Bisnis.com,JAKARTA — Target Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan anggaran negara. Pemerintah pun mengakui bahwa APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan transisi energi, sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suryatman mengatakan, belanja terkait perubahan iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari APBN, atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

Angka tersebut, menurut Herman, memang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Kendati begitu, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa ruang fiskal tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, pemerintah tidak lagi menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek hijau.

“Belanja publik harus dipandang sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 akan melampaui Rp8.000 triliun, sementara komitmen menuju ekonomi rendah karbon terus berjalan seiring target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari green sukuk, SDG bonds, blue bonds, blended finance, hingga pengembangan pasar karbon. Kendati begitu, instrumen pembiayaan saja dinilai tidak cukup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyusun komitmen, melainkan mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi realitas ekonomi yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pengalaman mengikuti London Climate Action Week semakin mempertegas pandangannya. Gelombang panas ekstrem bahkan menyebabkan sistem pendingin ruangan sebuah gedung gagal bekerja hingga plafon ruangan runtuh dan peserta forum harus dipindahkan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi kebutuhan strategis untuk membangun daya saing yang tangguh serta menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Kiki dalam forum yang sama.

Menurut OJK, membangun ekosistem pembiayaan menjadi kunci agar modal swasta bersedia masuk ke proyek-proyek transisi.

Karena itu, regulator memperkuat empat pilar utama, yakni penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan standar pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan pasar karbon Indonesia.

Bagi OJK, keberhasilan transisi tidak mungkin dicapai regulator sendirian. Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga pelaku usaha menjadi syarat utama agar sinyal kebijakan benar-benar berubah menjadi investasi nyata.

Di sisi investor negara, Danantara Indonesia juga mengakui kebutuhan investasi Indonesia terlalu besar jika hanya mengandalkan modal pemerintah.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arif Budiman mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Fakta tersebut, kata dia, terlalu besar untuk diabaikan investor global.

Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan aliran investasi dalam jumlah sangat besar.

“Walaupun Danantara besar menurut ukuran Indonesia, itu tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Karena itu, kami harus mampu menarik modal dari investor lain,” kata Arif dalam panel diskusi.

Karena itu, fungsi Danantara tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga mengundang investasi swasta melalui berbagai proyek prioritas. Salah satu contohnya adalah pengembangan proyek waste-to-energy yang dimulai di tiga kota dan kini diperluas menjadi 20 kota.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan regulasi, PLN memberikan kepastian pembelian listrik (offtake), sedangkan Danantara ikut menjadi investor.

Namun, Arif mengakui Indonesia masih membutuhkan mitra global yang membawa teknologi, pengalaman, dan modal agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan. Hingga kini sekitar 85 perusahaan telah diajak berdiskusi untuk mendukung pengembangan proyek tersebut.

Menurutnya, transisi energi juga tidak lagi semata-mata didorong oleh isu lingkungan. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi kepentingan strategis setiap negara.

Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai pilihan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan bagian dari menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Arif juga mengingatkan perusahaan tidak perlu memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban semata.

Mengutip studi World Economic Forum, Arif mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan berpotensi memperoleh biaya pendanaan 40 hingga 100 basis poin (bps) lebih murah, sementara perusahaan terbuka juga berpeluang memperoleh valuasi sekitar 10%—15% lebih tinggi.

“Yang penting lakukan hal yang benar, pahami ke mana arah dunia bergerak, lalu diversifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

ESG Tak Lagi Sekadar Kepatuhan

Perubahan pendekatan terhadap ESG juga mulai terlihat di kalangan korporasi. Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan perusahaan kini tidak lagi menerapkan ESG sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.

Menurut Stefano, ada dua faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Pertama, tuntutan pasar global semakin tinggi.

Berbagai negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan bukti penerapan praktik ESG dalam rantai pasok. Tanpa penerapan ESG yang memadai, perusahaan berisiko kehilangan daya saing ekspor.

“Semakin cepat perusahaan melakukan transisi, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Stefano.

Faktor kedua adalah meningkatnya volatilitas ekonomi global. Perang, kenaikan harga energi fosil, dan gejolak nilai tukar membuat perusahaan mulai melihat energi terbarukan sebagai cara mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Di sisi pembiayaan, Stefano mengatakan perusahaan yang telah menerapkan ESG umumnya dipandang memiliki risiko kredit lebih rendah sehingga memiliki peluang memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan biaya dana yang lebih kompetitif. Hal itu membuat ESG perlahan bergeser dari sekadar cost center menjadi engine of growth bagi perusahaan.

Maybank sendiri menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mulai dari Sustainability-Linked Financing, ESG Deposit, green bond, hingga berbagai solusi pembiayaan transisi lainnya.

Dari perspektif Maybank, Stefano menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengambil inisiatif lebih cepat untuk melakukan transisi.

“Tugas kita bersama adalah mendorong semakin banyak perusahaan agar segera mengambil langkah tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) memastikan tidak akan menerbitkan surat utang baru untuk membiayai pelunasan obligasi dan sukuk yang jatuh tempo sepanjang paruh kedua 2026. Perseroan menilai kondisi likuiditas dan kas saat ini masih memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, sedikitnya terdapat empat seri efek bersifat utang dan sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun ini dengan total nilai sekitar Rp139,8 miliar.

Instrumen tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp46,30 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp41 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp17 miliar, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp35,50 miliar.

Direktur Utama Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan perseroan tidak memiliki rencana melakukan refinancing melalui penerbitan surat utang baru untuk melunasi kewajiban tersebut.

"AGII tidak akan menerbitkan surat utang baru guna melakukan refinancing atas surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kondisi likuiditas dan posisi kas perseroan saat ini berada pada level yang memadai sehingga seluruh kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan internal," ujar Rachmat kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan hingga saat ini perseroan juga belum memiliki rencana menerbitkan instrumen surat utang baru. Menurutnya, AGII masih memiliki sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Salah satu sumber pembiayaan yang masih tersedia ialah fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Hingga saat ini, AGII belum memiliki rencana untuk menerbitkan instrumen surat utang baru. Dalam mendukung kebutuhan pendanaan maupun ekspansi usaha ke depan, AGII masih memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Meski demikian, manajemen menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai opsi pendanaan yang dinilai paling efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, serta strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Keputusan untuk mengandalkan kas internal menunjukkan AGII masih memiliki ruang likuiditas yang cukup kuat di tengah meningkatnya biaya pendanaan di pasar surat utang.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan apabila diperlukan untuk mendukung agenda ekspansi pada periode mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk.

Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 terdiri atas tiga seri dengan total nilai pokok Rp2 triliun.

Seri A ditawarkan senilai Rp511,85 miliar dengan kupon tetap 7,50% per tahun dan tenor 370 hari kalender atau jatuh tempo pada 17 Juli 2027.

Selanjutnya, Seri B memiliki nilai emisi Rp382,03 miliar dengan bunga 7,65% per tahun dan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Adapun Seri C menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp1,11 triliun. Obligasi ini menawarkan kupon 7,85% per tahun dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 7 Juli 2031.

Selain obligasi konvensional, Sarana Multi Infrastruktur juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar yang terbagi menjadi dua seri.

Sukuk Seri A memiliki nilai Rp153,96 miliar dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,50% per tahun dan tenor 370 hari hingga 17 Juli 2027.

Sementara itu, Sukuk Seri B senilai Rp346,05 miliar menawarkan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,65% per tahun dengan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Perseroan menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah perseroan.

Penerbitan surat utang tersebut telah memperoleh peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan tingkat kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial.

Adapun jadwal penawaran umum dimulai pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli 2026, diikuti distribusi secara elektronik pada 7 Juli 2026. Obligasi dan sukuk dijadwalkan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk SMI

• Tanggal Efektif: 26 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 30 Juni–2 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 7 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan strategis untuk mendukung target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) di Indonesia.

Program Director MOSAIC Aldy Permana mengatakan berbagai instrumen syariah, mulai dari hibah, pembiayaan komersial syariah, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dinilai dapat dikombinasikan guna menjawab kebutuhan investasi proyek energi Surya.

Potensi tersebut dibahas dalam kajian yang dilakukan MOSAIC bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Purpose, yang dipaparkan dalam diskusi bertajuk Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Aldy Permana menuturkan penelitian berangkat dari pertanyaan mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung target pembangunan 100 GW PLTS yang tengah didorong pemerintah.

“Pertanyaan utama yang ingin kami jawab melalui riset ini adalah bagaimana keuangan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung target pembangunan 100 GW PLTS di Indonesia. Tantangannya bukan hanya membangun proyek di awal, tetapi juga memastikan proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kajian tersebut dilakukan untuk mendukung target pembangunan 80 GW PLTS berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta tambahan 20 GW PLTS yang terhubung dengan jaringan kelistrikan nasional.

Berdasarkan simulasi penelitian, pembangunan PLTS komunitas berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi awal sekitar Rp22 miliar dengan masa operasi hingga 20 tahun. Selain itu, proyek juga memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peneliti menguji sejumlah skema pembiayaan yang menggabungkan dana komersial dan dana sosial Islam. Hasilnya, terdapat empat model yang berpotensi diterapkan, yakni hibah penuh, pembiayaan bank syariah, kombinasi hibah dan pinjaman lunak, serta dana abadi wakaf uang.

Dari berbagai opsi tersebut, model kombinasi 50% hibah dan 50% pinjaman lunak dinilai paling memungkinkan untuk direplikasi secara luas karena mampu menjaga tarif listrik tetap terjangkau sekaligus mengurangi kebutuhan dana sosial yang terlalu besar.

Selain mendukung pembiayaan pembangunan awal, instrumen syariah juga dinilai dapat menopang keberlanjutan operasional proyek. Kajian MOSAIC menunjukkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi digunakan untuk membantu menanggung biaya operasi dan pemeliharaan PLTS.

Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan ekosistem keuangan syariah di Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek energi terbarukan.

“Keuangan syariah memiliki banyak instrumen yang bisa dikombinasikan untuk mendukung proyek energi terbarukan. Untuk kebutuhan investasi awal dapat memanfaatkan hibah maupun pembiayaan komersial yang lebih murah, sementara kebutuhan operasional dan perawatan dapat didukung melalui instrumen seperti CWLS,” ujarnya.

Menurut Dwi, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada ketersediaan instrumen pembiayaan, melainkan bagaimana menghubungkan berbagai sumber dana tersebut dengan proyek-proyek energi terbarukan yang siap dijalankan.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan, Safrudin Sabto Nugroho, menilai model yang mengintegrasikan dana komersial, hibah, dan instrumen sukuk negara merupakan terobosan yang layak diimplementasikan.

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik mengingat proyek melibatkan dana publik dan dana sosial Islam.

“Ketika kita mengelola dana publik dan dana sosial Islam, maka aspek tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi menjadi hal yang sangat mandatori,” katanya.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dinilai akan menjadi faktor kunci untuk merealisasikan proyek percontohan yang dapat membuka jalan bagi pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung target 100 GW PLTS nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menyiapkan langkah ekspansi melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III senilai Rp700 miliar.

Direktur Utama SMDR Bani Mulia mengatakan dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru, yakni dua kapal tanker berkapasitas 4.000 deadweight tonnage (DWT) dan satu kapal peti kemas berkapasitas 10.100 DWT.

"Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas operasional perseroan sekaligus meningkatkan daya saing di sektor pelayaran dan logistik yang terus berkembang," ujarnya dalam paparan publik, Rabu (24/6/2026).

Ekspansi armada juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menangkap peluang pertumbuhan perdagangan dan distribusi barang, baik di pasar domestik maupun internasional.

Adapun rencana penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I yang sebelumnya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Juli 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi, sebelumnya, SMDR telah lebih dulu menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023 senilai Rp550 miliar dan Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar.

Dengan tambahan penerbitan tahap III ini, manajemen Perseroan menjelaskan bahwa SMDR menunjukkan konsistensi dalam memanfaatkan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan jangka panjang.

Senada, Direktur Keuangan SMDR Ridwan Hamid mengatakan perseroan telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) lebih dari US$300 juta untuk mendukung ekspansi usaha.

Hingga saat ini sekitar 25% dari total anggaran tersebut telah direalisasikan. Dana investasi tersebut digunakan untuk sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan galangan kapal (shipyard) di Madura yang didanai melalui penerbitan sukuk.

"Proyek shipyard di Madura terus berjalan dan progresnya saat ini sudah mencapai sekitar 27%. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2027," katanya.

Hingga Maret 2026, SMDR tercatat membukukan pendapatan sebesar US$184,3 juta , laba usaha US$18,3 juta, serta laba bersih US$10,1 juta.

Total aset perseroan meningkat menjadi US$1,46 miliar, sedangkan ekuitas naik menjadi US$785,3 juta.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025, Samudera mencatat pendapatan sebesar US$801,7 juta. Perseroan juga membukukan laba usaha sebesar US$93,7 juta dan laba bersih sebesar US$52,1 juta.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan mencapai US$1,43 miliar dengan ekuitas sebesar US$773,5 juta.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan EBT Grup Salim, PT Tamaris Hidro berencana menghimpun dana hingga Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026.

Dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada aset pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah beroperasi komersial.

Perseroan menawarkan sukuk dengan nilai emisi maksimal Rp1 triliun yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor 5 tahun dan Seri B bertenor 7 tahun. Pembayaran imbalan ijarah akan dilakukan setiap tiga bulan.

Instrumen syariah tersebut memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan didukung fasilitas pembiayaan atau credit enhancement facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon standby maksimal Rp450 miliar.

Objek ijarah yang menjadi dasar penerbitan sukuk berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik perseroan sebesar 1,83 miliar kilowatt hour (kWh). Pendapatan berasal dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

Presiden Direktur Tamaris Hidro M. Syahrial mengatakan penerbitan sukuk menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung percepatan transisi energi.

“Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan jadwal indikatif, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 18–24 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 2–6 Juli 2026 dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026.

Jadwal Penawaran Sukuk Tamaris Hidro sebagai berikut:

• Masa Bookbuilding: tanggal 18 sd 24 Juni 2026;
• Pernyataan Efektif OJK: tanggal 30 Juni 2026;
• Masa Penawaran Umum: tanggal 2 sd 6 Juli 2026;
• Penjatahan: tanggal 7 Juli 2026;
• Distribusi Elektronik KSEI: tanggal 9 Juli 2026; dan
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: tanggal 10 Juli 2026

Penerbitan sukuk didukung oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai joint lead underwriters.

Dari sisi kinerja, Tamaris Hidro membukukan pendapatan sebesar Rp563,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp389,2 miliar. Total aset perseroan tercatat Rp5,18 triliun dan total ekuitas Rp2,53 triliun.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan jangka panjang yang cukup kuat sejak 2014, dengan compound annual growth rate (CAGR) pendapatan sebesar 23,87%, EBITDA 28,45%, dan total aset 20,07%.

Pada tahun lalu, Tamaris Hidro telah melunasi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp200 miliar menggunakan kas internal. Perseroan juga mengakuisisi PLTA Batu Gajah yang memiliki kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 megawatt (MW).

Hingga akhir 2025, Tamaris Hidro mengelola 20 pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas terpasang 167,8 MW. Portofolio tersebut terdiri atas 18 pembangkit yang telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas 142,8 MW, satu proyek konstruksi berkapasitas 5 MW, serta satu proyek dalam tahap pengembangan berkapasitas 20 MW.

Perseroan menilai pembangkit listrik tenaga air akan memainkan peran penting dalam mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 34,3% pada 2034 karena memiliki karakteristik energi bersih yang stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber listrik baseload.

Selain itu, Tamaris Hidro mengklaim telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 551.550 ton CO2 ekuivalen pada 2025.

Perseroan juga mencatat penanaman kumulatif 417.534 pohon hingga akhir tahun lalu sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai di sekitar wilayah operasional pembangkit.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tamaris Hidro atau Tamaris Hydro melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026.

Nilai emisi sukuk tersebut sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

Tamaris Hydro merupakan pengembang dan operator pembangkit listrik tenaga air swasta.

Penerbitan sukuk ini menjadi bagian dari strategi pendanaan jangka panjang perusahaan.

Perseroan akan memakai instrumen tersebut untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan memperluas kontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Presiden Direktur PT Tamaris Hidro M. Syahrial mengatakan, penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mendukung percepatan transisi energi Indonesia.

"Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan," kata Syahrial dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Peringkat tersebut didukung Fasilitas Pembiayaan atau Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Jumlah fasilitas standby maksimal tersebut mencapai Rp 450 miliar.

Sukuk ini terdiri dari seri A dengan tenor 5 tahun dan seri B dengan tenor 7 tahun.

Pembayaran imbalan ijarah dilakukan setiap 3 bulan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Objek ijarah berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik perseroan sebesar 1,83 miliar kilowatt hour (kWh).

Aset tersebut menghasilkan pendapatan berulang atau recurring income dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

"Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada pembangkit-pembangkit milik Perseroan yang telah beroperasi secara komersial (COD), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya pendanaan dan memperkuat posisi keuangan Perseroan," lanjut dia.

Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 didukung empat penjamin pelaksana emisi efek.

Keempatnya ialah PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Keempat perusahaan tersebut bertindak sebagai joint lead underwriters.

Masa bookbuilding berlangsung pada 18 sampai 24 Juni 2026.

Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan pada 30 Juni 2026.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2 sampai 6 Juli 2026.

Penjatahan dijadwalkan pada 7 Juli 2026.

Distribusi elektronik melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dijadwalkan pada 9 Juli 2026.

Pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 Juli 2026.

Syahrial mengatakan, Tamaris Hydro terus mencatat pertumbuhan usaha seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih nasional.

Pada tahun buku 2025, perseroan membukukan pendapatan Rp 563,7 miliar.

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) tercatat Rp 389,2 miliar.

Total aset perseroan mencapai Rp 5,18 triliun. Total ekuitas tercatat Rp 2,53 triliun.

Secara jangka panjang, perseroan mencatat pertumbuhan yang konsisten sejak 2014.

Compound annual growth rate (CAGR) pendapatan tercatat 23,87 persen.

CAGR EBITDA mencapai 28,45 persen. Sementara itu, CAGR total aset mencapai 20,07 persen.

Sepanjang 2025, Tamaris Hydro telah melunasi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp 200 miliar.

Pelunasan dilakukan menggunakan kas internal perseroan.

Tamaris Hydro juga mengakuisisi PLTA Batu Gajah dengan kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 megawatt (MW).

Akuisisi tersebut memperkuat portofolio aset produktif perseroan.

Syahrial mengatakan, operasional Tamaris Hydro telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon nasional.

Berdasarkan perhitungan internal perseroan, total kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca atau GHG Emission Reduction mencapai sekitar 551.550 ton CO2-equivalent pada 2025.

Angka tersebut meningkat dibandingkan kontribusi pengurangan emisi pada 2014 sebesar 518.845 ton CO2-equivalent.

"Kami secara aktif menjalankan program rehabilitasi lingkungan melalui kegiatan penghijauan di sekitar wilayah operasional pembangkit," jelasnya.

Tamaris Hydro telah menanam 417.534 pohon secara kumulatif sampai akhir 2025.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 359.375 pohon.

Syahrial mengatakan, Tamaris Hydro juga menjalankan kegiatan untuk menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai (DAS).

Perusahaan juga meningkatkan konservasi lingkungan dan mendukung ketahanan sumber daya air.

Sumber daya air menjadi fondasi utama operasional pembangkit listrik tenaga air.

Perseroan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara berkelanjutan.

Tamaris Hydro juga menerapkan standar tata kelola dan sistem manajemen yang mengacu pada sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001.

Syahrial menegaskan, pembangkit listrik tenaga air akan berperan penting dalam pencapaian target porsi EBT pemerintah sebesar 34,3 persen pada 2034.

Menurut dia, pembangkit listrik tenaga air memiliki karakteristik energi bersih yang stabil, berkelanjutan, dan bisa diandalkan sebagai sumber beban dasar atau baseload renewable energy.

"Melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026, kami berharap dapat memperluas partisipasi investor dalam pembangunan infrastruktur energi hijau nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

IDXChannel – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan yang beroperasi secara konvensional untuk mulai mempertimbangkan sukuk sebagai alternatif pendanaan strategis di pasar modal.

Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI, Listyorini Dian Pratiwi, mengatakan sukuk selama ini masih kerap dipersepsikan sebagai instrumen yang hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan berbasis syariah. Padahal, emiten non-syariah juga memiliki peluang yang sama untuk menerbitkan sukuk selama memenuhi struktur penerbitan yang berlaku.

"Kami melihat adanya minat yang signifikan terhadap sukuk korporasi sebagai pilihan investasi bukan hanya untuk investor ritel, tetapi juga investor institusional yang memiliki fokus portofolio pada instrumen syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sukuk korporasi memiliki potensi permintaan yang besar sehingga menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus menjangkau basis investor yang lebih luas," ujar Listyorini dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, pemanfaatan instrumen berbasis syariah tersebut dapat membantu korporasi konvensional memperluas jangkauan investor, mendiversifikasi sumber pendanaan jangka panjang guna mengoptimalkan manajemen risiko keuangan, serta meningkatkan tata kelola perusahaan dan kredibilitas di mata pasar modal.

"Kami mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan instrumen ini sebagai bagian dari strategi pendanaan perusahaan," katanya.

Listyorini menambahkan, landasan hukum penerbitan dan pencatatan sukuk korporasi di Indonesia telah tersedia dengan jelas melalui POJK Nomor 18/POJK.04/2015 serta Peraturan BEI Nomor I-G Tahun 2021.

Fleksibilitas tersebut tercermin dari semakin beragamnya sektor industri non-syariah yang aktif menerbitkan sukuk, mulai dari sektor infrastruktur, telekomunikasi, manufaktur, jasa keuangan, transportasi dan logistik, hingga properti.

Hal itu menunjukkan bahwa sukuk merupakan instrumen universal di pasar modal. Penerbitannya dapat disesuaikan dengan berbagai pilihan akad syariah, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, maupun wakalah, sesuai karakteristik dan kebutuhan transaksi masing-masing perusahaan.

Adapun tren pasar sukuk korporasi domestik terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data BEI, jumlah emiten penerbit sukuk meningkat dari 17 penerbit dengan 28 emisi pada 2024 menjadi 33 penerbit dengan 52 emisi pada 2025.

Peningkatan tersebut sejalan dengan nilai penghimpunan dana yang melonjak dari Rp19,95 triliun pada 2024 menjadi Rp53,69 triliun pada 2025.

Sementara itu, hingga 30 Mei 2026, realisasi emisi sukuk telah mencapai Rp15,3 triliun melalui 19 emisi yang diterbitkan oleh 17 perusahaan.

Pertumbuhan pasokan sukuk juga ditopang oleh meningkatnya jumlah investor syariah di pasar modal Indonesia. Per April 2026, jumlah investor syariah tercatat mencapai 226.457 investor, melonjak lebih dari 425 kali lipat dibandingkan 531 investor pada 2012.

Melalui perkembangan ekosistem tersebut, BEI melalui Tim Go Public menyatakan siap memberikan pendampingan kepada perusahaan konvensional yang ingin mengombinasikan obligasi dan sukuk sebagai instrumen pendanaan yang saling melengkapi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 17 Juni 2026.

Melalui aksi negara ini, pemerintah mematok target indikatif untuk meraup dana segar senilai Rp12 triliun.

Berdasarkan rilis resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, instrumen yang ditawarkan mencakup seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).

Secara terperinci, terdapat tiga seri SPN-S yang dilelang, yakni SPNS10082026 (pembukaan kembali/reopening), SPNS16122026 (penerbitan baru/new issuance), serta SPNS01032027 (reopening), di mana ketiganya menggunakan skema imbal hasil diskonto.

Selain instrumen jangka pendek tersebut, pemerintah juga menawarkan seri PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038 yang seluruhnya berstatus pembukaan kembali. Dalam daftar tersebut, seri PBS038 menjadi instrumen dengan tawaran imbal hasil paling kompetitif yakni sebesar 6,875 persen, sementara seri PBS040 mencatatkan imbal hasil terendah di level 5 persen.

Data internal DJPPR menunjukkan, adanya tren pemulihan selera investasi para pelaku pasar terhadap sukuk negara setelah sempat mengalami kelesuan pada periode lelang terdahulu. Kondisi ini terbukti dari lonjakan penawaran masuk (incoming bids) pada lelang SBSN tanggal 2 Juni 2026 yang menyentuh angka Rp26,04 triliun, berbanding jauh dengan posisi pada 19 Mei 2026 yang hanya terkumpul senilai Rp18,79 triliun.

Meskipun pada lelang 2 Juni lalu pemerintah menetapkan target Rp12 triliun, realisasi penyerapan dana yang diputuskan hanya sebesar Rp8,8 triliun. Pelaksanaan lelang rutin ini secara substansial bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dengan pagu indikatif Rp12 triliun, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memenangkan penawaran hingga maksimal 200 persen dari target tersebut.

Langkah intensif dalam menawarkan obligasi pemerintah ini merupakan strategi utama dalam mengamankan pembiayaan anggaran sekaligus mengelola defisit APBN tahun berjalan yang diproyeksikan mencapai Rp689,1 triliun.

Mengacu pada payung hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah telah menetapkan target pembiayaan utang secara keseluruhan sebesar Rp832,2 triliun.

Angka kebutuhan pembiayaan ini tercatat mengalami peningkatan jika disandingkan dengan target pada tahun fiskal sebelumnya yang dipatok senilai Rp775,9 triliun.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah di Indonesia.

Secara rinci, SMI menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (12/6/2026), masa penawaran awal berlangsung pada 12—22 Juni 2026. Selanjutnya, surat utang tersebut dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun. Adapun program Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun.

Pada tahap pertama tahun ini, perseroan menargetkan perolehan dana hingga Rp2 triliun dari obligasi dan Rp500 miliar dari sukuk.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan sesuai prinsip syariah di pasar modal.

Dari sisi kualitas kredit, penerbitan surat utang tersebut memperoleh peringkat tertinggi dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi SMI mendapatkan peringkat idAAA (Triple A), sedangkan Sukuk Mudharabah memperoleh peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah.

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

SMI juga menegaskan seluruh obligasi dan sukuk yang diterbitkan dalam penawaran umum ini akan dicatatkan di BEI serta dijamin dengan skema full commitment oleh sindikasi penjamin emisi.

Secara fundamental, SMI masih memiliki posisi keuangan yang solid. Hingga 31 Desember 2025, perseroan membukukan total aset yang terus tumbuh dalam lima tahun terakhir dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 3,8%.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan portofolio pinjaman yang mencapai Rp94,5 triliun per akhir 2025.

Pada periode yang sama, total liabilitas SMI tercatat sebesar Rp74,91 triliun dengan total ekuitas mencapai Rp46,40 triliun. Perseroan juga mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) neto yang rendah, yakni sebesar 0,45%.

Sementara itu, total pendapatan bersih SMI pada 2025 mencapai Rp8,72 triliun dengan laba bersih sebesar Rp2,88 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penjualan sementara Sukuk Tabungan seri ST016 mencapai Rp22,62 triliun hingga Rabu (3/6/2026).

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan, menerangkan hingga masa penawaran berakhir pukul 15.00 WIB (3/6), ST016 telah menjangkau sekitar 81.667 investor.

Hanya saja, Deni menyebut, data pemesanan tersebut masih akan melalui proses rekonsiliasi sebelum penetapan penjualan secara resmi pada Senin mendatang.

”Capaian tersebut merupakan pemesanan tertinggi untuk SBN Ritel yang telah ditawarkan sepanjang 2026,” kata Deni saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).

Menurut Deni, tingginya minat pemesanan produk tersebut menunjukkan bahwa SBN Ritel, khususnya instrumen syariah, tetap mendapatkan kepercayaan yang kuat dari publik di tengah kondisi volatil pasar keuangan global dan domestik.

Selain itu, daya tarik ST016 juga dinilai datang dari minimnya risiko, sesuai prinsip syariah, mudah diakses secara daring, hingga menawarkan imbal hasil yang kompetitif.

”Selain itu, ST016-T4 merupakan Green Sukuk yang hasil penjualannya akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Ke depan, pemerintah bersama Mitra Distribusi (Midis) dan stakeholder terkait, disebut akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam setiap penerbitan SBN Ritel, baik dari sisi desain produk, strategi pemasaran, edukasi investor, maupun penguatan kanal distribusi digital.

Pemerintah, katanya bakal terus mencermati perkembangan pasar dan kebutuhan pembiayaan APBN agar penerbitan SBN Ritel berikutnya tetap relevan dan kompetitif.

”Kami optimistis SBN Ritel masih akan menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat dalam rangka diversifikasi portofolio instrumen investasinya. Selain memberikan manfaat finansial, SBN Ritel juga membuka ruang partisipasi masyarkat dalam mendukung pembiayaan APBN dan pembangunan nasional,” tutupnya.

Di satu sisi, COO Bareksa Ni Putu Kurniasari, menerangkan realisasi penjualan ST016 di Bareksa telah melebihi target. ST016 disebut menjadi produk dengan minat tertinggi sepanjang tahun ini.

”Karena kuponnya lebih tinggi. Selain itu, karena BI Rate naik, investor sudah menghitung peluang kenaikan kupon saat penyesuaian kupon karena imbal hasilnya floating,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (5/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com-Pemerintah menyerap dana Rp 8,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada 2 Juni 2026.

SBSN juga dikenal sebagai sukuk negara.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan mencatat total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 26,05 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPNS01032027 yang merupakan penerbitan baru.

Pemerintah memenangkan Rp 4 triliun dari seri tersebut. Total penawaran masuk untuk SPNS01032027 mencapai Rp 5,34 triliun.

Imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,68000 persen. Seri ini jatuh tempo pada 1 Maret 2027.

Serapan terbesar berikutnya berasal dari seri SPNS23112026 yang merupakan pembukaan kembali. Pemerintah memenangkan Rp 2,55 triliun dari seri tersebut.

Total penawaran masuk untuk SPNS23112026 mencapai Rp 2,71 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,40000 persen. Seri ini jatuh tempo pada 23 November 2026.

Seri SPNS13072026 yang juga merupakan pembukaan kembali dimenangkan sebesar Rp 1 triliun.

Total penawaran masuk untuk seri tersebut mencapai Rp 2,1 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,20000 persen. Seri ini jatuh tempo pada 13 Juli 2026.

Pemerintah juga menyerap Rp 500 miliar dari seri PBS034. Seri pembukaan kembali itu mencatat penawaran masuk Rp 2,57 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84870 persen. Seri PBS034 jatuh tempo pada 15 Juni 2039.

Selanjutnya, pemerintah menyerap Rp 300 miliar dari seri PBS030. Total penawaran masuk untuk seri pembukaan kembali tersebut mencapai Rp 5,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,68857 persen. Seri ini jatuh tempo pada 15 Juli 2028.

Seri PBS040 dan PBS038 masing-masing dimenangkan sebesar Rp 200 miliar. Seri PBS040 menerima penawaran masuk Rp 2,29 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,69714 persen. Seri ini jatuh tempo pada 15 November 2030.

Sementara itu, seri PBS038 mencatat penawaran masuk Rp 3,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,90830 persen. Seri ini jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

Serapan terakhir berasal dari seri PBS005. Pemerintah memenangkan Rp 100 miliar dari seri pembukaan kembali tersebut. Total penawaran masuk untuk PBS005 mencapai Rp 2,48 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,79546 persen. Seri ini jatuh tempo pada 15 April 2043.