Bisnis.com, JAKARTA - Tutut Soeharto menjelaskan mengapa ayahnya baru mendapatkan gelar pahlawan di era Presiden Prabowo Subianto.

Kepada wartawan, putri Presiden Soeharto itu menyampaikan alasan mengapa gelar pahlawan tidak diberikan di era presiden sebelumnya.

Dilansir dari Antaranews, Tutut menyebut bahwa saat itu pemerintah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

“Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, Tutut menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Ia menilai keputusan itu lahir dari penilaian atas rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

“Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto didasarkan pada jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, bukan hal-hal teknis lain seperti kasus hukum.

Menanggapi pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut melibatkan keluarga Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional.

“Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya. Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji,” ucapnya saat memberikan keterangan pers usai Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Dia menjabarkan perjuangan yang dimaksudkan antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, kehadiran di pertempuran di Ambarawa, lalu pertempuran 5 hari di Semarang, serta menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan kiprahnya sebagai Presiden Ke-2 RI dalam pembangunan 5 tahunan (Pelita) saat Orde Baru.

“Perannya juga di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen, pertumbuhan juga minus ya,” jelasnya.

Fadli menambahkan banyak capaian penting yang menjadi dasar pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

“Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI,” tandas Fadli.

Jakarta, CNBC Indonesia- Usai pengumuman Pahlawan Nasional, putri sulung Presiden Kedua RI, Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa disapa Tutut Soeharto menanggapi pertanyaan awak media terkait pro dan kontra yang mewarnai pengumuman Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Anak ketiga Presiden Kedua RI, Soeharto, Bambang Trihatmodjo, pun ikut buka suara. Menurutnya, pemerintah saat ini dalam menetapkan ayahnya sebagai pahlawan nasional, pasti sudah melalui proses.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025) berikut ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid pemberian ini adalah satu sikap negara menghargai para pemimpin, terlepas dari kompleksitas masa lalu.

"Keputusan ini adalah penegasan bahwa setiap pemimpin memiliki peran dan jasa besar dalam rangkaian sejarah Indonesia. Kita harus mampu mengambil ibrah dari kepemimpinan mereka untuk masa kini dan masa depan," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, penghargaan ini menjadi pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk melihat kedua tokoh tersebut secara holistik.

Baginya, masyarakat perlu mengambil kebaikan sebagai keteladanan dan jadikan kesalahan kedua tokoh tersebut sebagai pembelajaran guna perbaikan bangsa ke depan.

Dia menyebut, Soeharto sebagai sosok yang berjasa pada masa penjajahan, menegakkan keamanan nasional dari ancaman G30S/PKI dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lalu Gus Dur berkontribusi terhadap toleransi antar umat beragama, suku, hingga ras. Dia menegaskan pentingnya mengemban prinsip toleransi, saling memahami, dan menolong di tengah perbedaan pandangan politik atau ideologi masa lalu.

"MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kebesaran jiwa kedua pahlawan ini, mengakhiri segala bentuk polarisasi yang tidak produktif, dan bersatu padu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Berikut daftar 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025:

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatra Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatra Utara

10. Zainal Abisin Syah – Maluku Utara

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar para tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan dedikasi, pengorbanan, dan keteladanan bagi bangsa.

“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” pungkas Prabowo.

Upacara penganugerahan turut dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, para menteri kabinet merah putih, serta keluarga ahli waris dari para tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Berikut daftar 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025:

1. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatra Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatra Utara

10. Zainal Abisin Syah – Maluku Utara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan hasil kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan terkait pemberian anugerah gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 pada 10 November mendatang.

“Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

Fadli menjelaskan proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pengusulan dimulai dari masyarakat di kabupaten dan kota, kemudian dinilai oleh tim peneliti dan pakar di tingkat provinsi melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan (TP2GP).

Setelah itu, lanjutnya, usulan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelasnya.

Menurut Fadli, seluruh calon yang diusulkan telah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam.

“Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah,” kata dia.

Dari 49 nama tersebut, Dewan GTK menyeleksi dan menetapkan 24 nama sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

Fadli menambahkan, dalam proses seleksi, pihaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan gender, keterwakilan daerah, dan latar belakang perjuangan.

Saat ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama prioritas tersebut, Fadli tidak memberikan jawaban pasti.

“Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

Fadli juga menyebut nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam daftar tokoh yang diseleksi tahun ini.

“Itu juga termasuk yang kita seleksi, semuanya memenuhi syarat juga. Prosesnya benar-benar dari bawah, dari masyarakat hingga ke provinsi melalui berbagai kajian dan seminar,” ujarnya.

Hingga kini, belum diumumkan siapa saja tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons soal polemik pemberian gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dia menegaskan bahwa sikap pemerintah menanggapi polemik itu dengan cara menghormati perbedaan pendapat terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Kita menghormati perbedaan pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat di kalangan akademisi terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden [ke-2 RI] Soeharto," ujar Yusril di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan polemik pemberian gelar pahlawan itu juga dibahas di internal pemerintah. Dalam hal ini, nama-nama tokoh yang akan menerima gelar pahlawan diusulkan oleh Menteri Sosial ke Presiden.

Namun demikian, keputusan untuk menetapkan gelar pahlawan itu sepenuhnya berada ditangan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan pada akhirnya kan keputusan itu ada di tangan Presiden. Jadi kita menghargai semua pendapat-pendapat yang berkembang," tambah Yusril.

Dia juga mengungkap bahwa penganugerahan gelar pahlawan itu biasanya bakal berlangsung pada (10/11/2025) atau bertepatan dengan hari pahlawan.

Namun, sampai dengan saat ini, Yusril mengaku belum mendapatkan kabar pasti soal usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Sampai hari ini saya belum mendapatkan satu kabar yang pasti apakah usulan terhadap hal itu akan diterima oleh Presiden. Internal pun saya nggak tahu apakah Menteri Sosial sudah mengajukannya kepada Presiden atau belum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata dia dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," kata dia.

Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dinilai bakal mengkhianati reformasi 1998 dan melawan hukum.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian demokrasi dan kebajikan publik Public Virtue Research Institute (PVRI), Muhammad Naziful Haq menolak rencana penetapan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto

Menurutnya, jika gelar tersebut tetap diberikan, maka sama saja mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari historis Soeharto yang lekat dengan pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan, hingga militeristik.

"Soeharto bukan bukan nominasi yang tepat. Secara historis, dia adalah bagian dari otoritarianisme masa lalu yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia juga menyoroti usulan nama yang mendapatkan gelar pahlawan di mana dari 40 nama, 10 di antaranya berlatar belakang militer, 11 memiliki latar belakang elite agama, 19 lainnya dari berbagai latar.

Dia menilai, hal ini berkaitan erat dengan kepentingan politik antara para elite untuk memberikan gelar pahlawan.

"Nominasi nama-nama pahlawan di satu sisi tidak lepas dari politik pengkultusan individu, namun di sisi lain mencerminkan kompromi antara aktor penguasa dan kelompok agama yang sedang diakomodasi," ujarnya.

Selain itu, menurut Peneliti PVRI, Alva Maldini usulan nama Soeharto seolah mencoba mengubur masalah-masalah yang terjadi masa itu. Terlebih, katanya, nama Marsinah dan Gus Dur masuk dalam usulan sebagai simbol kelompok buruh dan ikon demokrasi.

"Namun ketika dua nama ini bersanding dengan nama Suharto dalam situasi militerisme dan menyempitnya ruang sipil, ada risiko dua nama ini menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan tukar guling politik," jelas Alva.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Setara Institute Hendardi menilai rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto melanggar hukum. Menurutnya, Soeharto lekat dengan masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Hendardi mengatakan, upaya mengharumkan mertua Prabowo Subianto itu sudah berjalan sistematis. Sebab, katanya, tepat sebulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurutnya, pencabutan TAP MPR itu mengabaikan fakta historis bahwa 32 tahun masa kepemimpinannya penuh dengan pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dinilai seolah ingin melepaskan nama Soeharto dari masalah-masalah yang pernah dibuatnya.

"Selain itu jika nantinya Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, hal itu merupakan tindakan melawan hukum, terutama UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia menuturkan bahwa dalam aturan tersebut, untuk memperoleh gelar tanda jasa harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur di Pasal 24, yakni WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik tidak dapat disangkal, meskipun juga tidak pernah diuji melalui proses peradilan," ujar Ketua Dewan Setara Institute Hendardi.

Hendardi juga menyinggung putusan Mahkamah Agung No. 140 PK/Pdt/2005 yang menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar US$315.002.183 dan Rp 139.438.536.678,56 kepada Pemerintah RI, atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat itu.

Selain itu, Soeharto turut didakwa karena mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan Presiden yang menguntungkan setidaknya tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto dan kemudian dialirkan ke 13 perusahaan afiliasi keluarga serta pihak-pihak terdekat Cendana

"Jika hal itu tetap dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, maka tidak salah anggapan bahwa Presiden Prabowo menerapkan absolutisme kekuasaan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan usulan jumlah pasti penambahan gelar pahlawan akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan. Salah satunya Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Nanti, ya, nanti itu [penetapan gelar pahlawan] akan ditentukan oleh Presiden," kata Fadli Zon.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) itu mengatakan bahwa jumlah nama yang diajukan masih dikaji lebih lanjut oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP).

Menurutnya, banyaknya penambahan gelar pahlawan semakin baik lantaran dapat mengakomodasi tokoh-tokoh yang belum mendapatkan gelar tersebut. Meski begitu secara statistik, katanya, dalam satu tahun terdapat 8 nama tokoh yang memperoleh gelar pahlawan.

"Lebih banyak, lebih bagus, karena juga ada usulan-usulan yang mengakomodasi dari berbagai macam Provinsi dan memang banyak tokoh yang mereka sangat pantas menjadi pahlawan, belum mendapatkan gelar tanda," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut kriteria tokoh yang diajukan Kementerian Sosial telah memenuhi syarat. Meski demikian, dia menekankan segala keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kajian nama pahlawan yang baru segera rampung sebelum tanggal 10 November 2025 dan direncanakan diumumkan saat 10 November 2025.

"Jadi, nanti tentu kami akan kaji itu sebelum 10 November karena ini dalam rangka hari pahlawan, jadi sebelum itu," ucapnya.

Secara teknis penentuan nama pahlawan, dia menuturkan dari usulan yang diberikan oleh Kemensos akan dikaji oleh TP2GP. Hasil kajian dilimpahkan ke GTK dan didiskusikan serta diputuskan oleh Presiden.

Adapun, terkait pro-kontra sejumlah nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan, menurutnya hal itu wajar terjadi. Baginya, perlu melihat tokoh-tokoh dari jasa yang diberikan kepada negara.

"Tapi kan kalau kita lihat di masa-masa lalu juga ada semacam yang kita lihat adalah bagaimana jasa-jasanya orangnya dan lain-lain," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.