Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, keputusan mengenai wacana kenaikan tarif layanan Transjakarta akan diumumkan pada waktu yang tepat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Pramono, masih mempertimbangkan secara mendalam opsi penyesuaian tarif transportasi publik tersebut.

"Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat," ungkap Pramono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).

Ia menegaskan bahwa hasil kajian yang dilakukan belum tentu akan berdampak pada perubahan tarif. Karena itu, masyarakat diharapkan menunggu hasil kajian dan pengumuman dari Gubernur terkait hal ini.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp9.700 per tiket.

Foto: Suasana Halte Bus Transjakarta Velodrome, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (15/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Suasana Halte Bus Transjakarta Velodrome, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (15/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang ssbelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Di sisi lain, Pramono juga meminta agar jajaran PT Transjakarta melakukan perbaikan dan peningkatan layanan sistem pembayaran transportasi bus Transjakarta.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya keluhan terkait sering rusaknya mesin pembayaran tap-in dan tap-out pada layanan transportasi umum, khususnya Transjakarta (TJ). Kondisi tersebut memungkinkan saldo pengguna Transjakarta terpotong hingga dua kali.

"Untuk Transjakarta, saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama. Tapping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik dan untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran Transjakarta untuk memperbaiki supaya itu tidak terulang kembali, termasuk MRT, bukan hanya Transjakarta," ucap Pramono.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan transportasi agar sistem pembayaran dapat berfungsi optimal, seperti di kota-kota besar lainnya di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi mendukung kenaikan tarif Transjakarta yang kabarnya tengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji ulang, sebagai imbas dari pemangkasan subsidi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang kenaikan tarif angkutan umum tersebut menjadi suatu keharusan.

Maklum, sudah lebih dari 20 tahun tarif tiket bus rapid transit (BRT) tersebut tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang enggak naik-naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko berujar bahwa kenaikan tarif menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat, saat ini pemerintah juga telah memberikan kelonggaran tarif bagi 15 golongan penumpang.

Mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta, para penghuni rusunawa, hingga pengurus rumah ibadah dapat menikmati Kartu Layanan Gratis (KLG).

“Biasanya kalau naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis. Jadi enggak ada pengaruhnya. Ditambah, hampir setiap tahun UMR juga naik, jadi enggak apa-apa,” ujarnya.

Sama halnya terhadap tarif Jaklingko yang saat ini gratis alias nol rupiah. Menurut Djoko, setidaknya diberikan tarif rendah, misalnya Rp1.000 per perjalanan.

Djoko menuturkan bahwa kenaikan tersebut pun tidak akan mempengaruhi biaya transportasi secara umum. Pasalnya beban biaya transportasi saat ini terletak pada mahalnya tarif dari rumah menuju angkutan umum maupun sebaliknya, di wilayah aglomerasi Bodetabek.

Untuk itu, pemerintah masing-masing daerah perlu menyediakan transportasi yang mampu menjangkau perumahan sehingga biaya dapat ditekan.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal terhadap Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur [Pramono Anung] menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Adapun pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan Rp3,63 triliun belanja subsidi untuk Transjakarta. Capaian tersebut lebih rendah dari anggaran yang senilai Rp3,9 triliun, akibat adanya efisiensi pada PSO Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph mengatakan saat ini masih dilakukan kajian soal potensi dampak kenaikan Tarif transjakarta. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang subsidi transportasi umum.

Daud menuturkan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut. Menurutnya, Pemda Jakarta saat ini masih merumuskan potensi dampak pemangkasan subsidi.

"Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan," kata Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

Terkait potensi kenaikan tarif, Daud menuturkan, hal tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam kajian yang dilakukan Pemda.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal pada Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO (public service obligation). Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Namun, menurut Pramono, kini dirinya bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah provinsi Jakarta.

"Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum," tuturnya.

Dia mengaku belum mengetahui berapa subsidi yang akan diberikan kepada warga setelah anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta dipangkas oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pemberian subsidi baru bisa diumumkan setelah pemerintah provinsi Jakarta melakukan kajian mendalam dan menyesuaikan dengan pemangkasan DBH.