Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pesan sekaligus ajakan moral kepada seluruh keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri di Indonesia. Dia menekankan pentingnya peran para purnawirawan dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika bangsa saat ini.

Sebagai sesama mantan prajurit, dia memberikan penghormatan tertinggi atas dedikasi yang telah diberikan para senior dan sejawatnya. Ia meyakini bahwa pengalaman panjang pengabdian di militer dan kepolisian adalah modal berharga yang sangat dibutuhkan negara hari ini.

"Saat ini bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang memerlukan ketenangan, kebijaksanaan, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Dalam situasi seperti ini, saya meyakini bahwa para purnawirawan memiliki peran moral yang sangat penting sebagai teladan bagi masyarakat," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia mengingatkan agar seluruh purnawirawan tidak melupakan nilai-nilai dasar yang telah membentuk karakter mereka selama aktif berdinas. Nilai-nilai tersebut merupakan kompas moral yang harus terus menyala, bahkan setelah purna tugas.

"Mari kita senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang telah membentuk jati diri kita, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta Tribrata dan Catur Prasetya. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kesetiaan kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada rakyat, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Menyikapi adanya dinamika atau perbedaan pandangan yang mungkin muncul di kalangan purnawirawan, Dudung menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar. Namun, ia menggarisbawahi bahwa komitmen terhadap ideologi negara tidak boleh goyah oleh kepentingan apa pun.

"Perbedaan pandangan dan mungkin ada sebagian kecil di antara kita yang tidak menyuarakan pemikiran kolektif dari seluruhnya. Namun, di atas segala perbedaan itu, kita memiliki kesamaan yang tidak boleh luntur, yaitu kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ia juga mengajak rekan-rekan purnawirawan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dengan cara yang bermartabat. Salah satunya adalah dengan mengawal program pemerintah melalui masukan yang sehat.

"Mari kita dukung setiap program dan kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif, santun, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa."

Mengakhiri pernyataannya, Dudung berharap jiwa korsa dan semangat kebersamaan para purnawirawan dapat bertransformasi menjadi energi positif bagi stabilitas nasional, sekaligus menjadi warisan moral bagi generasi muda Indonesia.

"Kepada seluruh senior dan rekan purnawirawan, mari kita terus menjadi perekat bangsa, penjaga moral kebangsaan, serta sumber keteladanan bagi generasi penerus. Bersama kita jaga persatuan, bersama kita kuatkan Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik 15 kontainer berisi mineral tambang Ilmenite milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM).

Penasihat Hukum PT PMM Poltak Silitonga, mengonfirmasi kehadiran kliennya dalam pertemuan tersebut. Poltak menyatakan bahwa undangan dari KSP bertujuan untuk memberikan klarifikasi mendalam demi meluruskan isu miring yang beredar.

"Kami diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang selama ini, terutama tuduhan bahwa PT PMM melakukan penyelundupan barang berbahaya dan logam tanah jarang," ungkapnya kepada media di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi berwenang, di antaranya Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Dalam kesempatan itu, Poltak menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum. Poltak membantah keras tudingan yang menyebut komoditas mereka mengandung bahan radioaktif atau mineral terlarang.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Pihak PT PMM mengklaim bahwa Bea Cukai dan Sucofindo yang hadir dalam pertemuan tersebut turut memperkuat penjelasan mereka. Kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan 15 kontainer telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," kata Poltak.

Lebih lanjut, Poltak juga mempertanyakan dasar klaim Satgas Trisakti yang menuduh adanya pelanggaran berdasarkan hasil laboratorium PT Timah. Menurutnya, PT Timah tidak memiliki kapasitas legalitas untuk menguji kepemilikan kontainer pihak lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM?. Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Poltak menambahkan, KSP Jenderal Dudung Abdurrahman menyambut baik seluruh pemaparan dan berjanji akan mencermati serta mendalami lebih lanjut masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan atau rekomendasi berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut terbatas pada aspek administrasi perizinan usaha pertambangan.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah usai menghadiri pertemuan di Kantor KSP.

Menurut dia, seluruh proses yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan ekspor bukan merupakan ranah pemerintah daerah.

"Yang jelas, kalau sudah sesuai prosedur dan sesuai kapasitas kami, ya terkait perizinan di daerah. Kalau terkait ekspor itu bukan ranah kami," ujarnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan serangkaian kunjungan verifikasi lapangan ke proyek pembangunan PT MRT Jakarta pada Rabu (17/6/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memantau perkembangan sektor transportasi massal perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.

Mengawali rangkaian kegiatan, Dudung meninjau langsung kawasan Transit Oriented Development (TOD) Blok M. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan pengembangan kawasan mixed-use Blok M sebagai salah satu pusat integrasi transportasi dan kegiatan ekonomi.

Usai melihat progres pengembangan TOD di Blok M, Dudung beserta rombongan bertolak menumpangi MRT menuju Stasiun Bundaran HI untuk melanjutkan agenda peninjauan utama, yakni proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam peninjauan di titik pembangunan Fase 2A tersebut, Dudung melihat langsung progres konstruksi bawah tanah dan memastikan bahwa hambatan-hambatan strategis lintas instansi yang sebelumnya muncul telah berhasil diurai melalui koordinasi aktif Kantor Staf Presiden (KSP) bersama manajemen MRT Jakarta.

"Hari ini saya melihat program strategi nasional, bagaimana pembuatan MRT kelanjutan dari Bundaran HI sampai ke Stasiun Kota. Banyak beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KSP dengan pihak MRT manajemen. Sudah tuntas, ada beberapa hambatan dan ini sudah selesai. Dan ini sekarang tinggal langsung proses pekerjaan. Tadi saya lihat ke bawah sampai kedalaman 18 meter, memang ini dikerjakan oleh putra-putra Indonesia," ujar Dudung di lokasi proyek.

Dudung juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kualitas pengerjaan proyek yang digarap oleh anak bangsa. Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan memiliki standar internasional yang membanggakan.

"Ini luar biasa saya lihat, kualitasnya sama dengan di Jepang. Keretanya lebih bagus. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat menggunakan sarana transportasi," puji Kastaf.

Terkait dengan target operasional terdekat, Dudung optimis bahwa jalur penghubung hingga ke kawasan Monas dapat segera dinikmati oleh masyarakat pada tahun depan, 2027.

"Operasional tahun depan lah ya. Tahun depan operasional sampai Monas, ini baru sampai Monas," jelasnya optimis.

Berdasarkan hasil verifikasi triwulan KSP bersama MRT Jakarta pada bulan Mei 2026. Per April 2026, proyek sepanjang kurang lebih 5,8 km dari Bundaran HI menuju Kota Tua ini secara umum menunjukkan tren pembangunan yang positif.

Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030 tetap berjalan sesuai garis waktu (milestone).

Selain fokus pada transportasi fisik, KSP juga mendorong optimalisasi pendapatan non-tarif (non-farebox) melalui percepatan kawasan komersial terpadu Blok M Mixed-Use sebagai showcase TOD nasional yang terintegrasi sesuai mandat Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024.

Sebagai penutup, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk selalu siap menjadi jembatan penyelesaian masalah (debottlenecking) bagi proyek-proyek strategis nasional jika ditemukan hambatan di lapangan.

"Ya, rekomendasinya dari KSP ke MRT ya sesuai dengan waktu saja. Kemudian tenaga-tenaga yang dikerahkan profesional. Dan kalau misalnya ada hambatan-hambatan nanti segera laporkan ke kami, sehingga kami nanti bisa merealisasikan ke kementerian yang terkait," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan serangkaian kunjungan verifikasi lapangan ke proyek pembangunan PT MRT Jakarta fase 2A, Rabu.

Sebagaimana keterangan yang diterima, kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memantau perkembangan sektor transportasi massal perkotaan di wilayah DKI Jakarta.

"Hari ini, saya melihat program strategi nasional, bagaimana pembuatan MRT kelanjutan dari Bundaran HI sampai ke Stasiun Kota. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KSP dengan pihak MRT manajemen. Sudah tuntas, ada beberapa hambatan dan ini sudah selesai, dan ini sekarang tinggal langsung proses pekerjaan," kata Dudung.

Mengawali rangkaian kegiatan, Kepala Staf Kepresidenan meninjau langsung kawasan Transit Oriented Development (TOD) Blok M. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan pengembangan kawasan mixed-use Blok M sebagai salah satu pusat integrasi transportasi dan kegiatan ekonomi.

Usai melihat progres pengembangan TOD di Blok M, Dudung beserta rombongan bertolak menumpangi MRT menuju Stasiun Bundaran HI untuk melanjutkan agenda peninjauan utama, yakni proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam peninjauan di titik pembangunan Fase 2A tersebut, Kepala Staf Kepresidenan melihat langsung progres konstruksi bawah tanah dan memastikan bahwa hambatan-hambatan strategis lintas instansi yang sebelumnya muncul telah berhasil diurai melalui koordinasi aktif Kantor Staf Presiden (KSP) bersama manajemen MRT Jakarta.

"Tadi saya lihat ke bawah sampai kedalaman 18 meter, memang ini dikerjakan oleh putra-putra Indonesia," ujar Dudung di lokasi proyek.

Dudung juga memberikan apresiasi tinggi pada kualitas pengerjaan proyek yang digarap anak bangsa.

Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan memiliki standar internasional yang membanggakan.

"Ini luar biasa saya lihat, kualitasnya sama dengan di Jepang. Keretanya lebih bagus dan ini pasti akan sangat bermanfaat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat menggunakan sarana transportasi," ucapnya.

Mengenai target operasional terdekat, Dudung optimistis jalur penghubung hingga ke kawasan Monas dapat segera dinikmati oleh masyarakat pada tahun depan.

"Operasional tahun depanlah ya. Tahun depan operasional sampai Monas, ini baru sampai Monas," jelasnya.

Per April 2026, proyek sepanjang lebih kurang 5,8 kilometer dari Bundaran HI menuju Kota Tua ini secara umum menunjukkan tren pembangunan yang positif.

Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030 tetap berjalan sesuai garis waktu (milestone).

Selain fokus pada transportasi fisik, KSP juga mendorong optimalisasi pendapatan nontarif (non-farebox) melalui percepatan kawasan komersial terpadu Blok M Mixed-Use sebagai showcase TOD nasional yang terintegrasi sesuai mandat Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024.

Dudung menegaskan komitmen KSP untuk selalu siap menjadi jembatan penyelesaian masalah (debottlenecking) bagi proyek-proyek strategis nasional jika ditemukan hambatan di lapangan.

"Ya, rekomendasinya dari KSP ke MRT ya sesuai dengan waktu saja. Kemudian tenaga-tenaga yang dikerahkan profesional. Dan kalau misalnya ada hambatan-hambatan, nanti segera laporkan ke kami sehingga kami nanti bisa merealisasikan ke kementerian yang terkait," kata Dudung.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Duduk Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Ia menyebutkan, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun.

“Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” kata Dudung dalam akun Instagram @kantorstafpresidenri, Jumat (12/6/2026).

Dudung mengajak, semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritikan. Ia menilai, kritikan tidak sama dengan provokasi dan adu domba.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujar dia.

Dia menjelaskan, bangsa Indonesia tidak lahir dari jalan yang lapang, melainkan lahir dari luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyoroti Indonesia pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan serupa.

“Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DI/TII, RMS, GTO Plus PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji,” ujar dia.

Dia menambahkan, Indonesia tetap berdiri karena memiliki warisan luhur yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”.

“Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua,” ungkapnya.

Dudung juga menegaskan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

“Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia emas 2045. Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini, hendaknya dapat dijadikan tonggak atau intropeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengungkap modus kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)Dadan Hindayana di antaranya, menaikkan harga atau mark up barang motor listrik. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun menjelaskan nasib pengadaan motor listrik itu.

Seusai menggelar audiensi dengan BGN pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa terdapat pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai Rp1,03 triliun. Pengadaan motor listrik saat ini memang masih berproses.

"Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya. Dan ada selisih diperkirakan sekitar Rp200 miliar. Berbeda kalau BPK menghitungnya, Rp400 miliar. Ya ada mark up," katanya di Kantor KSP pada Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan pengadaan motor listrik itu tetap dijalankan, karena sudah dilakukan pembayaran dan sudah dirakit. Namun, seiring dengan adanya permasalahan yang menimpa mantan Kepala BGN, nasib motor listrik akan diserahkan kepada Kepala BGN yang baru.

"Ya nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat. Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan, kalau nyicil satu motor kan cukup. Enggak perlu-perlu amatlah kalau menurut saya," ujar Dudung.

Sebelumnya, Kejagung telah mengungkap modus kasus dugaan korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dkk terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026. Salah satu modus rasuah itu yakni melakukan pengadaan yang dinilai tidak diperlukan serta menaikkan harga atau mark up barang motor listrik.

Hal tersebut dilakukan Dadan bersama dengan dua wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di BGN.

Total, pengadaan motor listrik yang dilakukan di era Dadan Cs yaitu sebanyak 21.801 dengan nilai Rp1,03 triliun. Uang itu telah dibayarkan kepada PT YAT selaku vendor motor listrik.

Dalam catatan Bisnis, pengadaan ini sempat berpolemik. Kala itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kebobolan terkait pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN.

Purbaya menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan internal ke jajarannya, pengadaan tersebut bersumber dari perencanaan anggaran tahun lalu. Dia pun menyayangkan lolosnya anggaran pengadaan kendaraan operasional tersebut, mengingat fokus utama anggaran MBG semestinya dialokasikan langsung untuk makanan para siswa.

"Saya tanya semalam, tahun ini ada tidak [anggarannya], enggak ada. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya, seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos [karena seharusnya anggaran fokus ke makanan siswa]," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada April lalu (9/4/2026).

Adapun, Dadan kala itu sempat menyampaikan kepada awak media bahwa harga motor listrik yang dibeli BGN berada di bawah rata-rata pasaran. Sebab, dari harga Rp52 juta, BGN telah membeli harga motor tersebut sebesar Rp42 juta.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan di Istana, Jakarta pada April lalu (8/4/2026).

Dadan menjelaskan, motor setrum itu akan digunakan sebagai kendaraan operasional petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah terpencil. Menurut Dadan, kendaraan roda dua dipilih karena dinilai paling efektif menjangkau desa-desa dengan akses terbatas. Adapun, anggaran yang diambil merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang hanya bisa diakses dengan motor. Ini untuk menunjang operasional,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas hortikultura serta beras, sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional terkait ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden.

Dalam peninjauannya, Dudung mendapati adanya fluktuasi harga pada komoditas cabai dan bawang, namun ia memastikan situasi di lapangan relatif stabil dan harga secara umum berada dalam kondisi yang terkendali. "Hari ini memang saya sidak ke pasar Hortikultura ya, Pasar Induk Kramat Jati. Saya memastikan sesuai dengan program Bapak Presiden, program prioritas nasional, salah satunya adalah ketahanan pangan. Di situ kita lihat tadi harga cabai, harga bawang, termasuk yang lainnya ada terjadi peningkatan," ujar Dudung di hadapan awak media.

Meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura setelah momentum Lebaran, Kastaf menilai hal tersebut merupakan dinamika situasi yang wajar dan fluktuatif. Ia menambahkan bahwa faktor cuaca juga turut memengaruhi kondisi pasokan dari wilayah-wilayah sentra produksi seperti Bali dan Cianjur.



Lihat juga: Rupiah Tembus Rp18.000, Ukuran Tahu di Depok Berkurang 2 Sentimeter

Namun, Dudung menegaskan bahwa secara keseluruhan, pasokan pangan domestik berada dalam kondisi yang melimpah berkat peningkatan produktivitas di tingkat petani.

"Melimpah ya. Untuk pasokan dalam negeri. Itu yang saya katakan untuk masalah pangan insyaallah ya dan masyarakat terutama mungkin petani-petani dengan sistem pertanian yang digalakkan bahwa kualitas petani, kualitas pupuk, kualitas bibit, dan terutama penyuluhan bagi dinas pertanian mungkin semakin baik yang akhirnya produksi semakin meningkat," jelasnya.

Di sisi lain, Dudung juga menyoroti adanya tren penurunan daya beli langsung di pasar induk tersebut. Menurut temuan di lapangan, penurunan ini salah satunya dipicu oleh adanya sistem distribusi dari distributor yang kini langsung menjangkau masyarakat.

Selain itu, ia juga secara berseloroh menyebutkan adanya perubahan pola konsumsi rumah tangga seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah. "Daya beli yang kalau saya lihat di pasar semakin menurun. Nah, saya tanya penyebabnya adalah ya karena ada sistem distributor langsung ke masyarakat (pasar-pasar rakyat) karena disini kan pasar induk. Kemudian yang kedua, masyarakat banyak yang tidak semuanya masak. Karena ada juga di cerita bahwa mereka itu di sekolah sudah dikasih makan sehingga dia tidak terlalu banyaklah masak," ungkapnya.

Untuk komoditas utama seperti beras, Kastaf mencatat harga beras medium di Pasar Induk Kramat Jati berada di angka Rp13.200 per kilogram, nilai yang masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium Zona 1 yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Guna melengkapi data pemantauan, Dudung melanjutkan tinjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk melihat fluktuasi harga beras secara lebih komprehensif.

Sebagai langkah tindak lanjut dari sidak ini, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mengevaluasi dan memantau pergerakan harga di pasar secara berkala demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keseimbangan daya beli masyarakat.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas hortikultura serta beras, sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional terkait ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peninjauannya, Dudung mendapati adanya fluktuasi harga pada komoditas cabai dan bawang, namun ia memastikan situasi di lapangan relatif stabil dan harga secara umum berada dalam kondisi yang terkendali.

"Hari ini memang saya sidak ke pasar hortikultura ya, Pasar Induk Kramat Jati. Saya memastikan sesuai dengan program Presiden, program prioritas nasional, salah satunya adalah ketahanan pangan. Di situ kita lihat tadi harga cabai, harga bawang, termasuk yang lainnya ada terjadi peningkatan," ujar Dudung di hadapan awak media.

Meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura setelah momentum Lebaran, Dudung menilai hal tersebut merupakan dinamika situasi yang wajar dan fluktuatif. Ia menambahkan bahwa faktor cuaca juga turut memengaruhi kondisi pasokan dari wilayah-wilayah sentra produksi seperti Bali dan Cianjur.

Namun, Dudung menegaskan bahwa secara keseluruhan, pasokan pangan domestik berada dalam kondisi yang melimpah berkat peningkatan produktivitas di tingkat petani.

"Melimpah ya. Untuk pasokan dalam negeri. Itu yang saya katakan untuk masalah pangan insyaallah ya dan masyarakat terutama mungkin petani-petani dengan sistem pertanian yang digalakkan bahwa kualitas petani, kualitas pupuk, kualitas bibit, dan terutama penyuluhan bagi dinas pertanian mungkin semakin baik yang akhirnya produksi semakin meningkat," tuturnya.

Di sisi lain, Dudung juga menyoroti adanya tren penurunan daya beli langsung di pasar induk tersebut. Menurut temuan di lapangan, penurunan ini salah satunya dipicu oleh adanya sistem distribusi dari distributor yang kini langsung menjangkau masyarakat.

Selain itu, ia juga secara berseloroh menyebutkan adanya perubahan pola konsumsi rumah tangga seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Daya beli yang kalau saya lihat di pasar semakin menurun. Nah, saya tanya penyebabnya adalah ya karena ada sistem distributor langsung ke masyarakat (pasar-pasar rakyat) karena di sini kan pasar induk. Kemudian yang kedua, masyarakat banyak yang tidak semuanya masak. Karena ada juga di cerita bahwa mereka itu di sekolah sudah dikasih makan sehingga dia tidak terlalu banyaklah masak," ungkapnya.

Untuk komoditas utama seperti beras, Kastaf mencatat harga beras medium di Pasar Induk Kramat Jati berada di angka Rp13.200 per kilogram, nilai yang masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium Zona 1 yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.

Guna melengkapi data pemantauan, Dudung melanjutkan tinjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk melihat fluktuasi harga beras secara lebih komprehensif.

Sebagai langkah tindak lanjut dari sidak ini, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mengevaluasi dan memantau pergerakan harga di pasar secara berkala demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keseimbangan daya beli masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan bakal membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menegaskan hal ini saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana .

"Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden," kata Dudung seusai bertemu Kepala BGN di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dengan pengawasan ini, Dudung berharap tidak ada oknum yang memanipulasi keuntungan di BGN. "Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus," tegasnya.

Di pertemuan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana juga disebut meminta bantuan agar KSP ikut memberi pengawasan. Dudung pun mengatakan, pihaknya dan BGN akan terus memperkuat sinergi yang ada. "BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak. Dan ini akan ditingkatkan kembali," ujarnya.

Selain itu, Dudung mengaku juga sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelum bertemu Kepala BGN. Selama bertemu Wapres Gibran, ia membahas soal perbaikan masalah yang ada di BGN.

"Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN, sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN," ujarnya.

Dudung berharap tidak ada lagi masalah dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. "Ya, mudah-mudahan ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak," pungkasnya.

Jadi banyak pengusaha-pengusaha minyak di ASEAN yang akan hadir,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) sebagai bagian dari agenda pemerintah memperkuat sektor energi nasional.

"Presiden akan menghadiri pameran para pengusaha-pengusaha minyak Indonesian Petroleum Association," ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dudung menjelaskan, kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut merupakan partisipasi pada pameran sekaligus pertemuan para pelaku industri minyak dan gas, termasuk pengusaha energi dari kawasan ASEAN.

"Jadi banyak pengusaha-pengusaha minyak di ASEAN yang akan hadir," katanya.

Peresmian IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) direncanakan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan sejumlah kontrak strategis, dan laporan Menteri ESDM.

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama industri energi regional serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan meningkatkan investasi sektor minyak dan gas.

Selain agenda tersebut, Dudung juga menyampaikan Presiden Prabowo memiliki jadwal kegiatan lain bersama lembaga legislatif.

Ia mengatakan, pemerintah akan mengikuti rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia guna membahas perkembangan ekonomi nasional terkini.

"Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengar pendapat dengan DPR, membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman buka suara terkait sindiran Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Rizieq Shihab bahwa ada ‘Jenderal baliho’ sebagai pembisik di balik pidato Presiden Prabowo Subianto. Dudung pun membantah tudingan Rizieq.

“Oh, yang Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan? Ya, kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizieq sudah enggak ada masalah sebetulnya,” ujar Dudung kepada awak media di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dudung kemudian mengingatkan kepada Rizieq bahwa ulama itu memberi pesan yang meneduhkan, tidak membuat pernyataan gaduh. Terkait pernyataan Presiden kabur saja ke Yaman itu adalah bisikan darinya, Dudung membantah.

“Marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah, bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya. Kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya,” katanya.

“Berpikir jernih, matanya tidak pernah merendahkan orang lain, mulutnya tidak menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak saling menyebar permusuhan dan tidak ada kecurigaan. “Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, saling memfitnah.”

Pada kesempatan itu, Dudung kemudian menjelaskan awal mulai sebutan Jenderal baliho itu disematkan kepadanya. Ketika itu, saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI).

“Karena sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya memang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan, FPI dibubarkan melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri. Dudung juga mengaku pernah menyampaikan secara terbuka agar FPI dibubarkan.

“Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas: ‘Kalau perlu FPI bubarkan’. Dan bener dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan, bukan dari saya,” katanya.

Diketahui sebelumnya, ramai tayangan video di akun YouTube Islamic Brotherhood Television, Rizieq merasa heran Presiden Prabowo bisa mengeluarkan pernyataan pergi saja ke Yaman. Menurutnya, Prabowo sejak dulu hanya menyampaikan pergi saja ke luar negeri, tanpa menyebutkan negara tertentu.

“Gara-gara apa tu itu? punya teman jelek Saudara. 1 tahun setengah presiden kita enggak pernah ngomong begitu, kenapa hari ini dia mengatakan begitu?” kata Rizieq dilihat di akun YouTube Islamic Brotherhood Television.

“Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir luar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Sekarang ada tambahan malah pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar Saudara?” sambungnya.

Rizieq menganggap pernyataan Prabowo yang menyampaikan pergi saja ke Yaman karena mendapat bisikan dari “Jenderal baliho”. “Eh ternyata ada sebabnya lagi ada Jenderal Baliho yang udah lama enggak dipakai Saudara udah diparkir eh tahu-tahu kemarin dipanggil ke Istana, diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional, dilantik lagi Saudara,” katanya.

Diketahui, istilah jenderal baliho muncul saat Dudung masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2020. Dudung memerintahkan untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dibubarkan pemerintah.