JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, mengutuk keras tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada pelaku.

"Kejahatan ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Pelaku layak mendapat hukuman kebiri," ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, hukuman kebiri sangat layak dipertimbangkan. Apalagi, kata dia, rekam jejak pelaku memiliki pola kekerasan berulang.

Sebelum diringkus polisi atas sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat, mantan istri pelaku ternyata juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan brutal yang bersangkutan.

"Fakta bahwa pelaku diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Hukuman kebiri tidak saja sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari potensi ancaman pelaku di masa mendatang," katanya.

Kendati demikian, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk segera membuka posko pengaduan khusus di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memfasilitasi jika ada korban lain yang selama ini bungkam karena trauma atau takut melapor.

"Langkah ini penting untuk menelusuri bagaimana pola kekerasan pelaku secara menyeluruh. Jika memang ada korban lain yang selama ini belum berani bersuara, negara harus hadir memberikan perlindungan penuh, baik secara hukum maupun pendampingan psikologis," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang Semester I Tahun 2026 menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu dipengaruhi juga tingginya suku bunga negara-negara maju, meningkatnya tensi geopolitik, serta berlanjutnya volatilitas arus modal internasional.

Menurut Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terlemah dalam sejarah modern Indonesia, yakni di kisaran Rp17.400 hingga Rp18.100 per dolar AS. Meski demikian, saat ini rupiah telah menunjukkan penguatan dan berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada sektor riil melalui kenaikan biaya impor dan tekanan inflasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas,” ujar Tomkur dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR bertajuk Rupiah Melemah Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS, yang digelar di Gedung Nusantara Lantai 4, Kamis (18/6/2026).

Tomkur menjelaskan, depresiasi nilai tukar yang berlangsung dalam jangka panjang dapat meningkatkan beban kewajiban perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing, terutama sektor-sektor yang bergantung pada impor bahan baku dan pembiayaan eksternal. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan pembayaran debitur dan berdampak pada kualitas aset perbankan.

“Karena itu, pelemahan rupiah harus dipandang sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan,” tegas anggota Fraksi PKB DPR ini.

Meski menghadapi tekanan global, Tomkur menilai kondisi sektor perbankan nasional hingga Semester I Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,39 persen menjadi Rp10.077 triliun.

“Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan masih terjaga dengan baik meskipun pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan,” katanya.

Selain itu, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan nasional tercatat sebesar 23,97 persen pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan industri perbankan memiliki bantalan modal yang kuat untuk menyerap potensi kerugian akibat gejolak ekonomi maupun tekanan pasar keuangan.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga dinilai sangat memadai dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 192,37 persen atau hampir dua kali lipat dari batas minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 persen.

Namun demikian, Tomkur mengingatkan bahwa risiko pemburukan kualitas kredit tetap perlu diantisipasi karena dampak pelemahan nilai tukar terhadap sektor riil umumnya muncul dengan jeda waktu tertentu, khususnya pada Semester II Tahun 2026.

Tomkur mengingatkan bahwa meskipun indikator sektor keuangan pada Semester I Tahun 2026 masih menunjukkan kondisi yang relatif kuat, sejumlah risiko tetap harus diantisipasi. Pertama, pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang dapat meningkatkan risiko kredit, terutama pada sektor usaha yang memiliki eksposur utang luar negeri yang tinggi.

Kedua, ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar berpotensi memicu arus keluar modal yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik. Ketiga, apabila kedua risiko tersebut tidak mampu diantisipasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan memberikan tekanan terhadap sektor perbankan nasional.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri acara Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Husaeni di Lebakbiru, Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya transformasi pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai luhur keislaman.

Kang Cucun menekankan bahwa peringatan haul bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momen penting untuk merefleksikan dan mewarisi semangat perjuangan para pendiri (muassis). Menurutnya, para pendiri Ponpes Al-Husaeni telah memberikan keteladanan luar biasa dalam membangun lembaga pendidikan berbasis keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran demi menyebarkan cahaya ilmu agama.

"Para masyayikh kita menjalani itu dengan ikhlas. Mereka menanam pohon yang buahnya dinikmati orang lain. Dan hari ini kita semua adalah buah dari pohon yang mereka tanam," ujarnya di hadapan keluarga besar pesantren, alumni, santri, dan para tokoh masyarakat yang hadir, Selasa (16/6/2026).

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menggaris bawahi komitmen negara terhadap dunia pesantren. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan pengakuan konstitusional bahwa pesantren memiliki posisi yang sejajar dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut hanyalah sebuah pintu masuk. Menghadapi perubahan zaman yang cepat, dinamika lapangan kerja, dan kompleksitas tantangan ekonomi, ia mendorong pesantren untuk melengkapi kurikulum tradisional dengan keterampilan modern yang relevan.

“Kitab kuning, halaqah, sorogan, dan bandongan harus tetap hidup. Namun, pesantren yang kuat adalah pesantren yang mampu melengkapi santrinya dengan keterampilan, jiwa wirausaha (entrepreneurship), kemampuan literasi digital, serta semangat berkontribusi nyata pada masyarakat," tegas Kang Cucun.

Ia menambahkan, visualisasi santri masa kini harus melompat lebih jauh. Bangsa Indonesia membutuhkan figur santri yang tidak hanya hafidz dan menguasai fiqih muamalah, tetapi juga cakap mengelola koperasi pesantren, memahami sistem keuangan syariah modern, serta siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Pihaknya optimis bahwa Pondok Pesantren Al-Husaeni memiliki modal sejarah dan tradisi yang kuat untuk melangkah ke arah kemandirian tersebut.

Di akhir sambutan, Kang Cucun mengajak semua elemen pesentren dan alumni untuk melanjutkan estafet perjuangan para muassis yang telah meletakkan fondasi kokoh bagi lembaga ini. "Tugas kita sekarang adalah menjaga apa yang sudah dibangun, memperluas apa yang sudah ada, dan menyerahkannya kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang jauh lebih baik," pungkasnya seraya menyampaikan ucapan selamat berhaul dan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husaeni.

BANDUNG - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan kerja-kerja kemanusiaan. Partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu.

Pesan tersebut menjadi semangat utama dalam gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat yang berlangsung di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (14/6/2026).

Di hadapan sekitar 11.000 pengurus DPAC PKB se-Jawa Barat yang hadir secara daring dan luring, Gus Muhaimin menyampaikan optimisme besar terhadap peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

“Luar biasa. Saya bersyukur, 11.000 anak-anak muda ini siap menggantikan kami semua untuk memimpin republik ini dengan baik,” ujarnya.

Gus Muhaimin menegaskan harapan agar para Ketua DPAC menjadi pemimpin masa depan bukanlah sekadar slogan. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi kekosongan figur kepemimpinan yang berkualitas dalam dua dekade terakhir.

Karena itu, Gus Muhaimin berharap kader-kader muda PKB, khususnya para Ketua DPAC, mampu mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut dengan menghadirkan keteladanan, integritas, dan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Kita tidak sedang mencari kepemimpinan pencitraan. Yang kita cari adalah kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga menekankan partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai tantangan sosial lainnya.

Lihat video: BREAKING NEWS Presiden Prabowo Hadiri Hari Lahir ke-27 PKB



“PKB harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

Menurut Huda, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kerja-kerja sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.

Gus Muhaimin hadir didampingi sang istri Rustini Muhaimin, Waketum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Faisol Riza, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah Ketua DPW PKB, serta Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PKB.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi narasumber dalam talkshow panel bersama Keluarga Alumni Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026). Dalam forum tersebut, dia mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global.

Dia juga menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren, yakni pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta percepatan peningkatan kapasitas santri dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dia berpendapat, kehadiran UU Pesantren harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren melalui empat pilar utama, yaitu rekognisi (pengakuan), afirmasi (keberpihakan), fasilitasi pendanaan melalui Dana Abadi Pesantren, serta penguatan fungsi sosial dan dakwah. Kang Cucun menegaskan bahwa penyusunan berbagai aturan turunan, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan daerah, tidak boleh menambah beban birokrasi bagi pesantren.

“Setiap undang-undang harus memiliki implementasi yang nyata. Faktanya, belum semua alumni maupun pengelola pesantren memahami sepenuhnya ruang kehadiran negara melalui UU ini. Karena itu, kami meminta agar mekanisme aturan turunannya tidak dibuat rumit, terutama terkait rekognisi kelulusan dan akses anggaran. Kehadiran negara harus mempermudah, bukan membebani administrasi pesantren,” ujarnya.

Selain aspek regulasi, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga menekankan pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Menurutnya, pesantren memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan standar pendidikan internasional tanpa kehilangan identitas dan karakter keislamannya.

Ia menilai kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum maupun International Baccalaureate dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik pesantren. “Pesantren bisa mengadopsi Cambridge maupun IB dengan pendekatan khas pesantren. Transformasi ini sangat penting. Semua pesantren harus adaptif terhadap percepatan teknologi. Bahkan dalam perkembangan AI saat ini, dibutuhkan kontribusi dari insan pesantren yang memiliki pemahaman agama yang kuat untuk menghadirkan perspektif etika dan nilai-nilai moral,” ujarnya.

Momentum dialog tersebut sekaligus menjadi penanda babak baru kepemimpinan organisasi alumni pesantren. Dalam acara yang berlangsung di Dome Pesantren Cipasung dan dihadiri ribuan alumni lintas generasi, Kang Cucun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Cipasung (MPP KAC) periode 2026–2031.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, KH. Ubaedillah, bertepatan dengan penyelenggaraan Haul Akbar pesantren. Pada kesempatan yang sama, turut dikukuhkan jajaran Majelis Pakar MPP KAC yang dibentuk sebagai wadah pemikiran strategis organisasi. Majelis ini diharapkan menjadi pusat kontribusi akademik, pengembangan gagasan, serta penyusunan rekomendasi berbasis kajian dan data dari para alumni lintas disiplin ilmu.

Acara pelantikan dan pengukuhan ini turut dihadiri para masyayikh dan keluarga besar Pesantren Cipasung antara lain KH. Acep Adang Ruhiyat, Acep Zamzam Noor, Rektor UNIK KH. Abdul Chobir, jajaran pengurus KAC serta ribuan alumni Ponpes Cipasung dari berbagai daerah.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Rivqy berpendapat bahwa pembentukan DSI dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.

Kendati demikian, Rivqy mengingatkan pemerintah agar memastikan stabilitas harga di tingkat masyarakat tetap terjaga. Ia menilai, gejolak harga seperti yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan berbagai komoditas lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya. Pemerintah harus hadir mengintervensi ketika harga komoditas anjlok. Bahkan ketika DSI berjalan, nilai komoditas seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR itu juga menekankan bahwa pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas SDA merupakan langkah yang sangat baik apabila dijalankan secara konsisten, profesional, dan transparan.

“Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan monopoli maupun praktik rente baru,” tegasnya.

Rivqy berharap kehadiran DSI tidak hanya menjadi instrumen bisnis negara, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas harga, memperluas nilai tambah komoditas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha dalam negeri.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, mengajak kalangan masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan pembahasan nasib pekerja informal atau lepas di parlemen yang selama ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan.

Hal tersebut ditegaskan Syaiful Huda dalam diskusi publik yang digelar oleh Center for Indonesian Policy Studie (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Diskusi ini juga menghadirkan Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Theodore Sutaro; Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi, Ambrosius Emilio; serta Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Selain itu hadir perwakilan dari APINDO, Gojek, Indrive, dan penyedia aplikasi layanan online lain.

“Keterlibatan banyak kalangan dalam proses pembahasan akan memberikan dorongan moral dan politik yang kuat bagi pemerintah maupun DPR. Kita butuh tekanan dari masyarakat sipil agar undang-undang yang dinantikan jutaan pekerja GIG ini segera tuntas,” ujar Syaiful Huda.

Politisi PKB tersebut mengungkapkan selama ini pembahasan RUU Pekerja GIG di parlemen terhambat oleh banyaknya muatan kepentingan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berkepanjangan di sektor ekonomi digital dan kerja mandiri.

“Padahal, jutaan pekerja GIG atau pekerja mandiri di Indonesia saat ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang berarti. Status mereka sebagai pekerja mandiri belum terakomodasi dalam undang-undang eksisting (UU Ketenagakerjaan). Jika tidak ada terobosan, kerentanan ini akan bertahan lama,” tegasnya.

Huda mencontohkan nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan di lapangan. Para mitra pengemudi kerap menghadapi potongan pendapatan yang tidak transparan, pemotongan tips, hingga algoritma yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat. Selain itu, minimnya perlindungan sosial menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup mereka.

Lihat video: BREAKING NEWS Presiden Prabowo Hadiri Hari Lahir ke-27 PKB

“Kerentanan serupa juga membayangi profesi lain di sektor kreatif. Seperti kru film, content creator, hingga pekerja kreatif lainnya. Mereka semua berada dalam zona abu-abu hukum,” tambahnya.

Ketua DPP PKB tersebut mengatakan telah meluncurkan hak inisiatif pembuatan RUU Pekerja GIG. Dalam RUU inisiasinya memuat beberapa poin penting sebagai upaya perlindungan bagi pekerja GIG dan pelaku usaha.

Poin penting tersebut di antaranya kejelasan status pekerja GIG, adanya batas pendapatan bersih, kejelasan waktu keterlibatan, tranparansi algoritma, hingga mekanisme penyelesaian konflik industrial. “Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan inisiasi RUU Pekerja GIG yang kami ajukan,” tandasnya.

JAKARTA - Pernyataan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang setuju Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direvisi di masanya dikembalikan ke versi lama terus menuai kritik. Kali ini, kritikan datang dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah.

Dia mengaku tak sepakat dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK merupakan inisiatif DPR meski Jokowi tidak menandatanganinya. “Pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK tidak tepat,” kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, saat itu Jokowi mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya, kata dia, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.

Dia pun menegaskan terkait Jokowi yang tidak menandatangani revisi UU KPK, secara konstitusi bukan berarti dirinya menolak UU KPK terbaru tersebut. “Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama," ujarnya.

"Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) bagi seluruh pimpinan wilayah PKB se-Indonesia periode 2026–2031. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari agenda pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB yang akan dilaksanakan besok.

Akpolbang secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dan digawangi langsung oleh Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya seluruh peserta mengikuti rangkaian Akpolbang secara serius dan penuh tanggung jawab.

“Salam cinta dari Gus Muhaimin kepada seluruh pimpinan wilayah PKB. Beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka Akpolbang karena harus menghadiri kegiatan bersama Presiden Prabowo di Sentul. Insyaallah nanti malam beliau akan bergabung,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Gus Jazil menekankan menjadi pengurus PKB adalah amanah yang mulia dan menuntut keteladanan kepemimpinan. Menurutnya, wajah politik Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi contoh nyata bagi masyarakat.

“Kita membutuhkan kepemimpinan yang memberi teladan. Dan salah satu pemimpin yang konsisten dan layak diteladani adalah Gus Muhaimin Iskandar,” tegasnya.

Gus Jazil juga menyampaikan pesan utama kepada seluruh pimpinan wilayah PKB. “Tugas kita hari ini satu, tanamkan cinta kepada PKB, tanamkan cinta kepada Gus Muhaimin, serta cinta kepada bangsa, agama, dan negara,” lanjutnya.

Lihat video: Cak Imin Buka Peluang Usung Kader PKB Jadi Capres Pasca Putusan MK



Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Akpolbang dan pelantikan DPW dilakukan setelah melalui proses panjang dan ketat. Menurutnya, seluruh pimpinan DPW PKB terpilih melalui tahapan musyawarah wilayah, dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan secara berlapis.

“Pimpinan DPW PKB saat ini lahir dari proses yang panjang dan selektif. Karena itu, kami sangat yakin PKB akan meraih banyak kursi, dan lebih dari itu, menjadi partai politik yang mampu mengatur negara secara tertib dalam urusan pemerintahan,” ujarnya.

Dia menegaskan kembali amanah Ketua Umum PKB bahwa kemenangan elektoral bukanlah satu-satunya tujuan. “Menang bukan satu-satunya tujuan. Bahkan tidak ada gunanya menang jika tidak mampu mengatur negara,” pungkas Gus Halim.

Pembukaan Akpolbang tersebut nampak dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum DPP PKB, jajaran Dewan Syuro DPP PKB, Sekjen M Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum Bambang Susanto, anggota Fraksi PKB DPR RI, serta Ketua-Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua, Sekretaris, Bendahara DPW PKB periode 2026-2031 se Indonesia.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan merespons isu perombakan atau reshuffle kabinet yang kembali mencuat belakangan ini. Menurutnya, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” kata Daniel Johan, Kamis (29/1/2026).

Dia menegaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

Oleh karena itu, seluruh elemen politik perlu menghormati setiap keputusan yang diambil presiden. Tak terkecuali jika presiden melakukan perombakan kabinet.

“PKB sangat menghormati semua keputusan presiden, termasuk apabila presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR itu berharap seluruh anggota kabinet dapat terus bekerja secara optimal dan solid dalam membantu presiden menjalankan program-program pemerintahan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Selama ini, kata dia, menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja keras membantu presiden. "Fraksi PKB juga mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

JAKARTA - DPP PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II bagi calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia yang berlangsung pada 9-14 Januari 2026. UKK Tahap II difokuskan untuk mendalami secara komprehensif potensi kepemimpinan kader PKB yang diproyeksikan memimpin DPW di masing-masing daerah.

“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yaitu uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi dan kompetensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” kata Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari karakter kepemimpinan, kemampuan kerja sama, cara menghadapi tantangan, hingga kapasitas manajerial dan komunikasi. Seluruh proses dilakukan menggunakan instrumen yang bersifat saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

“Dari hasil itu, kami lakukan pendalaman tahap kedua yang lebih spesifik dan personal. Karena itu UKK Tahap II membutuhkan waktu relatif panjang, enam hari penuh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terkait kelayakan kader untuk ditugaskan sebagai Ketua DPW,” jelasnya.

Menurut Gus Halim, indikator penilaian pada UKK Tahap II jauh lebih mendalam dibanding tahap pertama. Jika pada tahap awal fokus pada aspek psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, dan komunikasi, maka tahap kedua menitikberatkan pada gaya kepemimpinan kader.

“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya cenderung teokratik, demokratis, atau model lainnya. Kami memahami tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kesesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia mencontohkan, wilayah seperti Papua memiliki karakter dan dinamika masyarakat yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, kesesuaian gaya kepemimpinan dengan konteks lokal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam UKK Tahap II.

“Di sinilah fungsi penting UKK tahap dua, agar kami bisa menyimpulkan secara objektif bahwa kader A atau B memang layak dan tepat untuk menjadi Ketua DPW PKB di daerah tertentu,” katanya.

Gus Halim menambahkan, hasil UKK Tahap II belum menjadi keputusan final. Setelahnya, akan digelar rapat Tim Koordinator DPP PKB dengan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari internal DPP, DPW, maupun dari masyarakat.

“Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hargai dan apresiasi. Masukan itu bukan hanya soal figur personal, tetapi juga terkait kebutuhan daerah dan tantangan yang dihadapi, sehingga PKB dapat menugaskan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim menilai langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Mekkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia tepat. Namun, Rivqy mengingatkan agar proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

“Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Mekkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dia menambahkan, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

“Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” tandasnya.

Sebagai informasi, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah.