KOTAMOBAGU - Penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Struktur yang solid tidak hanya dibutuhkan untuk menghadapi agenda elektoral, tetapi juga untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut) Meyvo Rumengan yang turun langsung ke Kota Kotamobagu untuk merampungkan kepengurusan tingkat kecamatan dan memperkuat keanggotaan partai.

Hasilnya, seluruh DPC Partai Perindo di Kota Kotamobagu dinyatakan rampung 100 persen pada Selasa (9/6/26).

Keanggotaan Cerminan Kepercayaan Masyarakat

Meyvo menegaskan perkembangan keanggotaan yang terus bertumbuh tidak semata dipandang sebagai capaian administratif, melainkan menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo.

"Bagi kami, keanggotaan bukan sekadar angka administratif, tetapi mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Karena itu, fokus kami bukan hanya menambah jumlah anggota, melainkan memastikan seluruh struktur dan kader yang telah terbentuk mampu hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka, dan memberikan solusi yang nyata," kata Meyvo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, rampungnya kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerja-kerja partai di tengah masyarakat. Struktur yang lengkap dinilai akan mempermudah partai menjangkau persoalan warga, mulai dari ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di daerah.

"Rampungnya kepengurusan hingga tingkat kecamatan di Kota Kotamobagu menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerja-kerja partai di akar rumput. Kami ingin setiap pengurus menjadi perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mulai dari ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga," ujarnya.

Bidik Tiga Kursi pada Pemilu Mendatang

Penguatan struktur dan pertumbuhan keanggotaan tersebut menjadi modal awal Partai Perindo dalam menghadapi Pemilu mendatang. Meyvo mengungkapkan partainya menargetkan sedikitnya tiga kursi DPRD Kota Kotamobagu dengan mengandalkan struktur organisasi yang telah terbentuk secara penuh dan kesiapan figur yang akan bertarung di setiap daerah pemilihan.

"Dalam menghadapi Pemilu mendatang, kami cukup optimistis. Target kami di Kota Kotamobagu adalah meraih minimal tiga kursi di DPRD. Target tersebut kami susun berdasarkan penguatan struktur yang sudah selesai 100 persen, perkembangan keanggotaan yang sangat baik, serta kesiapan figur-figur yang telah kami siapkan untuk bertarung di setiap daerah pemilihan," tuturnya.

Dia menegaskan dukungan politik tidak dibangun hanya menjelang pemilu, melainkan melalui kerja nyata yang konsisten di tengah masyarakat. Karena itu, Partai Perindo Sulut akan terus memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan kader yang memiliki kapasitas, kedekatan dengan masyarakat, dan mampu memperjuangkan aspirasi warga di parlemen.

"Kami meyakini dukungan politik tidak dibangun hanya menjelang Pemilu, melainkan melalui kerja nyata yang konsisten. Jika masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran Partai Perindo dan melihat komitmen kader-kader kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, maka dukungan tersebut akan tumbuh secara alami dan menjadi modal penting untuk mencapai target politik yang telah kami tetapkan," pungkas Meyvo.

Transformasi ekonomi itu pada akhirnya harus tercermin dalam transformasi struktur produksi dan juga transformasi dalam struktur ekspor nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan transformasi ekonomi harus tercermin dalam struktur produksi dan ekspor nasional.

“Transformasi ekonomi itu pada akhirnya harus tercermin dalam transformasi struktur produksi dan juga transformasi dalam struktur ekspor nasional,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan ekspor Indonesia didominasi komoditas dan produk pada karya, sehingga perlu didorong menuju produk dengan kompleksitas dan berteknologi tinggi.

Kendati selama dua dekade terakhir kinerja ekspor Indonesia terus bertumbuh, tetapi belum sepenuhnya diikuti daya saing dan kompleksitas yang kuat.

Tercatat, dari 5.199 produk ekspor, baru sekitar 1.041 produk yang kompetitif di pasar global, sementara struktur ekspor masih didominasi komoditas dan produk padat karya.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong produk berkompleksitas tinggi agar menjadi motor baru pertumbuhan ekspor Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar, karena itu kita perlu terus bergerak menuju penguatan industri di bidang manufaktur hilirisasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, di titik itulah sebetulnya nilai tambah tercipta dan di situlah produktivitas tumbuh dan di situlah daya saing sebuah bangsa dibangun dalam jangka yang panjang,” ujar Wamen PPN.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kuat, dan mampu mengubah sumber daya menjadi nilai tambah menjadi industri, inovasi, dan pada ujungnya menjadi produk yang memiliki daya saing global.

“Saya tidak hanya bicara apa yang semata-mata kita ekspor, tapi kita harus melihat dalam spektrum yang lebih luas bagaimana kedudukan kita di dalam percaturan perdagangan dunia,” kata Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPP PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II bagi calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia yang berlangsung pada 9-14 Januari 2026. UKK Tahap II difokuskan untuk mendalami secara komprehensif potensi kepemimpinan kader PKB yang diproyeksikan memimpin DPW di masing-masing daerah.

“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yaitu uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi dan kompetensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” kata Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari karakter kepemimpinan, kemampuan kerja sama, cara menghadapi tantangan, hingga kapasitas manajerial dan komunikasi. Seluruh proses dilakukan menggunakan instrumen yang bersifat saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

“Dari hasil itu, kami lakukan pendalaman tahap kedua yang lebih spesifik dan personal. Karena itu UKK Tahap II membutuhkan waktu relatif panjang, enam hari penuh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terkait kelayakan kader untuk ditugaskan sebagai Ketua DPW,” jelasnya.

Menurut Gus Halim, indikator penilaian pada UKK Tahap II jauh lebih mendalam dibanding tahap pertama. Jika pada tahap awal fokus pada aspek psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, dan komunikasi, maka tahap kedua menitikberatkan pada gaya kepemimpinan kader.

“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya cenderung teokratik, demokratis, atau model lainnya. Kami memahami tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kesesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia mencontohkan, wilayah seperti Papua memiliki karakter dan dinamika masyarakat yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, kesesuaian gaya kepemimpinan dengan konteks lokal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam UKK Tahap II.

“Di sinilah fungsi penting UKK tahap dua, agar kami bisa menyimpulkan secara objektif bahwa kader A atau B memang layak dan tepat untuk menjadi Ketua DPW PKB di daerah tertentu,” katanya.

Gus Halim menambahkan, hasil UKK Tahap II belum menjadi keputusan final. Setelahnya, akan digelar rapat Tim Koordinator DPP PKB dengan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari internal DPP, DPW, maupun dari masyarakat.

“Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hargai dan apresiasi. Masukan itu bukan hanya soal figur personal, tetapi juga terkait kebutuhan daerah dan tantangan yang dihadapi, sehingga PKB dapat menugaskan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah,” pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia. UKK tahap pertama gelombang perdana ini diikuti 50 calon ketua DPW dan berlangsung selama dua hari di Kantor DPP PKB, Jakarta, 8-9 Desember 2025.

Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Halim, menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan komitmen PKB untuk memastikan proses rekrutmen pemimpin wilayah berjalan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“UKK ini adalah bentuk transparansi PKB dalam menjaring calon ketua DPW. Kita ingin memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas, karakter kepemimpinan, dan integritas yang kuat," ujarnya di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menegaskan bahwa UKK tersebut bukan hanya kegiatan formalitas, namun kesungguhan partai untuk menjaring calon pengurus daerah. “Ini adalah ikhtiar serius PKB memastikan bahwa calon ketua DPW benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan memimpin. Kekuatan PKB di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya,” sambungnya.

Gus Halim menjelaskan bahwa UKK sejalan dengan gagasan dan arah perjuangan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menempatkan penguatan struktur sebagai fondasi utama bangunan politik PKB. Menurutnya, Cak Imin selalu menekankan bahwa kemenangan PKB tidak boleh bertumpu pada figur semata, melainkan pada struktur yang modern, solid, dan dikelola oleh pemimpin yang kompeten.

“Gagasan besar Ketua Umum adalah membangun struktur yang berdaya, struktur yang benar-benar bekerja untuk rakyat. UKK ini adalah penerjemahan langsung dari visi itu. Kita ingin memastikan setiap DPW berada di tangan pemimpin yang punya kecakapan dan orientasi perjuangan yang selaras dengan garis kepemimpinan beliau,” kata Gus Halim.

Untuk menjamin objektivitas penilaian, DPP PKB melibatkan pihak profesional yang secara khusus dihadirkan sebagai penguji. Para kandidat diwajibkan menjalani serangkaian tes psikometri dan penilaian kepemimpinan, mulai dari FCAT, MSDT, tes grafis, FTPI, hingga LSQ.

Pada hari kedua, peserta memasuki tahap penilaian substantif melalui presentasi gagasan dan pemaparan visi–misi. Setelah itu, para calon ketua DPW mengikuti Leaderless Group Discussion (LGD) untuk mengukur kemampuan kolaborasi, komunikasi strategis, pemecahan masalah, hingga kepemimpinan situasional.

Menurut Gus Halim, seluruh rangkaian UKK dirancang untuk menyiapkan pemimpin DPW PKB yang adaptif, visioner, dan siap memperkuat konsolidasi partai di tingkat provinsi. “Kami ingin DPW dipimpin oleh kader terbaik. Mereka yang bukan hanya punya gagasan besar, tetapi juga energi dan komitmen untuk membesarkan PKB dan melayani rakyat,” ujarnya.

Gus Halim menegaskan bahwa PKB membutuhkan ketua DPW yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, visi pembangunan, dan kemampuan menggerakkan struktur hingga tingkat akar rumput. “PKB tumbuh karena kerja kolektif. Maka para pemimpinnya harus kuat, matang, dan mampu membawa energi positif bagi kemajuan partai. UKK ini adalah gerbang awal untuk menyeleksi kader terbaik,” ujarnya.

UKK ini akan berlanjut dalam beberapa gelombang hingga seluruh provinsi menyelesaikan proses penilaian kepemimpinan secara menyeluruh. PKB, kata Gus Halim, menargetkan seluruh struktur wilayah dapat diperkuat secara menyeluruh.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue sebanyak 1,33 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Selanjutnya, manajemen akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham atas rencana aksi korporasi tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2025.

"Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah rencana PMHMETD I tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/10).

Rencananya, penggunaan dana rights issue setelah dikurangi biaya-biaya antara lain, untuk pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak.

Dalam hal ini untuk pengembangan atas lahan-lahan strategis seperti proyek Tanrise City di di Bandung, Tanrise City di Sidoarjo, Kawasan Industri di Banjarbaru, Kalimantan dan Kawasan Resor Taman Dayu.

Selain itu, hasil dana rights issue juga akan digunakan untuk modal kerja dan entitas anak untuk pelunasan sebagian atau seluruh pinjaman bank Perseroan.

Manajemen optimis, pelaksanaan rights issue ini akan memberikan dampak positif bagi Perseroan dengan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan, melalui pengembangan proyek-proyek strategis yang dimiliki Perseroan dan entitas anak.

Selain itu, Perseroan juga dapat mengurangi rasio pinjaman, menurunkan beban bunga, sehingga semakin memperkuat kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan rights issue ini, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi). Meskipun demikian, dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, mengurangi beban pinjaman, dan mendukung pengembangan usaha Perseroan.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperbaiki arus kas, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dalam jangka panjang," ungkapnya.

Jadwal persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB sebagai berikut:

Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK: 14 Oktober 2025

Pemberitahuan Rencana RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 21 Oktober 2025

Keterbukaan Informasi Rencana PMHMETD I dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 21 Oktober 2025

Penyampaian bukti Pengumuman Rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Penambahan Modal kepada OJK dan BEI: 23 Oktober 2025

Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB (recording date): 4 November 2025

Panggilan RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 5 November 2025

Penyampaian Bukti Panggilan RUPSLB kepada OJK dan BEI: 7 November 2025

Pelaksanaan RUPSLB: 27 November 2025

Sementara itu pada hari ini, Selasa (21/10/2025), saham RISE sudah lompat 19,67% atau tembus auto reject atas (ARA), melanjutkan penguatan yang sudah terjadi sejak jelang akhir September 2025.

Terhitung, sejak awal September 2025 hingga perdagangan hari ini, saham RISE sudah lompat lebih dari 600%. Padahal sejak awal tahun hingga September 2025, saham RISE bergerak di level 1.000-an.

Sebagai informasi, per 30 September 2025, konglomerat Hermanto Tanoko tercatat sebagai penerima manfaat akhir. Dia mengendalikan RISE melalui PT Tancorp Global Sentosa dengan kepemilikan 80,3%.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]