, tidak bisa dipercaya, ini masih banyak di sekitar masyarakat khususnya di pedesaan. Ini dampaknya sangat sistemik mempengaruhi pembiayaan ultra mikro nasional,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar kepada Bisnis.

Askar menilai akar masalah yang dihadapi LKM yang membuat kurang dapat kepercayaan publik adalah manajemen SDM yang kurang profesional, kemudian persoalan akuntabilitas di mana banyak LKM yang belum memiliki laporan keuangan diaudit, hingga persoalan moral hazard yang terjadi.

“Ditambah lagi LKM ini berkompetisi dengan bank Himbara. Jadi, ultra mikro PNM Mekaar misalnya, ini terlalu kompetitif sehingga banyak LKM-LKM, termasuk koperasi simpan pinjam itu tidak berdaya menghadapi persaingan yang dalam tanda kutip, tidak sehat, karena pemain besar punya kapasitas lebih besar dan bisnis modelnya lebih efisien,” tegasnya.

Atas persoalan yang dihadapi industri LKM di Indonesia saat ini, Askar menyebut hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kolaborasi antar instansi di ekosistem pembiayaan ultra mikro dengan dukungan regulator.

Misalnya, OJK bersama Kementerian Koperasi bisa membuat program yang memperkuat akuntabilitas LKM, kemudian memberikan pendampingan sistem digitalisasi, atau memberikan insentif berbasis kinerja kepada LKM yang mampu menjadi agregator ekonomi masyarakat.

“Perlu juga ada reformasi kelembagaan LKM, termasuk kampanye masif seperti bisa dilakukan dengan penguatan literasi keuangan dan digitalisasi LKM yang dilakukan berbasis komunitas. Karena LKM ini banyak di desa-desa, jadi sosialisasinya jangan top to down, tapi melibatkan tokoh lokal seperti pemuka agama,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kehadiran Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai induk bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat literasi serta inklusi keuangan formal di tengah masyarakat. Holding UMi hadir sebagai solusi akses permodalan yang lebih mudah, cepat, dan lengkap bagi pelaku usaha mikro maupun ultra mikro di seluruh Indonesia.

Tercatat, hingga September 2025, sinergi ketiga entitas tersebut telah menyentuh 34,5 juta debitur aktif di seluruh Indonesia. Dari sisi pembiayaan, total penyaluran tercatat mencapai Rp632,1 triliun, dengan total simpanan mikro mencapai lebih dari 185 juta rekening.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa pada segmen mikro, BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan.

"Langkah-langkah ini mencakup redesain peran mantri mikro, peningkatan kemampuan Relationship Manager (RM), serta optimalisasi pipeline digital melalui BRIspot," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Lebih jauh, Akhmad menjelaskan bahwa keberadaan Holding UMi pun terbukti meningkatkan inklusi dan literasi dalam ekosistem layanan bullion atau bank emas, dimana hingga akhir September 2025 Holding UMi tercatat memiliki 3,8 juta nasabah dengan total simpanan emas mencapai 13,7 ton atau tumbuh 66,9% YoY. Layanan bullion dan aplikasi digital Tring dari Pegadaian juga turut memperkuat posisi BRI Group dalam ekosistem emas nasional.

Selanjutnya, dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Holding UMi mengoptimalkan jaringan layanan yang luas yang mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, 687 ribu e-channel BRI, hingga 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian dan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, selain memberikan akses permodalan dan memperluas akses ekosistem emas, Holding UMi juga secara aktif mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Pendampingan tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan, antara lain Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha. Dengan ekosistem yang semakin solid, inklusif, dan berkelanjutan, Holding UMi optimistis dapat terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewi Nuzulianti, Direktur PT Bank BTPN Syariah Tbk, dikenal sebagai bankir yang konsisten mendorong inklusi keuangan bagi perempuan prasejahtera. Lewat pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, dia memperkuat peran perempuan dalam ekonomi melalui akses pembiayaan yang menyentuh lapisan paling dasar masyarakat.

Atas dedikasinya dalam memperluas akses dan partisipasi perempuan dalam sektor keuangan, Dewi menerima Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025, untuk kategori SDG 5: Kesetaraan Gender, pada Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas strategi dan pendekatan yang dijalankannya dalam memperkuat pilar kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Di bawah kepemimpinannya, BTPN Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 4 juta perempuan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Dia juga memperkenalkan pendekatan Women Empower Women, di mana mayoritas Community Officer (CO) adalah perempuan yang aktif mendampingi kelompok usaha, memberikan edukasi keuangan, pelatihan manajemen, hingga memfasilitasi layanan keuangan digital maupun layanan jemput bola.

Melalui pendekatan ini, para CO tidak hanya memberikan edukasi keuangan dan pelatihan manajemen usaha, tetapi juga membantu pelaku usaha mikro dalam mengelola transaksi melalui aplikasi digital maupun layanan jemput bola. Inovasi tersebut berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan perempuan yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Dewi juga menjadi salah satu penggerak digitalisasi bank dengan pendekatan adaptif. Upayanya ini menjadikan BTPN Syariah sebagai contoh nyata lembaga keuangan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi inklusif, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan ajang apresiasi yang ditujukan bagi para perempuan penggerak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Program ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah perempuan yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada 11 November 2025, ajang ini merupakan inisiatif perdana dari Bisnis Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan empat dekade perjalanan Bisnis Indonesia.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor berbeda—mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menyambut HUT ke-40, Bisnis Indonesia juga menggelar sejumlah kegiatan lain seperti Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, serta BIG Conference yang akan menjadi puncak acara pada Desember mendatang.

Forum tersebut akan menghadirkan economic outlook 2026 sekaligus memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Esta Dana Ventura (EDV) resmi mendapatkan tambahan pendanaan senilai US$7 juta atau setara dengan Rp116 miliar untuk memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Perinciannya, dua lembaga keuangan internasional FMO – Dutch Entrepreneurial Development Bank menyalurkan US$5 juta dan WaterEquity US$2 juta.
CEO Esta Dana Ventura Rony Harianto menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha di daerah yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

“Pendanaan ini akan kami fokuskan untuk memperkuat portofolio pembiayaan produktif bagi UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan kami adalah membantu para pelaku usaha kecil agar lebih berdaya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (12/11/2025).

Menurut Rony, dukungan dari FMO dan WaterEquity mencerminkan kepercayaan investor global terhadap visi Esta Dana Ventura dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata,” tambahnya.

Sebagai perusahaan modal ventura yang berfokus pada pembiayaan mikro dan pengembangan UMKM, Esta Dana Ventura telah menyalurkan dana ke ratusan ribu pelaku usaha kecil di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga produksi rumahan.

Tambahan modal baru ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas pembiayaan agar lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia mendapatkan akses modal yang layak.

Sebagai informasi, FMO – Dutch Entrepreneurial Development Bank merupakan perusahaan publik-swasta dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Belanda dan 49% sisanya oleh sektor swasta, termasuk bank dan serikat pekerja.

Berkantor pusat di Den Haag, FMO memiliki peringkat kredit AAA dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan S&P. Sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (development finance institution), FMO bertujuan mendorong pertumbuhan sektor swasta yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang melalui pembiayaan, investasi ekuitas, serta penjaminan risiko.

Fokus utamanya mencakup tiga sektor: agribisnis dan air, energi bersih, serta lembaga keuangan yang mendukung inklusi finansial. Dengan menyediakan pembiayaan jangka panjang, ekuitas, hingga strategi market creation, FMO membantu bisnis yang belum “bankable” menjadi layak investasi.

Kini, FMO beroperasi di lebih dari 85 negara, berperan penting menjembatani kesenjangan pembiayaan global dan mendorong dampak sosial serta lingkungan yang positif.

Adapun, WaterEquity adalah perusahaan manajer aset asal Amerika Serikat yang berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di negara berkembang. Didirikan oleh Gary White dan Matt Damon sebagai spin-off dari Water.org, perusahaan ini mengusung konsep impact investing—menggabungkan keuntungan finansial dengan dampak sosial.

Melalui pembiayaan dalam bentuk utang dan ekuitas, WaterEquity menyalurkan modal ke lembaga keuangan, pengusaha lokal, serta proyek infrastruktur air dan sanitasi, termasuk program mikro-kredit untuk rumah tangga.