Tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau 'behavior' dari simpanan kita

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan simpanan masyarakat di perbankan tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik, dengan simpanan di bawah Rp100 juta masih tumbuh 1,84 persen per Mei 2026.

“Tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita,” ujar Kepala LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Anggito memaparkan bahwa simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen per Mei 2026.

Lebih lanjut, simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di atas Rp5 miliar pun melonjak 21,6 persen per Maret 2026.

“Ini karena pengaruh dari penempatan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) pemerintah di bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI),” ucap Anggito.

Apabila tanpa dana pemerintah, tutur dia melanjutkan, simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di atas Rp5 miliar pun tetap tumbuh di kisaran 9,6 persen.

Oleh karena itu, Anggito menyampaikan secara natural dana simpanan tersebut tetap tumbuh.

Terkait dengan porsi nominal simpanan, Anggito memaparkan porsi simpanan di perbankan dengan saldo di bawah Rp100 juta adalah 11,26 persen dari seluruh simpanan, sedangkan porsi simpanan di perbankan dengan saldo di atas Rp5 miliar mencapai 57,88 persen dari seluruh simpanan.

"Kalau secara agregat pertumbuhan dari DPK (Dana Pihak Ketiga) per Maret adalah 13,57 persen. Jadi, jawabannya tidak ada pengaruh (gejolak global),” ujar Anggito.

Dalam kesempatan tersebut, LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya akan semakin intensif memperkuat program kerja sama dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor perbankan dan asuransi dengan penekanan pada penguatan perlindungan nasabah serta peningkatan kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, LPS bersama OJK dan BPS telah memperluas skala dan ruang lingkup Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sejak tahun ini, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil pemetaan yang komprehensif sebagai dasar pengembangan program inklusi dan edukasi lintas kelompok dan wilayah.

Saat ini, masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening perbankan. LPS bersama KSSK akan terus mendorong agar masyarakat memiliki akses rekening guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan program prioritas Asta Cita Pemerintah secara lebih efisien dan efektif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan anjlok pada Januari 2026, menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Januari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 72,3%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 74,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 72,3% itu merupakan rekor terendah sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk simpanan atau tabungan dan membayar cicilan pinjaman.

Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Januari 2026 ada di level 16,5%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,8%. Angka tabungan ini juga merupakan yang tertinggi sejak awal 2023.

Selain menabung, masyarakat juga tampak lebih terbebani oleh kewajiban utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat naik menjadi 11,2% pada Januari 2026, dibandingkan 10,8% pada akhir tahun lalu.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 70,1% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan masih harus membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 74,5%.

Anomali dengan Keyakinan Konsumen

Fenomena ini menciptakan sebuah anomali pada awal 2026. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2024 menjadi 127 pada Januari 2026, angka tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2).

Sebagai informasi, survei yang dilakukan oleh BI itu menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Januari 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan pengeluaran, kenaikan IKK Januari terjadi di hampir semua kelompok yaitu >5 juta (dari 128,3 menjadi 134,3); Rp3,1—4 juta (dari 118,3 menjadi 120,7); Rp2,1—3 juta (dari 117,9 menjadi 121,2); dan Rp1—2 juta (dari 113,7 menjadi 118,8). Sementara kelompok pengeluaran Rp4,1—5 juta menurunkan dari 129,2 menjadi 124,2.

Berdasarkan usia, IKK meningkat di hampir pada seluruh kelompok dengan kenaikan tertinggi yaitu 20—30 tahun (dari 127,9 ke 134,2). Secara spasial, IKK mengalami peningkatan di mayoritas kota yang disurvei, terutama di Semarang, Palembang, dan Padang.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa perkembangan keyakinan konsumen pada Desember 2025 dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

IKE tercatat sebesar 115,1 atau menurun tipis dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 111,4. Begitu juga IEK yang berada di level 138,8, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 135,6.

Jika dirincikan maka kenaikan IKE terjadi akibat semua komponennya yaitu indeks penghasilan saat ini (dari 120,2 menjadi 123,7), indeks ketersediaan lapangan kerja indeks (dari 106,5 menjadi 109,9), indeks pembelian barang tahan lama (dari 107,4 menjadi 111,8) menguat.

Sementara itu, perkembangan IEK dipengaruhi oleh kenaikan indeks ekspektasi kegiatan usaha (dari 130,8 menjadi 135,4) dan indeks ekspektasi penghasilan (dari 140,8 menjadi 146). Sementara itu. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja stagnan (tidak berubah di level 135,1).

Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,

Jakarta (ANTARA) - Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menyatakan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan pendapatan riil yang lebih merata dan penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menuturkan, saat ini tantangan utama dalam meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia bukan lagi karena ketiadaan konsumsi, tapi pendapatan yang tidak merata dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

“Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,” ujar Sandy Pramuji di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, daya beli masyarakat memang masih tumbuh dan terjaga, tapi keinginan untuk berbelanja justru semakin tertahan akibat meningkatnya tekanan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, hingga kehati-hatian pascapandemi.

Ia menyatakan, masyarakat menahan konsumsi bukan karena tidak punya uang, tapi karena memprioritaskan keamanan finansial untuk mengantisipasi kondisi perekonomian di masa mendatang.

Sandy menjelaskan, kondisi tersebut tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil dan konsisten di kisaran 4,53 persen hingga 5,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2023-2024, serta bertahan pada level 4,98 persen pada 2025.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi domestik belum melemah dan permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, upah riil pekerja mulai tertekan pada paruh kedua tahun lalu. Data pada Agustus 2025 menunjukkan kenaikan upah hanya sebesar 1,94 persen yoy, lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang mencapai 2,31 persen yoy.

“Kondisi ini menyebabkan upah riil terkontraksi sekitar 0,37 persen, sebuah sinyal tertekannya daya beli, karena pendapatan tidak lagi mampu mengimbangi kenaikan harga,” tutur Sandy.

Penurunan gairah ekonomi tersebut juga terlihat dari Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) yang menurun dari 120,2 pada Juni 2025 menjadi 112,9 pada September 2025, sebelum pulih terbatas di akhir tahun kembali ke level 120,2 pada Desember 2025.

Ia menyampaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan yang dirasakan rumah tangga mulai tergerus oleh kenaikan biaya hidup.

Sementara dari aspek ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja pada Agustus 2025 hanya bertambah 1,89 juta orang, jauh lebih rendah dibanding peningkatan pada Agustus 2024 sebesar 4,79 juta orang.

Sandy juga menyoroti kondisi keuangan rumah tangga yang semakin tersegmentasi dan tidak merata, terutama terkait tabungan.

Tabungan masyarakat secara total memang tumbuh hingga 12,1 persen yoy pada November 2025, tapi kenaikan tersebut didominasi oleh kelompok simpanan besar dengan saldo di atas Rp1 miliar.

Sebaliknya, kapasitas menabung kelompok menengah dan bawah justru mengalami stagnasi. Rata-rata tabungan per rekening untuk kelompok simpanan di bawah Rp100 juta cenderung menurun, dari sekitar Rp2 juta pada awal 2023 menjadi sekitar Rp1,7 juta pada 2024-2025.

“Fenomena precautionary saving ini mempertegas bahwa ruang finansial rumah tangga tidak membaik secara merata. Kelompok berpendapatan tinggi lebih memilih menabung dan berinvestasi, sementara kelompok menengah-bawah berjuang menjaga sisa bantalan keuangan mereka yang mulai tergerus inflasi,” imbuh Sandy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan tabungan nasabah dengan saldo di bawah Rp 100 juta masih relatif rendah dibandingkan kelompok simpanan bernilai besar. Secara tahunan, tabungan kelompok ini tumbuh sebesar 3,43 persen. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis Lembaga Penjamin Simpanan Ferdinan D. Purba mengatakan pergerakan tabungan kelompok kecil masih sangat dipengaruhi faktor musiman.

“Untuk yang di bawah 100 juta, pertumbuhannya year on year sebesar 3,43 persen,” kata Ferdinan saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Kamis (22/1/2026) malam.

Menurut LPS, pertumbuhan tabungan kelompok ini kerap meningkat pada periode tertentu, seperti saat hari besar keagamaan atau pembayaran tunjangan, namun kembali melambat di luar periode tersebut. Kondisi itu membuat laju tabungan kelompok kecil belum menunjukkan penguatan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, LPS mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan secara keseluruhan masih cukup solid. Pada 2025, DPK tumbuh 13,83 persen secara tahunan, didukung oleh aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Meski demikian, perlambatan tabungan kelompok kecil menjadi salah satu indikator yang terus dicermati LPS dalam menilai daya simpan masyarakat. LPS menilai dinamika tersebut penting untuk memahami kondisi likuiditas dan perilaku menabung di tengah perkembangan ekonomi terkini.

LPS memastikan perlindungan dana nasabah tetap terjaga, dengan cakupan penjaminan simpanan berada jauh di atas mandat undang-undang. Simpanan nasabah hingga Rp 2 miliar per orang per bank tetap dijamin selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Anomali perilaku konsumen terjadi penghujung 2025. Di tengah guyuran insentif fiskal pemerintah dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat justru cenderung mengerem belanja dan mempertebal tabungan.

Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2025 sebesar 74,6% dan Oktober 2025 yang mencapai 74,7%.

Meski periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat, tetapi ternyata kali ini masyarakat lebih memilih menahan belanjanya. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk dorong konsumsi masyarakat.

Nyatanya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pergeseran struktur penggunaan pendapatan masyarakat tersebut sebagai penanda kecemasan masyarakat akan ketidakpastian.

"Secara ekonomi, kombinasi ini lazim muncul ketika rumah tangga memilih bersikap lebih hati-hati dan membangun bantalan kas, baik karena ketidakpastian maupun guncangan lokal," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Alasan Insentif Tak Laku

Josua membedah alasan mengapa insentif jumbo seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra senilai Rp29,9 triliun, diskon transportasi, hingga program magang fresh graduate perguruan tinggi bergaji UMK tidak serta-merta menggenjot rasio konsumsi.

Pertama, sifat insentif akhir tahun lebih bersifat defensif untuk menjaga daya beli, bukan pemicu lonjakan belanja non-essential. Dana bantuan lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok atau mengurangi beban cicilan seperti yang terlihat dari penurunan rasio cicilan utang menjadi 10,81% pada Desember 2025, dari 10,98% pada bulan sebelumnya.

Kedua, tekanan inflasi pangan yang masih persisten. Josua mencatat inflasi komponen bergejolak (volatile food) mencapai 6,21% pada akhir tahun lalu, yang membuat ruang belanja masyarakat menyempit hanya untuk kebutuhan perut, memaksa mereka menahan belanja barang sekunder dan tersier.

"Momentum Nataru memang mendorong belanja, tetapi bila pada akhir tahun sebagian rumah tangga menerima tambahan pendapatan musiman dan memilih menyimpannya, maka porsi tabungan naik dan porsi konsumsi bisa turun secara rasio," jelasnya.

Selain itu, penurunan perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen domestik yang tidak merata. Josua mencontohkan penurunan optimisme di kota-kota seperti Medan dan Padang yang terdampak bencana alam di Sumatra, yang turut menyeret rata-rata indeks nasional.

Pada 2026, Josua mengingatkan pemerintah bahwa meskipun konsumen masih optimis, mereka semakin selektif. Konsumsi diproyeksi tetap tumbuh, namun tidak akan agresif jika masyarakat terus memprioritaskan tabungan.

"Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi," pungkasnya.

Hanya Kelompok Bawah yang Tingkatkan Konsumsi

Jika dibedah berdasarkan kelompok pengeluaran maka tampak kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kenaikan porsi konsumsi pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

Tercatat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan kelompok ini melonjak ke level 77,3% pada akhir tahun, naik dari posisi November 2025 sebesar 76,5%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perilaku kelompok pengeluaran lainnya yang kompak menahan belanja.

Penurunan porsi konsumsi paling tajam terjadi pada kelas menengah, khususnya kelompok pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta. Kelompok ini memangkas porsi belanjanya dari 73,8% pada November 2025 menjadi 70,9% pada Desember 2025.

Sejalan, kelompok pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta mengalami penurunan rasio konsumsi dari 73,8% pada November 2025 menjadi 73,2% pada Desember 2025. Begitu juga kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta juga mencatatkan penurunan rasio konsumsi dari 75% pada November 2025 menjadi 74,6% pada Desember 2025.

Adapun, kelompok masyarakat kelas atas (pengeluaran di atas Rp5 juta) makin defensif. Porsi konsumsi kelompok ini menyusut dari 71,4% pada November 2025 menjadi 70,84% pada Desember 2025, terendah dibandingkan seluruh kategori lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan tabungan masyarakat di berbagai segmen mengalami pertumbuhan dengan peningkatan terbesar pada tabungan di atas Rp5 miliar sebesar 16,24 persen.

“Untuk simpanan di atas Rp5 miliar, tumbuh sebesar 16,24 persen. Ini tumbuh cukup tinggi,” kata Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pertumbuhan simpanan besar itu didorong oleh kinerja sejumlah korporasi, mengingat beberapa sektor terlihat mengalami pertumbuhan positif. Selain itu, kredit investasi juga menunjukkan tren meningkat, yang akhirnya berdampak positif terhadap porsi tabungan di atas Rp5 miliar.

Untuk segmen lainnya, LPS mencatat simpanan bernilai kecil, yakni rentang Rp5 juta hingga Rp10 juta tumbuh sebesar 8,55 persen, sedangkan tabungan di bawah Rp5 juta tumbuh 7,91 persen.

“Ini merupakan indikasi dari mulai meningkatnya kemampuan penabung berskala keci. Ini observasi kami dari sisi penabung,” katanya, menjelaskan.

Sedangkan untuk simpanan di atas Rp100 juta, tercatat tumbuh sebesar 4,19 persen. Meski naik, namun pertumbuhannya melambat dibandingkan catatan akhir pada Desember 2024 sebesar 4,82 persen.

“Kami akan lihat nanti dalam dua bulan kemudian apakah kondisinya akan lebih baik dari 2024. Kami belum bisa menyampaikan saat ini,” kata Anggito.

LPS pun meminta perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga simpanan.

Pasalnya, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) meski pihaknya terus menurunkan TBP.

Per September 2025, LPS telah menurunkan TBP sebesar 25 bps dari 3,75 persen menjadi 3,50 persen untuk simpanan Rupiah di bank umum.

Namun, porsi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP justru meningkat, dari 13 persen pada 2022 menjadi 32 persen pada September 2025.

“LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan ke tingkat yang wajar,” ujar Anggito.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025