IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) tengah sibuk dalam rencananya mempersiapkan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), atau rights issue.

Tak tanggung-tanggung, aksi korporasi tersebut disiapkan dalam nilai besar, sehingga diyakini bakal memperkuat struktur permodalan sekaligus mendorong ekspansi bisnis di berbagai lini usaha.

Rencananya, hasil dana yang diraup dari proses rights issue bakal digunakan BNBR untuk menurunkan beban utang, meningkatkan likuiditas, serta mendukung pengembangan bisnis, khususnya di sektor energi dan infrastruktur.

"Tentu kabar (rights issue) ini menarik, dan jadi semakin menarik karena secara teknikal, pola grafik saham ini juga terindikasi membentuk double bottom, yang umumnya dianggap sebagai sinyal pembalikan arah dari tren turun ke tren naik," ujar Analis Pasar Modal, Purwito Prasetyo, dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Secara teknikal, menurut Purwito, pola double bottom terbentuk ketika harga menyentuh level support yang sama sebanyak dua kali dan gagal menembus lebih rendah. Pada kasus BNBR, area support tersebut terlihat cukup kuat, menandakan adanya akumulasi oleh pelaku pasar.

Saat ini, harga saham BNBR disebut berada dalam fase konsolidasi (rest) di bawah area resistance kunci atau yang biasa disebut neckline. Fase ini sering kali menjadi periode 'pengumpulan tenaga' sebelum terjadi pergerakan signifikan.

"Jika harga mampu menembus (breakout) area resistance tersebut dengan volume transaksi yang meningkat, maka peluang penguatan lanjutan akan semakin terbuka," ujar Purwito.

Target kenaikan secara teknikal biasanya diukur setara dengan tinggi pola double bottom yang terbentuk sebelumnya.

Kombinasi antara sentimen fundamental dari rencana right issue jumbo dan dukungan sinyal teknikal ini menjadikan BNBR sebagai salah satu saham yang patut dicermati dalam waktu dekat.

"Ditambah dengan adanya akumulasi masif dari smart money dan asing, maka saham BNBR berpotensi untuk breakout dari patern double bottomnya," ujar Purwito.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) atau Win&Co Group berencana melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III).

Aksi korporasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (17/4/2026) di Jakarta.

Direktur Utama Win&Co Group Sugianto Soenario menyampaikan, persetujuan ini menandai dimulainya fase pertumbuhan baru perseroan, setelah transformasi operasional yang dijalankan sepanjang 2025 mulai menunjukkan hasil positif, khususnya pada peningkatan kinerja di kuartal IV-2025.

Melalui right issue ini, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Saham ini akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lama.

Selain itu, perseroan juga merencanakan penerbitan waran dengan jumlah maksimal mencapai 35 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sugianto menerangkan, persetujuan pemegang saham ini mencerminkan keyakinan terhadap arah transformasi bisnis perseroan serta menjadi landasan untuk mempercepat langkah ekspansi ke depan.

“Persetujuan ini tidak hanya memperkuat keyakinan terhadap strategi yang kami jalankan, tetapi juga menjadi momentum bagi perseroan untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya secara lebih agresif dan terukur,” ujar Sugianto dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025, Win&Co Group mencatatkan kinerja penjualan meningkat sekitar 40 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sugianto menerangkan, momentum ini didorong oleh penguatan pada segmen business-to-business (B2B), khususnya pada bisnis kakao olahan dan bahan baku.

Di samping itu, pertumbuhan produk ritel melalui inovasi varian produk berbasis cokelat dan kerja sama strategis juga mulai memberikan kontribusi lebih terhadap kinerja perseroan.

Sejalan dengan hal tersebut, prospek industri yang menjadi fokus perseroan juga menunjukkan tren pertumbuhan.

Pasar kakao dan cokelat global diproyeksikan tumbuh dengan _CAGR_ sekitar 4,9 persen hingga 2034, sementara pasar bahan baku kakao di Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 6 persen hingga 2031.

"Didorong oleh peningkatan konsumsi produk berbasis cokelat, ekspansi industri makanan dan minuman, serta tren premiumisasi produk," ucap dia.

Selain itu, Sugianto berujar, Indonesia telah memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama global dengan menjadi produsen olahan kakao terbesar keempat di dunia.

Dalam momentum pertumbuhan ini, perseroan yakin dapat mengakselerasi ekspansi pada lini bisnis utama, termasuk penguatan sektor kakao olahan dan bahan baku, pengembangan produk konsumen, serta akuisisi strategis untuk memperluas portofolio usaha.

"Strategi ini diharapkan mampu memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu pemain signifikan di industri kakao olahan dan bahan baku, serta meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional dalam jangka panjang," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) melakukan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama yakni Rp250 miliar yang tenggat waktunya akhir 2026.

Untuk diketahui, peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23 Tahun 2023. Sesuai aturan ini, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Direktur Keuangan Asuransi Digital Bersama, Randy Tandra mengungkapkan hingga akhir Desember 2025 ekuitas perseroan masih sebesar Rp211 miliar.

“Dari sana [PMHMETD] diharapkan ekuitas perusahaan yang saat ini sebanyak Rp211 miliar mungkin bisa naik sekitar Rp260 miliar—270 miliar,” katanya dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Untuk melancarkan aksi korporasi tersebut, Randy menuturkan pihaknya sudah menyampaikannya dalam keterbukaan informasi pada publik dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana itu sudah disampaikan sejak 21 Januari 2026 dan pernyataan pendaftaran sudah dilakukan pada 30 Maret 2026. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa selesai sekitar akhir Juni 2026.

Lebih lanjut, Randy membeberkan tantangan utama dalam memenuhi ekuitas minimum tahap pertama melalui aksi right issue terletak pada kemampuan dalam menghimpun kembali dana dari masyarakat.

“Tentunya tantangan utamanya adalah apakah dari target yang kita mau capai itu bisa terserap oleh masyarakat melihat kondisi makroekonomi saat ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa target yang hendak dicapainya ini bisa terealisasikan, mengingat sebagian besar sudah ada yang siap untuk membelinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga aksi korporasi yang direncanakan PT TBS Energi Utama Tbk., yakni pembagian dividen hingga buyback dinilai bisa menjadi katalis positif bagi saham TOBA.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (26/3/2026), tiga aksi korporasi strategis tersebut yaitu penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen, pembelian kembali (buyback) saham dan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Adapun TOBA berencana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut RUPS untuk tahun buku 2025 pada 16 April 2026.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey menilai penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen dan buyback saham akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham sementara PMHMETD menjadi landasan fondasi penguatan modal untuk ekspansi jangka menengah panjang.
Soal bagi dividen, dia juga menjelaskan bahwa meski TOBA membukukan rugi bersih di tahun 2025 akibat rugi non-kas dan akuntansi dari divestasi PLTU, TOBA masih bisa membagikan dividen.
“Secara historis sebenarnya TOBA adalah emiten yang dividend paying, tahun 2025 memang ada kerugian non-kas karena transisi aset ke bisnis hijau, tetapi saldo laba masih positif dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya jadi masih bisa bagi dividen. Hal ini juga menunjukkan fundamental bisnis TOBA tetap kuat di tengah periode transisi,” kata Andhika dalam keterangannya.
Meskipun mencatat rugi bersih non-kas pada 2025 akibat divestasi aset PLTU sebagai bagian dari transisi, Perseroan tetap mencapai EBITDA Disesuaikan positif dan saldo kas sebesar US$102,3 juta, naik 15% dari tahun sebelumnya.
Transformasi ini memengaruhi pendapatan dari bisnis berkelanjutan mencapai US$164,1 juta pada 2025, naik 738% (yoy), dengan kontribusi pengelolaan limbah mencapai 41% dari total pendapatan.
Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Raka Junico mengatakan selain dividen, buyback juga diharapkan memainkan peran penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pasar terkait fundamental dan nilai saham TOBA.
“Ini artinya bahwa manajemen punya keyakinan bahwa harga saham saat ini belum benar-benar mencerminkan valuasi wajarnya,” kata Raka.
Dia menambahkan selain saldo laba yang masih positif, arus kas TOBA yang solid turut mendukung kemampuan Perseroan untuk melakukan dua aksi korporasi ini secara sekaligus. Percepatan pergeseran portofolio TOBA membutuhkan penguatan modal yang diyakini akan difasilitasi melalui aksi PMHMETD untuk mendukung ambisi ekspansi jangka panjang.
“Skema rights issue bisa memfasilitasi investor strategis untuk masuk dan ambil bagian dalam pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Ini yang menjadi keuntungannya,” katanya.

Adapun, agenda RUPS TOBA bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan harga sahamnya dalam jangka pendek.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan modal melalui skema rights issue yang dilakukan sejumlah emiten di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dinilai sangat bergantung pada kepastian pembeli siaga atau standby buyer.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat sejumlah emiten yang diketahui tengah menggodok aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Beberapa di antaranya adalah PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) hingga PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan bahwa keberhasilan aksi korporasi ini tidak hanya diukur dari terserapnya saham baru, tetapi juga dari tujuan penggunaan dananya.

Menurut Nafan, pasar akan memberikan apresiasi lebih jika dana hasil penambahan modal tersebut dialokasikan untuk ekspansi bisnis perseroan.

“Jika tujuannya untuk ekspansi bisnis, sebenarnya bisa diapresiasi. Namun, jika hanya digunakan untuk melunasi utang-utang sebelumnya, ini menjadi hal yang patut digarisbawahi investor,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Dia pun menekankan pentingnya kehadiran standby buyer guna menarik minat investor, terutama dari kalangan ritel. Tanpa adanya pihak yang menjamin penyerapan saham sisa, investor akan cenderung bersikap wait and see.

Kehadiran pembeli siaga juga dipandang sebagai bentuk komitmen dan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang emiten. Hal ini sangat krusial, terutama bagi saham-saham dengan kapitalisasi menengah dan kecil.

"Harus terdapat standby buyer agar bisa menarik minat investor ritel untuk masuk. Jika tidak ada, investor akan bersikap hati-hati," pungkas Nafan.

Nafan juga menyoroti tren penggunaan dana untuk inisiatif berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Menurutnya, emiten yang mampu mengarahkan pendanaannya ke sektor energi baru terbarukan (EBT) atau kendaraan listrik akan meraih sentimen positif karena sejalan dengan dorongan pemerintah.

Di sisi lain, untuk saham-saham di sektor penunjang minyak dan gas (migas) dan konsumsi yang memiliki likuiditas rendah, Nafan menyarankan supaya investor untuk tetap memantau aliran dana besar atau smart money.

“Wait and see dulu. Kalau smart money masuk, baru bisa menjadi pertimbangan. Terutama untuk strategi swing trading, kita harus memperhatikan arus dana tersebut sebelum mengambil keputusan,” ucap Nafan.

Dihubungi terpisah, Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya memandang rights issue masih menjadi salah satu opsi pendanaan yang menarik karena mampu memperkuat permodalan tanpa harus menambah beban utang.

Menurutnya Andrey, dibandingkan instrumen utang, rights issue memberikan fleksibilitas lebih besar bagi emiten dalam menjaga kesehatan neraca keuangan.

Namun, dalam kondisi pasar yang volatil, banyak perusahaan cenderung berhati-hati dalam menentukan waktu pelaksanaan agar dapat memaksimalkan minat investor sekaligus meminimalkan potensi dilusi pemegang saham lama.

“Prospek rights issue di tengah kondisi pasar yang volatil sebenarnya masih cukup terbuka, namun timing menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR” atau “Perseroan”) mengumumkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Persetujuan ini diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan Perseroan, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT),” kata Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie kepada wartawan, usai RUPSLB.

Melalui mekanisme PMHMETD ini, Perseroan akan menerbitkan saham baru seri E sebanyak-banyaknya 90 miliar saham. Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

“Perseroan akan menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk

pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT,” tambah Anin.

Anin menambahkan, Perseroan berkeyakinan bahwa rencana PMHMETD dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan.

“Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan,” kata Anin.

Setelah aksi ini, lanjut Anin, rasio total pinjaman terhadap total aset turun dari sebesar 84,28% sebelum PMHMETD menjadi sebesar 67,9% setelah PMHMETD. Hal Ini menunjukkan bahwa setelah PMHMETD, komposisi aset Perseroan yang didanai dengan ekuitas menjadi lebih besar sehingga kontribusi kepada bagian pemegang saham dari kinerja aset-aset Perseroan menjadi lebih besar.

“Selain itu, penurunan rasio ini memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan,” terang Anin.

Rasio total pinjaman terhadap total ekuitas turun dari sebesar 536,02% sebelum PMHMETD menjadi sebesar 211,57% setelah PMHMETD. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi ekuitas Perseroan meningkat dibandingkan dengan utangnya.

“Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan Perseroan antara ekuitas dan kewajiban,” ujarnya.

Anin mengatakan, rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% setelah dilaksanakannya HMETD.

IDXChannel - Lampu hijau baru saja didapatkan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) untuk melaksanakan aksi korporasi berupa rights issue atau Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Kepastian langkah strategis tersebut resmi disahkan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang terselenggara pada hari Jumat (27/2/2026).

"Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)," ujar Direktur Utama sekaligus CEO BNBR Anindya Bakrie dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Lewat skema rights issue tersebut, pihak manajemen berencana melepas saham baru Seri E dengan volume maksimal mencapai 90 miliar saham.

Terkait alokasi perolehan dana PMHMETD, kata Anindya, seluruh hasilnya bakal disalurkan guna melunasi kewajiban utang induk perusahaan maupun anak usahanya kepada para kreditur.

Selain itu, suntikan dana segar ini juga akan dimanfaatkan sebagai modal kerja sekaligus bahan bakar ekspansi bisnis di lingkup perseroan beserta anak usahanya, tidak terkecuali untuk kebutuhan pengembangan CCT.

Anindya optimistis manuver keuangan ini sanggup memberikan efek ganda yang positif, yakni mendongkrak performa finansial sekaligus memperkokoh operasional dan permodalan emiten.

Anindya turut menjelaskan proyeksi pasca-aksi korporasi, di mana rasio total pinjaman berbanding total aset diprediksi bakal menyusut dari level 84,28 persen turun ke angka 67,9 persen.

Penurunan metrik ini menjadi indikator kuat bahwa setelah PMHMETD rampung, porsi aset BNBR yang dibiayai oleh ekuitas bakal membesar. Alhasil, porsi kontribusi dari performa aset-aset perusahaan yang bisa dinikmati oleh para pemegang saham akan ikut menebal.

Tak hanya itu, perbandingan antara total utang terhadap total ekuitas juga diyakini akan merosot drastis menjadi 211,57 persen setelah PMHMETD, dari posisi sebelumnya yang cukup tinggi di level 536,02 persen.

"Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan perseroan antara ekuitas dan kewajiban," kata Anindya.

Di sisi lain, Anindya tidak menampik adanya konsekuensi bagi para investor lama. Pemegang saham yang memilih untuk tidak mengeksekusi atau membeli saham baru lewat HMETD miliknya harus bersiap menghadapi efek dilusi.

Persentase kepemilikan saham mereka di dalam perseroan berpotensi menyusut dengan batas maksimal hingga 33,33 persen sesudah hak tersebut dieksekusi oleh pasar.

BNBR melalui anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI) saat ini menguasai 10 persen saham CCT. Perseroan berencana mengakuisisi seluruh saham CCT dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (55 persen) dan PT Waskita Toll Road (WTR) (35 persen) dengan nilai transaksi Rp3,56 triliun.

Menilik rapor keuangannya sepanjang 2025 lalu, BNBR sukses membukukan pendapatan bersih di angka Rp3,74 triliun. Meskipun capaian pendapatan ini sebenarnya mengalami koreksi tipis sebesar 3,28 persen secara tahunan (year on year), perseroan justru berhasil mencetak lonjakan yang impresif pada sisi perolehan laba.

Laba bersih perseroan tercatat melesat 49,6 persen hingga bertengger di posisi Rp502,74 miliar selama 2025.

Capaian cuan tersebut melonjak tajam sebesar Rp166,69 miliar jika dikomparasikan dengan torehan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp336,04 miliar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) baru saja merampungkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam gelaran tersebut, diputuskan bahwa para pemegang saham telah mrestui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), atau rights issue.

"Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)," ujar Direktur Utama sekaligus Chief Executive Officer BNBR, Anindya N Bakrie, usai pelaksanaan RUPSLB.

Melalui mekanisme PMHMETD ini, BNBR bakal menerbitkan saham baru seri E sebanyak-banyaknya 90 miliar saham. Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Selanjutnya, Perseroan akan menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untukpembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT," ujar Anindya.

Menurut Anindya, pihaknya berkeyakinan bahwa rencana PMHMETD dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan.

Selain itu, langkah penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan BNBR dalam melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Setelah aksi ini, lanjut Anindya, rasio total pinjaman terhadap total aset turun dari sebesar 84,28 persen sebelum PMHMETD menjadi sebesar 67,9 persen pasca pelaksanaan PMHMETD.

"Ini menunjukkan bahwa setelah PMHMETD, komposisi aset Perseroan yang didanai dengan ekuitas menjadi lebih besar sehingga kontribusi kepada bagian pemegang saham dari kinerja aset-aset Perseroan menjadi lebih besar," ujar Anindya.

Selain itu, penurunan rasio juga memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan.

Rasio total pinjaman terhadap total ekuitas turun dari sebesar 536,02 persen sebelum PMHMETD menjadi sebesar 211,57% setelah PMHMETD. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi ekuitas Perseroan meningkat dibandingkan dengan utangnya. Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan Perseroan antara ekuitas dan kewajiban.

"Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33 persen setelah dilaksanakannya HMETD," ujar Anindya.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) tengah menyiapkan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebagai bagian dari penguatan struktur pendanaan pascaakuisisi jalan tol Cimanggis–Cibitung.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen BNBR menyampaikan bahwa rencana PMHMETD tersebut akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Februari 2026.

Corporate Secretary BNBR Christofer A. Uktolseja menyatakan bahwa keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penambahan modal dengan HMETD.

“Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, pernyataan pendaftaran PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK, serta prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD,” ujar Christofer di keterbukaan informasi, dikutip Selasa (20/1/2026).

BNBR menilai pelaksanaan PMHMETD perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta kinerja perseroan, termasuk proyeksi kinerja dari aset strategis yang baru diakuisisi melalui entitas terkendali, PT Bakrie Toll Indonesia, yakni PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) pada 2025.

“Dengan demikian, Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan CCT serta mendukung modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dan CCT,” jelas Christofer.

Dalam rencana tersebut, BNBR berpotensi menerbitkan sebanyak-banyaknya 90 miliar saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp12 per saham yang berasal dari saham portepel. Saham baru tersebut nantinya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB dan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Mengacu pada POJK, jangka waktu antara persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran paling lama 12 bulan.

Adapun dana yang diperoleh dari PMHMETD, setelah dikurangi biaya emisi, direncanakan untuk pembayaran kewajiban perseroan dan/atau entitas anak kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha.

Manajemen BNBR meyakini rencana penambahan modal ini akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan, termasuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan fleksibilitas pendanaan. Namun demikian, perseroan juga mencatat bahwa pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimal 33,33%.

BNBR Rampungkan Akuisisi Tol Cimanggis–Cibitung

Sebelumnya, pada akhir November 2025, BNBR melalui PT Bakrie Toll Indonesia merampungkan akuisisi 90% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Waskita Toll Road (WTR) dengan nilai transaksi Rp3,56 triliun.

Akuisisi ini dipandang sebagai upaya memperkuat struktur arus kas perseroan melalui pendapatan berulang jangka panjang.

Direktur BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti menilai CCT akan memberikan kontribusi arus kas yang kuat sekaligus memperkokoh posisi BNBR di sektor infrastruktur.

“[Akuisisi jalan tol] sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang perseroan. Tujuan kami lainnya adalah optimalkan sinergi usaha atas aset jalan tol, dan dorong kontribusi atas kinerja konsolidasi. Ditopang revenue stream yang kuat, maka kami akan mendapat profit stabil,” ujar Roy beberapa waktu lalau.

CCT mencatatkan lalu lintas harian rata-rata sebanyak 42.760 kendaraan per November 2025, dengan pendapatan sekitar Rp2,3 miliar per hari. Karakteristik pendapatan yang relatif stabil inilah yang menjadi daya tarik utama aset jalan tol bagi BNBR.

Wakil Direktur Utama BNBR A. Ardiansyah Bakrie menyebut perseroan belum memikirkan langkah akuisisi lanjutan jalan tol, namun menilai CCT memiliki prospek menjanjikan.

“Akan tetapi, kami lihat kalau CCT prospeknya menjanjikan, karena jalan tol memberikan suatu recurring income [pendapatan berulang] perseroan di masa depan,” kata Ardi.

Ia juga menegaskan posisi strategis tol Cimanggis–Cibitung dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang berpotensi mendorong peningkatan lalu lintas seiring pesatnya pengembangan kawasan industri, logistik, dan perumahan.

“Jalan tol ini sebagai penghubung penting kawasan Selatan dan Timur Jabodetabek,” ujarnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi CBRE yang diterbitkan pada Senin (10/11/2025), saham baru yang akan diterbitkan memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Rights issue dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, mengundang investor baru, serta memperbaiki posisi keuangan perusahaan.

Manajemen CBRE menjelaskan bahwa dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal (CapEx) untuk penambahan armada kapal.

“PMHMETD diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi, sehingga memberikan nilai tambah terhadap kinerja perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Konversi Utang Jadi Saham

Dalam pelaksanaan rights issue ini, CBRE juga bermaksud melunasi sebagian utang melalui mekanisme konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Berdasarkan laporan keuangan interim per 31 Oktober 2025, terdapat empat perjanjian promissory note yang menjadi dasar konversi tersebut, yakni:

1. Hilong Shipping Holding Limited senilai US$25 juta
2. Yafin Tandiono Tan senilai US$11 juta
3. PT Saga Investama Sedaya senilai US$12,5 juta, dan
4. PT Superkrane Mitra Utama Tbk. senilai US$6,5 juta.

Manajemen CBRE menyebut, pada 10 November 2025, perusahaan telah menerima surat pemberitahuan konversi dari keempat kreditur tersebut yang menyatakan minat untuk menukar pinjaman mereka menjadi saham baru dalam rights issue.

CBRE menjadwalkan beberapa tahapan penting sebelum pelaksanaan rights issue, antara lain:

• Pengumuman RUPSLB: 10 November 2025
• Pemanggilan RUPSLB: 25 November 2025
• Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir (DPS): 24 November 2025
• Pelaksanaan RUPSLB: 18 Desember 2025

Pelaksanaan rights issue akan dilakukan setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkirakan berlangsung dalam waktu maksimal 12 bulan sejak RUPSLB disetujui. Jumlah final saham baru, harga pelaksanaan, serta rincian pembagian hak akan diungkap lebih lanjut dalam prospektus PMHMETD yang akan diterbitkan perseroan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue sebanyak 1,33 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Selanjutnya, manajemen akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham atas rencana aksi korporasi tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2025.

"Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah rencana PMHMETD I tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/10).

Rencananya, penggunaan dana rights issue setelah dikurangi biaya-biaya antara lain, untuk pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak.

Dalam hal ini untuk pengembangan atas lahan-lahan strategis seperti proyek Tanrise City di di Bandung, Tanrise City di Sidoarjo, Kawasan Industri di Banjarbaru, Kalimantan dan Kawasan Resor Taman Dayu.

Selain itu, hasil dana rights issue juga akan digunakan untuk modal kerja dan entitas anak untuk pelunasan sebagian atau seluruh pinjaman bank Perseroan.

Manajemen optimis, pelaksanaan rights issue ini akan memberikan dampak positif bagi Perseroan dengan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan, melalui pengembangan proyek-proyek strategis yang dimiliki Perseroan dan entitas anak.

Selain itu, Perseroan juga dapat mengurangi rasio pinjaman, menurunkan beban bunga, sehingga semakin memperkuat kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan rights issue ini, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi). Meskipun demikian, dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, mengurangi beban pinjaman, dan mendukung pengembangan usaha Perseroan.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperbaiki arus kas, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dalam jangka panjang," ungkapnya.

Jadwal persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB sebagai berikut:

Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK: 14 Oktober 2025

Pemberitahuan Rencana RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 21 Oktober 2025

Keterbukaan Informasi Rencana PMHMETD I dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 21 Oktober 2025

Penyampaian bukti Pengumuman Rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Penambahan Modal kepada OJK dan BEI: 23 Oktober 2025

Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB (recording date): 4 November 2025

Panggilan RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan: 5 November 2025

Penyampaian Bukti Panggilan RUPSLB kepada OJK dan BEI: 7 November 2025

Pelaksanaan RUPSLB: 27 November 2025

Sementara itu pada hari ini, Selasa (21/10/2025), saham RISE sudah lompat 19,67% atau tembus auto reject atas (ARA), melanjutkan penguatan yang sudah terjadi sejak jelang akhir September 2025.

Terhitung, sejak awal September 2025 hingga perdagangan hari ini, saham RISE sudah lompat lebih dari 600%. Padahal sejak awal tahun hingga September 2025, saham RISE bergerak di level 1.000-an.

Sebagai informasi, per 30 September 2025, konglomerat Hermanto Tanoko tercatat sebagai penerima manfaat akhir. Dia mengendalikan RISE melalui PT Tancorp Global Sentosa dengan kepemilikan 80,3%.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten milik Sugianto Kusuma atau Aguan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mengumumkan harga pelaksanaan rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III di level Rp15.000 per saham.

PANI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.115.533.400 atau 1,12 miliar saham baru dengan target mengumpulkan dana segar Rp 16.733.001.000.000 atau Rp 16,73 triliun.

Pemegang saham utama PANI, PT Multi Artha Pratama yang menggenggam 87,78% saham telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan seluruh atau sebagian haknya sebanyak 979.229.045 HMETD, setelah terlebih dahulu dilakukan upaya pengalihan maupun penempatan sebagian HMETD tersebut kepada investor dan masyarakat.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang hak, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pelaksanaan.

Adapun pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan terdilusi maksimum sebesar 6,191%.

Dana hasil aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperluas investasi pada sejumlah entitas anak. PANI berencana menambah penyertaan saham di PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dengan membeli hingga 44,1% saham milik PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya.

Sisanya akan digunakan untuk menambah modal di anak usaha lainnya, yaitu PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET).

Adapun PANI merupakan bagian dari Agung Sedayu Group yang bergerak di bidang pengembangan properti dan real estat. Perusahaan saat ini memiliki proyek unggulan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang menjadi salah satu proyek properti terbesar di Indonesia.

Sementara CBDK merupakan entitas anak PANI yang juga sebagai pengembang utama Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) seluas 694 hektare yang termasuk dalam mega proyek kota mandiri PIK2 hasil kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group.

Kawasan ini menghadirkan berbagai proyek iconic, seperti Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Hilton PIK2 Jakarta, Aloha Pasir Putih, Erajaya Digital Complex, Indonesia Design District, hingga pusat bisnis, hunian, kuliner, hiburan, dan pendidikan berskala internasional. Dengan langkah ini, PANI optimis dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi pemegang saham dan memperkuat posisi sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia.