Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penundaan kenaikan tarif Transjakarta pada 2026, sehingga harga yang penumpang bayar tetap Rp3.500.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, sebenarnya pemerintah secara teknik telah siap melaksanakan pengurangan subsidi.

Atas permintaan pemerintah pusat, Pemprov DKI menundanya dengan pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif.

“Kenaikan itu ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Skyline Building, Kamis (8/1/2026).

Yoga menjelaskan, sejatinya pemerintah DKI telah memberikan subsidi senilai Rp11.500 untuk setiap orang per trip atau per perjalanan.

Sementara itu, melalui rencana tarif Rp5.000, Yoga menekankan hal tersebut bukanlah kenaikan tarif, melainkan pengurangan jumlah subsidi sehingga anggaran yang pemprov keluarkan berkurang dan menjadi Rp10.000 per trip.

Tujuannya adalah semata agar beban efisiensi dan anggaran pemerintah DKI dapat lebih rendah di tengah pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terkait jangka waktu penundaan, Yoga belum dapat memastikannya karena akan tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Yoga melanjutkan, sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Dalam keterbatasan anggaran, nantinya pemprov akan melakukan realokasi anggaran dari program atau proyek yang dapat ditunda, dan mengutamakan subsidi transportasi.

“Kepentingan yang skala prioritasnya mungkin tidak utama, tapi penting, namun masih bisa ditunda, itu yang akan dialihkan di APBD perubahan dan itu juga berlaku di MRT sama LRT,” tambahnya.

Nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas dalam APBD DKI 2026. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif Transjakarta pada 2026 masih menjadi pertanyaan, usai subsidi untuk angkutan bus tersebut dipangkas menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,51 triliun pada 2025.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa angka ini lahir dari proses diskusi yang sangat matang antara Pemprov dan DPRD DKI. Fokus kami optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

Ayu juga menyampaikan, jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026. Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Senada, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran subsidi transportasi 2026, utamanya Transjakarta yang senilai Rp3,75 triliun atau susut sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025. Lantas, apakah tarif TJ akan langsung naik?

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga menjadi bagian pemangkasan tersebut.

Meski demikian, Prastowo menyebut bahwa mengenai besaran subsidi, pihaknya akan terus memantau realisasi pada tahun mendatang dan mengelola anggaran dengan berbagai opsi kebijakan.

Apabila terdapat kebutuhan penambahan anggaran, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika terdapat tambahan kebutuhan subsidi, tentu dapat dibahas bersama DPRD di APBD-P,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Di samping Transjakarta, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar.

Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar atau naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Terhadap besaran APBD 2026 ini, Pramono mengungkapkan pihaknya tetap fokus penanganan sejumlah isu strategis, termasuk sektor perhubungan dan penanganan kemacetan.

Pada tahun depan, Pramono menganggarkan subsidi transportasi umum yang totalnya mencapai sekitar Rp4,82 triliun. Secara perinci, subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun atau turun sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Meski demikian, subsidi untuk 2026 tersebut tercatat lebih tinggi dari realisasi penyaluran subsidi Transjakarta pada 2024 yang sekitar Rp3,63 triliun (anggaran awal 2024 senilai Rp3,9 triliun).

Serupa, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar justru tercatat naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.

Terkait penurunan subsidi untuk Transjakarta, pemprov sebelumnya merencanakan untuk menaikkan tarif dari semula Rp3.500 per trip. Sampai dengan menjelang pergantian tahun ini, Pemprov DKI dan Transjakarta belum mengumumkan keputusannya.

Pada 2022, subsidi per pelanggan masih berada di angka Rp16.800. Angka ini menurun menjadi Rp11.400 pada 2023, dan terus turun hingga Rp9.831 pada 2024. Penurunan anggaran subsidi ini menunjukkan bahwa anggaran dikelola dengan lebih efisien dan produktif.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, rencana kenaikan tarif tiket Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan, masih dalam kajian.

Rano Karno menjelaskan, sejatinya Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran cukup banyak untuk subsidi transportasi yang ada di Jakarta, bukan hanya Transjakarta.

“Itu masih dikaji [tarif Rp5.000],” kata Rano kepada Bisnis saat ditemui di Taman Menteng, Jumat (15/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, rencana kenaikan tarif tiket Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan, masih dalam kajian.

Rano Karno menjelaskan, sejatinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran cukup banyak untuk subsidi transportasi yang ada di Jakarta, bukan hanya Transjakarta.

“Itu masih dikaji [tarif Rp5.000],” kata Rano kepada Bisnis saat ditemui di Taman Menteng, Jumat (15/11/2025).

Pada 2025, kewajiban layanan publik atau public service obligation (PSO) untuk Transjakarta mencapai Rp4,51 triliun. Setidaknya, setiap warga yang menggunakan transportasi umum merasakan subsidi lebih dari Rp10.000.

Jauh lebih besar dari biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna moda transportasi Transjakarta yang saat ini hanya senilai Rp3.500 per orang per perjalanan.

Rano Karno berujar, di samping subsidi yang besar, layanan Transjakarta kini juga semakin luas. Bahkan merambah wilayah aglomerasi. Sebut saja Depok, kini terdapat rute D11 (Depok—BKN via Cibubur) dan D41 (Sawangan—Lebak Bulus via Tol Desari).

“Sekarang kita namakan Trans Jabodetabek. Kita jauhin [jangkauannya]. Tentu ada dampak pasti di tiket, kan. Namun, kami sedang kaji lagi,” jelasnya.

Kajian tarif yang belum terkena penyesuaian selama 20 tahun tersebut, sekaligus dalam rangka rencana Pemprov DKI Jakarta menambah armada bus listrik.

Saat ini, terdapat sekitar 300 bus listrik yang melayani seluruh rute di Jakarta. Rencananya, penambahan bus listrik sekitar 200 unit, sehingga total menjadi 500 unit atau bahkan lebih. Meski demikian, Rano Karno tak menyebutkan target penyelesaian kajian soal tarif tersebut.

Mengutip laman resmi APBD Jakarta, rencana subsidi pada 2025 untuk Transjakarta tercatat senilai Rp4,51 triliun, subsidi LRT senilai Rp515,14 miliar, MRT senilai Rp944,32 miliar, dan bus sekolah mencapai Rp84,67 miliar.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana untuk membuat paket berlangganan dengan harga yang menarik, menyusul rencana kenaikan tarif bus yang melayani wilayah Jakarta.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa rencana abonemen tersebut masih dalam pembahasan akhir, sebelum akhirnya diumumkan ke publik.

“Saat ini masih dalam finalisasi, nanti akan dibawa ke rapim untuk diputuskan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Prastowo, sapaannya, belum dapat menyampaikan rencana besaran harga yang akan Transjakarta tawarkan kepada masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tarif layanan Transjakarta saat ini masih tetap Rp 3.500. Tarif tersebut sudah berlaku sejak 2005 atau 20 tahun yang lalu, tepat setelah berdirinya Badan Pengelola Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp 9.700 per tiket.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong," ungkap Pramono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Foto: Bus TransJakarta melintas di depan halte bus Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa, (30/5/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Bus TransJakarta melintas di depan halte bus Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa, (30/5/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Soal kapan diumumkan naik tidaknya tarif Transjakarta, Pramono akan memilih waktu yang tepat. Pemprov DKI masih mempertimbangkan secara mendalam opsi penyesuaian tarif transportasi publik tersebut.

"Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat," sebut Pramono

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif TransJakarta diwacanakan akan naik menyusul rencana pemprov DKI mengkaji ulang pemberian subsidi kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah provinsi Jakarta.

Gubernur DKI Pramono Anung mengaku belum mengetahui berapa subsidi yang akan diberikan kepada warga setelah anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta dipangkas oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pemberian subsidi baru bisa diumumkan setelah pemerintah provinsi Jakarta melakukan kajian mendalam dan menyesuaikan dengan pemangkasan DBH.

Kabarnya, tarif TransJakarta akan naik menjadi Rp5.000-Rp7.000. Saat ini tarifnya hanya dibanderol Rp3.500.

Bagi Anda pengguna kendaraan umum, berikut Daftar Lengkap Tarif TransJakarta, KRL, LRT dan MRT di Jakarta

TransJakarta

Saat ini tarif TransJakarta sama untuk semua rute yakni Rp3.500

KRL

Tarif KRL dihitung berdasarkan jarak tempuh, dengan tarif dasar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya. Contohnya, rute Jakarta-Bogor (sekitar 54 km) dikenakan biaya Rp6.000, sedangkan rute pendek seperti Duri-Tangerang adalah Rp3.000.

LRT

Tarif LRT (Light Rail Transit) Jabodebek dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan dasar Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan Rp700 untuk setiap km selanjutnya. Tarif maksimalnya adalah Rp20.000 selama jam sibuk (Senin-Jumat, 06.00-08.59 dan 16.00-19.59) dan Rp10.000 di luar jam sibuk (termasuk akhir pekan dan hari libur).

MRT

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif Transjakarta menuai polemik. Beberapa pihak menyayangkan hal tersebut, sedangkan lainnya memakluminya.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari pemerintah daerah mengenai potensi dampak pemangkasan subsidi transportasi umum.

Langkah ini dilakukan seiring rencana Pemprov Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan subsidi transportasi, setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah tersebut.

“Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan,” ujar Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Daud menambahkan, hasil kajian nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga kemampuan daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemangkasan subsidi dapat berimbas pada dua opsi kebijakan yaitu pengetatan biaya operasional atau peningkatan pendapatan melalui penyesuaian tarif.

“Pak Gubernur menyampaikan akan ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Selisih antara biaya produksi dan pendapatan tiket adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua hal, antara efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan dari tiket,” jelasnya.

Subsidi Besar, Ruang Fiskal Terbatas

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa selama ini subsidi transportasi untuk warga mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.

Namun, dengan adanya pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI kini perlu meninjau ulang besaran subsidi agar tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Subsidi transportasi kita itu per orang mencapai Rp15.000. Makanya warga hanya membayar Rp3.500,” kata Pramono.

Pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan sekitar Rp3,63 triliun untuk subsidi Transjakarta, lebih rendah dari anggaran semula sebesar Rp3,9 triliun, setelah dilakukan efisiensi PSO berdasarkan hasil verifikasi.

Kenaikan Tarif Wajar Setelah Dua Dekade

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kenaikan tarif Transjakarta merupakan langkah yang wajar dan bahkan sudah seharusnya dilakukan.

Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun sejak pertama kali beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta belum pernah mengalami penyesuaian dan tetap di angka Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang tidak naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko mengatakan, jika tarif dinaikkan menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menimbulkan masalah, karena pemerintah sudah menyediakan Kartu Layanan Gratis (KLG) bagi 15 golongan masyarakat seperti ASN Pemprov DKI, penghuni rusunawa, pelajar, lansia, difabel, hingga pengurus rumah ibadah.

“Biasanya kalau tarif naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis, jadi tidak ada pengaruhnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, beban biaya transportasi masyarakat sebenarnya lebih banyak berasal dari perjalanan menuju dan dari titik transportasi umum, bukan dari tarif Transjakarta itu sendiri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek memperluas akses transportasi publik ke kawasan perumahan untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.

Alasan Pramono Anung Naikkan Tarif Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta akan dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan peningkatan layanan.

Ia menjelaskan, saat ini subsidi per tiket sudah melebihi Rp9.000, sementara tarif Rp3.500 hanya menutup sekitar 14 persen dari total biaya operasional.

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono, Senin (28/10/2025).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa subsidi tetap akan diberikan, namun lebih tepat sasaran kepada 15 golongan masyarakat seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, dan lansia yang tetap bisa menggunakan Transjakarta secara gratis.

Selain itu, Pemprov DKI juga memastikan kenaikan tarif akan diiringi dengan peningkatan fasilitas dan armada. “Fasilitasnya sekarang kita perbaiki. Bahkan tahun ini bus listrik yang sebelumnya hanya 200 unit, akan bertambah menjadi 500 unit,” ujarnya.

Pramono berharap, dengan layanan yang lebih baik, masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi polusi udara di Jakarta.

Suara Penumpang: Antara Keberatan dan Harapan

Rencana kenaikan tarif Transjakarta memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Chelsea (28), salah satu pengguna setia Transjakarta, mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sebesar Rp1.500 dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau keadaan ekonomi sudah lebih baik, rasanya tarif Rp5.000 bisa diterima. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu,” ujarnya di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).

Hal serupa disampaikan Rara (25), yang menilai kenaikan tarif akan menambah beban biaya harian.

“Ongkos KRL saja sudah Rp5.000 sekali jalan, belum pulang pergi. Kalau TJ juga naik, pasti berat,” katanya.

Namun, sebagian penumpang lain seperti Zira (30) justru melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Ia berharap, kenaikan tarif dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada.

“Kalau memang untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas rute, saya tidak keberatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan alasan tarif Transjakarta harus dinaikkan menjadi Rp5.000 dari sebelumnya Rp3.500.

Dia mengatakan, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah jika dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9 ribu. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus," katanya, Senin (28/10/2025).

Pramono juga memastikan bahwa subsidi tarif tetap diberikan dan lebih tepat sasaran yakni kepada 15 golongan seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, lansia dan sebagainya. Seluruh golongan tersebut gratis menggunakan layanan Transjakarta.

Dia juga beralasan tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku kurang lebih selama 20 tahun atau sejak 2005 sehingga sudah saatnya untuk disesuaikan.

Sekretaris Kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini juga memastikan kenaikan tarif diiringi dengan perbaikan fasilitas armada Transjakarta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Fasilitasnya sekarang kita perbaiki, bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik," katanya.

Diharapkan dengan adanya fasilitas yang terus diperbaiki, maka masyarakat tertarik menaiki transportasi umum dan secara signifikan akan mengurangi polusi.

Adapun, data Transjakarta menyebutkan, tarif reguler Transjakarta saat ini adalah Rp3.500 per perjalanan. Namun, pada jam ekonomi (pukul 05.00-07.00 WIB), tarif khususnya Rp2.000 per perjalanan. Namun, terkadang ada tarif khusus (promo) seperti Rp1 untuk hari-hari tertentu.

Tarif Rp3.500 yang saat ini berlaku hanya mampu menutup 14 persen biaya operasional Transjakarta. Dikabarkan tarif Transjakarta akan naik menjadi Rp5 ribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi mendukung kenaikan tarif Transjakarta yang kabarnya tengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji ulang, sebagai imbas dari pemangkasan subsidi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang kenaikan tarif angkutan umum tersebut menjadi suatu keharusan.

Maklum, sudah lebih dari 20 tahun tarif tiket bus rapid transit (BRT) tersebut tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang enggak naik-naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko berujar bahwa kenaikan tarif menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat, saat ini pemerintah juga telah memberikan kelonggaran tarif bagi 15 golongan penumpang.

Mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta, para penghuni rusunawa, hingga pengurus rumah ibadah dapat menikmati Kartu Layanan Gratis (KLG).

“Biasanya kalau naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis. Jadi enggak ada pengaruhnya. Ditambah, hampir setiap tahun UMR juga naik, jadi enggak apa-apa,” ujarnya.

Sama halnya terhadap tarif Jaklingko yang saat ini gratis alias nol rupiah. Menurut Djoko, setidaknya diberikan tarif rendah, misalnya Rp1.000 per perjalanan.

Djoko menuturkan bahwa kenaikan tersebut pun tidak akan mempengaruhi biaya transportasi secara umum. Pasalnya beban biaya transportasi saat ini terletak pada mahalnya tarif dari rumah menuju angkutan umum maupun sebaliknya, di wilayah aglomerasi Bodetabek.

Untuk itu, pemerintah masing-masing daerah perlu menyediakan transportasi yang mampu menjangkau perumahan sehingga biaya dapat ditekan.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal terhadap Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur [Pramono Anung] menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Adapun pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan Rp3,63 triliun belanja subsidi untuk Transjakarta. Capaian tersebut lebih rendah dari anggaran yang senilai Rp3,9 triliun, akibat adanya efisiensi pada PSO Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.