Bisnis.com, PEKANBARU-- Perkembangan APBD Regional Riau hingga awal Februari 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK dengan cut off 10 Februari 2026, realisasi pendapatan daerah tumbuh signifikan sehingga mendorong posisi APBD berada dalam kondisi surplus.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD telah mencapai Rp2,02 triliun atau 7,37% dari pagu yang ditetapkan.

“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.02 triliun atau 7,37% dari pagu. Realisasi pendapatan APBD tumbuh 62,70% (year-on-year) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” ujar Heni, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan, lonjakan pendapatan terutama ditopang peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan transfer dan LLPDyS juga mencatat kenaikan tajam.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya masih relatif rendah. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru terealisasi 2,76% atau sebesar Rp784,25 miliar dan masih didominasi belanja operasi.

“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar, masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 96,90%. Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93 persen (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y),” jelasnya.

Dengan realisasi pendapatan yang jauh melampaui belanja pada awal tahun, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 triliun Kondisi ini berbanding terbalik dengan pagu awal yang direncanakan defisit.

“APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1,23 triliun. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang,” ungkap Heni.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan.

Secara umum, kinerja fiskal awal tahun ini mencerminkan ruang fiskal daerah yang cukup terjaga. Namun, percepatan realisasi belanja dinilai perlu terus didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan serta mendukung target pembangunan daerah sepanjang 2026.

Sebelumnya, realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau terkontraksi 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan kontraksi pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.

“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni.

Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025.

Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.