Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggratiskan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada 27-28 Juni 2026.

Selain transportasi umum, Pemprov DKI juga menggratiskan tiket masuk lokasi wisata yang dikelolanya pada periode itu. Hal ini diberlakukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta pada 22 Juni 2026 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tempat wisata yang digratiskan, yakni Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, Ancol di Jakarta Utara, serta museum-museum yang dikelola Pemprov DKI.

"Secara khusus, nanti, untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni kita akan membebaskan transportasi umum. Kemudian, kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) dikutip Antara.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bakal meresmikan sejumlah proyek dan fasilitas publik menjelang perayaan HUT ke-499 Jakarta.

Pramono menyampaikan salah satu proyek yang akan diresmikan adalah kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang kini dalam tahap penataan.

Ia menjelaskan kawasan tersebut telah direvitalisasi menjadi koridor yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum melalui penataan halte serta peningkatan konektivitas antarmoda transportasi. Kemudian, Rasuna Said juga dijadikan sebagai penambahan ruang hijau.

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta pun akan meresmikan stasiun KRL yang melayani kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara sehingga diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju lokasi tersebut.

Proyek lain yang akan diresmikan adalah jembatan penghubung antara JIS dan Ancol yang dibangun untuk menyatukan kedua kawasan wisata tersebut sehingga memudahkan mobilitas pengunjung.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memutuskan penyesuaian tarif transportasi umum Transjabodetabek.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memberikan subsidi transportasi sehingga penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat.

Sebagaimana diketahui, saat ini penumpang cukup membayar Rp3.500 per orang per perjalanan untuk semua rute. Termasuk Blok M—Soekarno Hatta maupun Blok M—Bogor yang jaraknya cukup jauh.

"Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," jelasnya, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Pramono menyampaikan, besaran kenaikan tarif Transjabodetabek akan dipertimbangkan secara matang agar masyarakat tidak kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," tambahnya.

Penyesuaian tarif Transjabodetabek yang sudah pasti salah satunya akan dilakukan untuk rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta.

Pramono menilai, besaran tarif tersebut masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan transportasi lainnya seperti Bus Damri ataupun taksi. Misalnya Damri dari Terminal Blok M pun dibanderol dengan harga Rp80.000, jauh dari angka Rp3.500.

"Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," jelasnya.

Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek ini dipertimbangkan karena Pemprov DKI menanggung beban subsidi yang sangat besar, termasuk untuk biaya perawatan halte di luar wilayah Jakarta.

Untuk diketahui, besaran subsidi Transjabodetabek pada 2026 mencapai Rp401.087.058.387. Sementara untuk subsidi per pelanggan, rata-rata senilai Rp12.258.

Di samping itu, Pemprov DKI akan meningkatkan kualitas layanan operasional Transjabodetabek dan menambah jumlah armadanya. Diharapkan melalui upaya ini, perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi umum terus meningkat.

Apalagi, konektivitas transportasi di Jakarta sudah sangat tinggi, yang mencapai 93%. Sayangnya, tak lebih dari 30% masyarakat yang baru memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang telah disediakan ini.

Pramono meyakini, minat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum masih tinggi, mengingat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini. Selain itu, Pemprov DKI juga telah menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat yang memenuhi syarat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Pasalnya, subsidi yang diberikan Jakarta untuk transportasi umum ke wilayah penyangga ibu kota itu dinilai terlalu besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal segera melakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah rute Transjabodetabek. Salah satu rute yang tarifnya dipastikan akan disesuaikan adalah Transjabodetabek SH12 (Blok M-Bandara Soekarno-Hatta).

"Untuk tarif TJ (Transjakarta) Blok M, Transjabodetabek ya, kalau itu bukan TJ, tapi Transjabodetabek, segera akan kami putuskan," kata dia di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Pramono menyampaikan bukan hanya Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang tarifnya bakal disesuaikan, melainkan juga sejumlah rute lainnya. Pasalnya, anggaran subsidi yang dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu besar untuk menanggung biaya transportasi tersebut.

Meski begitu, ia belum dapat menentukan besaran tarif Transjabodetabek setelah adanya penyesuaian. Ia mengatakan pihaknya akan memutuskan hal itu dalam waktu dekat.

"Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," kata dia.

Diketahui, saat ini Transjakarta memiliki 18 rute Transjabodetabek yang beroperasi menghubungkan Jakarta dengan sejumlah daerah di sekitarnya. Adapun tarif Transjabodetabek saat ini sebesar Rp 3.500.

Berdasarkan data Transjakarta, layanan Transjabodetabek pada Maret dan April 2026 digunakan oleh lebih dari 2 juta penumpang. Dari 18 rute Transjabodetabek yang ada, rute D21 (Universitas Indonesia/UI-Lebak Bulus) menjadi yang paling diminati masyarakat.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan jumlah penumpang layanan Transjabodetabek pada April 2026 mencapai 2.467.493 orang. Angka itu meningkat sekitar 22 persen dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 2.021.547 penumpang.

"Hal ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat semakin terbuka untuk beralih ke transportasi publik sebagai solusi mobilitas sehari-hari," kata dia melalui keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif Rp1 angkutan umum Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta, pada Hari Transportasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 April.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengapresiasi masyarakat sekaligus mendorong peralihan gaya hidup ke penggunaan transportasi publik.

"Pemerintah DKI Jakarta untuk menyambut Hari Transportasi Nasional ini akan memberikan fasilitas kemudahan atau gratis bagi MRT hanya cukup membayar Rp1, LRT yang dikelola oleh Jakarta Rp1, demikian juga Transjakarta Rp1," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Pramono berharap, masyarakat semakin memanfaatkan fasilitas transportasi yang telah disediakan pemerintah.

Harapannya, dengan tarif Rp1 ini dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan fasilitas transportasi umum yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan angka kemacetan di Jakarta dan meningkatkan volume pengguna transportasi umum.

Terpisah, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, pelanggan Transjakarta dapat menikmati tarif khusus Rp1 di seluruh layanan Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT.

Momentum Hari Angkutan Nasional ini menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat semakin akrab dengan transportasi publik.

“Melalui tarif Rp1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, penerapan tarif khusus ini berlaku mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Adapun untuk layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Transcare), serta layanan gratis bagi pelanggan kategori penerima manfaat tarif Rp0 tetap beroperasi dengan tarif semula, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Ayu menjelaskan, Transjakarta berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan.

Untuk mempermudah perjalanan, pelanggan juga dapat mengakses informasi rute dan layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta maupun kanal media sosial resmi Transjakarta.

“Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, tidak hanya pada peringatan Hari Angkutan Nasional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas sehari-hari yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan tarif spesial Rp 12 untuk seluruh perjalanan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12.

Tarif Transjakarta Rp 12 ini berlaku selama satu hari penuh pada Jumat (27/3/2026), mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Tarif khusus tersebut hanya dapat dinikmati pelanggan yang melakukan pembayaran melalui aplikasi TJ:Transjakarta.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah setia menggunakan layanan transportasi publik di Ibu Kota.

“Program tarif Rp 12 ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan setia Transjakarta. Kami juga ingin mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan kemudahan layanan digital melalui aplikasi TJ:Transjakarta,” ujar Ayu dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini juga ditujukan untuk mendorong masyarakat beralih ke ekosistem digital dalam penggunaan transportasi perkotaan.

Melalui aplikasi TJ:Transjakarta, pelanggan dapat mengakses berbagai fitur, mulai dari pembayaran tiket, informasi rute, hingga perencanaan perjalanan secara praktis.

Transjakarta mengimbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi tersebut sebelum melakukan perjalanan agar dapat memanfaatkan tarif spesial tanpa kendala.

Sementara itu, Transjakarta mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan layanan mereka selama momen Lebaran. Pada 21-22 Maret 2026, jumlah pelanggan mencapai 1.135.547 orang.

Puncak penggunaan terjadi pada 22 Maret 2026 dengan total 697.519 pelanggan dalam satu hari, meningkat dibandingkan 438.028 pelanggan pada hari sebelumnya.

Menurut Ayu, lonjakan tersebut sejalan dengan antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tarif Transjakarta Rp 1 yang diberlakukan pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penundaan kenaikan tarif Transjakarta pada 2026, sehingga harga yang penumpang bayar tetap Rp3.500.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, sebenarnya pemerintah secara teknik telah siap melaksanakan pengurangan subsidi.

Atas permintaan pemerintah pusat, Pemprov DKI menundanya dengan pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif.

“Kenaikan itu ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Skyline Building, Kamis (8/1/2026).

Yoga menjelaskan, sejatinya pemerintah DKI telah memberikan subsidi senilai Rp11.500 untuk setiap orang per trip atau per perjalanan.

Sementara itu, melalui rencana tarif Rp5.000, Yoga menekankan hal tersebut bukanlah kenaikan tarif, melainkan pengurangan jumlah subsidi sehingga anggaran yang pemprov keluarkan berkurang dan menjadi Rp10.000 per trip.

Tujuannya adalah semata agar beban efisiensi dan anggaran pemerintah DKI dapat lebih rendah di tengah pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terkait jangka waktu penundaan, Yoga belum dapat memastikannya karena akan tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Yoga melanjutkan, sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Dalam keterbatasan anggaran, nantinya pemprov akan melakukan realokasi anggaran dari program atau proyek yang dapat ditunda, dan mengutamakan subsidi transportasi.

“Kepentingan yang skala prioritasnya mungkin tidak utama, tapi penting, namun masih bisa ditunda, itu yang akan dialihkan di APBD perubahan dan itu juga berlaku di MRT sama LRT,” tambahnya.

Nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas dalam APBD DKI 2026. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang rencana kenaikan tarif Transjakarta, imbas pemangkasan alokasi subsidi transportasi Jakarta pada 2026, bukanlah sebuah solusi di tengah kondisi ekonomi terkini.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memandang, PT Transjakarta seharusnya tidak hanya menggantungkan operasional dari subsidi Pemprov DKI Jakarta semata. Melainkan dari pendapatan lain selain tiket (nonfarebox revenue).

“Seperti penyewaan ruang, periklanan, hak penggunaan nama, kerjasama penyelenggaraan acara, dan jasa properti lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Optimalisasi tersebut pun harus tetap mengutamakan dan tidak mengganggu kelancaran mobilitas dan kenyamanan pengguna, serta ketentuan tata ruang.

Lebih lanjut, Adit mendorong manajemen Transjakarta untuk menyiapkan rencana usaha (business plan) tahun-tahun ke depan, dengan mengutamakan kenaikan perolehan pendapatan dari selain subsidi pemerintah.

Sebagai badan usaha, sejatinya wajib untuk menjalankan bisnis secara komersial dan memetik keuntungan.

“Kenaikan tarif BRT/NonBRT ataupun pengenaan tarif terhadap Mikrotrans perlu dipertimbangkan secara cermat dan merupakan opsi terakhir untuk diterapkan,” tambahnya.

Menurutnya, stimulus berupa insentif tarif tersebut masih dibutuhkan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selama ini, subsidi transportasi untuk para pengguna angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas memandang kenaikan tarif lumrah terjadi, apalagi sudah sekitar 20 tahun tarif TJ tak naik.

“Kalau bicara secara keekonomian, tarif TJ Rp5.000,- itu ideal,” tuturnya.

Selain mengerek tarif TJ, dirinya mendorong agar layanan Mikrotrans alias JakLingko tak lagi gratis atau Rp0. Menurutnya, lebih baik masyarakat bayar Rp1.000 untuk pelajar dan Rp2.000 untuk umum sehingga dapat menambah pendapatan bagi TJ tanpa harus menambah subsidi.

“Tapi karena keputusan politiknya tarif tidak naik, maka ya tidak bisa dinaikan. Konsekuensinya ya Pemerintah [mau tidak mau harus] menambah subsidi untuk TJ,” ujarnya.

Anggaran 2026 Susut Rp760 Miliar

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025, menjadi Rp3,75 triliun.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

“Jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/ penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif Transjakarta pada 2026 masih menjadi pertanyaan, usai subsidi untuk angkutan bus tersebut dipangkas menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,51 triliun pada 2025.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa angka ini lahir dari proses diskusi yang sangat matang antara Pemprov dan DPRD DKI. Fokus kami optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

Ayu juga menyampaikan, jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026. Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Senada, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memangkas subsidi transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, hingga LRT, memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

Kebijakan ini dinilai sebagai konsekuensi dari menyusutnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

Di satu sisi, pemerintah menekankan urgensi efisiensi anggaran, namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal kenaikan tarif dan beban tambahan bagi warga.

Pemprov DKI Jakarta secara resmi menurunkan alokasi subsidi transportasi pada 2026. Khusus untuk Transjakarta, subsidi ditetapkan sebesar Rp3,75 triliun, turun sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Penurunan juga terjadi pada MRT Jakarta yang subsidinya menyusut dari Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar, serta LRT Jakarta dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) turun drastis dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026, dengan penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak yang anjlok hingga Rp14,79 triliun.

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono.

Meski demikian, Pemprov menegaskan subsidi tidak dicabut sepenuhnya. Skema bantuan akan difokuskan pada 15 golongan masyarakat, antara lain ASN Pemprov DKI, pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga TNI dan Polri, yang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta secara gratis.

Wacana Kenaikan Tarif

Seiring pemangkasan subsidi, wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan kembali mengemuka.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyebut pihaknya masih menunggu hasil kajian pemerintah daerah terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, selisih antara biaya produksi dan pendapatan tiket merupakan Public Service Obligation (PSO) yang harus ditutup pemerintah. Ketika subsidi berkurang, opsi kebijakan yang tersedia hanya dua yakni menekan biaya operasional atau meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian tarif.

Pandangan serupa datang dari Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Ia menilai kenaikan tarif Transjakarta sebagai langkah yang wajar, mengingat tarif Rp3.500 tidak pernah berubah sejak layanan tersebut beroperasi pada 2005.

“Mungkin ini jadi tarif yang tidak naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya.

Djoko menilai tarif Rp5.000 masih relatif terjangkau, terlebih pemerintah telah menyediakan Kartu Layanan Gratis bagi kelompok rentan. Ia juga menekankan bahwa beban transportasi warga justru lebih besar pada biaya menuju dan dari titik layanan transportasi umum, bukan pada tarif Transjakarta itu sendiri.

Namun, Pemprov DKI belum mengambil keputusan final. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa kenaikan tarif belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian serta koordinasi lintas pihak.

Suara Publik dan Harapan Perbaikan Layanan

Di lapangan, respons masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif terbelah. Sebagian pengguna menyatakan keberatan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Kenaikan Rp1.500 per perjalanan dinilai bisa menambah beban pengeluaran harian, apalagi jika dikombinasikan dengan biaya transportasi lain seperti KRL.

Namun, ada pula penumpang yang memandang kebijakan ini secara lebih positif. Mereka berharap kenaikan tarif benar-benar diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, penambahan armada, dan perluasan rute.

Chelsea (28), salah satu pengguna setia Transjakarta, mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sebesar Rp1.500 dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau keadaan ekonomi sudah lebih baik, rasanya tarif Rp5.000 bisa diterima. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu,” ujarnya di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).

Hal serupa disampaikan Rara (25), yang menilai kenaikan tarif akan menambah beban biaya harian.

“Ongkos KRL saja sudah Rp5.000 sekali jalan, belum pulang pergi. Kalau TJ juga naik, pasti berat,” katanya.

Namun, sebagian penumpang lain seperti Zira (30) justru melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Ia berharap, kenaikan tarif dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada.

“Kalau memang untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas rute, saya tidak keberatan,” ujarnya.

Pemprov DKI sendiri menjanjikan hal tersebut. Pramono Anung menyebut perbaikan fasilitas dan penambahan armada menjadi bagian dari strategi ke depan, termasuk peningkatan jumlah bus listrik yang ditargetkan mencapai 500 unit.

Harapannya, transportasi publik yang lebih nyaman dan andal dapat menarik lebih banyak warga beralih dari kendaraan pribadi, sekaligus menekan kemacetan dan polusi udara Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran subsidi transportasi 2026, utamanya Transjakarta yang senilai Rp3,75 triliun atau susut sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025. Lantas, apakah tarif TJ akan langsung naik?

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga menjadi bagian pemangkasan tersebut.

Meski demikian, Prastowo menyebut bahwa mengenai besaran subsidi, pihaknya akan terus memantau realisasi pada tahun mendatang dan mengelola anggaran dengan berbagai opsi kebijakan.

Apabila terdapat kebutuhan penambahan anggaran, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika terdapat tambahan kebutuhan subsidi, tentu dapat dibahas bersama DPRD di APBD-P,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Di samping Transjakarta, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar.

Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar atau naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Terhadap besaran APBD 2026 ini, Pramono mengungkapkan pihaknya tetap fokus penanganan sejumlah isu strategis, termasuk sektor perhubungan dan penanganan kemacetan.

Pada tahun depan, Pramono menganggarkan subsidi transportasi umum yang totalnya mencapai sekitar Rp4,82 triliun. Secara perinci, subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun atau turun sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Meski demikian, subsidi untuk 2026 tersebut tercatat lebih tinggi dari realisasi penyaluran subsidi Transjakarta pada 2024 yang sekitar Rp3,63 triliun (anggaran awal 2024 senilai Rp3,9 triliun).

Serupa, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar justru tercatat naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.

Terkait penurunan subsidi untuk Transjakarta, pemprov sebelumnya merencanakan untuk menaikkan tarif dari semula Rp3.500 per trip. Sampai dengan menjelang pergantian tahun ini, Pemprov DKI dan Transjakarta belum mengumumkan keputusannya.

Pada 2022, subsidi per pelanggan masih berada di angka Rp16.800. Angka ini menurun menjadi Rp11.400 pada 2023, dan terus turun hingga Rp9.831 pada 2024. Penurunan anggaran subsidi ini menunjukkan bahwa anggaran dikelola dengan lebih efisien dan produktif.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, rencana kenaikan tarif tiket Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan, masih dalam kajian.

Rano Karno menjelaskan, sejatinya Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran cukup banyak untuk subsidi transportasi yang ada di Jakarta, bukan hanya Transjakarta.

“Itu masih dikaji [tarif Rp5.000],” kata Rano kepada Bisnis saat ditemui di Taman Menteng, Jumat (15/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, rencana kenaikan tarif tiket Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan, masih dalam kajian.

Rano Karno menjelaskan, sejatinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran cukup banyak untuk subsidi transportasi yang ada di Jakarta, bukan hanya Transjakarta.

“Itu masih dikaji [tarif Rp5.000],” kata Rano kepada Bisnis saat ditemui di Taman Menteng, Jumat (15/11/2025).

Pada 2025, kewajiban layanan publik atau public service obligation (PSO) untuk Transjakarta mencapai Rp4,51 triliun. Setidaknya, setiap warga yang menggunakan transportasi umum merasakan subsidi lebih dari Rp10.000.

Jauh lebih besar dari biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna moda transportasi Transjakarta yang saat ini hanya senilai Rp3.500 per orang per perjalanan.

Rano Karno berujar, di samping subsidi yang besar, layanan Transjakarta kini juga semakin luas. Bahkan merambah wilayah aglomerasi. Sebut saja Depok, kini terdapat rute D11 (Depok—BKN via Cibubur) dan D41 (Sawangan—Lebak Bulus via Tol Desari).

“Sekarang kita namakan Trans Jabodetabek. Kita jauhin [jangkauannya]. Tentu ada dampak pasti di tiket, kan. Namun, kami sedang kaji lagi,” jelasnya.

Kajian tarif yang belum terkena penyesuaian selama 20 tahun tersebut, sekaligus dalam rangka rencana Pemprov DKI Jakarta menambah armada bus listrik.

Saat ini, terdapat sekitar 300 bus listrik yang melayani seluruh rute di Jakarta. Rencananya, penambahan bus listrik sekitar 200 unit, sehingga total menjadi 500 unit atau bahkan lebih. Meski demikian, Rano Karno tak menyebutkan target penyelesaian kajian soal tarif tersebut.

Mengutip laman resmi APBD Jakarta, rencana subsidi pada 2025 untuk Transjakarta tercatat senilai Rp4,51 triliun, subsidi LRT senilai Rp515,14 miliar, MRT senilai Rp944,32 miliar, dan bus sekolah mencapai Rp84,67 miliar.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana untuk membuat paket berlangganan dengan harga yang menarik, menyusul rencana kenaikan tarif bus yang melayani wilayah Jakarta.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa rencana abonemen tersebut masih dalam pembahasan akhir, sebelum akhirnya diumumkan ke publik.

“Saat ini masih dalam finalisasi, nanti akan dibawa ke rapim untuk diputuskan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Prastowo, sapaannya, belum dapat menyampaikan rencana besaran harga yang akan Transjakarta tawarkan kepada masyarakat.