Bisnis.com, PEKANBARU — Tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada kuartal pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan realisasi PBBKB pada kuartal I /2026 mencapai Rp477 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.

“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Perkembangan APBD Regional Riau hingga awal Februari 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK dengan cut off 10 Februari 2026, realisasi pendapatan daerah tumbuh signifikan sehingga mendorong posisi APBD berada dalam kondisi surplus.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD telah mencapai Rp2,02 triliun atau 7,37% dari pagu yang ditetapkan.

“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.02 triliun atau 7,37% dari pagu. Realisasi pendapatan APBD tumbuh 62,70% (year-on-year) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” ujar Heni, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan, lonjakan pendapatan terutama ditopang peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan transfer dan LLPDyS juga mencatat kenaikan tajam.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya masih relatif rendah. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru terealisasi 2,76% atau sebesar Rp784,25 miliar dan masih didominasi belanja operasi.

“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar, masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 96,90%. Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93 persen (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y),” jelasnya.

Dengan realisasi pendapatan yang jauh melampaui belanja pada awal tahun, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 triliun Kondisi ini berbanding terbalik dengan pagu awal yang direncanakan defisit.

“APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1,23 triliun. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang,” ungkap Heni.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan.

Secara umum, kinerja fiskal awal tahun ini mencerminkan ruang fiskal daerah yang cukup terjaga. Namun, percepatan realisasi belanja dinilai perlu terus didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan serta mendukung target pembangunan daerah sepanjang 2026.

Sebelumnya, realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau terkontraksi 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan kontraksi pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.

“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni.

Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026 yang mencapai Rp1,2 triliun.

Langkah tersebut dilakukan usai pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan evaluasi APBD Pemprov Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa Pemprov Riau langsung menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing perangkat daerah.

“Setelah selesai evaluasi tersebut kami langsung menyusun DPA-nya semua, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran. InsyaAllah targetnya bisa segera digunakan,” ujar SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026).

Dia mengakui saat ini kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit. Namun demikian, Pemprov Riau telah menyiapkan skema pengendalian belanja untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

“Untuk mengatasinya, ada belanja modal sekitar Rp600 miliar yang tidak perlu dikerjakan. Kemudian juga dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, biaya makan minum, serta tidak melaksanakan rapat di hotel. Jadi, InsyaAllah bisa selesai,” jelasnya.

Selain pengendalian belanja, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Ia meminta seluruh ASN bekerja lebih optimal agar persoalan tunda bayar dan tunda salur dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal,” katanya.

Sebagai upaya jangka menengah, Pemprov Riau juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah. Tim ini bertugas menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang dinilai masih belum tergarap secara maksimal.

“Kami membentuk tim percepatan pendapatan daerah karena masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai,” ajaknya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau telah mengesahkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,32 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada Sabtu (29/11/2025) malam.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya.

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi dividen BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt. Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun. Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur.

“Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah.

Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

“Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal,” ujarnya.

Selain memastikan penyelesaian kewajiban keuangan, Plt Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan etos kerja serta mutu pelayanan publik. Ia mengakui, tahun 2025 merupakan periode berat bagi penyelenggaraan pemerintahan di Riau.

Memasuki tahun anggaran baru, pemerintah daerah disebut perlu menyeleksi program dan kegiatan secara lebih ketat. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta fokus, disiplin, dan konsisten menjalankan program yang telah disepakati sesuai kemampuan fiskal.

“Memang tugas kami tahun 2026, saya minta Pak Sekda dan semua kawan-kawan menyelesaikan kegiatan skala prioritas. Nanti sudah disepakati seluruh kepala OPD dan inspektorat, ya dikerjakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar program yang telah ditetapkan tidak kembali dibuka untuk lelang tambahan. Langkah itu dikhawatirkan menimbulkan pembengkakan belanja dan memperdalam minus anggaran.

Dalam situasi fiskal yang menantang, Hariyanto mendorong jajarannya menjaga kebersamaan dan kejujuran dalam mengelola keuangan daerah. Di sisi lain, ia tetap optimistis terhadap prospek pendapatan daerah.

Pemprov Riau menetapkan target APBD 2026 sebesar Rp 8,3 triliun. Target tersebut dinilai masih realistis dengan dukungan komunikasi intensif bersama sejumlah pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau.

“Kalau target APBD sudah kita buat Rp8,3 triliun. Pendapatan, insyaallah yakin dan percaya karena kita sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp8,21 triliun, mencakup 86,77% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp9,47 triliun.

Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menjabarkannya dalam agenda refleksi akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Dia menyebutkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, kinerja keuangan daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, proyeksi realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp8,21 triliun.

“Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Provinsi Riau hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,93 triliun atau sebesar 83,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

SF Hariyanto menegaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib serta belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meskipun Pemprov Riau harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya dengan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30% pada Oktober, November, dan Desember. Selain itu, kami tetap memastikan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah sumber pendapatan alternatif yang tengah dioptimalkan, di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai aset daerah yang diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau optimistis keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.