Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting peningkatan produksi beras nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim.

Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga akses pupuk bersubsidi, termasuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) 20 persen, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

"Ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, Pemerintah Indonesia justru menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan memastikan pupuk mudah diakses petani. Inilah salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat," kata Amran.

Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif. Ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga dan produksi beras nasional terus meningkat.

Menurut Mentan, keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Laporan Food Outlook Food and Agriculture Organization (FAO) edisi Juni 2026 turut memperkuat optimisme tersebut. Dalam laporan itu, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi keempat dunia.

FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton. Di saat yang sama, produksi beras dunia diperkirakan turun sekitar 1,6 persen akibat perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama.

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga produksi ketika sejumlah negara menghadapi tekanan akibat cuaca ekstrem dan mahalnya sarana produksi pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi kebutuhan petani hingga musim tanam berikutnya.

Dia menyebutkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 54,28 persen dari alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.

"Artinya, masih tersedia sekitar 45,72 persen atau kurang lebih 5,1 juta ton pupuk bersubsidi yang siap dimanfaatkan petani di seluruh Indonesia," katanya lagi.

Pemerintah terus memastikan distribusi berjalan lancar, agar pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk, agar petani dapat segera memanfaatkannya untuk mendukung peningkatan produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah.

Dia mengajak pemerintah daerah, penyuluh, dan seluruh petani untuk memanfaatkan ketersediaan pupuk bersubsidi, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, pompa-pompa air untuk memenuhi kebutuhan air, serta traktor untuk olah lahan guna melakukan percepatan tanam.

"Semakin cepat tanam dilakukan pada kondisi yang masih memungkinkan, semakin besar peluang menjaga bahkan meningkatkan produksi pangan nasional," katanya pula.

Pemerintah sebelumnya juga telah menurunkan HET pupuk bersubsidi yang mulai berlaku sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemerintah dengan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen tanpa mengurangi kualitas maupun volume alokasi.

Langkah itu diambil untuk menekan biaya produksi petani, sekaligus menjaga daya saing sektor pertanian nasional.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Dengan ketersediaan pupuk yang terjaga, distribusi yang semakin sederhana, dan berbagai program peningkatan produksi, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat terus diwujudkan.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan sarana produksi, dan kerja keras petani dinilai menjadi modal penting Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong partisipasi aktif mahasiswa mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pengawasan partisipatif menjadi penting seiring meningkatnya disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi.

"Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah agar penyalurannya berjalan efektif, tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang berhak," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Wahyudi menjelaskan BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kategori penerima subsidi juga telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika subsidi dimanfaatkan oleh golongan yang tidak berhak, maka hak masyarakat penerima subsidi akan berkurang.

Pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kata dia melanjutkan, juga memiliki peran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, agar terwujud kemandirian dan swasembada energi nasional.

"Karena itu, pengawasan (penyaluran BBM subsidi) harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. BPH Migas bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Wahyudi.

Selanjutnya, dalam diskusi yang mengangkat tema "Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi", Wahyudi menegaskan bahwa keadilan distribusi energi juga dilaksanakan melalui pemerataan akses energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

"Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Program BBM Satu Harga sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses energi yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T," ucapnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengapresiasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) atas penyelenggaraan Forum Diskusi Energi yang membahas isu strategis ketahanan energi nasional di sektor hilir migas.

"Forum ini menjadi ruang dialog yang positif antara pemerintah dan generasi muda. Kami mengapresiasi komitmen HMI untuk bersama-sama mengawal penyaluran BBM subsidi agar masyarakat memperoleh pelayanan energi secara optimal," ujar Wahyudi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya menegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Seluruh pihak ikut berperan dalam mengamankan penyaluran BBM subsidi. Aparat penegak hukum, BPH Migas, pemerintah daerah, dan Komisi XII DPR RI terus bersinergi untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengawasan tersebut harus dilakukan secara konsisten agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mencari keuntungan dari selisih harga BBM subsidi.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar subsidi energi tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan gas (Hiswana Migas) Rachmad Muhamadiyah menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu patuh terhadap aturan yang berlaku.

"Mengenai keandalan distribusi energi secara riil di masyarakat, Hiswana Migas adalah ujung tombaknya di lapangan. Oleh karena itu, sebagai mitra strategis, kami berkomitmen penuh untuk selalu patuh dan mengawal setiap regulasi serta standar operasional yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Rachmad.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menilai subsidi energi merupakan kebijakan yang sangat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas sekaligus berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi perlu menjadi perhatian bersama agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

HMI juga mendukung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, serta mendorong swasembada energi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Fadhil Hasan menyatakan bahwa jika negara dapat menghilangkan "inclusion eror" pada subsidi bahan bakar minyak (BBM), maka dapat menghemat Rp170 triliun-Rp200 triliun.

"Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya," kata Fadhil, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam skema subsidi seperti saat ini adanya suatu inclusion error, yaitu orang yang tidak berhak malah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang berhak.

Fadhil mengatakan bahwa dari laporan terakhir misalnya menyatakan bahwa top 10 persen dari masyarakat yang terkaya menikmati subsidi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun.

"Tapi 10 persen yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan," ujarnya.

Ia menambahkan, selain itu 20 persen masyarakat terkaya juga memperoleh manfaat lebih dari 50 persen daripada skema subsidi dan kompensasi yang berjalan sekarang ini.

Dan itu, kata Fadhil lagi, merupakan ketidakadilan, dengan subsidi yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada yang tidak mampu atau miskin, justru malah dinikmati oleh orang yang kaya.

"Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun," katanya pula.

Ia menambahkan, tugas pemerintah dan DPR adalah mendorong bagaimana inclusion error ini dihilangkan, atau dikurangi secara signifikan kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.

"Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru," ujarnya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendorong pemerintah mencari jalan tengah yang mampu menjaga daya saing industri sekaligus memastikan keberlanjutan rantai pasok gas di tengah kenaikan harga yang dirasakan sebagian pelanggan industri.

Abra menyampaikan kenaikan harga LNG perlu dilihat secara objektif karena tidak terlepas dari dinamika pasar energi global dan kondisi pasokan gas domestik yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat. Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus menurun. Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD, kemudian turun 16 persen menjadi sekitar 400 BBTUD pada 2025. Penurunan berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBTUD atau turun sekitar 18 persen.

Selain dipengaruhi penurunan alamiah produksi gas, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan prioritas alokasi gas yang menempatkan sektor industri di bawah kebutuhan kelistrikan.

Akibatnya, kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar sehingga LNG menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi.

Ia menjelaskan LNG memiliki rantai pasok yang lebih panjang dibandingkan gas pipa konvensional. LNG harus melalui proses produksi, pencairan, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa umumnya hanya melalui tahapan produksi, transmisi dan distribusi.

Meski demikian, Abra mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, mengurangi daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.

Ia juga menilai posisi badan usaha penyalur gas perlu dipahami secara proporsional. Sebab, pelaku midstream dan niaga gas tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan harga karena berbagai komponen harga telah diatur dalam koridor regulasi pemerintah.

Menurut Abra, kenaikan harga LNG bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan bagian dari tekanan pasar energi regional dan global.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi seluruh rantai nilai gas, mulai dari produsen hulu, penyedia infrastruktur, agregator gas nasional, pelaku midstream, hingga industri pengguna akhir.

Ia mengusulkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah, antara lain mengoptimalkan harga LNG domestik di tingkat hulu, mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri, mengkaji skema swap ekspor LNG, mengevaluasi kebijakan HGBT secara menyeluruh, menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, serta mendorong diversifikasi sumber energi industri.

Selain itu, Abra menilai Indonesia membutuhkan roadmap infrastruktur gas nasional yang terintegrasi hingga 2035, mencakup pembangunan backbone pipa Kalimantan–Jawa, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan terminal LNG dan regasifikasi, serta optimalisasi jaringan pipa yang sudah ada.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah kini sedang mencari jalan tengah dengan para pemangku kepentingan untuk menyikapi imbas kenaikan harga gas industri.

“Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri),” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujar dia menambahkan.

Menurut Bahlil, kenaikan harga gas industri kemungkinan berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan sebagian sumur di daerah, khususnya di Jawa Barat memang sedang mengalami penurunan produksi.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah melakukan intervensi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap mendapatkan intervensi dari pemerintah, meskipun penetapan harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Ia menuturkan Pertamina mengungkapkan bahwa modal untuk satu liter Pertamax RON 92 mencapai 1,1 dolar AS, atau sekitar Rp19 ribu. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina untuk menjual dengan harga Rp16.250 di sebagian besar wilayah.

“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full (sepenuhnya sesuai) dengan harga (berdasarkan rumus) ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah (melakukan) intervensi,” ujar Bambang Patijaya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, terkait BBM bersubsidi, ia memastikan pasokan komoditas tersebut aman hingga akhir tahun. Ia juga menyatakan bahwa pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional saat ini terjaga di atas 12 hari.

Ia menilai kemampuan pemerintah mendiversifikasi rantai pasok komoditas minyak dan gas (migas) dari sejumlah produsen global menjadi faktor kunci pemulihan stabilitas pasokan energi domestik di tengah situasi geopolitik yang sempat memanas di Timur Tengah.

Bambang menuturkan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan antisipatif pemerintah yang berupaya menjalin kerja sama pengadaan komoditas migas dengan sejumlah negara.

Ia pun menyoroti pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, salah satunya rilis J.P. Morgan pada Maret lalu yang menetapkan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan tingkat ketahanan energi terbaik dari total 52 negara yang dievaluasi oleh lembaga jasa keuangan tersebut.

“Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort (upaya) Indonesia di dalam mengatasi semua ini.," katanya.

Bambang pun mengapresiasi komitmen pemerintah untuk merealisasikan transisi energi berkelanjutan dengan meningkatkan bauran bahan bakar nabati.

Program Biodiesel B40 akan dioptimalkan menjadi B50 mulai 1 Juli 2026 untuk memperkuat kemandirian sektor energi nasional.

“Ini juga luar biasa, tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan (bauran antara solar dan minyak nabati hingga 50 persen) itu,” ucapnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.

Banda Aceh (ANTARA) - Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah) bekerja sama dengan Dinas Pangan Aceh serta Perum Bulog Kanwil Aceh menghadirkan gerakan pangan murah bersubsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

"Dalam gerakan pangan murah Amanah bersama Dinas Pangan menyediakan sebanyak 600 paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran," kata Ketua Yayasan Amanah, Syaifullah Muhammad, di Aceh Besar, Sabtu.

Gerakan pangan murah ini dilaksanakan dalam rangkaian event Gebyar Kreasi Amanah 2026. Diantaranya juga diselenggarakan kegiatan senam jantung sehat, bazar UMKM, pojok pelayanan BSI, panen melon Amanah, donor darah dan lainnya.

Pasar murah ini, menyediakan sebanyak tiga ton beras, minyak goreng 1.200 liter, gula 1,2 ton, dan telur 600 papan. Jumlah tersebut dibagikan dalam 600 paket yang masing-masing berisi beras lima kg, minyak goreng dua liter, gula dua kg, dan telur satu papan.

Kemudian, harga jual kebutuhan pokok ini telah disubsidi Rp6 ribu per kilogram, atau secara keseluruhan Rp66 ribu. Sehingga masyarakat mendapatkan sembako tersebut dengan harga Rp158 ribu per paket (harga normal Rp224 ribu).

"Jadi ada 600 paket dibagikan, ditebus dengan harga yang sangat murah sekitar Rp158 ribu per paketnya," ujar Syaifullah.

Dia menjelaskan, penyediaan pasar murah Amanah bersama pemerintah Aceh dan Perum Bulog untuk membantu kebutuhan dan daya beli masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi.

"Gerakan pangan murah ini juga membantu menjamin ketersediaan dan akses pangan, serta berkontribusi dalam mengendalikan inflasi daerah," kata Syaifullah.

Sebagai informasi, Amanah merupakan adalah pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda di Aceh yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) saat PON Aceh-Sumut 2024 lalu.

Fasilitas yang berlokasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk melahirkan produk lokal berkualitas dan menguatkan ekonomi kreatif. Gedung ini dulunya diresmikan langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

ASN tidak menggunakan BBM subsidi karena subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, memperketat distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna mencegah penyalahgunaan serta memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari di Nabire, Selasa, mengatakan kebijakan pembatasan pengisian BBM subsidi yang diatur melalui instruksi bupati lebih ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di daerah tersebut.

"Kebijakan ini lebih kepada pengawasan dan penertiban distribusi BBM subsidi. Kami berharap seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah," katanya.

Menurut dia, selama ini masih terdapat indikasi penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah pengendalian agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi karena kelompok tersebut dinilai memiliki kemampuan untuk menggunakan BBM non-subsidi.

"ASN tidak menggunakan BBM subsidi karena subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. ASN, TNI dan Polri dilarang membeli BBM subsidi," katanya.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk upaya pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut dia, Pertamina juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM subsidi.

"Saya sudah bertemu dengan pihak Pertamina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tindakan tegas terhadap SPBU yang nakal. Tidak perlu takut untuk tidak memberikan BBM subsidi kepada ASN, TNI maupun Polri. Silakan laksanakan tugas sebagaimana mestinya," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Nabire Mesak Magai menerbitkan Instruksi Bupati Nabire Nomor 100.3.4.2/903/Set tentang pengawasan, pengendalian, dan pengaturan penjualan BBM bersubsidi yang mulai berlaku sejak 5 Juni 2026.

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan distribusi BBM yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dalam instruksi itu, pemerintah daerah melarang pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri, kendaraan roda empat ke atas dengan nomor polisi luar Kabupaten Nabire, serta kendaraan perusahaan dan badan usaha.

Pemerintah daerah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi di SPBU, yakni tujuh liter pertalite per hari untuk kendaraan roda dua dan 45 liter pertalite per hari untuk kendaraan roda empat pribadi.

Sementara kendaraan roda empat pengguna biosolar dibatasi maksimal 40 liter per hari, sedangkan angkutan umum roda enam dapat membeli solar hingga 50 liter per hari.

Burhanuddin berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi energi sekaligus menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru kita sesuaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pengelolaan subsidi energi.

Purbaya menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyisihkan sebagian anggaran untuk kebutuhan subsidi. Apabila ketegangan geopolitik mereda dan harga energi menjadi lebih stabil, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan akan menurun.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Menurut dia, berkurangnya kebutuhan subsidi energi bisa membuka ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung program prioritas pemerintah.

"Sehingga akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru kita sesuaikan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah masih bakal mencermati perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur APBN.

Adapun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut baik laporan mengenai tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta berharap deeskalasi konflik di kawasan dapat terwujud.

"Hal tersebut merupakan perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan," demikian pernyataan Kemlu RI melalui media sosial X, Senin.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka serta blokade angkatan laut AS dicabut.

Di sisi lain, pemerintah Iran juga memastikan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat telah tercapai. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa nota kesepahaman telah difinalisasi dan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi mengalami pembengkakan, seiring masih tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri. Hal tersebut tercermin dalam paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027.

Pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel, sementara kurs rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS. Kombinasi kedua faktor tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi, terutama subsidi listrik yang diproyeksikan mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada 2027.

DME Pengganti Elpiji, Jalan Keluar Impor Energi atau Beban Baru APBN?



Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi subsidi listrik pada 2025 yang sebesar Rp87,46 triliun dan alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp100,83 triliun. Selain subsidi listrik, pemerintah juga tetap mempertahankan berbagai skema subsidi energi lainnya.

Volume BBM bersubsidi pada 2027 diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL), meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang sebesar 18,92 juta KL, maupun target di 2026 sebesar 19,17 juta KL.

Dari jumlah tersebut, konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan mendominasi dengan volume mencapai 18,80 juta hingga 19 juta KL, sedangkan minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL. Menakar Risiko Besar Menahan Harga BBM Terlalu Lama: Beban Fiskal Makin Berat

Sementara itu volume LPG tabung 3 kilogram dipertahankan sebesar 8 juta metrik ton, sama dengan target APBN 2026. Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.

"Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG itu USD80-87 triliun per tahun, sekarang akan naik lagi (subsidinya), karena harga ICP naik," kata Bahlil dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas dalam RAPBN 2027, lifting migas ditargetkan berada pada kisaran 1,536 juta hingga 1,592 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), lebih tinggi dibandingkan realisasi hingga Mei 2026 yang mencapai 1,473 juta BOEPD.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan cost recovery migas pada 2027 mencapai USD10,1 miliar hingga USD11,5 miliar, naik dibandingkan realisasi 2025 sebesar USD8,46 miliar.

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal pemerintah pada 2026. Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite yang tetap dijual Rp10.000 per liter dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi dan meningkatkan beban anggaran negara.

"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Achmad, belanja subsidi dan kompensasi energi yang hingga April 2026 telah mencapai Rp153,1 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 7 juta kiloliter per tahun.

Ia menjelaskan, potensi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite dapat menimbulkan tambahan beban subsidi yang tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, setiap liter BBM bersubsidi memiliki beban implisit bagi negara sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter.

Dalam skenario migrasi konsumen sebesar 20%, volume konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah sekitar 1,3 juta kiloliter. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.

Bahkan, apabila perpindahan pengguna mencapai 60%, tambahan beban fiskal diperkirakan dapat mencapai Rp11,5 triliun hingga Rp19,5 triliun per tahun. Menurut Achmad, risiko tersebut perlu diantisipasi karena dapat mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Ia menilai solusi jangka pendek tidak cukup hanya dengan melakukan penyesuaian harga, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan basis data kendaraan dan transaksi pembelian BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan apabila kenaikan harga Pertamax memicu tekanan inflasi pada sektor lain. Komunikasi publik yang transparan juga diperlukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan.

Achmad menambahkan, percepatan pembangunan transportasi publik dan diversifikasi sumber energi perlu menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, tantangan utama kebijakan energi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah belum menghitung secara khusus potensi tambahan beban subsidi akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Meski mengakui sebagian pengguna kemungkinan beralih ke BBM bersubsidi, ia menilai tidak seluruh konsumen Pertamax akan melakukan perpindahan karena mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan masing-masing.