Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai 2 Januari 2026. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama dan membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perubahan tersebut mencakup asas hukum pidana, jenis pidana, hingga mekanisme pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. (Dilansir dari laman resmi Database Peraturan BPK RI)

Daftar Perubahan Utama dalam KUHP Nasional

Dilansir dari laman resmi Database Peraturan BPK RI, Berikut poin-poin perubahan penting dalam KUHP Nasional dibandingkan KUHP lama:

1. Asas legalitas diperluas

Mengakui hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

2. Tujuan pemidanaan ditegaskan secara eksplisit

Pemidanaan bertujuan untuk pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan.

3. Penambahan jenis pidana baru

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan ditetapkan sebagai pidana pokok, sehingga pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama.

4. Pidana mati bersifat alternatif dan bersyarat

Pidana mati tidak langsung dieksekusi dan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu.

5. Sistem pidana denda berbasis kategori

Denda dibagi dalam beberapa kategori agar lebih proporsional dan relevan dengan kondisi ekonomi pelaku.

6. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana

Badan usaha dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

7. Pengaturan ulang delik kesusilaan

Beberapa delik, seperti perzinahan, diatur sebagai delik aduan terbatas.

8. Pengaturan hidup bersama di luar perkawinan

Diatur sebagai delik aduan dan tidak berlaku umum.

9. Pengaturan kembali delik penghinaan terhadap pemerintah

Bersifat delik aduan dan tidak berlaku untuk kritik demi kepentingan umum.

10. Pendekatan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Pemidanaan anak mengutamakan pembinaan dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir.

Panduan Perkara Transisi dalam KUHP Nasional

Dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung seiring berlakunya KUHP Nasional, muncul persoalan penanganan perkara pidana yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026, tetapi diperiksa setelah KUHP baru berlaku. Mahkamah Agung memberikan panduan terkait masa transisi tersebut. Tiga Skenario Penanganan Perkara Transisi

Berdasarkan Pasal 618 jo. Pasal 3 KUHP Nasional, terdapat tiga skenario yang dapat diterapkan:

• Skenario 1: KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa

Jika ancaman pidana dalam KUHP Nasional lebih ringan dibanding undang-undang lama, maka KUHP Nasional yang diterapkan. Contohnya, perkara korupsi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang masih memuat ancaman pidana mati, sementara padanannya di KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana mati.

• Skenario 2: Undang-undang lama lebih menguntungkan terdakwa

Jika ketentuan lama memberikan ancaman pidana yang lebih ringan, maka undang-undang lama tetap diterapkan dengan mencantumkan dasar Pasal 618 KUHP Nasional dalam amar putusan.

• Skenario 3: Dekriminalisasi

Jika perbuatan yang didakwakan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional, maka proses hukum harus dihentikan demi hukum dan terpidana wajib dibebaskan.

Kewajiban Transparansi Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam masa transisi, pertimbangan hakim harus disusun secara transparan dengan memuat:

• Identifikasi waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti)
• Dasar hukum penerapan ketentuan transisi
• Perbandingan eksplisit antara ketentuan lama dan baru
• Alasan pemilihan ketentuan yang dinilai lebih menguntungkan
• Konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan

Format ini bertujuan menjaga akuntabilitas peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kewaspadaan terhadap Potensi Kekosongan Hukum

Mahkamah Agung juga mengingatkan potensi kekosongan hukum akibat pencabutan sejumlah pasal lama yang tidak memiliki padanan sepenuhnya dalam KUHP Nasional, termasuk dalam kasus tertentu pada UU Narkotika. Dalam kondisi tersebut, undang-undang lama tetap dapat diterapkan sepanjang lebih menguntungkan terdakwa.

KUHP Nasional menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menghadapi masa transisi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan telah mengetahui identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.

Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menindak pelanggaran pada izin pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa hingga Senin (15/12/2025), pemerintah telah menertibkan 11 subjek hukum dan tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa proses penegakan hukum secara terpadu.

Penertiban tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Kehutanan, Satgas PKH, serta aparat penegak hukum, termasuk Polri. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah kepada DPR RI dan masyarakat.

“Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti akan kami sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH,” ujar Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Raja Juli menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dengan Satgas PKH yang dipimpin lintas lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan juga bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengingat adanya nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi dalam penegakan hukum kehutanan.

“Tentu di sana ada Kabareskrim, Polri yang memiliki MOU dengan kami. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI,” imbuhnya.

Termasuk, Raja Juli menekankan bahwa dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI juga akan dibahas mengenai anggaran rehabilitasi hutan di Sumatra.

“[Soal anggaran rehabilitasi hutan Sumatra] itu nanti kami bicarakan dengan komisi IV DPR,” kata Raja Juli.