Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penundaan kenaikan tarif Transjakarta pada 2026, sehingga harga yang penumpang bayar tetap Rp3.500.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, sebenarnya pemerintah secara teknik telah siap melaksanakan pengurangan subsidi.

Atas permintaan pemerintah pusat, Pemprov DKI menundanya dengan pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif.

“Kenaikan itu ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Skyline Building, Kamis (8/1/2026).

Yoga menjelaskan, sejatinya pemerintah DKI telah memberikan subsidi senilai Rp11.500 untuk setiap orang per trip atau per perjalanan.

Sementara itu, melalui rencana tarif Rp5.000, Yoga menekankan hal tersebut bukanlah kenaikan tarif, melainkan pengurangan jumlah subsidi sehingga anggaran yang pemprov keluarkan berkurang dan menjadi Rp10.000 per trip.

Tujuannya adalah semata agar beban efisiensi dan anggaran pemerintah DKI dapat lebih rendah di tengah pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terkait jangka waktu penundaan, Yoga belum dapat memastikannya karena akan tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Yoga melanjutkan, sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Dalam keterbatasan anggaran, nantinya pemprov akan melakukan realokasi anggaran dari program atau proyek yang dapat ditunda, dan mengutamakan subsidi transportasi.

“Kepentingan yang skala prioritasnya mungkin tidak utama, tapi penting, namun masih bisa ditunda, itu yang akan dialihkan di APBD perubahan dan itu juga berlaku di MRT sama LRT,” tambahnya.

Nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas dalam APBD DKI 2026. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang rencana kenaikan tarif Transjakarta, imbas pemangkasan alokasi subsidi transportasi Jakarta pada 2026, bukanlah sebuah solusi di tengah kondisi ekonomi terkini.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memandang, PT Transjakarta seharusnya tidak hanya menggantungkan operasional dari subsidi Pemprov DKI Jakarta semata. Melainkan dari pendapatan lain selain tiket (nonfarebox revenue).

“Seperti penyewaan ruang, periklanan, hak penggunaan nama, kerjasama penyelenggaraan acara, dan jasa properti lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Optimalisasi tersebut pun harus tetap mengutamakan dan tidak mengganggu kelancaran mobilitas dan kenyamanan pengguna, serta ketentuan tata ruang.

Lebih lanjut, Adit mendorong manajemen Transjakarta untuk menyiapkan rencana usaha (business plan) tahun-tahun ke depan, dengan mengutamakan kenaikan perolehan pendapatan dari selain subsidi pemerintah.

Sebagai badan usaha, sejatinya wajib untuk menjalankan bisnis secara komersial dan memetik keuntungan.

“Kenaikan tarif BRT/NonBRT ataupun pengenaan tarif terhadap Mikrotrans perlu dipertimbangkan secara cermat dan merupakan opsi terakhir untuk diterapkan,” tambahnya.

Menurutnya, stimulus berupa insentif tarif tersebut masih dibutuhkan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selama ini, subsidi transportasi untuk para pengguna angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas memandang kenaikan tarif lumrah terjadi, apalagi sudah sekitar 20 tahun tarif TJ tak naik.

“Kalau bicara secara keekonomian, tarif TJ Rp5.000,- itu ideal,” tuturnya.

Selain mengerek tarif TJ, dirinya mendorong agar layanan Mikrotrans alias JakLingko tak lagi gratis atau Rp0. Menurutnya, lebih baik masyarakat bayar Rp1.000 untuk pelajar dan Rp2.000 untuk umum sehingga dapat menambah pendapatan bagi TJ tanpa harus menambah subsidi.

“Tapi karena keputusan politiknya tarif tidak naik, maka ya tidak bisa dinaikan. Konsekuensinya ya Pemerintah [mau tidak mau harus] menambah subsidi untuk TJ,” ujarnya.

Anggaran 2026 Susut Rp760 Miliar

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025, menjadi Rp3,75 triliun.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

“Jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/ penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif Transjakarta pada 2026 masih menjadi pertanyaan, usai subsidi untuk angkutan bus tersebut dipangkas menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,51 triliun pada 2025.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa angka ini lahir dari proses diskusi yang sangat matang antara Pemprov dan DPRD DKI. Fokus kami optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

Ayu juga menyampaikan, jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026. Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Senada, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memangkas subsidi transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, hingga LRT, memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

Kebijakan ini dinilai sebagai konsekuensi dari menyusutnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

Di satu sisi, pemerintah menekankan urgensi efisiensi anggaran, namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal kenaikan tarif dan beban tambahan bagi warga.

Pemprov DKI Jakarta secara resmi menurunkan alokasi subsidi transportasi pada 2026. Khusus untuk Transjakarta, subsidi ditetapkan sebesar Rp3,75 triliun, turun sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Penurunan juga terjadi pada MRT Jakarta yang subsidinya menyusut dari Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar, serta LRT Jakarta dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) turun drastis dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026, dengan penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak yang anjlok hingga Rp14,79 triliun.

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono.

Meski demikian, Pemprov menegaskan subsidi tidak dicabut sepenuhnya. Skema bantuan akan difokuskan pada 15 golongan masyarakat, antara lain ASN Pemprov DKI, pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga TNI dan Polri, yang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta secara gratis.

Wacana Kenaikan Tarif

Seiring pemangkasan subsidi, wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan kembali mengemuka.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyebut pihaknya masih menunggu hasil kajian pemerintah daerah terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, selisih antara biaya produksi dan pendapatan tiket merupakan Public Service Obligation (PSO) yang harus ditutup pemerintah. Ketika subsidi berkurang, opsi kebijakan yang tersedia hanya dua yakni menekan biaya operasional atau meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian tarif.

Pandangan serupa datang dari Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Ia menilai kenaikan tarif Transjakarta sebagai langkah yang wajar, mengingat tarif Rp3.500 tidak pernah berubah sejak layanan tersebut beroperasi pada 2005.

“Mungkin ini jadi tarif yang tidak naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya.

Djoko menilai tarif Rp5.000 masih relatif terjangkau, terlebih pemerintah telah menyediakan Kartu Layanan Gratis bagi kelompok rentan. Ia juga menekankan bahwa beban transportasi warga justru lebih besar pada biaya menuju dan dari titik layanan transportasi umum, bukan pada tarif Transjakarta itu sendiri.

Namun, Pemprov DKI belum mengambil keputusan final. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa kenaikan tarif belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian serta koordinasi lintas pihak.

Suara Publik dan Harapan Perbaikan Layanan

Di lapangan, respons masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif terbelah. Sebagian pengguna menyatakan keberatan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Kenaikan Rp1.500 per perjalanan dinilai bisa menambah beban pengeluaran harian, apalagi jika dikombinasikan dengan biaya transportasi lain seperti KRL.

Namun, ada pula penumpang yang memandang kebijakan ini secara lebih positif. Mereka berharap kenaikan tarif benar-benar diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, penambahan armada, dan perluasan rute.

Chelsea (28), salah satu pengguna setia Transjakarta, mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sebesar Rp1.500 dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau keadaan ekonomi sudah lebih baik, rasanya tarif Rp5.000 bisa diterima. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu,” ujarnya di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).

Hal serupa disampaikan Rara (25), yang menilai kenaikan tarif akan menambah beban biaya harian.

“Ongkos KRL saja sudah Rp5.000 sekali jalan, belum pulang pergi. Kalau TJ juga naik, pasti berat,” katanya.

Namun, sebagian penumpang lain seperti Zira (30) justru melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Ia berharap, kenaikan tarif dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada.

“Kalau memang untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas rute, saya tidak keberatan,” ujarnya.

Pemprov DKI sendiri menjanjikan hal tersebut. Pramono Anung menyebut perbaikan fasilitas dan penambahan armada menjadi bagian dari strategi ke depan, termasuk peningkatan jumlah bus listrik yang ditargetkan mencapai 500 unit.

Harapannya, transportasi publik yang lebih nyaman dan andal dapat menarik lebih banyak warga beralih dari kendaraan pribadi, sekaligus menekan kemacetan dan polusi udara Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran subsidi transportasi 2026, utamanya Transjakarta yang senilai Rp3,75 triliun atau susut sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025. Lantas, apakah tarif TJ akan langsung naik?

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga menjadi bagian pemangkasan tersebut.

Meski demikian, Prastowo menyebut bahwa mengenai besaran subsidi, pihaknya akan terus memantau realisasi pada tahun mendatang dan mengelola anggaran dengan berbagai opsi kebijakan.

Apabila terdapat kebutuhan penambahan anggaran, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika terdapat tambahan kebutuhan subsidi, tentu dapat dibahas bersama DPRD di APBD-P,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Di samping Transjakarta, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar.

Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar atau naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masuk menjadi salah satu dari 15 golongan yang digratiskan menggunakan transportasi umum.

“Itu kan kebijakan yang diambil karena bagaimanapun ASN di DKI Jakarta nggak semuanya gajinya gede. Kalau Gubernur, wakil Gubernur, gajinya cukup pasti, tapi kalau ASN, nggak semuanya gede,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Masuknya ASN menjadi salah satu dari 15 golongan gratis sempat memicu protes dari warganet atau netizen. Hal ini dipertanyakan masyarakat saat isu terkait kenaikan tarif Transjakarta viral di media sosial.

Masyarakat menilai, para ASN seharusnya bukan termasuk dalam 15 golongan gratis karena sudah memiliki gaji yang cukup.

Sebelumnya, Pramono telah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 terkait layanan angkutan massal gratis untuk 15 golongan.

Adapun 15 golongan itu terdiri dari peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul; penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak; penghuni rumah susun sederhana sewa; tim penggerak PKK dan kelompok PKK; dan PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta; penyandang disabilitas; penduduk lanjut usia; veteran Republik Indonesia; karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta; pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini; penjaga rumah ibadah; penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu; dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap golongan penerima memiliki syarat administrasi tersendiri. Namun, secara umum pendaftar perlu menyiapkan dokumen identitas diri (KTP, KIA, atau KK DKI Jakarta), foto terbaru, serta dokumen pendukung sesuai kategori, misalnya kartu KJP Plus, surat keterangan kerja, atau surat tugas dari instansi terkait.

Permohonan layanan dilakukan melalui Badan Usaha pengelola transportasi (TransJakarta, MRT, atau LRT Jakarta). Setelah diverifikasi, data dikirim ke PT Bank DKI untuk penerbitan kartu layanan angkutan umum gratis.

Kartu tersebut akan menampilkan nama, kategori penerima, dan foto diri. Masa berlaku kartu adalah enam bulan dan dapat diperpanjang dengan mekanisme yang sama. Jika kartu rusak atau hilang, pemegang wajib melapor ke Bank DKI maksimal dalam waktu 3 x 24 jam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana untuk membuat paket berlangganan dengan harga yang menarik, menyusul rencana kenaikan tarif bus yang melayani wilayah Jakarta.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa rencana abonemen tersebut masih dalam pembahasan akhir, sebelum akhirnya diumumkan ke publik.

“Saat ini masih dalam finalisasi, nanti akan dibawa ke rapim untuk diputuskan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Prastowo, sapaannya, belum dapat menyampaikan rencana besaran harga yang akan Transjakarta tawarkan kepada masyarakat.

Meski demikian, dirinya memastikan bahwa paket yang juga akan menyasar korporasi, nantinya akan lebih murah ketimbang pembelian normal.

“TJ sedang mengaji dan diharapkan segera rilis paket abonemen yang jatuhnya akan lebih hemat. Termasuk paket corporate dengan harga sangat menarik,” tuturnya dalam akun resmi media sosial X, @prastow.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah jika dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus," katanya, Senin (28/10/2025).

Dirinya memastikan kenaikan tarif diiringi dengan perbaikan fasilitas armada Transjakarta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Saat ini pun, fasilitas bus dan halte pemprov diperbaiki. Bahkan tahun ini, untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, nantinya akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik.

Adapun, rencana kenaikan tarif tersebut sebagai imbas dari pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Jakarta. Alhasil, pihaknya mengaji ulang tarif yang sudah 20 tahun tidak naik tersebut.

Warganet pun menyambut baik rencana kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun penerapan abonemen, sebagaimana cuitan di media sosial X.

“Naik Rp5.000, oke. Terus kemudian TJ bikin tiket terusan sebulan 100k gitu atau setahun misal sejuta gitu enak sih. Di satu sisi 'terlihat' murah, di sisi lainnya bisa mendapat income segar di awal yang bisa diputar di investasi bebas risiko. Tj dapet income lagi,” ungkap @eDzulfikar.

“Bikin paket abonmen semua moda transportasi di Jakarta aja. Biar terintegrasi semua. Syukur-syukur bisa rangkul KAI selaku induk KCI dan LRT Jabodebek,” tulis akun @nuemontserrat.

“Buat aja paket langganan, kerjasama dg korporasi atau perusahaan, atau paling gk bumd atau pns Jakarta deh, paket langganan setahun buat pegawai nya. Kemana mana tinggal tap kartu khusus itu bisa naik. Paket langganan bisa dibiayai perusahaan. Biasanya ada insentif transportasi,” tulis @gen_Z_speak.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif Transjakarta menuai polemik. Beberapa pihak menyayangkan hal tersebut, sedangkan lainnya memakluminya.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari pemerintah daerah mengenai potensi dampak pemangkasan subsidi transportasi umum.

Langkah ini dilakukan seiring rencana Pemprov Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan subsidi transportasi, setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah tersebut.

“Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan,” ujar Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Daud menambahkan, hasil kajian nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga kemampuan daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemangkasan subsidi dapat berimbas pada dua opsi kebijakan yaitu pengetatan biaya operasional atau peningkatan pendapatan melalui penyesuaian tarif.

“Pak Gubernur menyampaikan akan ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Selisih antara biaya produksi dan pendapatan tiket adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua hal, antara efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan dari tiket,” jelasnya.

Subsidi Besar, Ruang Fiskal Terbatas

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa selama ini subsidi transportasi untuk warga mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.

Namun, dengan adanya pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI kini perlu meninjau ulang besaran subsidi agar tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Subsidi transportasi kita itu per orang mencapai Rp15.000. Makanya warga hanya membayar Rp3.500,” kata Pramono.

Pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan sekitar Rp3,63 triliun untuk subsidi Transjakarta, lebih rendah dari anggaran semula sebesar Rp3,9 triliun, setelah dilakukan efisiensi PSO berdasarkan hasil verifikasi.

Kenaikan Tarif Wajar Setelah Dua Dekade

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kenaikan tarif Transjakarta merupakan langkah yang wajar dan bahkan sudah seharusnya dilakukan.

Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun sejak pertama kali beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta belum pernah mengalami penyesuaian dan tetap di angka Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang tidak naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko mengatakan, jika tarif dinaikkan menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menimbulkan masalah, karena pemerintah sudah menyediakan Kartu Layanan Gratis (KLG) bagi 15 golongan masyarakat seperti ASN Pemprov DKI, penghuni rusunawa, pelajar, lansia, difabel, hingga pengurus rumah ibadah.

“Biasanya kalau tarif naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis, jadi tidak ada pengaruhnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, beban biaya transportasi masyarakat sebenarnya lebih banyak berasal dari perjalanan menuju dan dari titik transportasi umum, bukan dari tarif Transjakarta itu sendiri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek memperluas akses transportasi publik ke kawasan perumahan untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.

Alasan Pramono Anung Naikkan Tarif Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta akan dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan peningkatan layanan.

Ia menjelaskan, saat ini subsidi per tiket sudah melebihi Rp9.000, sementara tarif Rp3.500 hanya menutup sekitar 14 persen dari total biaya operasional.

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono, Senin (28/10/2025).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa subsidi tetap akan diberikan, namun lebih tepat sasaran kepada 15 golongan masyarakat seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, dan lansia yang tetap bisa menggunakan Transjakarta secara gratis.

Selain itu, Pemprov DKI juga memastikan kenaikan tarif akan diiringi dengan peningkatan fasilitas dan armada. “Fasilitasnya sekarang kita perbaiki. Bahkan tahun ini bus listrik yang sebelumnya hanya 200 unit, akan bertambah menjadi 500 unit,” ujarnya.

Pramono berharap, dengan layanan yang lebih baik, masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi polusi udara di Jakarta.

Suara Penumpang: Antara Keberatan dan Harapan

Rencana kenaikan tarif Transjakarta memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Chelsea (28), salah satu pengguna setia Transjakarta, mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sebesar Rp1.500 dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau keadaan ekonomi sudah lebih baik, rasanya tarif Rp5.000 bisa diterima. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu,” ujarnya di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).

Hal serupa disampaikan Rara (25), yang menilai kenaikan tarif akan menambah beban biaya harian.

“Ongkos KRL saja sudah Rp5.000 sekali jalan, belum pulang pergi. Kalau TJ juga naik, pasti berat,” katanya.

Namun, sebagian penumpang lain seperti Zira (30) justru melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Ia berharap, kenaikan tarif dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada.

“Kalau memang untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas rute, saya tidak keberatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penumpang Transjakarta menyuarakan rasa keberatan, usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta harus naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Chelsea (28), misalnya, merasa keberatan apabila kenaikan tarif sebesar Rp1.500 tersebut berlaku pada tahun ini maupun tahun depan.

Dirinya yang bekerja dengan mobilitas tinggi dan mengandalkan Transjakarta, mengeluhkan kenaikan tersebut. Mengingat, situasi ekonomi yang belum membaik dan kondisi daya beli masih lemah.

“Semisal keadaan ekonomi udah lebih baik, rasanya kalau tarifnya naik jadi Rp5.000, boleh lah. Tetapi, kalau untuk saat ini, kalau boleh jangan dulu naik,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).

Sementara itu, Rara (25) turut merasakan hal serupa. Dirinya merasa kenaikan tersebut akan menambah beban biaya transportasi.

Pasalnya, ongkos yang dirinya keluarkan untuk naik KRL juga Rp5.000, itu pun baru sekali jalan dan belum pulang pergi. Belum lagi kalau dirinya harus pergi ke beberapa tempat dalam satu hari.

Meski demikian, apabila memang harus naik, Rara berharap kenaikan tersebut diikuti dengan peningkatan fasilitas dan layanan.

“Sebetulnya Agak keberatan. Tetapi katanya sudah 20 tahun enggak naik ya [tarifnya]. Jadi semoga kenaikan tarif juga diikuti sama semakin baik pelayanan dan fasilitas,” tuturnya.

Senada dengan Rara, Zira (30) berharap kenaikan tarif menjadi Rp5.000 dapat mendorong pendapatan perusahaan dengan harapan pelayanan yang semakin baik.

Terlebih, Zira berharap adanya tambahan armada maupun rute, sehingga semakin banyak yang menggunakan transportasi umum hasil subsidi Pemprov DKI Jakarta tersebut.

“Kalau ada kenaikan tarif TJ, buat biaya transportasi saya sudah pasti naik. Apalagi karena Saya kemana-mana sering pakai TJ. Tetapi ya demi peningkatan layanan, saya enggak akan keberatan,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah jika dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus," katanya, Senin (28/10/2025).

Dirinya memastikan kenaikan tarif diiringi dengan perbaikan fasilitas armada Transjakarta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Saat ini pun, fasilitas bus dan halte pemprov perbaiki. Bahkan tahun ini, untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, nantinya akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik.

Adapun, rencana kenaikan tarif tersebut sebagai imbas dari pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Jakarta. Alhasil, pihaknya mengaji ulang tarif yang sudah 20 tahun tidak naik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan alasan tarif Transjakarta harus dinaikkan menjadi Rp5.000 dari sebelumnya Rp3.500.

Dia mengatakan, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah jika dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9 ribu. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus," katanya, Senin (28/10/2025).

Pramono juga memastikan bahwa subsidi tarif tetap diberikan dan lebih tepat sasaran yakni kepada 15 golongan seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, lansia dan sebagainya. Seluruh golongan tersebut gratis menggunakan layanan Transjakarta.

Dia juga beralasan tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku kurang lebih selama 20 tahun atau sejak 2005 sehingga sudah saatnya untuk disesuaikan.

Sekretaris Kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini juga memastikan kenaikan tarif diiringi dengan perbaikan fasilitas armada Transjakarta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Fasilitasnya sekarang kita perbaiki, bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik," katanya.

Diharapkan dengan adanya fasilitas yang terus diperbaiki, maka masyarakat tertarik menaiki transportasi umum dan secara signifikan akan mengurangi polusi.

Adapun, data Transjakarta menyebutkan, tarif reguler Transjakarta saat ini adalah Rp3.500 per perjalanan. Namun, pada jam ekonomi (pukul 05.00-07.00 WIB), tarif khususnya Rp2.000 per perjalanan. Namun, terkadang ada tarif khusus (promo) seperti Rp1 untuk hari-hari tertentu.

Tarif Rp3.500 yang saat ini berlaku hanya mampu menutup 14 persen biaya operasional Transjakarta. Dikabarkan tarif Transjakarta akan naik menjadi Rp5 ribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi mendukung kenaikan tarif Transjakarta yang kabarnya tengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji ulang, sebagai imbas dari pemangkasan subsidi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang kenaikan tarif angkutan umum tersebut menjadi suatu keharusan.

Maklum, sudah lebih dari 20 tahun tarif tiket bus rapid transit (BRT) tersebut tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang enggak naik-naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko berujar bahwa kenaikan tarif menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat, saat ini pemerintah juga telah memberikan kelonggaran tarif bagi 15 golongan penumpang.

Mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta, para penghuni rusunawa, hingga pengurus rumah ibadah dapat menikmati Kartu Layanan Gratis (KLG).

“Biasanya kalau naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis. Jadi enggak ada pengaruhnya. Ditambah, hampir setiap tahun UMR juga naik, jadi enggak apa-apa,” ujarnya.

Sama halnya terhadap tarif Jaklingko yang saat ini gratis alias nol rupiah. Menurut Djoko, setidaknya diberikan tarif rendah, misalnya Rp1.000 per perjalanan.

Djoko menuturkan bahwa kenaikan tersebut pun tidak akan mempengaruhi biaya transportasi secara umum. Pasalnya beban biaya transportasi saat ini terletak pada mahalnya tarif dari rumah menuju angkutan umum maupun sebaliknya, di wilayah aglomerasi Bodetabek.

Untuk itu, pemerintah masing-masing daerah perlu menyediakan transportasi yang mampu menjangkau perumahan sehingga biaya dapat ditekan.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal terhadap Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur [Pramono Anung] menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Adapun pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan Rp3,63 triliun belanja subsidi untuk Transjakarta. Capaian tersebut lebih rendah dari anggaran yang senilai Rp3,9 triliun, akibat adanya efisiensi pada PSO Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph mengatakan saat ini masih dilakukan kajian soal potensi dampak kenaikan Tarif transjakarta. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang subsidi transportasi umum.

Daud menuturkan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut. Menurutnya, Pemda Jakarta saat ini masih merumuskan potensi dampak pemangkasan subsidi.

"Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan," kata Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

Terkait potensi kenaikan tarif, Daud menuturkan, hal tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam kajian yang dilakukan Pemda.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal pada Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO (public service obligation). Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Namun, menurut Pramono, kini dirinya bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah provinsi Jakarta.

"Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum," tuturnya.

Dia mengaku belum mengetahui berapa subsidi yang akan diberikan kepada warga setelah anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta dipangkas oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pemberian subsidi baru bisa diumumkan setelah pemerintah provinsi Jakarta melakukan kajian mendalam dan menyesuaikan dengan pemangkasan DBH.