Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan itu jadi salah satu yang masuk dalam Program Kerja kementerian tahun anggaran 2025.

Registrasi sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/tahun 2021. Identitas yang digunakan calon pelanggan jasa telekomunikasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No KK).

Pada pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 juga disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi harus menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC. Caranya dapat dilakukan dengan registrasi menggunakan data biometrik, namun teknis penggunaannya belum diatur dalam aturan tersebut.

Sementara pada pasal 154 aturan yang sama menuliskan soal penggunaan data kependudukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler berupa NIK dan No.KK atau NIK serta data kependudukan biometrik.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan)," tulis Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain penggunaan face recognition, salah satu yang diatur adalah registrasi untuk masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Kelompok tersebut belum memiliki KTP elektronik dan belum perekaman Data Kependudukan Biometrik.

Di sana diatur mereka bisa melakukan registrasi dengan menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subsciber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan. Selain itu juga membutuhkan NIK calon pelanggan dan data NIK serta biometrik kepala keluarga dalam KK tersebut.

Terakhir adalah kewajiban regitrasi eSIM dengan nomor MSISDN, NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah.

Penggunaan biometrik pengenalan wajah juga belum dilakukan secara keseluruhan setelah Permen diundangkan. Dalam jangka satu tahun, registrasi masih bisa dilakukan dengan NIK dan No KK, sementara data biometrik bersifat opsional.

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition)," jelas Komdigi.

Dituliskan pula ketentuan registrasi teranyar hanya untuk pelanggan baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik dan NIK, jika sudah melakukannya dengan NIK dan nomor KK.

Komdigi mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memberikan masukan pada RPM tersebut. Masukan diselenggarakan sejak 17 hingga 26 November 2025 melalui [email protected].

Jakarta, CNBC Indonesia - Diskusi panas soal FotoYu dan pengambilan foto tanpa izin bergulir di media sosial beberapa hari. Aplikasi itu jadi tempat jual-beli foto yang diambil fotografer dalam ruang publik.

Banyak orang yang tak setuju dengan praktik tersebut. Di sejumlah media sosial, beberapa orang mengatakan tak setuju karena mereka tak meminta izin saat mengambil foto dan diperjualbelikan.

Namun di sisi lain, ada juga yang tidak masalah dengan aktivitas itu. Berbagai alasan dilontarkan seperti ingin eksis atau ada foto yang bisa diunggah di media sosial.

Beberapa pengguna juga menilai aplikasi itu hanya menyertakan foto yang ada diri mereka saja. Tidak bisa melihat atau membeli foto orang lain.

Walaupun memang teknologi pengenalan wajah nampaknya belum terlalu sempurna. Sebab dinilai kerap keliru mengenali wajah pengguna, dan menampilkan wajah orang.

Lalu apa sebenarnya FotoYu?

FotoYu dikembangkan oleh perusahaan bernama PT. Super Giga Generasi. Saat CNBC Indonesia mencoba mencarinya, informasi dalam akun LinkedIn menyebutkan perusahaan itu bergerak dalam bidang AI dan berada di Kembangan Selatan, Jakarta.

Dalam laman resminya, FotoYu menuliskan sebagai platform marketplace dokumentasi pribadi. Aplikasi ini menggunakan teknologi privasi AI yang akan mempertemukan fotografer dengan user-nya.

FotoYu menggunakan sejumlah teknologi AI, komputasi awan, otomatisasi, smartphone, GPS, fintech, enkripsi dan crowsourcing.

Sementara dua teknologi utamanya adalah pengenalan wajah (face recognition) dan lokasi data. Aplikasi juga meminta persetujuan pengumpulan data pengenal biometrik wajah dan data lokasi.

Menurut aplikasi, kedua data itu dienkripsi dan hanya bisa dibuka oleh user. Staf FotoYu diklaim tak bisa membacanya, dan hanya bisa dilihat segelintir engineer tingkat atas untuk pemeliharaan.

Pemusnahan identifikasi biometrik dan data lokasi bisa dilakukan secara permintaan atau saat akun pengguna dihapus.

Dalam laman persetujuan disebutkan data apa saja yang dikumpulkan dan diproses FotoYu. Mulai dari nomor ponsel, email, tanggal lahir, gender, foto dan video wajah, data biometrik wajah, data lokasi GPS, preferensi pengguna, data teknis perangkat dan koneksi.

Khusus untuk kreator termasuk juga data foto identitas diri yakni KTP atau Paspor.

FotoYu mewajibkan pengguna hanya memiliki satu akun di FotoYu. Sebab data biometrik wajah unik hanya dikunci untuk satu akun dan mencegah pencurian identitas.

Untuk pencarian, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari selfie wajah, pengguna dapat mengambil selfie wajah atau dengan nomor BIB dalam event tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong perlunya mengusut lebih lanjut selisih data hingga Rp18 triliun.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Purbaya Yakini Data BI

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besarnya simpanan pemda di bank menggambarkan bahwa lambatnya belanja di daerah bukan karena keterbatasan uang. Dia turut menyoroti selisih Rp18 triliun antara data BI dan rekening pemda yang langsung dicek oleh Kemendagri.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujarnya pada kesempatan yang sama.