Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting peningkatan produksi beras nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim.

Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga akses pupuk bersubsidi, termasuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) 20 persen, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

"Ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, Pemerintah Indonesia justru menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan memastikan pupuk mudah diakses petani. Inilah salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat," kata Amran.

Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif. Ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga dan produksi beras nasional terus meningkat.

Menurut Mentan, keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Laporan Food Outlook Food and Agriculture Organization (FAO) edisi Juni 2026 turut memperkuat optimisme tersebut. Dalam laporan itu, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi keempat dunia.

FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton. Di saat yang sama, produksi beras dunia diperkirakan turun sekitar 1,6 persen akibat perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama.

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga produksi ketika sejumlah negara menghadapi tekanan akibat cuaca ekstrem dan mahalnya sarana produksi pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi kebutuhan petani hingga musim tanam berikutnya.

Dia menyebutkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 54,28 persen dari alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.

"Artinya, masih tersedia sekitar 45,72 persen atau kurang lebih 5,1 juta ton pupuk bersubsidi yang siap dimanfaatkan petani di seluruh Indonesia," katanya lagi.

Pemerintah terus memastikan distribusi berjalan lancar, agar pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk, agar petani dapat segera memanfaatkannya untuk mendukung peningkatan produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah.

Dia mengajak pemerintah daerah, penyuluh, dan seluruh petani untuk memanfaatkan ketersediaan pupuk bersubsidi, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, pompa-pompa air untuk memenuhi kebutuhan air, serta traktor untuk olah lahan guna melakukan percepatan tanam.

"Semakin cepat tanam dilakukan pada kondisi yang masih memungkinkan, semakin besar peluang menjaga bahkan meningkatkan produksi pangan nasional," katanya pula.

Pemerintah sebelumnya juga telah menurunkan HET pupuk bersubsidi yang mulai berlaku sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemerintah dengan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen tanpa mengurangi kualitas maupun volume alokasi.

Langkah itu diambil untuk menekan biaya produksi petani, sekaligus menjaga daya saing sektor pertanian nasional.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Dengan ketersediaan pupuk yang terjaga, distribusi yang semakin sederhana, dan berbagai program peningkatan produksi, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat terus diwujudkan.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan sarana produksi, dan kerja keras petani dinilai menjadi modal penting Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong partisipasi aktif mahasiswa mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pengawasan partisipatif menjadi penting seiring meningkatnya disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi.

"Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah agar penyalurannya berjalan efektif, tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang berhak," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Wahyudi menjelaskan BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kategori penerima subsidi juga telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika subsidi dimanfaatkan oleh golongan yang tidak berhak, maka hak masyarakat penerima subsidi akan berkurang.

Pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kata dia melanjutkan, juga memiliki peran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, agar terwujud kemandirian dan swasembada energi nasional.

"Karena itu, pengawasan (penyaluran BBM subsidi) harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. BPH Migas bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Wahyudi.

Selanjutnya, dalam diskusi yang mengangkat tema "Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi", Wahyudi menegaskan bahwa keadilan distribusi energi juga dilaksanakan melalui pemerataan akses energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

"Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Program BBM Satu Harga sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses energi yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T," ucapnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengapresiasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) atas penyelenggaraan Forum Diskusi Energi yang membahas isu strategis ketahanan energi nasional di sektor hilir migas.

"Forum ini menjadi ruang dialog yang positif antara pemerintah dan generasi muda. Kami mengapresiasi komitmen HMI untuk bersama-sama mengawal penyaluran BBM subsidi agar masyarakat memperoleh pelayanan energi secara optimal," ujar Wahyudi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya menegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Seluruh pihak ikut berperan dalam mengamankan penyaluran BBM subsidi. Aparat penegak hukum, BPH Migas, pemerintah daerah, dan Komisi XII DPR RI terus bersinergi untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengawasan tersebut harus dilakukan secara konsisten agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mencari keuntungan dari selisih harga BBM subsidi.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar subsidi energi tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan gas (Hiswana Migas) Rachmad Muhamadiyah menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu patuh terhadap aturan yang berlaku.

"Mengenai keandalan distribusi energi secara riil di masyarakat, Hiswana Migas adalah ujung tombaknya di lapangan. Oleh karena itu, sebagai mitra strategis, kami berkomitmen penuh untuk selalu patuh dan mengawal setiap regulasi serta standar operasional yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Rachmad.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menilai subsidi energi merupakan kebijakan yang sangat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas sekaligus berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi perlu menjadi perhatian bersama agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

HMI juga mendukung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, serta mendorong swasembada energi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Fadhil Hasan menyatakan bahwa jika negara dapat menghilangkan "inclusion eror" pada subsidi bahan bakar minyak (BBM), maka dapat menghemat Rp170 triliun-Rp200 triliun.

"Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya," kata Fadhil, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam skema subsidi seperti saat ini adanya suatu inclusion error, yaitu orang yang tidak berhak malah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang berhak.

Fadhil mengatakan bahwa dari laporan terakhir misalnya menyatakan bahwa top 10 persen dari masyarakat yang terkaya menikmati subsidi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun.

"Tapi 10 persen yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan," ujarnya.

Ia menambahkan, selain itu 20 persen masyarakat terkaya juga memperoleh manfaat lebih dari 50 persen daripada skema subsidi dan kompensasi yang berjalan sekarang ini.

Dan itu, kata Fadhil lagi, merupakan ketidakadilan, dengan subsidi yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada yang tidak mampu atau miskin, justru malah dinikmati oleh orang yang kaya.

"Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun," katanya pula.

Ia menambahkan, tugas pemerintah dan DPR adalah mendorong bagaimana inclusion error ini dihilangkan, atau dikurangi secara signifikan kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.

"Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru," ujarnya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendorong pemerintah mencari jalan tengah yang mampu menjaga daya saing industri sekaligus memastikan keberlanjutan rantai pasok gas di tengah kenaikan harga yang dirasakan sebagian pelanggan industri.

Abra menyampaikan kenaikan harga LNG perlu dilihat secara objektif karena tidak terlepas dari dinamika pasar energi global dan kondisi pasokan gas domestik yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat. Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus menurun. Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD, kemudian turun 16 persen menjadi sekitar 400 BBTUD pada 2025. Penurunan berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBTUD atau turun sekitar 18 persen.

Selain dipengaruhi penurunan alamiah produksi gas, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan prioritas alokasi gas yang menempatkan sektor industri di bawah kebutuhan kelistrikan.

Akibatnya, kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar sehingga LNG menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi.

Ia menjelaskan LNG memiliki rantai pasok yang lebih panjang dibandingkan gas pipa konvensional. LNG harus melalui proses produksi, pencairan, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa umumnya hanya melalui tahapan produksi, transmisi dan distribusi.

Meski demikian, Abra mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, mengurangi daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.

Ia juga menilai posisi badan usaha penyalur gas perlu dipahami secara proporsional. Sebab, pelaku midstream dan niaga gas tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan harga karena berbagai komponen harga telah diatur dalam koridor regulasi pemerintah.

Menurut Abra, kenaikan harga LNG bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan bagian dari tekanan pasar energi regional dan global.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi seluruh rantai nilai gas, mulai dari produsen hulu, penyedia infrastruktur, agregator gas nasional, pelaku midstream, hingga industri pengguna akhir.

Ia mengusulkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah, antara lain mengoptimalkan harga LNG domestik di tingkat hulu, mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri, mengkaji skema swap ekspor LNG, mengevaluasi kebijakan HGBT secara menyeluruh, menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, serta mendorong diversifikasi sumber energi industri.

Selain itu, Abra menilai Indonesia membutuhkan roadmap infrastruktur gas nasional yang terintegrasi hingga 2035, mencakup pembangunan backbone pipa Kalimantan–Jawa, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan terminal LNG dan regasifikasi, serta optimalisasi jaringan pipa yang sudah ada.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah kini sedang mencari jalan tengah dengan para pemangku kepentingan untuk menyikapi imbas kenaikan harga gas industri.

“Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri),” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujar dia menambahkan.

Menurut Bahlil, kenaikan harga gas industri kemungkinan berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan sebagian sumur di daerah, khususnya di Jawa Barat memang sedang mengalami penurunan produksi.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah melakukan intervensi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap mendapatkan intervensi dari pemerintah, meskipun penetapan harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Ia menuturkan Pertamina mengungkapkan bahwa modal untuk satu liter Pertamax RON 92 mencapai 1,1 dolar AS, atau sekitar Rp19 ribu. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina untuk menjual dengan harga Rp16.250 di sebagian besar wilayah.

“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full (sepenuhnya sesuai) dengan harga (berdasarkan rumus) ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah (melakukan) intervensi,” ujar Bambang Patijaya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, terkait BBM bersubsidi, ia memastikan pasokan komoditas tersebut aman hingga akhir tahun. Ia juga menyatakan bahwa pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional saat ini terjaga di atas 12 hari.

Ia menilai kemampuan pemerintah mendiversifikasi rantai pasok komoditas minyak dan gas (migas) dari sejumlah produsen global menjadi faktor kunci pemulihan stabilitas pasokan energi domestik di tengah situasi geopolitik yang sempat memanas di Timur Tengah.

Bambang menuturkan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan antisipatif pemerintah yang berupaya menjalin kerja sama pengadaan komoditas migas dengan sejumlah negara.

Ia pun menyoroti pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, salah satunya rilis J.P. Morgan pada Maret lalu yang menetapkan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan tingkat ketahanan energi terbaik dari total 52 negara yang dievaluasi oleh lembaga jasa keuangan tersebut.

“Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort (upaya) Indonesia di dalam mengatasi semua ini.," katanya.

Bambang pun mengapresiasi komitmen pemerintah untuk merealisasikan transisi energi berkelanjutan dengan meningkatkan bauran bahan bakar nabati.

Program Biodiesel B40 akan dioptimalkan menjadi B50 mulai 1 Juli 2026 untuk memperkuat kemandirian sektor energi nasional.

“Ini juga luar biasa, tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan (bauran antara solar dan minyak nabati hingga 50 persen) itu,” ucapnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat yang mulai mendapatkan diskon pada periode 24 Juni—5 Juli 2026 tetap bergerak dinamis menjelang waktu keberangkatan.

Berbeda dengan tiket kereta api yang relatif stabil, harga tiket pesawat dapat berubah dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam mengikuti permintaan pasar dan ketersediaan kursi.

Fenomena itu terlihat dari harga tiket rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Surabaya (SUB). Berdasarkan pantauan pada Rabu (24/6/2026) pukul 18.00 WIB, harga termurah untuk keberangkatan 25 Juni dan 26 Juni dibanderol mulai Rp1.039.605 per penumpang.

Sementara itu, untuk keberangkatan 30 Juni, harga termurah pada rute yang sama sudah naik menjadi Rp1.203.494. Adapun untuk moda transportasi lain, tarif kereta api Anggrek 2B relasi Gambir—Surabaya Pasarturi pada periode yang sama terpantau senilai Rp720.000

Mengapa demikian?

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan harga tiket pesawat di Indonesia memang bersifat dinamis karena maskapai memiliki ruang untuk menentukan tarif selama masih berada di bawah ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, harga tiket dipengaruhi berbagai faktor mulai dari periode low season dan high season, tingkat permintaan penumpang, hingga segmentasi layanan yang ditawarkan masing-masing maskapai.

"Harga tiket pesawat di Indonesia dibatasi oleh TBA, sehingga masing-masing maskapai dapat menentukan harga tiketnya tergantung periode low season atau high season dan demand penumpangnya," katanya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, maskapai juga memiliki kategori layanan berbeda mulai dari no frills atau low cost carrier(LCC), medium service, hingga full service. Kondisi itu membuat harga tiket antara satu maskapai dan maskapai lainnya dapat berbeda meskipun melayani rute yang sama.

Ketentuannya, untuk maskapai full service, tarif dapat mencapai 100% dari TBA. Maskapai medium servicedibatasi maksimal 90% dari TBA, sedangkan LCC hanya boleh mengenakan tarif maksimal 85% dari TBA.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan No. 106/2019, TBA untuk rute CGK—SUB senilai Rp1.167.000 dan TBB Rp408.000. Artinya, maskapai dapat menentukan tarif dasar (base fare) dalam rentang tersebut.

Jika tarif dasar demikian, mengapa harga tiket yang dibayar lebih mahal?

Harga tiket yang dibayar pelanggan sejatinya terdiri dari tarif dasar, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, iuran wajib jasa raharja (IWJR), passenger service charge atau arif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), serta pajak pertambahan nilai (PPN).

Besaran harga akhir yang dibayar penumpang akan mengikuti perubahan tarif dasar yang menjadi komponen utama dalam sistem penetapan harga maskapai.

Karena tarif dasar tersebut bergerak secara dinamis mengikuti kondisi pasar, harga tiket pesawat pun dapat berubah sewaktu-waktu meski untuk rute dan jadwal penerbangan yang sama.

Harga Bergerak dari Jam ke Jam

Pengamat penerbangan sekaligus Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie menjelaskan harga tiket pesawat saat ini ditentukan melalui sistem dynamic pricing yang membuat harga dapat berubah secara terus-menerus mengikuti kondisi pasar.

Menurutnya, perubahan harga tidak hanya terjadi setiap hari, tetapi juga dapat berlangsung dalam hitungan jam.

"Inilah wujud dari sistem dynamic pricing, harga yang dinamis, yang bisa berubah-ubah, naik dan turun," ujarnya.

Alvin menjelaskan maskapai memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian tingkat keterisian kursi dalam setiap penerbangan. Karena itu, calon penumpang yang membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan biasanya mendapatkan harga lebih murah.

Selain membantu maskapai memperoleh kepastian penjualan, strategi tersebut juga memberikan keuntungan dari sisi arus kas karena dana dari pembelian tiket masuk lebih awal sebelum penerbangan berlangsung.

Seiring mendekatnya jadwal keberangkatan, jumlah kursi yang tersedia akan semakin berkurang. Dalam kondisi tersebut, harga tiket umumnya meningkat mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran.

"Ketika suplainya semakin terbatas tentunya harganya akan naik. Jadi ini hal yang sangat biasa," katanya.

Dia menjelaskan maskapai menerapkan sistem subclass dalam penjualan tiket. Kursi pada kelas tarif termurah akan dijual terlebih dahulu dalam jumlah terbatas. Setelah kuota tersebut habis, sistem otomatis menawarkan subclass berikutnya dengan harga yang lebih tinggi.

Akibatnya, penumpang yang membeli tiket lebih dekat ke hari keberangkatan umumnya hanya memperoleh pilihan kursi pada kelompok tarif yang lebih mahal.

Menurut Alvin, kondisi pada H-1 keberangkatan bahkan dapat menjadi sangat tidak menentu.

Harga tiket bisa melonjak tajam apabila kursi tersisa sangat sedikit. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu maskapai dapat menurunkan harga untuk mengurangi kerugian apabila masih terdapat banyak kursi kosong.

"Bisa sangat mahal atau malah sudah sold out. Bisa juga murah jika masih banyak kursi kosong dalam penerbangan tersebut. Maskapai bisa jual murah untuk kurangi kerugian daripada kosong," katanya.

Meski demikian, dia menilai peluang memperoleh tiket murah pada H-1 keberangkatan relatif kecil.

Berbeda dengan kereta dan bus, Alvin menjelaskan bahwa maskapai harus memperhitungkan banyak aspek operasional sejak jauh hari, mulai dari kebutuhan bahan bakar, perhitungan bobot pesawat, hingga penyediaan layanan makanan dan minuman apabila penerbangan menyediakan fasilitas tersebut.

Karena itu, tingkat keterisian kursi menjadi faktor penting yang harus diproyeksikan sejak awal.

Sementara itu, kereta api dan bus memiliki karakter operasional yang lebih sederhana sehingga tidak membutuhkan pengelolaan kapasitas sekompleks industri penerbangan.

"Kereta dan bus tidak serumit penerbangan. Kereta juga tidak terlalu terkait dengan bobot seperti pesawat," ujarnya

Selain itu, operator kereta masih memiliki ruang untuk menambah kapasitas melalui penambahan gerbong ketika permintaan meningkat. Fleksibilitas tersebut tidak dimiliki maskapai penerbangan yang kapasitas kursinya sudah tetap sejak awal.

Kondisi itu membuat tarif kereta api maupun bus cenderung bergerak lebih stabil dibandingkan dengan tiket pesawat yang sangat dipengaruhi perubahan permintaan dan jumlah kursi yang tersedia.

Sejatinya, pembatasan tarif pesawat dibuat untuk melindungi masyarakat dan menjaga industri tetap sehat. Meskipun, kini pemerintah tengah menggodok ulang TBA TBB yang dinilai telah usang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) telah menjaga keberlanjutan sistem subak di Bali.

Menurut dia, di Jakarta, Kamis, penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Infrastruktur irigasi yang andal akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

"Program IBM (infrastruktur berbasis masyarakat) memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal," kata Dody.

Kementerian PU mulai melaksanakan P3TGAI Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dengan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan subak penerima bantuan P3TGAI 2026.

Dody mengatakan pada 2026, P3TGAI di Bali dilaksanakan di 78 lokasi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar sebanyak 26 lokasi, Kabupaten Bangli 17 lokasi, Kabupaten Tabanan 17 lokasi, Kabupaten Klungkung 9 lokasi, Kabupaten Jembrana 5 lokasi, dan Kabupaten Karangasem 4 lokasi.

P3TGAI merupakan kegiatan padat karya yang bertujuan meningkatkan layanan irigasi pertanian melalui rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petani sebagai pelaku utama.

Melalui pendekatan tersebut, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi.

Kegiatan yang dilaksanakan, kata Dody, meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, jaringan irigasi tersier, maupun irigasi desa.

Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan air irigasi, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian dan efisiensi usaha tani.

Di Bali, ujar Dody, pelaksanaan P3TGAI juga dirancang selaras dengan sistem subak yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.

Dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem subak sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi sektor pertanian terhadap tantangan perubahan iklim.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dari tingkat desa.

Dengan jaringan irigasi yang semakin baik dan pengelolaan air yang berkelanjutan, sektor pertanian Bali diharapkan semakin produktif, tangguh, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Denpasar (ANTARA) - Bali kembali menunjukkan perannya sebagai tuan rumah pertemuan internasional dengan menjadi tuan rumah forum pertukaran pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Perwakilan pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku sektor pertanian dari berbagai negara Asia dan Afrika berkumpul di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Dalam forum internasional tersebut para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Kegiatan yang merupakan bagian dari FSIP-FOLUR Second Global Dialogue on Sustainable Rice Transformation tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, dan strategi dalam menjawab tantangan ketahanan pangan serta perubahan iklim yang semakin kompleks.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari mengatakan forum tersebut hadir untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai komitmen global pengurangan emisi dengan implementasi nyata di tingkat petani.

Menurutnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam upaya menekan emisi sektor pertanian, mulai dari keterbatasan akses teknologi, kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya pendanaan iklim.

"Yang kita lakukan di sini bukan membangun struktur baru, tetapi menghubungkan jaringan yang telah bekerja selama ini, sehingga tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih kuat antara Asia dan Afrika," ujarnya.

Puji menjelaskan sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan menyumbang sekitar 22 persen emisi global.

Namun, sektor tersebut masih menerima porsi pendanaan iklim yang relatif kecil dibanding kebutuhan transformasi yang harus dilakukan.

Ia menjelaskan melalui forum ini, peserta membahas berbagai teknologi dan praktik pertanian rendah emisi yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Mulai dari pengelolaan air pada lahan sawah, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, pemanfaatan teknologi digital, hingga sistem pemantauan emisi yang lebih akurat dan mudah diterapkan oleh petani.

Selain pertukaran teknologi, forum juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation antara negara-negara Asia dan Afrika.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi sektor pertanian.

Puji menambahkan, salah satu tujuan utama forum adalah menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir, termasuk harmonisasi sistem pemantauan emisi, penguatan hubungan antara teknologi dan kebijakan nasional, serta pengembangan paket investasi yang mendukung pertanian rendah emisi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga dijadwalkan mengunjungi sistem subak di Bali yang telah diakui dunia sebagai contoh pengelolaan pertanian berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan.

Melalui forum tersebut, Bali tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional, tetapi juga menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan dan pengalaman dari negara-negara berkembang dalam membangun masa depan sistem pangan yang lebih tangguh, produktif, dan rendah emisi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.

Denpasar (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan sistem subak di Bali menjadi contoh global pengelolaan sumber daya yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian rendah emisi, kelestarian lingkungan, dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari di Denpasar, Rabu, dalam acara pertukaran Pengetahuan tentang Teknologi Mutakhir untuk Sistem Padi dan Peternakan Rendah Emisi menegaskan sistem subak sebagai warisan budaya masyarakat Bali selama lebih dari seribu tahun dinilai dapat menjadi inspirasi dunia dalam pengembangan pertanian rendah emisi dan berkelanjutan.

Menurut Puji, subak tidak hanya menjadi sistem pengelolaan irigasi pertanian, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

"Saya tidak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk membangun diskusi tentang masa depan sistem pangan selain di tempat yang nilai-nilai tersebut masih hidup dan diterapkan hingga saat ini," ujarnya.

Puji menjelaskan transformasi sistem pertanian yang tengah didorong berbagai negara harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pangan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dunia, namun juga menjadi salah satu penyumbang emisi metana terbesar. Karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan produktivitas dan keberlanjutan secara bersamaan.

Dalam forum tersebut, peserta dari berbagai negara Asia dan Afrika juga diajak melihat langsung praktik pengelolaan pertanian berbasis subak di Bali sebagai bagian dari pembelajaran bersama mengenai sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Puji berharap pengalaman Bali dapat menjadi referensi bagi berbagai negara dalam mengembangkan sistem pertanian rendah emisi yang tetap berakar pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Kita perlu meninggalkan Bali dengan komitmen nyata untuk bertindak sekarang dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Organisasi PBB Bidang Pangan dan Pertanian (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste menjadikan filosofi masyarakat Bali Tri Hita Karana sebagai contoh dalam melaksanakan transformasi menuju sistem pertanian berkelanjutan.

“Tri Hita Karana berjalan lintas generasi dan itu contoh klasik yang kami ingin dunia menyadarinya,” kata Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal secara virtual di sela Dialog Global Transformasi Padi Berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Senin.

Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang menekankan tiga konsep hubungan harmonis sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan atau hubungan spiritual.

Kearifan lokal tersebut juga menjadi landasan dalam sistem pertanian di Bali salah satunya yang dapat diamati di kawasan pertanian Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, sekaligus menjadi salah satu ikon pariwisata dan situs warisan budaya tak benda dari Organisasi PBB UNESCO.

Rencananya, puluhan delegasi dari 12 negara di Asia dan Afrika yang hadir dalam dialog tersebut akan mengunjungi Subak Jatiluwih untuk mempelajari sistem pertanian berkelanjutan yang diterapkan termasuk sistem irigasi pengairan.

Ia mengatakan mengingat ketersediaan sumber daya air menjadi salah satu tantangan utama dalam transformasi pertanian berkelanjutan, selain upaya menekan emisi karbon, degradasi tanah dan adaptasi iklim.

“Praktik seperti penyiraman dan pengeringan bergantian bisa menurunkan emisi metana 20-30 persen sekaligus mengurangi konsumsi air,” ujar dia.

Selain pengelolaan air, ia juga menekankan tiga bidang yang berdampak besar dalam memajukan produksi padi yang rendah emisi yaitu varietas unggul dan sistem yang terintegrasi.

Kemudian, penguatan kebijakan, pembiayaan dan insentif pasar yang mendorong praktik berkelanjutan dan dapat diperluas serta memastikan transformasi pertanian bersifat inklusif melalui pemberdayaan kepada perempuan, anak muda dan kelompok rentan.

“Transformasi terjadi lebih cepat ketika negara-negara saling belajar, ketika pendekatan yang berhasil bisa diadaptasi dan ditingkatkan skalanya dan ketika tantangan diatasi secara kolektif dibandingkan dilakukan sendiri,” katanya menambahkan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026