Faozan Amar

Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

ADA fenomena yang terasa asing bagi generasi milenial dan baby boomers: anak muda datang ke kantor untuk wawancara kerja, tapi ada yang menemani, yaitu orang tua yang ikut mendampingi, memberi motivasi, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam proses komunikasi dengan perusahaan.

Fenomena ini menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa sekitar 40 persen Gen Z pernah melibatkan orang tua dalam proses pencarian kerja, termasuk saat wawancara dan negosiasi gaji. Fenomena tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar: apakah Gen Z kehilangan kemandirian atau justru sedang menghadapi dunia kerja yang semakin penuh tekanan? Jawabannya tidak sederhana.

Melihat fenomena ini hanya dari sudut pandang “ anak muda tidak mandiri” tentu terlalu menyederhanakan persoalan. Di baliknya ada perubahan pola keluarga, tekanan ekonomi, dan tantangan dunia kerja yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Dukungan Orang Tua dan Tantangan Perubahan Dunia Kerja

Bagi kebanyakan keluarga, anak bukan sekadar individu yang harus dilepas begitu saja ketika dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak meraih masa depan terbaik. Setelah bertahun-tahun mendampingi pendidikan dan kehidupan anak, sangatlah beralasan jika sebagian orang tua masih ingin hadir ketika anak memasuki dunia kerja. Sebab pendampingan itu lahir dari kasih sayang. Namun, kasih sayang membutuhkan keseimbangan. Dukungan yang baik adalah ketika orang tua membantu anak mempersiapkan diri, bukan menggantikan anak menjalani prosesnya.

Menurut psikolog perkembangan Jeffrey Jensen Arnett (2000), usia 18–29 tahun sebagai fase emerging adulthood, yaitu masa ketika seseorang sedang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan belajar menjadi pribadi yang mandiri. Pada fase ini, pengalaman menghadapi tantangan menjadi bagian penting dari proses pendewasaan.

Seseorang tidak tumbuh kuat karena selalu diselamatkan dari masalah, tetapi karena diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Pada sisi lain, Gen Z memasuki dunia kerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Menghadapi kompetisi yang lebih ketat, teknologi yang berubah cepat, serta biaya hidup yang semakin meningkat.

Laporan Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2025 menunjukkan bahwa persoalan finansial menjadi salah satu tekanan utama generasi muda saat ini. Banyak Gen Z di berbagai negara merasa khawatir terhadap stabilitas ekonomi, keamanan pekerjaan, dan kemampuan mencapai kesejahteraan finansial.

Kondisi itu membuat sebagian anak muda masih membutuhkan dukungan lebih besar dari keluarga. Namun, rasa aman tidak boleh berubah menjadi ketergantungan. Dunia kerja tetap menuntut seseorang memiliki keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri.

Membangun Gen Z yang Mandiri

Kemandirian bukan sesuatu yang bersifat instan dan otomatis muncul ketika seseorang memasuki usia dewasa. Kemandirian dibentuk melalui pengalaman. Gen Z perlu memahami bahwa dunia kerja membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan akademik dan kecakapan teknologi. Dunia profesional memerlukan kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, menerima kritik, menyelesaikan masalah, dan melakukan negosiasi.

Dalam wawancara kerja, perusahaan tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam CV, tetapi juga bagaimana seseorang menjelaskan kemampuan, menunjukkan sikap profesional, dan menghadapi tekanan. Karena itulah, strategi yang tepat bukan memisahkan orang tua, tetapi mengubah pola relasi. Orang tua tetap hadir sebagai mentor, bukan pengambil keputusan.

Sebelum wawancara, orang tua boleh membantu latihan. Sebelum negosiasi gaji, orang tua boleh memberikan pandangan. Tetapi ketika pintu ruang interview terbuka, anak harus mampu masuk dengan keyakinannya sendiri. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan nilai akademik tinggi, tetapi harus melahirkan individu yang siap memasuki dunia profesional. Karena itu, mahasiswa harus dibekali kemampuan career readiness: komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, pemecahan masalah, dan kesiapan menghadapi dinamika pekerjaan.

Peter Senge (1990) melalui konsep learning organization menjelaskan bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi merupakan kunci menghadapi perubahan. Prinsip ini relevan bagi Gen Z: mereka harus menjadi generasi yang tidak takut mencoba, tidak takut gagal, dan mampu belajar dari pengalaman.

Sebab, kegagalan dalam interview bukan akhir perjalanan. Ditolak perusahaan bukan berarti kehilangan masa depan. Justru dari proses tersebut seseorang belajar mengenali kemampuan dan memperbaiki diri.

Fenomena Gen Z membawa orang tua ke ruang interview layak untuk menjadi bahan refleksi bersama. Ini bukan untuk menghakimi generasi Z, tepatnya untuk memahami bahwa setiap zaman memiliki tantangannya berbeda. Orang tua tetap menjadi tempat pulang. Namun, anak harus belajar menjadi pribadi mandir yang siap melangkah.

Karena tujuan akhir pendidikan dan keluarga adalah menyiapkan manusia yang berdikari, meminjam istilah Bung Karno, yang suatu hari nanti mampu berdiri tegak dengan kemampuan dan keyakinannya sendiri, bukan membuat seseorang selalu ditemani dalam setiap langkahnya.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).

Menurut Gibran, keterlibatan dalam program MBG tidak harus terbatas pada kantin sekolah. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan hingga komunitas lokal, dinilai dapat berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan Ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa," ujar Gibran.

Ia menilai pelaksanaan MBG akan semakin baik apabila melibatkan lebih banyak pihak, terutama orang tua murid. Keterlibatan mereka dianggap penting karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi makanan anak-anak.

Dengan masukan dari orang tua murid, variasi menu dalam program MBG juga diharapkan dapat semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Saya kira masukan-masukan dari orang tua murid itu paling baik untuk perbaikan, terutama perbaikan menu ke depan ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Gibran melakukan kunjungan kerja selama 18-21 Juni 2026 di sejumlah provinsi mulai dari NTT, Gorontalo, hingga Papua.

Setelah di NTT, Gibran melanjutkan lawatannya ke Gorontalo. Di provinsi ini, dia akan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

Sekolah mana yang tepat untuk anak-anak kita? Pertanyaan itu tampaknya lebih banyak dipertanyakan oleh orang tua kini, terutama di momen seleksi penerimaan murid baru. Jika merefleksikan dengan pengalaman saya bersekolah (sekolah dasar hingga perguruan tinggi) di rentang tahun 1990an hingga 2009, pemilihan sekolah untuk anak-anak kini terasa begitu berbeda.

Dahulu sekolah-sekolah swasta belum variatif seperti saat ini. Sehingga orang tua cenderung memilih sekolah negeri bagi pendidikan anak-anak mereka. Alasannya sederhana yaitu biaya yang murah dan kualitas sekolah negeri yang terjangkau. Di samping itu pemilihan sekolah juga berdasar jarak tempuh.

Jika mengobrol dengan rekan-rekan yang “satu angkatan”, yaitu mereka yang lahir di periode tahun 1980an akhir, alasan pemilihan sekolah tampak mirip. Pilihan jatuh pada sekolah negeri favorit di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

Pada zaman itu, sekolah swasta menjadi pelarian terakhir bagi anak-anak yang nilainya tidak memadai untuk masuk ke sekolah negeri. Adapun sekolah-sekolah swasta yang berbiaya mahal tidak bisa dijangkau oleh banyak orang tua. Hanya keluarga dengan kapital ekonomi yang memadai dapat mengakses sekolah-sekolah swasta tersebut.

Variasi Pendidikan untuk Anak

Saat ini sekolah-sekolah swasta semakin variatif dengan ragam atributnya. Ada sekolah internasional, sekolah berbasis agama, sekolah alam, sekolah berbasis asrama, dan campuran dari kategori-kategori tersebut. Di luar itu, kita kenal sekolah rakyat dan sekolah garuda, label baru yang diciptakan negara.

Sekolah-sekolah swasta menawarkan profil anak-anak yang juga diimajinasikan oleh orang tua. Legitimasi keberhasilan mendidik di tiap sekolah ditampilkan dengan ciamik di website atau media sosial masing-masing sekolah melalui prestasi akademik dan non-akademik, profil karakter, jumlah penerimaan di perguruan tinggi negeri dan swasta, atau yang terbaru: capaian nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sekolah-sekolah swasta pun aktif menampilkan ragam fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Fasilitas sekolah yang lengkap adalah front stage (panggung depan) terbaik, meminjam istilah Erving Goffman, yang bisa ditampilkan untuk promosi.

Pada bulan-bulan tertentu sekolah melakukan open house atau pameran dan unjuk bakat murid di pusat perbelanjaan. Tujuannya memperkenalkan sekolah ke masyarakat.

Untuk menarik minat orang tua, potongan harga menggiurkan ditawarkan bagi mereka yang mendaftar lebih awal. Banyak sekolah swasta yang momen open house-nya sudah ditunggu, hingga kuotanya pun harus diperebutkan. Ada juga sekolah swasta yang daftar tunggunya hingga beberapa tahun ke depan.

Naluri “sapiens” dalam perburuan pun nampak terejawantahkan dalam perburuan sekolah. Dalam perburuan ini dibutuhkan akurasi yang kokoh seperti informasi yang kuat mengenai sekolah, pemilihan bimbingan belajar yang tepat bagi anak agar mereka dapat memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan, dan hingga waktu yang tepat untuk memulai perburuan. Semua itu adalah pengetahuan penting agar “buruan” sekolah yang dituju dapat diraih.

Lalu, apakah sekolah-sekolah negeri menempati posisi terakhir sebagai pilihan orang tua? Dalam diskusi dengan beberapa orang tua, sekolah-sekolah negeri tetap menjadi tujuan orang tua dan anak-anak. Terutama sekolah-sekolah negeri dengan rekam jejak panjang, yang dianggap sebagai sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Persaingan untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri pun sangat kompetitif. Berita-berita persaingan PPDB maupun SPMB di setiap tahun menunjukkan betapa untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri menjadi persaingan sengit.

Ada juga fenomena menarik di kawasan urban, yaitu ketika sebagian orang tua berupaya mendidik anak-anak melalui homeschooling. Pada awalnya kehadiran homeschooling merupakan bagian dari deschooling, meminjam Ivan Illich, akibat ketidakpercayaan orang tua terhadap pendidikan formal.

Ada orang tua yang resah dengan tumbuh kembang anak, kekerasan di sekolah, atau hal-hal lainnya yang membuat pilihan dijatuhkan pada homeschooling. Intinya sekolah formal dianggap tak mampu mengakomodasi pendidikan yang menjadi imaji orang tua.

Idealisasi homeschooling tersebut kemudian “direbut” oleh ragam institusi pendidikan, sebagai respon terhadap permintaan pasar. Sinyal pasar tersebut ditangkap sebab tak semua orang tua yang berminat pada homeschooling tak sanggup mendidik dan mengajar anak secara langsung.

Akhirnya, mereka pun “menitipkan” anak-anak mereka ke institusi pendidikan yang menyatakan diri sebagai penyelenggara homeschooling. Akar homeschooling, yang awalnya ada pada dialog orang tua dan anak dalam memilih pola pendidikan yang lebih bebas atau mandiri, akhirnya harus diserahkan pada pihak atau lembaga lain, sama seperti sekolah formal.

Titik pembedanya adalah proses pembelajarannya menjadi lebih fleksibel, tidak seketat dan seintens sekolah formal. Biayanya pun sangat bervariasi seperti halnya sekolah formal, dari rentang ekonomis hingga yang elitis.

Gelisah Orang Tua

Keresahan memilih sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor. Keresahan yang lebih besar ada pada keluarga menengah. Mengapa? Pertama, pengalaman panjang mendapat pendidikan tinggi membuat pijakan aspirasi untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya semakin tinggi.

Keluarga ini menyadari bahwa proses pendidikan yang baik, ditandai dengan pemilihan sekolah yang tepat, akan berefek pada peningkatan taraf hidup anak-anak mereka di masa depan. Dengan memilih sekolah yang berkualitas, maka anak-anak akan mendapat asupan pengetahuan dan jaringan pertemanan yang memadai.

Hal tersebut menjadi bagian penting untuk menunjang peningkatan kapabilitas dan sosialisasi anak-anak. Tak ada yang bisa diwarisi kecuali pendidikan yang baik, demikian celoteh seorang teman yang memilih sekolah swasta untuk pendidikan anaknya.

Kedua, para orang tua dari keluarga menengah atas memiliki kapital ekonomi yang memungkinkan mereka dapat memilih sekolah yang dianggap cocok dengan kebutuhan anak-anak mereka. Namun, dilema yang lebih tinggi hadir di kalangan keluarga menengah.

Imajinasi mereka tinggi soal pendidikan anak juga termasuk dalam pembiayaan kursus, les, dan peningkatan kapabilitas terkait minat dan bakat; tetapi kondisi ekonomi keluarga tidak sepenuhnya mendukung. Jika pun bisa masuk, mereka akan tergopoh-gopoh membiayai pendidikan anak-anak.

Untuk memasukan anak-anak di sekolah swasta yang lebih presisi memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka terkadang penghasilan dua orang (ayah ibu yang bekerja) masih belum cukup. Akhirnya mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anak mereka.

Sebab, ketika masuk ke sekolah-sekolah swasta maka bukan hanya biaya pendidikan yang tinggi, tetapi biaya sosial atau pergaulan anak-anak pun meningkat. Juga ditambah biaya untuk kursus dan lainnya. Untuk menjaga nafas membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi pun semakin sulit. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil.

Untuk keluarga dari kelas atas, pemilihan sekolah ada dalam kerumitan yang berbeda seperti apakah mau sekolah swasta nasional, internasional, atau mau ke luar negeri saja? Toh, untuk keluarga ini variabel biaya tak menjadi soal besar.

Keluarga menengah yang ada pada posisi terjepit, sebab imajinasi elite ada di kepala orang tua, tapi kapasitas fiskal keluarga masih sulit untuk menjangkau sekolah yang diinginkan. Meski “kaki di kepala, kepala di kaki” untuk bekerja keras, meminjam lagu Peterpan, biaya sekolah-sekolah swasta tersebut tetap tidak terjangkau.

Pemilihan sekolah untuk keluarga menengah bawah tidak terlalu rumit. Sebab mereka cenderung “pasrah” menerima sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar lingkungan rumah atau sekolah-sekolah swasta yang lebih terjangkau.

Dengan ragam keterbatasan mereka berusaha agar anak-anak ini mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, yang dalam taraf tertentu jauh sekali dengan kualitas pendidikan di sekolah negeri favorit atau sekolah swasta elit.

Timpang? Ya, kita harus jujur pendidikan di Indonesia memang penuh ketimpangan. Jangankan ketimpangan antarpulau di Indonesia yang data-datanya sudah tersedia. Mari secara jujur bicara ketimpangan antarsekolah di satu kecamatan.

Di satu kecamatan saja, kualitas sekolah bisa sangat berbeda. Di mana sekolah-sekolah swasta elite berada? Kita bisa dengan mudah mendapatkan sekolah-sekolah ini dibangun di lokasi perumahan-perumahan elite juga.

Perburuan sekolah berdasar kapital ekonomi menunjukkan segregasi memang sengaja diciptakan, komodifikasi pendidikan nampak dibiarkan. Pagar-pagar imajinari dan non-imajinari dibuat atas nama pendidikan.

Situasi yang tampak semakin jelas ketika anak-anak dari perumahan-perumahan elite bergabung dengan sesamanya di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas dahsyat. Kondisi yang membuat perjumpaan antarkelas sosial ekonomi semakin minim terjadi dan hal ini tentu rentan untuk Indonesia yang bhineka.

Pada titik ini, sudah pasti negara harus mengatur dengan tertib. Keadilan sosial artinya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan berkualitas, bukan karena basis kapital ekonomi tiap keluarga.

Investasi pendidikan harus ada di kendali negara, bukan pada biaya besar yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap keluarga. Sebab jika demikian, sudah jelas siapa yang akan menikmati pendidikan berkualitas dan menuainya di masa depan. Bukankah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas?

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menghadapi pengobatan kanker pada anak bukanlah hal yang mudah. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh orang tua adalah mengenai efek samping terapi, agar dapat memberikan pendampingan yang tepat dan mendukung proses pemulihan anak.

Dilansir dari laman kemenkes, setiap anak akan mengalami efek samping yang berbeda-beda, tergantung jenis obat, dosis, dan kondisi tubuhnya. Efek ini merupakan bagian dari proses penghancuran sel kanker, bukan tanda pengobatan gagal. Tim medis akan terus memantau dan membantu mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

Jenis Efek Samping Berdasarkan Jenis Pengobatan

1. Kemoterapi

Mual dan muntah
Rambut rontok
Kelelahan
Rentan terhadap infeksi
Anemia (kurang darah)
Penurunan nafsu makan
Sariawan
Perubahan kulit dan kuku
Gangguan pencernaan (diare atau konstipasi)
Gangguan pertumbuhan (jika jangka panjang)

2. Radiasi

Iritasi kulit di area penyinaran
Kelelahan
Gangguan pertumbuhan tulang atau jaringan yang terkena radiasi
Mual (jika radiasi di perut)
Gangguan belajar (jika di kepala)

3. Operasi

Nyeri di area operasi
Bengkak dan memar
Infeksi pada luka operasi
Gangguan fungsi organ (jika organ tertentu diangkat sebagian)

Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua anak akan mengalami efek samping yang sama, dan tidak semua efek samping akan muncul. Beberapa anak mungkin hanya mengalami efek ringan, sementara yang lain bisa mengalami efek samping yang lebih berat. Tim medis akan memantau kondisi anak secara berkala dan memberikan penanganan untuk mengurangi ketidaknyamanan atau risiko yang mungkin terjadi.

Tanda Bahaya yang Perlu Penanganan Medis Segera

Jika anak mengalami gejala di bawah ini, segera bawa ke IGD:

Demam tinggi (≥38°C)
Kejang
Sulit dibangunkan atau bicara kacau
Sesak napas atau nyeri dada berat
Pembengkakan wajah/leher saat berbaring
Muntah atau batuk darah
BAB berdarah atau hitam seperti kopi
Urin berwarna merah atau gelap pekat
Kelemahan mendadak pada tangan/kaki

Cara Mengatasi Efek Samping Umum

1. Mual dan Muntah

Berikan obat anti-mual sesuai resep dokter
Sajikan makanan ringan dan tidak berlemak
Hindari makanan berbau tajam
Pastikan anak tidak berperut kosong
Jaga suasana tenang dan nyaman
2. Kelelahan
Biarkan anak cukup istirahat
Hindari aktivitas berlebihan
Ajak anak melakukan aktivitas ringan (mewarnai, membaca)
Penuhi kebutuhan gizi dan cairan
3. Dehidrasi
Ciri dehidrasi: mulut kering, BAK jarang, urin gelap
Berikan air putih sedikit demi sedikit tetapi sering (misalnya setiap 15–30 menit).
Bisa juga diberikan oralit, jus encer, air kelapa, atau sup bening jika anak tidak muntah.
Hindari minuman bersoda, terlalu manis, atau berkafein.
Berikan makanan tinggi cairan : Sup, bubur encer, buah-buahan seperti semangka, jeruk, atau melon dapat membantu menambah cairan tubuh.
4. Infeksi
Cuci tangan rutin dengan sabun
Jaga lingkungan tetap bersih
Hindari kerumunan/orang sakit
Pastikan makanan matang sempurna
Jangan berbagi mainan atau alat makan

Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak
Pantau dan catat gejala anak setiap hari
Laporkan semua efek samping ke tim medis
Jangan menurunkan dosis atau menghentikan obat tanpa izin dokter
Berikan dukungan emosional, peluk dan dengarkan anak
Jadwalkan waktu bermain dan waktu tenang
Libatkan anak dalam aktivitas sesuai kemampuan agar tetap merasa “normal”

Kesehatan Mental Anak dan Keluarga
Efek samping tidak hanya dirasakan secara fisik, tapi juga secara emosional. Anak mungkin merasa:

Takut atau cemas
Marah
Bingung
Tidak nyaman dengan perubahan tubuh
Apa yang bisa orang tua lakukan?

Validasi perasaan anak (“Bunda tahu kamu lagi gak nyaman…”)
Ajak bicara secara terbuka sesuai usianya
Libatkan psikolog anak bila perlu
Cari dukungan komunitas atau kelompok sebaya

Bisnis.com, JAKARTA - Kegiatan mengasuh anak sering kali dipahami sebagai urusan privat dalam lingkup keluarga. Namun, dalam buku Parenting di Negara Gagal, penulis Kalis Mardiasih justru mencoba membongkar anggapan tersebut.

Buku ini mengajak pembaca melihat bagaimana kebijakan, ketimpangan, dan absennya perlindungan sosial ikut membentuk pengalaman membesarkan anak. Bagi Kalis orang tua tak bisa lagi menutup mata terhadap kondisi negara, karena situasi tersebut turut membentuk kehidupan anak.

Nilai-nilai yang dipelajari anak pun tidak semata berasal dari rumah, melainkan juga dari lingkungan sekitar seperti tetangga, teman sebaya, hingga figur publik dan pejabat yang kerap muncul di media.

Perubahan kebijakan politik yang tidak konsisten dan kerap abai pada kepentingan masyarakat membuat orang tua menghadapi tantangan besar dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam penelusuran penulis, situasi politik ternyata memiliki hubungan erat dengan semakin beratnya beban pengasuhan yang dirasakan dari waktu ke waktu.

Kondisi ini diperparah oleh berbagai paradoks yang tampak jelas di ruang publik. Penulis mencontohkan beberapa hal absurd, misalnya, ketika orang tua berusaha mengajarkan kejujuran, tak lama kemudian muncul berita pejabat yang terjerat korupsi. Ketika orang tua mencoba menanamkan nilai kesederhanaan di rumah, anak-anak justru disuguhi gaya hidup mewah para elite yang dipamerkan secara terbuka di media sosial

Melalui lima bab di buku ini, penulis mencoba membedah persoalan pengasuhan dari berbagai sudut. Hal menarik sudah muncul di bab pertama, ketika pembaca langsung diajak merenungkan pola asuh 'komunal' yang perlahan menghilang di tengah perubahan zaman.

Buku ini menggambarkan bagaimana dulu anak-anak tumbuh dalam pengasuhan kolektif berbasis komunitas. Bukan hanya orang tua, semua orang yang hidup di sekeliling anak juga turut berkontribusi mengasuh, setidaknya menularkan nilai-nilai baik. Dari sini, pengetahuan lokal dan budaya diwariskan.

Namun, kini peran itu banyak tergantikan oleh layanan berbayar. Perubahan ini bukan hanya memengaruhi pola asuh, tetapi juga cara masyarakat membangun relasi sosial. Padahal, dalam kehidupan bernegara, berbagai persoalan sejatinya tetap menuntut keterlibatan dan tanggung jawab bersama.

Bahasan yang tak kalah menarik terjadi di bab 3, penulis seolah ingin mengajak orang tua tak segan berdialog bersama anak mengenai ketimpangan sosial dan alasan mengapa tidak semua orang hidup dalam kondisi kaya raya. Bab ini menyoroti bagaimana konsep kekayaan kini telah makin kabur, terutama karena anak-anak terus terpapar tayangan yang menampilkan kehidupan serba mewah di berbagai platform.

Maraknya konten pamer harta tersebut membuat anak kesulitan memahami kenyataan bahwa kehidupan sering kali tidak selalu setara bagi setiap orang. Dalam situasi ini, anak berpotensi mengalami kebingungan dalam menerima realitas bahwa dia bisa saja tumbuh dalam kondisi yang berbeda dengan gambaran ideal yang kerap ditampilkan di ruang digital.

Dalam buku ini, Kalis tak segan mengkritik dominasi konsep pengasuhan dari negara-negara maju yang kerap dianggap sebagai acuan universal. Padahal, pendekatan tersebut tidak selalu relevan jika diterapkan di Indonesia, mengingat adanya perbedaan mendasar dalam aspek sosial, ekonomi, hingga tingkat keamanan yang memengaruhi praktik pengasuhan sehari-hari.

Pada akhirnya, buku ini mencoba menunjukkan benang merah yang tak disadari banyak orang, tentang keterkaitan antara beban pengasuhan anak oleh orang tua dengan situasi politik yang melingkupinya. Sebab, diakui atau tidak, lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembang anak juga berakar dari kebijakan yang tidak berpihak, sehingga anak kehilangan ruang bermain yang aman, kesulitan memahami konsep kekayaan secara utuh, dan akhirnya tidak akrab dengan nilai-nilai kerja sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Di titik ini, pengasuhan tidak semata berkaitan dengan metode, fasilitas, atau media belajar, meski semua itu penting dalam membekali anak menjalani kehidupan saat dewasa kelak. Namun, perlu disadari bahwa parenting juga menyangkut bagaimana orang tua membangun visi serta imajinasi tentang dunia seperti apa yang kelak akan dihadapi oleh anaknya di masa depan.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Mensengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti merespons data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membeberkan bahwa sekitar 200 ribu anak di penjuru tanah air telah terpapar judi online, di mana sekitar 80 ribu anak di antaranya masih berusia di bawah 10 tahun.

Mu'ti menduga penyebab dari ratusan ribu anak tersebut terpapar judi online disebabkan karena ketidaktahuan dan minimnya edukasi maupun mitigasi tentang eksistensi dan dampak negatif judi online terhadap mereka.

Dia beranggapan bahwa mayoritas anak di Tanah Air yang terpapar judi online tersebut awalnya hanya sekadar bermain gim di masing-masing ponsel pintar atau gadget yang mereka miliki tanpa kontrol maupun pengawasan yang ketat dari orang tua.

"Karena sebagian mereka yang terpapar [judi online] juga anak-anak yang sebagian memang karena tidak tahu. Jadi, mereka mungkin main game, kemudian tersesat ke judi online," ungkap Mu'ti saat ditemui di Gedung Islamic Center, Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Selain terseret karena penggunaan ponsel pintar tanpa kontrol yang optimal oleh orang tua, Mu'ti juga menjelaskan bahwa faktor lingkungan serta kondisi tertentu lainnya dapat menyebabkan anak-anak terdistraksi judi online dengan mudah.

"Supaya memang ada yang misalnya karena pengaruh lingkungan atau karena keadaan tertentu memang mereka kemudian apa terjerumus pada judi online," tambahnya.

Dalam rangka melakukan pencegahan agar lebih komprehensif, Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait juga telah menggandeng aparat penegak hukum. Ia menyebut pihaknya telah bersepakat dengan lima menteri serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

"Kami 'kan sudah ada penandatanganan kesepakatan bersama enam kementerian ya, termasuk dengan Kapolri terkait dengan penggunaan teknologi digital, termasuk juga pembatasan penggunaan media sosial untuk mereka yang di bawah 16 tahun," tegasnya.

Tak hanya itu, Mu'ti juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah resmi memasukkan materi penyuluhan terkait dampak negatif dari judi online untuk disosialisasikan kepada segenap peserta didik baru pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Kami di kementerian melalui program MPLS itu nanti juga di antara materinya adalah penyuluhan tentang bahaya judi online bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mu'ti juga menyatakan bahwa usaha untuk menjauhkan anak dari pengaruh judi online berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa itu tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah selaku regulator. Namun, juga dengan memperkuat peran dari empat ekosistem pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

"Kami memberikan penyuluhan terus-menerus, termasuk upaya kami untuk memperkuat empat ekosistem pendidikan. Sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Ini juga penting untuk bagaimana agar anak-anak kita ini tidak terpapar oleh judi online yang memang sekarang dari masalah yang sangat serius," pungkas Mu'ti.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun.

Angka ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Meutya menegaskan bahwa judi online bukan sekadar hiburan digital, melainkan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” tegas Meutya dalam kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, Rabu (13/05/2026).

Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata. Meutya menyebut pihaknya terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Dia juga mengklaim bahwa pemerintah terus berusaha gencar untuk memblokir situs dan konten judi online. Namun, Meutya menekankan perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih kuat.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kemkomdigi telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk bertanggung jawab lebih besar dengan segera menurunkan konten tersebut.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengidentifikasi fitur komunikasi atau chat sebagai parameter paling krusial dalam menentukan profil risiko penyelenggara sistem elektronik game.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Kebijakan tersebut menyasar perlindungan bagi 72 juta anak Indonesia yang kini aktif di ruang digital. Dari total 150 juta gamer di tanah air, lebih dari 60% pengguna berasal dari kelompok usia produktif dan muda yang sangat terpapar fitur interaksi sosial.

Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing mengatakan penentuan profil risiko rendah, menengah, dan tinggi sangat bergantung pada fitur interaksi dalam platform social gaming. Fitur obrolan dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga menjadi fokus utama dalam proses klasifikasi.

“Fitur-fitur ini yang menjadi salah satu fitur yang cukup krusial ketika membedah berdasarkan risiko. Bagaimana fitur komunikasi itu bisa bersifat fungsional dalam kebutuhan game tetapi memberikan keamanan yang cukup kepada para pengguna terutama di usia 16 tahun ke bawah," kata Luat di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (13/5/2026).

Bagi pelaku industri, klasifikasi risiko ini menentukan mandat operasional yang harus dipenuhi oleh setiap penerbit gim. Pemerintah menekankan pentingnya penerapan compliance by design agar aspek fungsionalitas game tidak mengabaikan faktor keamanan bagi pengguna di bawah umur.

Berdasarkan Permenkomdigi No.9 Tahun 2026, pembagian profil risiko juga mempertimbangkan jenis fitur dan kelompok usia target secara spesifik.

Di sisi lain, Kemenekraf juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan fitur kontrol orang tua pada gawai. Meskipun regulasi diperketat, peran orang tua tetap diposisikan sebagai penyaring pertama di tingkat keluarga terhadap konten negatif.

Kepastian informasi mengenai profil risiko dianggap krusial untuk menjaga stabilitas investasi di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Kemenekraf memastikan akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku industri selama masa transisi regulasi berlangsung. Hal ini dilakukan agar para pengembang dapat menyesuaikan fitur teknis mereka tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis di pasar domestik.

Sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan pertumbuhan industri diharapkan mampu menekan risiko depresi maupun dampak sosial negatif lainnya di kalangan generasi muda. Keamanan ruang digital kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola ekosistem game nasional.

Bisnis.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut judi online atau yang disingkat judol makin merambah segala usia dan strata, bahkan anak-anak.

"Data terbaru dari PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), saat ini hampir 200.000 anak-anak kita terlibat judi online," ujar Meutya dalam kegiatan sosialiasi bertema 'Gass Pol Tolak Judol' di Medan, Rabu (13/5/2026).

Meutya mengungkapkan hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa pemain aktif judol di kalangan anak-anak ialah mereka yang berusia kurang dari 10 tahun dengan jumlah mencapai 80.000 orang.

Kemudahan akses terhadap teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari orang tua disebut memicu peningkatan jumlah anak yang terjerumus ke dalam judi online. Hal ini lantaran situs-situs judol biasanya tidak memberlakukan syarat umur untuk mengakses sehingga dapat dibuka oleh anak-anak dengan sangat mudah.

Meutya menegaskan judi online ialah bentuk lain dari scamming atau penipuan online.

"Tidak ada bedanya dengan ditipu. Menang sekali dan dapat hadiah, lalu disuruh transfer terus. Sama saja [dengan penipuan], hanya bentuknya yang berbeda," kata Meutya.

Meutya mengatakan pemerintah dalam hal ini Komdigi terus memerangi masalah judi online yang berpotensi besar merusak generasi emas bangsa.

Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk menunda anak-anak berkecimpung dalam dunia media sosial yang berisiko tinggi.

Meutya menyebut aturan itu bertujuan untuk memotong target penipuan, termasuk judol, kepada anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Tak hanya itu, pemberantasan terhadap situs-situs judol juga terus dilakukan. Meutya menyampaikan hingga saat ini sudah 3,2 juta situs yang diblokir Komdigi.

Komdigi juga terus memperbaiki dan berbagai teknologi baru untuk semakin mempercepat pemberantasan.

"Saya juga meminta kepada para orang tua di rumah, kami tolong dibantu untuk mengawasi anak-anak dalam mengakses teknologi digital. Karena menutup situs judol saja tidak cukup, saking mudahnya mereka untuk membuka situs kembali," pintanya.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Komdigi memberantas judol.

Rico menyebut judol adalah masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, termasuk di Sumut.

"Tentu kami mendukung upaya Komdigi. Tapi yang perlu ditekankan, ini tentu membutuhkan peran dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melibatkan seluruh jajaran hingga ke tingkat kecamatan dan kepala lingkungan untuk menggencarkan upaya pemberantasan judi online, termasuk meningkatkan edukasi ke masyarakat.

"Namun, yang paling penting adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Laporkan apabila ada keluarga, kerabat, atau menemukan praktek judi online di wilayah masing-masing," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri e-commerce menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya dibebankan kepada platform dan regulasi pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif orang tua sebagai pengawas utama aktivitas digital anak.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Budi Primawan, menjelaskan meskipun platform telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti batas usia minimum pengguna, tantangan terbesar tetap berada pada verifikasi usia pengguna.

“Tapi yang paling tidak bisa kita lakukan itu adalah memberi verifikasi tentang umur anak tersebut,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, dalam proses pendaftaran akun, masih terdapat kemungkinan pengguna memasukkan data usia yang tidak sesuai, termasuk memanipulasi tahun kelahiran atau menggunakan akun orang tua tanpa pengawasan. Kondisi ini berisiko membuat anak dapat mengakses layanan dan melakukan transaksi tanpa kontrol yang memadai.

Dalam situasi tersebut, Budi menilai pengawasan orang tua menjadi faktor yang sangat penting, terutama untuk anak usia di bawah 13 tahun yang menggunakan perangkat digital.

“Makanya dari itu kami sangat mementingkan peran orang tua sebagai kontrol langsung kepada anak,” katanya.

Budi menambahkan, pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan perangkat anak berada dalam kontrol keluarga serta mengawasi aktivitas transaksi digital yang dilakukan melalui dompet digital maupun aplikasi e-commerce.

Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam memperluas sosialisasi terkait PP Tunas, terutama kepada orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan aktivitas digital anak.

Di sisi lain, platform e-commerce telah menerapkan sejumlah mekanisme perlindungan seperti tombol pengaduan pada setiap produk, pembatasan usia pengguna minimal 13 tahun, serta fasilitas pengembalian barang (retur). Beberapa platform bahkan menyediakan masa retur hingga tiga bulan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Namun demikian, Budi mengakui sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah akses anak ke platform, terutama karena masih adanya celah pendaftaran akun berbasis data mandiri pengguna.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan orang tua menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak, dengan masing-masing pihak menjalankan peran sesuai kapasitasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

Bisnis.com, SEMARANG — Pesatnya penetrasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan. Baik orang tua maupun perguruan tinggi dituntut untuk adaptif dengan transformasi digital.

Campus Director BINUS University Semarang, Fredy Purnomo, memaparkan bahwa efektivitas pendidikan tinggi diukur dari kemampuannya dalam memberikan dampak nyata selama masa studi.

Dalam hal ini, kampus dirancang untuk memitigasi risiko pengangguran terdidik, terlebih di tengah boom AI yang melahirkan banyak pekerjaan baru yang belum teridentifikasi.

“Perkembangan AI membuat dunia kerja berubah jauh lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada teori, tetapi harus mampu memberikan pengalaman nyata dan pemahaman bagaimana teknologi digunakan di dunia industri," jelas Fredy pada Jumat (08/05/2026).

Berdasarkan data makro, fenomena career mismatch di tingkat nasional masih tertahan di angka 35%–36%. Sementara itu, proyeksi global mengindikasikan sekitar 22% struktur pekerjaan akan mengalami pergeseran signifikan pada tahun 2030.

Fredy menyebut bahwa statistik tersebut menggambarkan relevansi kurikulum dan kesiapan digital sebagai indikator krusial dalam keberhasilan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Di sisi lain, dari aspek psikologi pendidikan, ketidakpastian yang dipicu oleh teknologi menciptakan tekanan psikis bagi orang tua dan calon mahasiswa. Perkembangan teknologi membawa kekhawatiran tersendiri, mulai dari peluang kerja hingga masalah eksistensi manusia yang mulai digantikan oleh mesin.

Garry Collins Brata Winardy, Psikolog sekaligus Faculty Member BINUS University, memberikan analisis bahwa ketakutan terhadap perubahan adalah respon manusiawi yang bersifat konstan. Namun, secara objektif, kecemasan tersebut dapat diminimalisir melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kesiapan untuk beradaptasi dengan alat baru.

“Era AI ini lebih kompleks, tapi ini adalah fear untuk penyesuaian. Dua hal ini konstan, dan ini sangat manusiawi. Karena ada ketakutan tech winter, AI membuat pekerjaan tidak relevan, itu yang mungkin membawa kekhawatiran. Kalau kita lihat secara kritis, ketika kita bisa mengikuti teknologinya, kita tidak perlu worry. Dengan mempersiapkan diri, dengan adaptif, critical thinking, kita tinggal berjalan saja. Stop worrying, start experiencing,” papar Garry.

Garry juga menggarisbawahi pentingnya pergeseran pola komunikasi antara orang tua dan anak menuju ruang negosiasi yang lebih terbuka. Di tengah disrupsi teknologi, aspek kreativitas manusia menjadi hal yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Syaratnya, pengguna harus mampu menggunakan teknologi tersebut sebagai alat bantu inovasi.

Andi Purnama Hardjani, salah satu orang tua mahasiswa, menekankan bahwa di tengah ketidakpastian era AI, kemampuan adaptasi dan adopsi teknologi jadi begitu penting. Keduanya bahkan lebih penting dari sekadar capaian nilai akademis.

"Sebagai orang tua yang juga bergerak di industri kreatif, saya tahu betul betapa cepatnya dunia ini berubah. Karena itu saya ingin memastikan anak saya tidak hanya belajar di lingkungan yang bagus secara akademik, tapi juga benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi industri yang nyata," ujarnya.

Model kurikulum yang aktif mendorong peserta pembelajaran untuk aktif berkreasi dan berinovasi menjadi harapan baru bagi orang tua seperti Andi. Dengan model kurikulum tersebut, anaknya tak cuma terampil memanfaatkan teknologi, namun mampu mengembangkan karakter dan rasa percaya dirinya.

"Komunikasinya sekarang lebih terstruktur, mindset-nya juga lebih terbuka. Kalau saya bilang, dia jadi lebih percaya diri, bahkan lebih percaya diri dibanding ketika saya sewaktu kuliah," ungkap Andi.