Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Prima Master Bank (DL) untuk tahap keempat setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman bernomor PENG-25/GKLM/2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 di Bisnis Indonesia, LPS menyatakan pembayaran dilakukan sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK.

LPS menjelaskan, nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar dapat menerima dana penjaminan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Proses rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dilakukan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun yang tidak layak dibayar.

"LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan secara bertahap untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar. Proses penetapan status simpanan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank atau hingga 22 Juni 2026," tertulis dalam pengumuman.

Nasabah yang dinyatakan berhak menerima pembayaran dapat mengecek status penjaminan simpanan melalui situs resmi LPS. Setelah memperoleh informasi status simpanan, nasabah diminta mendatangi kantor bank pembayar dengan membawa dokumen identitas dan bukti kepemilikan rekening.

LPS menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai bank pembayar klaim penjaminan. Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah kantor cabang BNI yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jakarta, Bekasi, Depok, Malang, Jember, Denpasar, hingga Semarang.

Sementara itu, nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan status penjaminan simpanannya dapat mengajukan keberatan kepada LPS paling lambat 180 hari kalender sejak keputusan status penjaminan diumumkan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS.

LPS juga mengingatkan bahwa jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, atau hingga 26 Januari 2031. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (Perumda BPR) Bank Cirebon. Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut efektif per 9 Februari 2026.

Perumda BPR Bank Cirebon beralamat di Jalan Talang No. 43, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seiring pencabutan izin usaha tersebut, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lain yang diperlukan untuk menetapkan simpanan yang layak dibayarkan.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon sepenuhnya bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat mengetahui status simpanannya melalui kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau mengakses laman resmi LPS setelah pengumuman resmi pembayaran klaim penjaminan disampaikan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan maupun likuidasi bank.

Dia juga meminta nasabah untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan dengan imbalan tertentu.

“Tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2026).

LPS menegaskan bahwa masih banyak BPR, BPRS, maupun bank umum lain yang beroperasi di Indonesia. Sebab itu masyarakat bisa kembali menyimpan dana di perbankan karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

Agar simpanan dijamin LPS, nasabah diminta memastikan simpanannya memenuhi ketentuan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

Bisnis.com, SURABAYA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada 88% nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Master Bank yang berkantor pusat di Jl. Jembatan Merah No. 15–17, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 27 Januari 2026.

Direktur Eksekutif SDM & Administrasi LPS Samsu Adi Nugroho, yang memantau langsung proses pembayaran di BNI KCP Kapasan Surabaya, menjelaskan LPS mulai melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank sejak 2 Februari 2026 atau 4 hari kerja setelah pencabutan izin usaha bank.

“Hingga tanggal tersebut, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan kepada 3.156 rekening milik 2.852 nasabah atau sekitar 88% dari total 3.587 rekening simpanan dengan nilai klaim penjaminan simpanan mencapai Rp46,1 miliar,” katanya dikutip Selasa (3/2/2026).

Pembayaran dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang ditunjuk LPS sebagai bank pembayar. Saat ini, LPS masih melanjutkan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas sisa data simpanan nasabah untuk tahap pembayaran berikutnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap pertama BPR Prima Master Bank berjalan dengan lancar.

“Terima kasih kepada para nasabah yang tetap tenang serta telah memahami dengan baik kewenangan LPS, syarat penjaminan 3T, dan batas penjaminan simpanan sebesar Rp2 miliar. Dari pantauan kami, proses pembayaran berjalan lancar dan nasabah juga telah memahami dokumen yang perlu dibawa untuk mengajukan klaim simpanan,” ujarnya.

Salah satu nasabah yang datang ke bank pembayar di BNI KCP Jembatan Merah, Indra, mengungkapkan bahwa dirinya tidak khawatir terhadap simpanannya saat mengetahui bank tempatnya menyimpan dana dilikuidasi, karena telah memahami peran dan fungsi LPS.

Dia juga menyampaikan bahwa keluarganya secara sadar dengan batas penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per-bank.

Bagi nasabah lainnya yang simpanannya telah diumumkan pembayarannya, dapat langsung datang ke bank pembayar BPR Prima Master Bank, yaitu KC dan KCP Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah ditetapkan, dengan membawa bukti kepemilikan rekening dan identitas diri.

Nasabah dapat mengajukan klaim penjaminan simpanan yang layak dibayar oleh LPS hingga 26 Januari 2031 melalui bank pembayar. Bagi nasabah yang belum ditetapkan untuk pembayaran klaim simpanannya dapat menunggu pengumuman tahap berikutnya. Sesuai UU, batas waktu bagi LPS untuk menyelesaikan proses verifikasi data simpanan nasabah hingga 90 hari sejak bank dicabut izin usahanya.

Sementara itu, bagi debitur atau nasabah peminjam BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor BPR.

LPS mengimbau agar seluruh nasabah BPR Prima Master Bank tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan simpanan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu. Seluruh proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dilakukan langsung oleh LPS dan tidak dipungut biaya apa pun.

Sebagai informasi, simpanan nasabah dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank. LPS juga menegaskan bahwa simpanan masyarakat di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia tetap aman dan dijamin oleh LPS.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Prima Master Bank, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Daftar Cabang Bank Pembayar BPR Prima Master Bank yang ditunjuk LPS:

Wilayah Jawa Timur

1. BNI KCP Jembatan Merah: Jl. Rajawali No. 10, Surabaya
2. BNI KCP Darmo Indah: Jl. Darmo Indah Timur Blok G No. 60, Surabaya
3. BNI KCP Kapasan: Jl. Kapasan No. 167, Surabaya
4. BNI KCP Dharma Husada: Jl. Dharmahusada No. 143, Surabaya
5. BNI KCP Rukun Manyar Indah: Komplek Ruko RMI Blok G4–G5, Jl. Bratang Binangun, Surabaya
6. BNI KCP Kutisari: Ruko Surya Inti A3–A6, Surabaya
7. BNI KC HR Muhammad: Jl. HR Muhammad No. 96 B–C, Surabaya
8. BNI KCP Kedungdoro: Jl. Kedungdoro No. 81–87, Surabaya
9. BNI KCP Kedung Cowek: Jl. Undaan Wetan No. 28–28A, Surabaya
10. BNI KCP Hang Tuah Sidoarjo: Jl. Hang Tuah No. 22, Sidoarjo
11. BNI KCP Tropodo: Jl. Raya Tropodo No. 155–9, Waru
12. BNI KC Gresik: Jl. Veteran No. 142, Gresik
13. BNI KC Malang: Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 75–77, Malang
14. BNI KC Jember: Jl. PB Sudirman No. 9, Jember
    

Wilayah Jabodetabek

1. BNI KCP ITC Mangga Dua: ITC Mangga Dua Lt. 1 Blok A1 No. 6–7, Jakarta Utara
2. BNI KC Jatinegara: Jl. Jatinegara Timur No. 67–65, Jakarta Timur
3. BNI KC Jababeka: Jl. Jababeka Raya Kav. A1 B, Cikarang
4. BNI KCP Larangan: Jl. Ciledug Raya No. 1, Tangerang
5. BNI KCP Pondok Cina: Jl. Margonda Raya No. 47A, Depok
   

Wilayah Lainnya

1. BNI KCP PB Sudirman: Jl. PB Sudirman No. 28, Dauh Puri Klod
2. BNI KCP Karangturi: Jl. MT Haryono No. 525, Semarang
3. BNI KCP Cakranegara: Jl. Pejanggik, Cakranegara, Kota Mataram. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan pembayaran pertama simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank) per hari ini, Senin (2/2/2026). Pembayaran dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) selaku bank pembayar.

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (2/2/2026), proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank pada 27 Januari 2026.

“Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 2 Februari 2026,” tulis LPS, Senin (2/2/2026).

Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar akan dilaksanakan melalui BNI selaku bank pembayar.

Saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Adapun LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. “Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto sebelumnya telah mengimbau agar nasabah tetap tenang dalam menghadapi kasus pencabutan izin usaha BPR Prima Master Bank.

Nasabah juga diminta tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Di sisi lain, Jimmy menjelaskan bahwa masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutur Jimmy, dikutip dari laman resmi LPS, Senin (2/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga kuartal III/2025.

Pada kuartal III/2025, nilai klaim penjaminan simpanan yang telah dibayar oleh LPS mencapai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025.

“Untuk 2025, sampai dengan triwulan III/2025, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan III/2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (25/11/2025).

Hingga September 2025, LPS melaksanakan likuidasi atas 19 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2025. Kemudian, sampai dengan akhir kuartal III/2025, terdapat 6 BPR/BPRS selesai dilikuidasi.

“Sampai dengan triwulan III/2025, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp468,49 miliar untuk 45.268 rekening,” jelas LPS dalam laporannya.

Pada periode tersebut, pembayaran klaim penjaminan simpanan hingga kuartal III/2025 mencatatkan jumlah rekening layak bayar sebanyak 42.782 rekening. Jumlah itu setara 94,51% dari total rekening pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar pada kuartal III/2025 mencapai Rp439,70 miliar atau 93,85% dari total simpanan pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Atas penetapan status simpanan layak bayar tersebut, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Lebih lanjut, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.605 bank dengan rincian 105 bank umum dan 1.500 BPR/BPRS pada kuartal III/2025. Berdasarkan data simpanan per September 2025, total nominal simpanan di bank umum mencapai Rp9.676,80 triliun. Angka itu tumbuh 10,38% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, LPS mencatat jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 662,46 juta rekening, dengan pertumbuhan sebesar 11,65% YoY.

Sementara itu, posisi simpanan di BPR/BPRS per September 2025 tercatat sebesar Rp177,70 triliun dengan jumlah rekening mencapai 15,77 juta rekening.

Di sisi lain, LPS juga menangani keberatan nasabah yang terdiri dari 50 nasabah, 108 rekening, dengan nominal yang diajukan mencapai Rp83,47 miliar. “Nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui aplikasi penanganan keberatan nasabah pada website LPS melalui tautan www.lpd.go.id/keberatan-nasabah,” pungkas laporan itu.