KUPANG - Potensi besar UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat karena masih terkendala daya saing dan akses pasar yang terbatas. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan silaturahmi antara DPW Partai Perindo NTT dan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di GMIT Center.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Samuel Pandie, S.Th, mengatakan ribuan UMKM binaan GMIT masih terkendala pada aspek hilirisasi dan daya saing produk. Karena itu, dia mendorong sinergi berbagai pihak guna meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.

"Persoalan utama yang dihadapi adalah hilirisasi. Karena itu diperlukan sinergi program untuk peningkatan UMKM," kata Samuel Pandie.

Perindo Soroti Daya Saing Produk UMKM

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa, menilai penguatan UMKM harus menjadi agenda bersama karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Perindo melihat Sinode GMIT sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat. Kami ingin memperkuat kolaborasi yang berdampak langsung pada pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Simson dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/26).

Menurut dia, banyak produk UMKM NTT memiliki kualitas yang baik dan potensi pasar yang besar. Namun, keterbatasan standarisasi masih menjadi hambatan sehingga produk lokal belum mampu bersaing secara optimal di tingkat nasional maupun internasional.

"Banyak produk UMKM NTT memiliki potensi besar, namun masih menghadapi tantangan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan standarisasi, termasuk pemenuhan sertifikasi SNI, agar produk-produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," ujar ahli Sistem Manajemen Mutu Standar Nasional Indonesia (SMM SNI) ISO 9001:2005 ini.

Kolaborasi Dorong Ekonomi Kerakyatan

Menurut Simson, standarisasi produk melalui sertifikasi SNI menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, dia mendorong sinergi seluruh elemen masyarakat agar potensi ekonomi lokal mampu berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat NTT.

"Pembangunan daerah membutuhkan kerja sama semua pihak. Perindo berkomitmen membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat NTT," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, kolaborasi yang dibangun juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan. Sinergi antara Perindo dan GMIT diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas peluang kemajuan masyarakat NTT.

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan IPB University menghadiri program SNI Goes to Campus di IPB University. Acara ini untuk mendukung penguatan standardisasi nasional dan tata kelola pangan berkelanjutan di Indonesia.

Program ‘SNI Goes to Campus’ di IPB University merupakan sinergi strategis antara Badan Standar Nasional (BSN)

, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Garudafood sebagai salah satu pelaku industri nasional.

Kolaborasi lintas sektor ini dijadwalkan akan terus bergulir dan menyambangi berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026, guna mencetak generasi muda yang sadar mutu dan siap berdaya saing tinggi.

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari selaku Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Institut Pertanian Bogor (IPB University) dalam sambutannya menekankan pentingnya pengintegrasian aspek standardisasi ke dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya strategis meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Nindya Malvins Trimadya selaku Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi industri dalam program ‘SNI Goes to Campus’.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha memegang peran penting dalam mendekatkan pemahaman standardisasi dengan praktik nyata di dunia kerja.

‘Keterlibatan perusahaan seperti Garudafood membuktikan bahwa penerapan standar bukan hanya urusan laboratorium, tetapi menyentuh seluruh aspek operasional bisnis. Ini pesan yang perlu diterima mahasiswa sedini mungkin’, ungkapnya, melalui siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Garudafood menghadirkan Head of Q-SHE & MFG Innovation, Bangun Raharjo, sebagai narasumber utama.

Kehadiran perwakilan manajemen ini bertujuan untuk membagikan pengalaman empiris serta praktik terbaik implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rantai produksi industri makanan dan minuman skala besar.

Dalam paparannya, Bangun Raharjo menegaskan bahwa SNI bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang mengakar.

‘Standar bukan hanya tentang memenuhi persyaratan dan regulasi, tetapi tentang membangun disiplin, konsistensi, dan kepercayaan sehingga menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Karena itu, kami percaya mahasiswa yang memahami pentingnya standardisasi sejak dini akan memiliki kesiapan lebih baik untuk masuk ke dunia industri, yang kemudian berkembang dengan berkontribusi pada produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing’, ujar Bangun Raharjo.

Sebagai wujud komitmen terhadap budaya mutu, Garudafood secara sukarela telah menerapkan SNI pada kategori produk biskuit sejak tahun 2014, meskipun regulasi belum mewajibkannya. Langkah ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa standardisasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting bagi Garudafood untuk menggaungkan edukasi mengenai keamanan pangan (food safety) dan standardisasi produk kepada civitas academica. Perusahaan menilai bahwa sektor perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki sistem ketertelusuran yang jelas, sehingga asal bahan baku hingga proses distribusinya dapat diketahui.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam industri pupuk menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.

Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Ligayanti mengatakan penerapan SNI merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan kualitas dan keamanan produk industri dalam negeri. SNI bukan sekadar kepatuhan, tetapi cerminan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan.

"Dengan penerapan SNI, industri pupuk diharapkan dapat menghasilkan produk yang konsisten, efisien, dan ramah lingkungan," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Minggu (18/1/2026).

Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan Sertifikat dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 2803:2024 Pupuk NPK Padat kepada PT Sentana Adidaya Pratama (SADP), Wilmar Group, di Dumai, 8 Januari lalu.

Tri mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem standardisasi yang berdaya saing tinggi. Pihaknya mengapresiasi PT SADP atas komitmen kuatnya dalam memenuhi sertifikasi SNI. “Ini diharapkan menjadi contoh bagi industri lainnya untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan berpartisipasi dalam membangun industri nasional berbasis mutu,” jelasnya.

Dalam proses sertifikasi ini, PT SADP menggandeng Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru. Penyerahan sertifikat tersebut menandai komitmen bersama antara pemerintah dan industri, dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan SNI sebagai instrumen penting menuju industri pupuk yang berdaya saing tinggi, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan.

Sementara, Presiden Direktur PT SADP Riki menyampaikan apresiasinya kepada Kemenperin atas dukungan dan pendampingan selama proses sertifikasi. Penerapan SNI merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan produk pupuk berkualitas bagi petani Indonesia. “Sertifikasi ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan kami dalam menjaga mutu, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Riki.

Dia menambahkan, pihaknya telah mengimplementasikan sistem pengendalian mutu terpadu sesuai standar nasional. Dengan diperolehnya sertifikat dan SPPT SNI, perusahaan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pupuk yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar. "PT SADP menjadi salah satu pelaku industri yang siap menerapkan SNI wajib sesuai jadwal yang telah ditetapkan," tutup Riki.

Dalam pengimplementasian SNI skema baru, produsen Pupuk Mahkota tersebut telah menggunakan barcode dikemasannya, yang memungkinkan petani mengakses sekaligus memastikan legalitas pupuk yang di beli. Mereka juga dapat memverifikasi dan memvalidasi produk yang dibeli guna menghindari pupuk palsu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, alias KDM ke pabrik air minum di daerah Subang menjadi ramai dibahas karena sumber bahan baku untuk air minum dalam kemasan (AMDK) produk tersebut berasal dari air tanah sumur bor.

Banyak publik kemudian bertanya, apakah perbedaan dari air mineral, air gunung, dan air tanah.

Dilansir situs Buxton, Kamis (23/10/2025), perusahaan air dari Inggris, air mineral adalah air yang berasal langsung dari bawah tanah yang terlindungi dari pencemaran apapun. Air bisa disebut sebagai air mineral alami jika mengandung komposisi mineral kalsium, magnesium, kalium, sodium, bikarbonat, dan sulfat, serta tidak diolah secara buatan atau dengan bahan kimia.

Istilah ini umumnya mengacu pada air yang layak minum yang berasal dari sumber alami yang mengandung mineral-mineral dan dikemas untuk konsumsi. Buxton menyebutkan juga bahwa air mineral biasanya memiliki rasa sedikit asin, tergantung dari jumlah kandungan mineralnya.

Kemudian, ada air tanah, yang merupakan air yang tersimpan di bawah permukaan tanah, dalam lapisan batuan atau sedimen yang disebut akuifer. Karena sifatnya berada di bawah permukaan, ia sering terlindungi secara fisik dari kontaminasi langsung permukaan.

Secara teori, air tanah memang terlindungi, tetapi perlu diperhatikan kembali karena kualitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor lingkungan sekitar, misalnya kedalaman sumur, lokasi, aktivitas manusia di sekitarnya, sistem sanitasi, industri, pertanian, dan lain-lain.

Terdapat penelitian dari Universitas Indonesia dan University of Technology Sydney pada 2024, ditemukan bahwa banyak sumber air tanah rumah tangga Indonesia berisiko terkontaminasi kuman dan bakteri, misalnya E. coli karena buruknya sanitasi lingkungan.

Selanjutnya, air gunung berasal dari pegunungan atau lereng gunung yang dihujani. Air hujan tersebut kemudian meresap dan mengalir melalui lapisan batuan gunung. Kemudian, air tersebut muncul sebagai mata air (spring). Dilansir Boxton, kandungan dalam air gunung adalah kalsium, magnesium, kalium, dan sodium. Air gunung masih terbebas dari pencemaran lingkungan dan tidak terdapat pengolahan dengan bahan kimia.

Pakar Hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Lambok M Hutasoit menjelaskan yang dimaksud air pegunungan yang sering dipakai oleh industri AMDK adalah air pegunungan yang sebenarnya berasal dari akuifer di daerah pegunungan, bukan air di permukaan gunung (misalnya danau, atau sungai).

Air gunung memiliki keunggulan tersendiri, karena air hujan yang mengalir melalui lapisan batuan dalam gunung secara alami, akan menyaring air menjadi bersih dan menambah kandungan mineral air.

Produsen minuman air mineral di Indonesia banyak menggunakan istilah “air pegunungan” atau “air mineral” sebagai citra pemasaran AMDK mereka. Namun terdapat laporan bahwa beberapa sumber air di industri besar AMDK ternyata berasal dari sumur bor dalam di daerah pegunungan atau akuifer bawah tanah, bukan mata air terbuka di permukaan.

Standarisasi AMDK di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 62 tahun 2024, yang mewajibkan setiap produk AMDK Indonesia memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 3553:2023 untuk Air Mineral (Bab II Pasal 2 ayat 2).

Simak tips memilih air dalam kemasan:

1. Pastikan kemasan tertutup rapat, tidak rusak, dan memiliki izin BPOM atau standar SNI.

2. Periksa asal air yang tercantum di kemasan: apakah sumbernya jelas (mata air, pegunungan, sumur bor dalam) dan apakah ada informasi proses pengemasan.

3. Ketahui kondisi lingkungan di sekitar sumber air jika diketahui, apakah terlindungi dari limbah atau aktivitas industri/pertanian.

4. Jika menggunakan air tanah di rumah (sumur sendiri), lakukan pengujian secara berkala terhadap bakteri, logam berat karena risiko kontaminasi cukup tinggi. (Stefanus Bintang)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, buka suara soal kondisi industri alas kaki di tengah gempuran barang impor murah dan bekas yang diduga masuk secara ilegal. Yoseph mengaku hingga kini, belum ada pabrik sepatu yang menutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat serbuan produk impor yang diduga ilegal.

"Kalau sampai saat ini, di anggota kami alas kaki tidak ada ya sampai tutup dan PHK, kalau tekstil ya kami prihatin kondisi berat bagi teman-teman," ujar Yoseph kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Ia mengungkapkan, jumlah pabrik alas kaki di Indonesia saat ini mencapai sekitar 500-an pabrik dari berbagai skala, mulai besar, menengah hingga kecil (UMKM/IKM). Dari jumlah itu, anggota aktif Aprisindo sendiri ada sekitar 180 pabrik.

Meski tidak ada pabrik yang gulung tikar, Yoseph mengingatkan ada masalah besar yang terus menghantui industri alas kaki, yakni serbuan sepatu impor ilegal yang dijual jauh lebih murah karena tidak melalui jalur resmi.

"Tidak ada pabrik alas kaki yang tutup dan karyawan PHK, imbas lesunya pasar dan serbuan barang impor ilegal. Tapi yang jadi masalahnya adalah ilegal yang tidak memenuhi standar SNI (standar nasional Indonesia) di sini. Dampak yang terjadi adalah kerugian, karena konsumen membeli barang yang jauh lebih murah yaitu impor ilegal. Ini jelas, maka kami meminta penegakan APH (aparat penegak hukum) bertindak," tegasnya.

Menurut Yoseph, yang menjadi sorotan bukan hanya sepatu ilegal di pasar tradisional seperti yang ada di Pasar Poncol Senen atau Pasar Jembatan Item Jatinegara, Jakarta, tetapi juga masuk ke mal besar bahkan marak di marketplace dan media sosial.

Foto: Suasana pasar loak Jembatan Item di Jatinegara, Jakarta Timur tak terlalu ramai pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Suasana pasar loak Jembatan Item di Jatinegara, Jakarta Timur tak terlalu ramai pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Menjadi keresahan kami bagi alas kaki UMKM/IKM adalah penjualan melalui marketplace toko online resmi atau media sosial, karena ini ada sepatu tiruan dengan mirip ilegal atau meniru punya merk global brand, atau produk sepatu lokal, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Ini peran APH juga harus mampu menindak," kata Yoseph.

Ia menambahkan, hampir tidak mungkin ada sepatu impor murah jika masuk secara resmi karena harus melewati Pajak, PNBP, dan standar SNI.

"Apakah ada sepatu impor murah kalau resmi? di mana sudah kena PNBP, SNI dan masuk jalur resmi (bea masuk), saya berani kompetitif, hampir tidak ada (sepatu impor murah). Yang ada impor ilegal," ujarnya.

"Kalau impor ilegal sudah pasti jauh lebih murah dan ini yang merusak produk lokal UMKM/IKM alas kaki di dalam negeri. Ini yang harus ditindak secara berkelanjutan," jelas Yoseph.

Aprisindo pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk secara konsisten menindak praktik impor ilegal secara serius. Yoseph bahkan mengusulkan agar pemerintah membentuk instrumen hukum khusus yang lebih singkat dan efektif dalam menangani kasus ini.

"Pemerintah bersama APH harus secara konsisten menindak pelaku impor ilegal, bukan hanya alas kaki, baik yang dilakukan WNI/WNA sekalipun, dengan membentuk instrumen dan hukum acara yang khusus tidak panjang dan efektif dari penindakan sampai proses pengadilan dalam waktu singkat sehingga memitigasi praktik penegakan hukum di kasus impor ilegal," tandasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]