Bisnis.com, PALEMBANG — Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara di Sumatra Selatan (Sumsel) dengan menyumbang sekitar 79% dari total realisasi hingga November 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Rahmadi Murwanto menerangkan hingga akhir November pendapatan negara di wilayah tersebut mencapai 78,88% dari target dengan nilai Rp13,84 triliun.

“Capaian ini [pendapatan negara] meningkat dibandingkan posisi Oktober 2025, terutama didorong oleh penerimaan pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Pada periode yang sama, penerimaan pajak di Sumsel tercatat sebesar Rp10,93 triliun atau 73,32% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 9,57% secara tahunan (year on year/YoY), seiring implementasi sistem Coretax.

Rahmadi menambahkan, peningkatan penerimaan pajak juga ditopang oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sejumlah sektor unggulan, seperti sawit, karet, dan perhutanan.

Selain pajak, pendapatan negara di Sumsel turut didukung oleh penerimaan kepabeanan dan cukai yang telah melampaui target. Hingga November, realisasinya mencapai Rp412,39 miliar atau 238,57% dari target.

“Kepabeanan dan cukai tumbuh 48,50% [YoY], dipengaruhi kenaikan harga patokan ekspor serta meningkatnya ekspor crude palm oil [CPO],” jelasnya.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi signifikan, yakni sekitar 18% terhadap total pendapatan negara.

“PNBP terealisasi Rp2,49 triliun atau 101,46% dari target, melanjutkan tren positif yang didorong kinerja lelang dan optimalisasi Barang Milik Negara [BMN],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat peningkatan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang signifikan sepanjang 2025. Lonjakan restitusi tersebut disebut menjadi faktor utama penurunnya penerimaan pajak neto sebesar 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa realisasi restitusi hingga Oktober 2025 mencapai Rp340,52 triliun, melonjak 36,4% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp249,59 triliun.

“Walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” ujar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Dia merinci bahwa lonjakan restitusi terutama bersumber dari pajak penghasilan (PPh Badan) yang naik hampir dua kali lipat dari Rp53,12 triliun menjadi Rp93,80 triliun, atau tumbuh 80% secara tahunan.

Sementara restitusi dari PPN Dalam Negeri meningkat 23,9% dari Rp192,72 triliun menjadi Rp238,86 triliun. Adapun restitusi dari jenis pajak lainnya tercatat naik 65,7% dari Rp4,75 triliun menjadi Rp7,87 triliun.

Kendati demikian, dia mengklaim besarnya restitusi pajak ini akan berdampak positif ke perekonomian. Restitusi, sambungnya, hanya peralihan pemanfaatan dana dari pemerintah ke swasta.

"Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi, kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk private sector [sektor swasta], itu tentu bertambah dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian," kata Bimo.

Penerimaan Pajak Turun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa penerimaan pajak sampai Oktober 2025 hanya sebesar Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

Kinerja penerimaan pajak itu masih terkontraksi sebesar 3,8% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.517,5 triliun.

Dengan realisasi penerimaan pajak tersebut, pemerintah masih perlu mengejar penerimaan pajak sebesar Rp614,9 triliun atau sekitar 29,8% dari outlook penerimaan pajak 2025.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pencapaian tersebut membuat peluang menembus outlook pada akhir tahun menjadi semakin kecil meski otoritas pajak menyiapkan langkah ekstra.

Fajry menjelaskan bahwa capaian yang selama ini dirujuk pemerintah yakni outlook APBN, sebenarnya lebih rendah dari capaian terhadap target penerimaan pajak. Dia mencatat realisasi Rp1.459,03 triliun baru setara 66,64% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun (Rp2.189,3 triliun).

Dia pun mengaku CITA sudah melakukan perhitungan dengan beberapa skenario. Dalam berbagai skenario, hasil terburuk yakni realisasi penerimaan pajak hanya setara 81% dari target APBN 2025.

"Ketika skenario realisasi akhir tahun 81%, proyeksi kita untuk Oktober hanya sebesar 64,5%, tidak jauh berbeda dengan realisasi pemerintah yang 66,64%. Kalau terus seperti ini realisasi penerimaan masih belum tembus 84% dari target," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau ATBI surplus sebesar Rp33,3 triliun pada akhir 2025. Berbekal capaian itu, Bank Indonesia menyatakan diri sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar kepada negara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Diproyeksikan, penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, sambungnya, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

"Sehingga surplusnya Rp33,3 triliun [pada akhir 2025]. Dengan surplus yang besar ini, kami Bank Indonesia menjadi salah satu pembayar pajak terbesar," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagai catatan, BI merupakan badan hukum publik sehingga termasuk wajib pajak badan. Adapun, tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 22%.

Jika surplus (laba bersih) BI mencapai Rp33,3 triliun maka bank sentral wajib menyetor PPh badan sebesar Rp7,26 triliun. Jumlah tersebut termasuk signifikan.

Sebagai perbandingan, PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang kerap memiliki laba bersih paling tinggi. Pada 2024, Pertamina mencatat laba bersih senilai US$3,13 miliar atau setara dengan Rp49,54 triliun.

Artinya, Pertamina wajib menyetor PPh badan sebesar Rp10,9 triliun ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka tersebut tidak terlalu jauh dari setoran pajak BI sebesar Rp7,26 triliun.

Sebagai informasi, penerimaan BI berasal dari hasil pengelolaan aset valuta asing, kegiatan kelembagaan, dan administrasi.

Sementara itu, pengeluaran BI untuk pembayaran gaji dan penghasilan; manajemen sumber daya manusia; layanan sarana dan prasarana; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan; operasionalisasi kebijakan; pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital; pelaksanaan supervisi; program sosial dan pemberdayaan; hingga pajak.