Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatra pada November 2026 lalu dianggap bukan hanya semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem melainkan diperparah oleh degradasi dan tata kelola hutan yang buruk terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto mengatakan bahwa secara umum, kondisi yang terjadi di Indonesia kini tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, tapi tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik.

“Hal ini terjadi, ketika kebijakan pembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkan saling menghancurkan. Makanya kami menilai perlu untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, supaya bencana berulang tidak terjadi kembali, sepertinya di wilayah Sumatra Barat,” katanya pada Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 di Universitas Andalas, Padang, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase bencana permanen, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang dilihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada diskusi IEO 2026 ini, dia turut menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Kemudian sekitar 59% deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, dan hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Menurutnya keadaan ini semakin diperparah seiring adanya kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektare, pada 2045 mendatang Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, lanjut dia, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan,” ungkapnya.

Kemudian dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. Bahkan IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29%, dan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3% hingga 5% PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, KEHATI menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, dimana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial.

“Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya transformasi tersebut mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucapnya.

Sementara itu, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin menambahkan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Seperti halnya di Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Dari data yang dimilikinya, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (data 2024).

Dia melihat dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

“Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99% bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025,” jelasnya.

Burhanudin menyampaikan dari data yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai kanibalisme antar sektor, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru, sehingga siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kami melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar sebutnya.

Begitupun pada penyusunan IEO 2026 ini, KEHATI menyatakan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memastikan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra telah dilaksanakan.

Kasatgas PRR, Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan sosial ini diberikan secara khusus menyasar para penyintas yang kehilangan tempat tinggal atau bagi mereka yang rumahnya mengalami kategori rusak berat.

Adapun, realisasi penyaluran bantuan di tingkat daerah tercatat saat ini telah mencapai 94% di Provinsi Aceh, 99% di Sumatra Utara, dan 97% di Sumatra Barat.

"Penyaluran dana tunggu hunian di Aceh sudah 94%, di sumut 99%, dan sumbar 97%. Ini khusus untuk rusak berat atau hilang. Mereka bisa memilih kontrak, sewa, atau tinggal di rumah keluarganya," kata Tito dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas emulihan Pasca Bencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Tito merinci, besaran bantuan Dana Tunggu Hunian yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Dana tersebut diberikan sebagai kompensasi agar beban biaya tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya hancur atau hilang dapat terakomodasi oleh negara. Di mana, penyaluran dana tersebut telah dilakukan secara serentak di 25 kabupaten dan kota pada pekan lalu.

Sementara dalam pelaksanaannya, Satgas PRR berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memegang data teknis serta angka rincian penerima manfaat di lapangan guna menjamin ketepatan distribusi.

“Dana tunggu hunian Rp600.000 x 3 jadi Rp1,8 juta. Kemarin minggu lalu kita laksanakan serempak di 25 Kab/Kota, angkanya kepala BNPB yang paham,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari menjelaskan total anggaran yang akan disalurkan untuk program DTH sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

Abdul menjelaskan DTH diberikan kepada keluarga yang tidak menerima hunian sementara (Huntara) karena menurutnya tidak semua keluarga ingin tinggal di huntara.

Dalam laporannya, Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran DTH sebesar Rp20,8 miliar untuk 111.586 KK, Sumatra Utara Rp8,1 miliar untuk 4.502 KK, dan Sumatra Barat Rp3,7 miliar untuk 2.110 KK.

"Jadi mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara, mereka yang masuk ke huntara itu tidak menerima DTH dan dari jumlah yang sudah masuk ini, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 [miliar] atau 18.198 [KK]," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal beri pendampingan ke Pemprov Jakarta soal larangan kembang api jelang pergantian tahun 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penegakan aturan surat edaran Pemprov Jakarta soal larangan kembang api dilakukan oleh Satpol PP.

"Penegakan surat edaran gubernur DKI oleh Satpol PP dan tentunya ada pendampingan dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dihubungi, Minggu (28/12/2025).

Sejalan dengan SE Pemprov Jakarta itu, Budi mengimbau agar masyarakat bisa merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama.

Doa bersama, kata Budi, disampaikan untuk para korban yang terdampak bencana alam di Sumatra agar bisa kuat dan bangkit dalam menghadapinya.

"Polda Metro Jaya melakukan himbauan ke para importir, pedagang dan PHRI untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama dan mengedepankan empati terhadap saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera," pungkasnya.

Pramono Larang Kembang Api

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan perayaan tahun baru 2026 digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Sumatra.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menampilkan kesan kemewahan yang berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap para korban bencana di berbagai daerah.

Meski digelar secara sederhana, Pramono memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap berlangsung dan diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

SBY yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami di Aceh itu mengungkap bahwa penanganan alam itu kompleks dan tidak mudah.

Dia menyoroti penanganan pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sejumlah sektor. Oleh sebab itu, penanganan bencana memerlukan waktu, finansial dan master plan yang optimal.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," tulis SBY di akun X, dikutip Kamis (25/12/2025).

Bicara soal bencana Sumatra, SBY mengatakan langkah penanganannya tidak bisa serta-merta disamakan saat era kepemimpinannya. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang membedakan.

Misalnya, kata dia, perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.

Meskipun begitu, Ketua Majelis Partai Demokrat ini menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat serius dalam menangani bencana di Sumatra.

"Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut," tutur SBY.

Adapun, SBY juga mengemukakan sejumlah aspek yang membuat penanganan bencana bisa berhasil yaitu melalui konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif.

Selain itu, dia juga menekankan agar penggunaan uang negara harus betul-betul dijaga dengan baik agar penanganan bencana bisa menjadi optimal.

"Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya, @SBYudhoyono, pada Kamis (25/12/2025).

Dalam unggahannya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati perkembangan bencana alam di Sumatra, termasuk tingkat keparahan bencana, jumlah korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Dia juga memperhatikan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah, serta respons dan komentar publik, termasuk kritik yang muncul.

“Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY dalam unggahannya.

SBY menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, terutama pada fase tanggap darurat yang sering kali diwarnai berbagai kendala dan kelumpuhan di lapangan.

Menurutnya, proses penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu, sumber daya yang memadai, kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan yang efektif.

“Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif,” ucapnya.

Dia juga menyinggung pengalamannya saat memimpin Indonesia dalam menghadapi sejumlah bencana besar, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Padang, serta bencana alam besar lainnya.

Dari pengalaman tersebut, SBY menilai pentingnya perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang kuat dalam manajemen bencana.

Terkait kepemimpinan nasional, SBY menyatakan bahwa komando dan pengendalian idealnya berjalan efektif, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden melalui manajemen krisis.

Namun, dia menekankan bahwa setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada situasi, jenis bencana, serta konteks yang dihadapi.

Prabowo Sudah Serius

SBY menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan perhatian penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera.

Dia juga menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi yang terdampak bencana.

“Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” katanya.

Saat ini, menurut SBY, fokus utama adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar dapat pulih dan bahkan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dia menekankan beberapa faktor penting agar proses tersebut berhasil, seperti konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan yang efektif di lapangan, serta implementasi rencana yang berjalan optimal.

“Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” tegas SBY.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun kembali Sumatera pascabencana, serta memastikan para korban bencana memiliki masa depan yang lebih baik.

“Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” pungkas SBY.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menekankan pentingnya kasih, harapan, serta kepedulian terhadap sesama, khususnya di tengah ujian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air.

Dalam pernyataan tertulis yang diunggah melalui akun resmi @Presidenrepublikindonesia, Rabu (25/12/2025), Prabowo menyebut Natal sebagai momentum untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Kepala negara juga menyoroti duka dan tantangan yang dihadapi masyarakat di Sumatra akibat bencana alam.

“Bangsa kita tengah diuji oleh bencana alam yang membawa duka dan tantangan bagi saudara-saudari kita di Sumatra,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat semangat gotong royong, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan.

Menurutnya, masa sulit harus dijadikan sumber pengharapan sekaligus langkah bersama untuk bangkit.

“Mari kita jadikan masa ini sebagai sumber pengharapan dan langkah untuk bangkit bersama,” lanjutnya.

Menutup pesannya, Presiden Ke-8 RI itu berharap damai Natal menyertai seluruh rakyat Indonesia serta tahun baru membawa kesehatan, kekuatan, dan semangat kebersamaan.

Dia juga mendoakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai perjuangan bangsa.

“Selamat Natal dan Tahun Baru 2026,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan telah mengetahui identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.

Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak banjir Sumatra belum sepenuhnya menyala. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan infrastruktur yang rusak.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menjelaskan masih terdapat wilayah yang terisolasi sehingga pemulihan listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, proses normalisasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

“Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” tuturnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu menyebut pemulihan jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Dia menekankan bahaya kabel listrik yang masih terendam banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila penanganannya tidak dilakukan secara hati-hati.

“Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PT PLN (Persero) yang terus bekerja di lapangan dalam kondisi sulit.

Ia mengatakan para petugas telah berada di lokasi bencana selama lebih dari sepekan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak, sembari memastikan seluruh proses dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat demi melindungi masyarakat dan petugas di lapangan.

“Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat [hati-hati] menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) menilai pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi, atas izin pemerintah, tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang tercipta.

Gulfino Guevarrato, Manajer Hukum HAM dan Demokrasi Sekretariat Nasional Fitra mengatakan, berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 130,68 juta ha.

Berdasarkan Statistik Kementerian Kehutanan 2024, luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia menjadi 125,5 juta Ha. Dengan demikian, secara nasional, telah terjadi pengurangan luasan Kawasan hutan, seluas 5j uta Ha dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

“Luas Provinsi Jakarta 661,52 km atau 66.400 Ha. Luasan hutan Indonesia yang hilang mencapai 75 kali dari luas Provinsi Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Di Aceh, terangnya, hutan konservasi dalam 10 tahun terakhir mengalami penyusutan hingga 27% atau sekitar 282.000 Ha. Sedangkan hutan lindung pun mengalami penyusutan mencapai 6% atau mencapai 113.000 Ha.

Di daerah itu, total kawasan hutan yang harusnya dilindungi karena bukan merupakan hutan produksi, justru hilang dengan luasan mencapai 395.000 Ha.

Sementara itu menurutnya, di Sumatra Utara dari 2014 -2024, hilangnya hutan lindung mencapai 40%. Jadi secara total di Aceh, Sumatra Utara dan Barat, telah kehilangan hutan dalam 10 tahun mencapai 1,2 juta Ha.

“Data dari statistik Kehutanan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia mengalami kegagalan struktural, terutama dalam fungsi perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung,” tambahnya.

Fitra menilai bahwa pengalihan fungsi hutan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi karena bencana alam akibat kerusakan ekologi. Misalkan di Aceh, Total luas Kawasan Aceh yang dibebankan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 207.177 Ha.

PNBP yang dihasilkan oleh hutan di Aceh ‘hanya’ Rp 199 juta untuk PNBP Dana Reboisasi (DR) dan Rp 632 juta untuk PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Jumlah ini timpang dengan kerusakan akibat bencana banjir di mana jumlah korban di provinsi itu mencapai 50.772 kepala keluarga atau 150.164 jiwa, pengungsi 31.179 kepala keluarga atau 103. 740 jiwa.

“Kemudian korban meninggal dunia sebanyak 85 jiwa dan hilang 90 orang. Sawah terendam 12.783 ha, tambak 10.653 ha, irigasi hancur,” terangnya.

Jika dhitung, maka total kerugian yang harus diterima masyarakat dan pemerintah akibat bencana alam, yang sebenarnya merupakan dampak dari tata kelola ekologis yang buruk, mencapai Rp 10 triliun.

Karena itu, Fitra menyerukan reformasi tata kelola perizinan hutan, pemulihan kawasan konservasi dan hutan lindung, sera mengintegrasikan kebijakan kehutanan dengan mitigasi bencana.

Selain itu, perlu juga melakukan reformulasi pendekatan ekonomi kehutangan dengan cara mengakhiri ketergantungan pada perizinan eksploitasi hutan sebagai sumber pendapatan negara, dan mengembangkan instrumen ekonomi berbasis jasa lingkungan seperti kredit karbon, jasa lingkungan air dan sebagainya.

“Cara berikutnya, menyusun kajian nilai ekonomi yang mempertimbangkan kerugian eksternal, sehingga kebijakan tidak hanya berorientasi PNBP jangka pendek,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (4/12/2025).

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

"Meninggal dunia 883 jiwa," tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Jumat (6/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

"Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak," dalam data BNPB.

Selanjutnya, fasilitas pendidikan yang terdampak bencana ada 509 unit, jembatan rusak mencapai 405 unit, fasilitas umum rusak 1.100 unit. Adapun, gedung atau kantor rusak 221 unit dan fasilitas kesehatan rusak 270 unit dan rumah ibadah 338 unit.

Sekadar informasi, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal.

Selain itu, Polri juga mendapatkan mandat untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus akibat banjir dahsyat yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah media internasional asal Singapura, Amerika Serikat, dan Qatar menyoroti peristiwa bencana alam yang terjadi di sebagian Pulau Sumatra.

Bencana Sumatra dipicu oleh hujan monsun ekstrem dan Siklon Tropis Senyar. Dikutip dari Channel News Asia (CNA), Senin (1/12/2025), menyebutkan sedikitnya 502 orang meninggal dunia dan sekitar 500 orang lainnya masih hilang.

CNA menyebutkan bahwa tingginya korban jiwa di bencana Sumatra ini menimbulkan trauma mendalam, khususnya bagi penduduk di Aceh. Sebab, Aceh pernah mengalami bencana nasional Tsunami pada 2004.

Media Singapura ini juga menyoroti dampak bencana alam yang cukup parah dan terputusnya akses vital. Kondisi ini menyebabkan terhalangnya evakuasi bagi korban.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut situasi ini seperti tsunami kedua. Dia masih mengingat bahwa warga Aceh pernah mengalami tsunami 2004 yang menewaskan lebih dari 170.000 orang di provinsi tersebut.

Sementara itu, media Qatar, Al Jazeera, menayangkan rekaman drone yang memperlihatkan kerusakan masif di sejumlah wilayah Sumatra. Dalam laporan video yang dirilis Minggu (1/12/2025), Al Jazeera menggambarkan area pemukiman yang luluh lantak, rumah-rumah tersapu banjir, serta ribuan warga yang masih berada di pengungsian.

Al Jazeera mencatat ratusan orang tewas dalam banjir dan longsor yang meluas di berbagai provinsi, dengan ratusan lainnya belum ditemukan. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan raya, dan jaringan listrik disebut runtuh atau tidak berfungsi.

Di sisi lain, media dari Inggris, The Independent menilai bahwa akses jalan serta minimnya alat berat menyebabkan terhambatnya proses penyelamatan. Media ini menyoroti 3.200 lebih rumah terendam, sekitar 3.000 keluarga mengungsi, ribuan hektar sawah dan fasilitas publik rusak,serta akses ke 12 kota/kabupaten terputus akibat tanah longsor dan jembatan hanyut.

Tak ketinggalan, media asal Amerika Serikat, The New York Times (NYT) juga menurunkan laporan pada Minggu (30/11/2025) berjudul “Deadly Floods in Indonesia Leave Hundreds Missing.”

NYT menyoroti bahwa hampir 300 ribu warga telah dievakuasi, penyelamatan dilakukan menggunakan helikopter karena banyak wilayah tidak dapat diakses dan hujan diperkirakan masih akan berlanjut. NYT juga menempatkan bencana Indonesia dalam konteks kawasan Asia Tenggara yang tengah mengalami curah hujan ekstrem.

Selain kerusakan fisik, media asing pun menyoroti dampak psikologis yang signifikan serta insiden penjarahan di sejumlah daerah, termasuk sebuah gerai ritel di Sibolga, Sumatra Utara. Pihak perusahaan mengatakan bahwa akses bantuan sulit masuk sehingga warga tidak mengetahui kapan bantuan resmi akan tiba. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta percepatan penanganan bencana, termasuk perbaikan infrastruktur dan transportasi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, AHY memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatra.

Dia juga turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Pemerintah terus bekerja cepat, tepat, dan tetap prudent untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sangat berat,” ujar jelas AHY dalam keterangan resmi, Minggu (30/11/2025).

AHY menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK dan lintas kementerian/lembaga untuk memastikan penanganan dampak kemanusiaan, layanan kesehatan, distribusi bantuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berjalan terpadu.

Dia turut menyoroti kembali arahan Presiden Prabowo bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan korban, evakuasi warga yang terisolasi, serta pemulihan akses logistik, listrik, komunikasi, dan penyediaan kebutuhan dasar.

Pada saat yang sama, AHY menjelaskan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk percepatan pengerahan alat berat guna membuka jalur yang terputus.

Selain itu, dia juga mendorong pemulihan layanan transportasi yang terdampak banjir Sumatra. AHY mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk memastikan operasional bandara, titik pendaratan helikopter, serta optimalisasi armada udara dengan dukungan TNI–Polri untuk pengiriman logistik.

"Kami memastikan armada udara, termasuk helikopter TNI–Polri, dapat digunakan optimal untuk dropping logistik dan bantuan medis. Ini sangat krusial mengingat banyak jalur darat masih terputus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk percepatan pemulihan jaringan listrik yang terdampak, serta dengan Pertamina guna mengamankan pasokan BBM yang dibutuhkan untuk alat berat, logistik, dan operasional fasilitas publik.

Ke depan, tambah AHY, diperlukan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem ke depan, termasuk dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai langkah antisipatif.

“Kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Jalur putus, cuaca buruk, BBM terbatas, bahkan tiga helikopter yang tersedia hanya dapat mengangkut sekitar enam ton per trip. Namun seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sebaik mungkin bagi masyarakat,” pungkasnya.