Suatu pagi, seorang ibu rumah tangga menerima galon air minum yang diantar ke rumahnya. Seperti kebanyakan orang, ia tidak bertanya dari mana sumber air itu berasal, bagaimana proses produksinya, atau sudah berapa kali galon tersebut digunakan. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan jutaan keluarga Indonesia setiap hari: meletakkan galon di dispenser dan memastikan keluarganya memiliki air minum yang siap dikonsumsi.

Namun beberapa hari kemudian, ia membaca berbagai pemberitaan mengenai pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), keamanan kemasan, dan hasil pengawasan yang menunjukkan masih adanya sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan. Sejak saat itu muncul pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di benak banyak orang: apakah air yang diminum setiap hari benar-benar aman?

Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Air bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Air adalah bagian dari kesehatan, keselamatan, dan masa depan keluarga. Karena itu, ketika masyarakat membeli AMDK, yang sebenarnya dibeli bukan hanya air, melainkan rasa percaya bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka sayangi.

Di berbagai daerah, AMDK telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di rumah, di sekolah, di kantor, di rumah sakit, bahkan di tempat ibadah, masyarakat menggantungkan kebutuhan air minumnya pada produk yang mereka yakini aman. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang AMDK, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kepercayaan. Dan kepercayaan merupakan aset yang dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Perhatian publik terhadap AMDK dalam beberapa waktu terakhir kembali meningkat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada Juni 2026. Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan sekitar 39% sarana produksi AMDK masih ditemukan belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Temuan tersebut tentu tidak berarti seluruh produk AMDK yang beredar berbahaya. Sebaliknya, informasi tersebut harus dipahami sebagai pengingat bahwa pengawasan dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

Pada forum yang sama, BPKN juga menyoroti pentingnya pengawasan galon guna ulang yang telah digunakan dalam jangka waktu panjang. Isu ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem keterlacakan kemasan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar benar-benar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Kualitas Produk yang Konsisten Adalah Hak Konsumen

Bagi konsumen, membeli air minum dalam kemasan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka membeli keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi keluarganya telah melalui proses yang benar. Mereka percaya bahwa sumber airnya terjaga, proses produksinya diawasi, dan kualitasnya diuji sebelum sampai ke tangan konsumen.

Karena itu, kualitas produk tidak boleh dipandang sekadar sebagai strategi memenangkan persaingan pasar. Kualitas merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap pelaku usaha. Pengendalian mutu harus dilakukan secara konsisten mulai dari sumber air, proses pengolahan, pengisian, penyimpanan, hingga distribusi. Sedikit saja terjadi kelalaian, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang mempercayakan kebutuhan air minumnya setiap hari.

Bagi konsumen, kualitas yang konsisten merupakan bentuk penghormatan terhadap hak mereka untuk memperoleh produk yang aman dan bermutu. Oleh sebab itu, pengawasan berkala, audit mutu, dan keterbukaan informasi perlu terus diperkuat. Publikasi hasil pengawasan secara proporsional juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai sekaligus mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di kalangan pelaku usaha.

Pada akhirnya, keterbukaan bukanlah ancaman. Transparansi justru menjadi fondasi kepercayaan. Semakin terbuka proses pengawasan dilakukan, semakin kuat pula keyakinan masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar berada dalam pengawasan yang memadai.

Galon Guna Ulang Harus Aman, Terlacak, dan Dipercaya

Galon guna ulang telah membantu masyarakat memperoleh air minum dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi timbulan sampah plastik. Dari sudut pandang lingkungan, sistem ini memiliki manfaat yang besar. Namun keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.

Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan apakah galon digunakan berulang kali atau tidak. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa galon yang digunakan masih aman, bersih, dan layak dipakai. Konsumen berhak mengetahui bahwa setiap galon telah melalui proses pencucian, sanitasi, pemeriksaan fisik, dan pengendalian mutu sebelum kembali beredar di masyarakat.

Karena itu, diskusi mengenai usia pakai galon, kondisi fisik kemasan, maupun proses distribusi sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman bagi industri. Justru inilah kesempatan untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat. Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah penerapan sistem penandaan usia pakai galon yang lebih mudah dikenali konsumen, baik melalui kode visual, nomor identifikasi, maupun teknologi QR Code yang memungkinkan keterlacakan riwayat penggunaan kemasan.

Melalui sistem tersebut, konsumen dapat mengetahui bahwa galon yang mereka gunakan masih berada dalam siklus penggunaan yang aman. Selain meningkatkan perlindungan konsumen, langkah ini juga akan membantu industri membangun kredibilitas dan transparansi yang lebih baik.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan galon yang benar juga perlu diperkuat. Tidak sedikit konsumen yang menempatkan galon di area yang terpapar panas berlebih atau menyimpannya dalam kondisi yang kurang sesuai.

Padahal keamanan produk tidak hanya ditentukan oleh produsen, tetapi juga oleh cara produk tersebut disimpan dan digunakan setelah sampai di tangan konsumen. Perlindungan konsumen yang baik harus dimulai dari pabrik dan berlanjut hingga produk digunakan di rumah.

Wajib SNI Harus Menjadi Momentum Perbaikan

Pemerintah melalui Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk AMDK secara wajib. Menjelang masa implementasi dan penyesuaian kepatuhan industri yang dipersiapkan hingga Oktober 2026, seluruh pelaku usaha dituntut semakin siap memenuhi standar mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen.

Bagi konsumen, keberadaan SNI bukan sekadar simbol pada kemasan. SNI merupakan representasi bahwa produk telah melalui proses pengujian, penilaian kesesuaian, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis. Dengan kata lain, SNI menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi.

Namun keberhasilan SNI tidak hanya bergantung pada ketegasan regulator. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha, terutama produsen skala kecil dan menengah. Tujuannya bukan sekadar menciptakan kepatuhan regulatif, melainkan memastikan bahwa peningkatan standar benar-benar berujung pada peningkatan kualitas produk yang diterima masyarakat.

Selain itu, pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data antarinstansi perlu terus diperkuat agar sistem pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya hadir setelah terjadi masalah, tetapi mampu mencegah risiko sejak dini.

Membangun Tiga Pilar Kepercayaan Konsumen

Pada akhirnya, perlindungan konsumen di sektor AMDK bertumpu pada tiga hal yang sederhana namun sangat mendasar. Pertama, kualitas produk yang konsisten. Kedua, keamanan kemasan sepanjang proses penggunaan dan distribusi. Ketiga, transparansi informasi yang memungkinkan konsumen membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Di era ketika informasi bergerak begitu cepat, masyarakat tidak hanya membeli produk. Mereka juga membeli rasa percaya. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai sumber air, proses produksi, standar mutu, keamanan kemasan, hasil pengawasan, hingga mekanisme pengaduan perlu menjadi bagian dari budaya industri. Transparansi bukan ancaman bagi pelaku usaha. Transparansi adalah investasi jangka panjang untuk menjaga loyalitas konsumen.

Pembahasan mengenai AMDK tidak boleh berhenti pada soal kemasan atau standar teknis semata. Di balik setiap galon dan setiap botol air minum terdapat jutaan keluarga Indonesia yang mempercayakan kesehatan mereka kepada produk yang dikonsumsi setiap hari. Kepercayaan tersebut jauh lebih berharga daripada angka penjualan atau pangsa pasar.

Karena itu, tujuan utama industri AMDK bukan semata-mata menjual air, melainkan menghadirkan rasa aman. Ketika kualitas produk terjaga, kemasan digunakan secara bertanggung jawab, standar dipenuhi, pengawasan dilakukan secara konsisten, dan informasi disampaikan secara jujur, maka setiap tetes air yang diminum masyarakat bukan hanya menghilangkan dahaga. Ia juga menghadirkan ketenangan. Dan pada akhirnya, itulah makna paling mendasar dari perlindungan konsumen: menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat pada setiap tetes air yang mereka konsumsi.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dapat melakukan penyeragaman mekanisme perizinan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis mengatakan perizinan industri AMDK saat ini masih melibatkan sejumlah instansi sehingga perlu dilakukan harmonisasi untuk memperjelas kewenangan pengawasan.

"Kita juga tahu bahwa perizinan AMDK itu tidak hanya satu. Ada yang izinnya dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), ada yang dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan ada juga dari pemerintah daerah," kata Evita

Menurut dia, keberadaan berbagai lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

"Nah, ini harus dibicarakan lagi dan diseragamkan terkait siapa yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Evita menilai penyeragaman mekanisme perizinan akan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK yang produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Ia mengatakan instansi yang menerbitkan izin juga perlu memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek keamanan dan kualitas produk.

"Sehingga pihak yang mengeluarkan izin juga wajib melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka beri izin, agar konsumen bisa terlindungi sepenuhnya," ucap Evita.

Menurut Evita, kejelasan mekanisme perizinan menjadi penting agar tata kelola perizinan dapat berjalan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ia menyampaikan harmonisasi perizinan juga diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memastikan setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengawasan industri AMDK.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna menyiapkan infrastruktur dalam menghadapi fenomena iklim El Nino.

Menurutnya, satgas tersebut diperlukan lantaran El Nino diprediksi menyebabkan kekeringan yang mengganggu suplai air untuk berbagai keperluan inti.

“Kenapa harus ada satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, Kementerian PU tengah mengantisipasi kekeringan di berbagai titik sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga bendungan-bendungan di sejumlah daerah.

Langkah antisipasi awal disebutnya telah dilakukan melalui program pengeboran air dalam di titik-titik rawan, serta pembuatan jaringan irigasi tersier untuk air irigasi sawah maupun kebun.

Dengan adanya sistem tersebut, Dody berharap suplai air dapat menjangkau titik terjauh dengan lebih efektif dan efisien.

“Serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menghadapi sejumlah tantangan menjelang pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu memenuhi berbagai persyaratan teknis tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.

Pemerintah diketahui akan memberlakukan wajib SNI untuk seluruh produk AMDK mulai Oktober 2026. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 mencakup lima kategori produk, yaitu air mineral (SNI 3553:2023), air demineral (SNI 6241:2023), air mineral alami (SNI 6242:2023), air minum embun (SNI 7812:2021), dan air minum pH tinggi (SNI 8982:2021).

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo mengatakan, secara umum industri AMDK nasional telah mempersiapkan diri menghadapi implementasi SNI wajib. Kesiapan tersebut terutama dimiliki oleh perusahaan besar dan menengah yang telah memiliki sistem manajemen mutu yang mapan.

Kendati demikian, kesiapan belum merata di seluruh pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian teknis, administratif, hingga investasi fasilitas produksi.

"Periode transisi saat ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan yang lebih inklusif di seluruh ekosistem industri," kata Karyanto kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan terbesar bagi industri, khususnya UKM, adalah keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap detail persyaratan SNI yang harus diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional. Selain itu, kebutuhan investasi untuk meningkatkan fasilitas produksi, sistem pengendalian mutu (quality control), hingga dokumentasi menjadi beban yang cukup besar.

Karyanto juga menyoroti belum meratanya akses terhadap lembaga sertifikasi maupun laboratorium pengujian, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi proses audit dan pemenuhan kepatuhan.

"Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian bersama," imbuhnya.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Amdatara menilai laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi produk, hingga sistem audit pada prinsipnya telah tersedia. Namun, kapasitas dan distribusinya masih perlu diperkuat agar tidak terjadi penumpukan proses sertifikasi menjelang implementasi penuh pada Oktober mendatang.

Lebih lanjut, Karyanto menyebut, penerapan SNI wajib juga akan meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) dalam jangka pendek. Beban terbesar berasal dari investasi peralatan dan peningkatan fasilitas produksi, biaya sertifikasi dan audit berkala, pengujian laboratorium secara rutin, hingga penguatan sistem dokumentasi danquality assurance.

Kendati begitu, dia menilai tambahan biaya tersebut merupakan investasi strategis yang akan meningkatkan efisiensi dan kualitas industri dalam jangka panjang.

"Standardisasi ini juga akan mendorong terciptanya level playing field yang lebih adil antar pelaku usaha dan membuka peluang peningkatan daya saing, termasuk di pasar ekspor melalui alignment dengan standar internasional,” turut Karyanto.

Meski optimistis, Amdatara meminta pemerintah memperjelas sejumlah aspek regulasi agar implementasi berjalan efektif dan tidak menghambat kegiatan usaha.

Asosiasi juga mengusulkan skema transisi yang lebih adaptif bagi UKM, termasuk kemungkinan penerapan secara bertahap (phased implementation) dan pengakuan terhadap sistem mutu maupun sertifikasi yang telah dimiliki pelaku usaha.

“Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif dan kolaboratif agar seluruh pelaku industri, termasuk UKM, dapat bertumbuh bersama tanpa terdisrupsi secara signifikan,” tambah Karyanto.

Jangan Ditunda

Di sisi lain, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai, pemberlakuan SNI wajib tidak lagi dapat ditunda mengingat tingginya risiko terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. “Tentu SNI akan menjaga mutu dan kualitas produk sehingga konsumen bisa terlindungi dengan baik,” tegasnya.

Akan tetapi, YLKI masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari minimnya informasi yang mudah dipahami mengenai sumber air, proses pengolahan, hingga karakteristik produk. Selain itu, pihaknya juga menyoroti proses distribusi AMDK yang dinilai belum sesuai ketentuan.

"Di labelnya tertera bahwa AMDK tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Namun, kenyataannya cara pendistribusian di lapangan masih menggunakan kendaraan terbuka yang terkena paparan sinar matahari langsung,” tegas Niti.

Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah tidak hanya mewajibkan penerapan SNI, tetapi juga memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan agar mampu memenuhi seluruh ketentuan secara konsisten.

Niti menambahkan pengawasan sebelum produk beredar maupun setelah beredar juga harus diperkuat. “Karena ini diberlakukan wajib maka perlu ada pembinaan dan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Anggota Amirul Hajj sekaligus Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ilfi Nur Diana, mendorong penguatan budaya haji ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Menurut Ilfi, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, jemaah haji perlu didorong untuk membangun kebiasaan yang mendukung kebersihan dan kelestarian lingkungan selama berada di Tanah Suci.

"Menjaga kebersihan lingkungan itu bagian dari ibadah," ujar Ilfi kepada tim Media Center Haji (MCH), dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembagian tumbler kepada jemaah haji oleh syarikah. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap botol air minum sekali pakai yang berpotensi meningkatkan volume sampah plastik.

Meskipun demikian, Ilfi menilai penggunaan tumbler belum sepenuhnya menjadi kebiasaan di kalangan jamaah.

Dia menilai bahwa edukasi mengenai budaya menjaga lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik sebelum keberangkatan maupun selama jamaah berada di Arab Saudi.

"Budaya menjaga lingkungan harus terus kita gelorakan," katanya.

Menurut dia, efektivitas penggunaan tumbler juga perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas air minum isi ulang di berbagai lokasi pelayanan jamaah, terutama saat pelaksanaan puncak haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Dia mendorong Kementerian Haji untuk memperkuat koordinasi dengan syarikah maupun otoritas Arab Saudi agar penyediaan dispenser air menjadi bagian dari fasilitas standar pelayanan jemaah. Dengan tersedianya titik-titik pengisian ulang air minum, tumbler yang telah dibagikan kepada jamaah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga penggunaan plastik sekali pakai dapat ditekan.

Ilfi juga mengusulkan agar pembagian tumbler dilakukan sejak jemaah tiba di hotel, bukan saat memasuki fase Armuzna. Langkah tersebut dinilai dapat membentuk kebiasaan penggunaan tumbler sejak awal masa tinggal jemaah di Arab Saudi.

"Dengan begitu, penggunaan plastik sekali pakai bisa ditekan semaksimal mungkin," ujarnya.

Menurut Ilfi, konsistensi penerapan kebiasaan tersebut dapat menjadi contoh bahwa nilai-nilai keagamaan berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Penelitian terbaru menemukan kebiasan merebus air minum sebelum dikonsumsi berpotensi dapat membantu mengurangi paparan mikroplastik dan nanoplastik yang masuk ke tubuh manusia melalui air keran.

Mengutip penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science & Technology Letters, tim peneliti dari China menemukan proses merebus air lalu menyaring endapannya mampu mengurangi kandungan nano dan mikroplastik di dalam air keran. Metode sederhana tersebut dinilai cukup efektif dan dapat dilakukan masyarakat menggunakan peralatan dapur biasa.

Dalam penelitian itu, para ilmuwan menguji air lunak dan air sadah atau hard water yang mengandung mineral lebih tinggi. Air kemudian dicampur partikel nano dan mikroplastik sebelum direbus dan disaring untuk melihat seberapa besar pengurangan partikel plastik yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan proses perebusan dan penyaringan mampu mengurangi partikel nano dan mikroplastik hingga 90 persen pada beberapa jenis air. Efektivitasnya disebut berbeda tergantung kandungan mineral dalam air yang digunakan.

“Partikel nano dan mikroplastik dalam air keran menjadi perhatian global karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia melalui konsumsi air,” tulis peneliti dalam publikasi tersebut, dikutip Kamis (21/5/2026).

Peneliti menjelaskan air dengan kandungan mineral lebih tinggi atau hard water justru mampu mengurangi partikel plastik lebih banyak setelah direbus. Kondisi tersebut terjadi karena pemanasan membuat kalsium karbonat atau kerak kapur terbentuk dan menangkap partikel plastik di permukaannya.

Kerak kapur yang biasanya muncul di ketel atau panci setelah air direbus disebut membantu menjebak partikel plastik sehingga lebih mudah disaring. Peneliti menyebut partikel plastik yang terperangkap kemudian dapat dipisahkan menggunakan saringan sederhana seperti saringan teh berbahan stainless steel.

“Hasil kami menunjukkan efisiensi pengendapan nanoplastik meningkat seiring naiknya tingkat kesadahan air saat direbus,” tulis tim peneliti.

Dalam penelitian tersebut, air dengan kadar kalsium karbonat tinggi mampu mengurangi partikel plastik hingga sekitar 84 persen sampai 90 persen. Sementara pada air lunak, pengurangan partikel plastik tetap terjadi meski jumlahnya lebih rendah, yakni sekitar 25 persen.

Di sisi lain, penelitian sebelumnya juga menemukan partikel plastik seperti polystyrene, polyethylene, polypropylene, dan polyethylene terephthalate atau PET banyak ditemukan dalam air minum sehari-hari. Partikel tersebut berasal dari berbagai sumber seperti pakaian, peralatan dapur, produk perawatan tubuh, hingga limbah plastik rumah tangga.

Tinjauan literatur dari The University of Texas at Arlington juga menyebut sebagian besar paparan mikroplastik manusia diduga berasal dari air minum. Instalasi pengolahan air limbah disebut memang mampu mengurangi partikel plastik, tetapi belum sepenuhnya efektif menghilangkannya.

Secara global, produksi plastik juga terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Peneliti menyebut sekitar 9 miliar ton plastik telah diproduksi sejak awal penggunaan plastik modern dan sebagian besar kini terurai menjadi partikel kecil yang menyebar ke lingkungan.

Partikel plastik tersebut kini ditemukan hampir di berbagai tempat, termasuk dalam tubuh manusia. Sejumlah penelitian sebelumnya juga mulai mengaitkan mikroplastik dengan gangguan mikrobioma usus hingga peningkatan resistensi antibiotik.

Selain penelitian laboratorium, data paparan harian nano dan mikroplastik melalui air minum juga menunjukkan perbedaan cukup besar antarwilayah dunia. Grafik penelitian memperlihatkan konsumsi air keran menghasilkan paparan partikel plastik lebih tinggi dibandingkan air matang di hampir semua kawasan.

Afrika tercatat menjadi wilayah dengan paparan tertinggi dari air keran, mencapai sekitar 620 partikel nano dan mikroplastik per hari. Asia berada di posisi berikutnya dengan sekitar 500 partikel per hari, sedangkan Amerika Selatan sekitar 400 partikel per hari.

Sementara itu, Eropa, Amerika Utara, dan Oseania memiliki tingkat paparan lebih rendah dari air keran, yakni sekitar 50 hingga 100 partikel per hari. Pada air matang, jumlah partikel yang masuk ke tubuh terlihat jauh lebih rendah di hampir semua wilayah.

Afrika tetap menjadi wilayah dengan paparan tertinggi dari air matang sekitar 150 hingga 170 partikel per hari. Asia berada di kisaran sekitar 150 partikel per hari, sedangkan Eropa, Amerika Utara, dan Oseania hanya sekitar 20 hingga 60 partikel per hari.

Peneliti menilai kebiasaan merebus air minum berpotensi menjadi langkah sederhana untuk mengurangi paparan partikel plastik dalam tubuh. Mereka juga berharap penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak kesehatan jangka panjang dari mikroplastik serta efektivitas metode perebusan air dalam kehidupan sehari-hari.

“Minum air matang tampaknya menjadi strategi jangka panjang yang memungkinkan untuk mengurangi paparan nano dan mikroplastik pada manusia,” tulis peneliti dalam laporan tersebut.

Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja

Semarang (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang, Jawa Tengah, melakukan harmonisasi tarif minum bagi pelanggan golongan niaga dan industri yang berlaku efektif mulai pemakaian tanggal 1 Juni 2026.

Direktur Utama PDAM Kota Semarang Ady Setiawan, di Semarang, Sabtu, mengatakan bahwa harmonisasi tarif untuk niaga dan industri dilakukan secara selektif dengan besaran 10-25 persen

Sedangkan tarif air minum untuk golongan rumah tangga dan sosial, kata dia, tidak mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan perayaan Idul Adha 2026 dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging, di Kantor PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 4 Tahun 2025 yang semestinya berlaku sejak tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda.

"Sebab, kuasa pemilik modal (KPM), dalam hal ini Wali Kota Semarang ingin melihat dan memastikan dulu pelayanan PDAM terhadap pelanggan," kata Wawan, sapaan akrabnya.

Menurut dia, ada beberapa faktor krusial yang menjadi alasan utama di balik harmonisasi tarif dan mendorong kebijakan ini harus diambil.

"Yakni, menjamin keberlanjutan layanan (Sustainability) yang sesuai indikator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), operasional harus mencapai Full Cost Recovery (FCR) agar biaya operasional seimbang dengan pendapatan," katanya.

Selain itu kata dia, faktor kenaikan biaya produksi akibat inflasi juga menjadi pertimbangan, apalagi selama tujuh tahun terakhir tidak pernah menaikkan tarif.

"Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja," katanya.

Wawan yakin bahwa kenaikan tarif air minum untuk golongan niaga dan industri itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap animo penggunaan air PDAM, sebab sudah ada perda yang mengatur pemakaian air bawah tanah (ABT).

"Kami yakin tidak berpengaruh pada penurunan (pelanggan, red.). Karena sudah ada Perda ABT yang mengharuskan pemakaian air PDAM. Di sisi lain, kami juga tidak mentang-mentang, tapi mendasarkan (kenaikan, red.) pada Permendagri," katanya.

Sementara itu, Direktur Umum PDAM Kitta Semarang Yulianto Prabowo menjelaskan kenaikan tarif bagi golongan niaga dan industri berkisar antara 10-25 persen, tergantung pada pemakaian blok masing-masing pelanggan.

Ia mencontohkan simulasi tarif, seperti untuk Niaga 1 (Blok 1) tarif awal Rp5.000,- naik 10 persen menjadi Rp5.500, kemudian untuk Niaga (Blok berikutnya) mengalami penyesuaian 15 persen menjadi Rp6.750.

Adapun data cakupan pelanggan terdampak berdasarkan parameter persentase pelanggan sekitar 9,8-10 persen atau 20.000 dari total pelanggan 214.000 pelanggan.

"Jika menghitung akumulasi inflasi selama tujuh tahun terakhir dengan asumsi 5 persen per tahun, seharusnya kenaikannya mencapai 35 persen. Namun, kita mengambil rentang bijak antara 10-25 persen saja demi menjaga daya beli pelaku usaha," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

Bisnis.com, MALANG – Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, sebagai Ketua PD PERPAMSI Jawa Timur periode 2026-2030 hasil Musyawarah Anggota Perpamsi Daerah (MAPAMDA) PD PERPAMSI Jawa Timur dengan mengusung semangat kolaborasi antar-PDAM.

Priyo mengatakan, amanah tersebut menjadi tonggak baru bagi penguatan kolaborasi BUMD Air Minum di Jawa Timur menuju tata kelola yang semakin maju, adaptif, dan berkelanjutan.

“Amanah ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan bersama. Kemenangan seluruh BUMD Air Minum di Jawa Timur yang ingin bergerak bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama,” tegasnya dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada dirinya tidak lepas dari berbagai capaian dan inovasi yang berhasil diwujudkan selama memimpin Perumda Tugu Tirta, mulai dari transformasi digital layanan, penguatan kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hingga berbagai program kolaboratif dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapat apresiasi luas.

Sebelumnya, pada Desember 2025 lalu, Priyo juga sempat mencatat sejarah dengan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PP PERPAMSI Pusat dalam MAPAMNAS XX di Surabaya.

Namun sebelum pelantikan, ia memilih mengundurkan diri karena ingin lebih fokus membangun dan mengembangkan kekuatan organisasi di level regional terlebih dahulu.

Capaian tersebut menjadi rekor tersendiri yang belum pernah diraih Direktur BUMD Air Minum asal Jawa Timur, khususnya Kota Malang, hingga mampu dipercaya menembus kepengurusan tingkat pusat.

Dia menegaskan, mengusung visi menjadikan PD PERPAMSI Jawa Timur sebagai pusat kolaborasi, inovasi, dan rujukan nasional dalam pengelolaan BUMD Air Minum yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, Priyo yang sebelumnya menjabat Ketua Koordinator Wilayah VI PD PERPAMSI Jawa Timur diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat sinergi antar perusahaan air minum di Jawa Timur.

Melalui misi yang diusungnya, dia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, percepatan transformasi digital, hingga pembangunan ekosistem kolaborasi yang aktif dan inklusif antar BUMD Air Minum se-Jawa Timur.

Selain itu, budaya knowledge sharing melalui forum rutin, pelatihan, serta program peningkatan kapasitas SDM juga menjadi perhatian utama.

Dia juga terus mendorong, Perumda Tugu Tirta terus didorong menjadi pusat pembelajaran, transfer knowledge, dan benchmarking bagi BUMD Air Minum di Jawa Timur maupun tingkat nasional.

Dengan amanah baru ini, dia berharap, PD PERPAMSI Jawa Timur ke depan semakin solid sebagai mitra strategis pemerintah dan stakeholder dalam menghadapi tantangan sektor air minum yang terus berkembang.

“Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu melahirkan energi positif dan semangat kolaborasi yang semakin kuat demi mewujudkan pelayanan air minum yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Jakarta: Sebanyak 92% konsumen air minum dalam kemasan galon mengeluhkan masih beredarnya galon guna ulang lanjut usia atau “Ganula”.

Temuan ini merupakan hasil pengaduan konsumen yang disampaikan kepada Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melalui kanal di situs webnya.

“Dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional pada 20 April, KKI merilis hasil pengaduan masyarakat yang kami tampung dari bulan Maret sampai bulan April tahun ini,” ujar Ketua KKI, David Tobing dalam Press Conference “Pemaparan Tiga Tahun Pemantauan KKI terhadap Risiko Galon Guna Ulang Lanjut Usia (Ganula)” di Habitate, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Hasilnya, ada 250 pengaduan konsumen dari tujuh kota besar (DKI Jakarta, Surabaya, Kediri, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok),” imbuh David.

“Ganula” paling tua yang dilaporkan konsumen, menurut David, diproduksi pada 2015 atau berusia 11 tahun. Selain mengeluhkan masa pakai galon guna ulang tua, konsumen juga mempersoalkan kerusakan fisik galon, seperti kusam, kotor, berlumut, dan retak.

“Intinya, semakin tua usia galon, semakin beragam jenis keluhannya,” papar David.

Faktor utama yang menyebabkan “Ganula” masih beredar di pasaran adalah ketidakterbukaan informasi oleh produsen, padahal informasi adalah hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain mencetak kode produksi galon di bagian dasar galon, sehingga sulit dilihat konsumen, menurut David, produsen tidak terbuka bahwa kemasan air minum, apa pun jenis plastiknya, memiliki batas masa pakai atau siklus guna ulang.

“Di website-nya, ada kok produsen besar yang mengakui bahwa kemasan air minumnya memiliki masa kedaluwarsa, tetapi mereka tetap menggunakan ulang,” kata David.

Dalam pengaduan, sebanyak 92% konsumen mengaku belum pernah mendapatkan informasi tentang masa pakai galon guna ulang. Setelah mengetahuinya melalui advokasi oleh KKI, 83% konsumen merasa berhak mendapatkan galon berkualitas sementara 78% menuntut penggantian galon sebagai solusi atas keluhan mereka.

David menjelaskan, pakar polimer dari Universitas Indonesia merekomendasikan masa pakai galon guna ulang selama 1 tahun atau 40 kali siklus guna ulang.

Ini karena lebih dari itu, galon guna ulang berbahan plastik polikarbonat berisiko tinggi melepaskan zat kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) ke dalam air minum, yang bisa menyebabkan berbagai persoalan kesehatan, seperti obesitas, diabetes, hingga gangguan reproduksi.

Rekomendasi ilmiah itulah yang mendorong KKI sangat memperhatikan persoalan “Ganula” ini. Selama tiga tahun berturut-turut, KKI telah melakukan survei nasional pada 2024, investigasi toko kelontong di Jabodetabek pada 2025, dan membuka kanal pengaduan konsumen pada 2026. KKI juga telah menemui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Menurut kami, dampak paparan BPA dari Ganula ini sangat signifikan, bisa mengancam kesehatan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Data BPS menunjukkan 34% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum dari galon, itu berarti ada 26 juta rumah tangga, atau lebih dari 100 juta penduduk,” jelas David.

Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Masa Pakai

Menyikapi hal ini, maka David mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi masa pakai galon guna ulang untuk melindungi kesehatan konsumen.

Negara lain, seperti Uni Eropa, menurut David, sudah melangkah jauh lebih maju daripada Indonesia. European Food Safety Authority (EFSA), BPOM di Uni Eropa, bahkan telah melarang total penggunaan plastik polikarbonat yang mengandung BPA sebagai kemasan bahan pangan. Larangan itu akan berlaku efektif pada Juli 2026.

Sementara itu, BPOM RI baru mewajibkan pemasangan label BPA pada air minum dalam kemasan plastik polikarbonat. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Label Pangan Olahan, dan itu pun baru akan berlaku pada 2028.

“Namun belum ada regulasi yang mengatur masa pakai galon guna ulang. Tanpa aturan itu, galon tua atau Ganula tetap akan beredar di masyarakat. Celah regulasi inilah yang dieksploitasi produsen untuk terus mendistribusikan Ganula yang seharusnya sudah tidak layak pakai,” pungkas David.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun biasanya diwarnai dengan berbagai kegiatan, termasuk aksi penyampaian pendapat di ruang publik.

Bagi masyarakat yang berencana ikut turun ke jalan pada 1 Mei 2026, persiapan yang matang menjadi penting agar kegiatan dapat berjalan aman, nyaman, dan tetap menjaga kesehatan.

Selain memahami rute perjalanan dan lokasi kegiatan di Jakarta, peserta juga disarankan membawa sejumlah barang penting untuk menunjang aktivitas selama berada di lapangan.

Berikut beberapa perlengkapan yang sebaiknya dipersiapkan sebelum mengikuti aksi May Day 2026:

1. Identitas diri
Kartu identitas seperti KTP atau kartu identitas lain penting untuk dibawa sebagai bentuk identifikasi diri apabila dibutuhkan.

2. Uang tunai secukupnya
Membawa uang tunai secukupnya dapat membantu jika diperlukan untuk transportasi, makanan, atau kebutuhan mendesak selama kegiatan berlangsung.

3. Power bank
Aksi massa biasanya berlangsung cukup lama. Power bank membantu memastikan ponsel tetap aktif untuk komunikasi, navigasi, maupun situasi darurat.

4. Topi
Topi berguna untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari, terutama jika kegiatan dilakukan di ruang terbuka dalam waktu lama.

5. Sunscreen
Penggunaan tabir surya penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet selama berada di luar ruangan.

6. Masker atau buff
Masker atau buff dapat membantu melindungi pernapasan dari debu, asap kendaraan, atau kerumunan massa.

7. Air minum secukupnya
Membawa air minum sendiri membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi selama mengikuti kegiatan.

8. Ransel
Tas ransel memudahkan membawa perlengkapan pribadi tanpa mengganggu mobilitas saat berjalan atau bergerak bersama massa.

9. Tisu basah atau tisu kering
Tisu dapat digunakan untuk menjaga kebersihan tangan maupun wajah selama berada di lokasi kegiatan.

10. Sepatu yang nyaman
Gunakan sepatu yang nyaman dan kuat karena peserta kemungkinan akan banyak berjalan atau berdiri dalam waktu lama.

11. Odol dan kacamata goggle
Beberapa peserta juga membawa pasta gigi dan kacamata pelindung (goggle) sebagai langkah antisipasi jika terjadi iritasi mata akibat asap atau kondisi tertentu di lapangan.

Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan serta pengawalan bagi ribuan buruh yang bergerak menuju Jakarta dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional.

Korps Lalu Lintas Polri memastikan pergerakan massa dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, akan dikawal agar perjalanan berlangsung tertib dan aman hingga tiba di lokasi kegiatan seperti kawasan Monumen Nasional dan Gedung DPR RI.

Meski demikian, masyarakat yang berencana mengikuti kegiatan May Day 2026 tetap diimbau untuk berhati-hati, menjaga ketertiban, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

Persiapkan diri dengan baik, jaga keselamatan pribadi, dan tetap saling menghormati agar peringatan Hari Buruh dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif bagi semua pihak.

JAKARTA - PT CS2 Pola Sehat resmi meluncurkan Crystalin 8+, inovasi air minum dalam kemasan galon sekali pakai berukuran 15 liter dengan kandungan pH 8,8+ sebagai salah satu keunggulan utama, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hidrasi masyarakat modern akan produk yang mudah digunakan serta terjaga kualitasnya.

Produk ini diperkenalkan dalam acara peluncuran Crystalin 8+ 15L One Way pada awal April 2026, yang dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku usaha air minum dalam kemasan dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat terus meningkat, sejalan dengan berbagai inisiatif seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Konsumsi air yang cukup menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi tubuh, mulai dari membantu regulasi suhu hingga mendukung proses metabolisme dan aktivitas sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, tenaga medis menegaskan bahwa kecukupan cairan dan kualitas air minum merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh.

“Memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari merupakan hal penting untuk menjaga fungsi tubuh, energi, dan konsentrasi. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan pH, sehingga yang utama adalah memastikan air yang dikonsumsi aman, bersih, dan berkualitas,” ujar dr. Livia dari Klinik BioPremier by Anho BioPrima dikutip Rabu (30/4/2025).

Menjawab kebutuhan tersebut, Crystalin 8+ tidak hanya menghadirkan kemasan galon sekali pakai yang memudahkan penggunaan, tetapi juga dilengkapi dengan kandungan pH 8,8+ yang menjadi karakteristik utama produk, memberikan sensasi minum lebih segar, ringan, dan nyaman dikonsumsi sepanjang hari.

Kandungan pH 8,8+ ini sekaligus menjadi salah satu faktor pembeda Crystalin 8+ dalam menghadirkan pengalaman konsumsi air minum sehari-hari. Crystalin 8+ juga menjadi salah satu inovasi air minum dengan kandungan pH 8,8+ dalam kemasan galon sekali pakai 15 liter di Indonesia, yang memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Konsep galon sekali pakai 15 liter yang diusung memungkinkan penggunaan tanpa perlu proses pengembalian galon, sehingga memberikan kemudahan dalam distribusi dan penggunaan. Pendekatan ini sekaligus membantu meminimalkan risiko kontaminasi ulang yang dapat terjadi pada sistem galon isi ulang, menjadikannya relevan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek kebersihan dan keamanan produk konsumsi.

8 Ribu Peserta Ramaikan Ajang Lari Crystalin RunXperience 2025 Jakarta



Dari sisi keamanan, Crystalin 8+ menggunakan kemasan berbahan PET yang BPA Free serta dilengkapi dengan cap seal untuk perlindungan tambahan. Hal ini memastikan produk tetap terjaga kebersihan dan keamanannya hingga sampai ke tangan konsumen.

“Melalui Crystalin 8+, kami ingin menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu air minum yang berkualitas, praktis dan higienis. Kami berharap produk ini dapat menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk menjaga hidrasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari,” ujar Managing Director Water Division, Wijoyo Setionegoro.

Ke depan, Crystalin akan terus berfokus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperluas jangkauan layanan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain menghadirkan inovasi galon 15 liter, Crystalin juga terus mendekatkan diri dengan konsumen melalui berbagai program, salah satunya “Promo Hoki” yang berlaku untuk produk Crystalin kemasan 600 mL. Program ini berlangsung sejak Februari 2026 hingga Maret 2027 dengan beragam hadiah menarik.