Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersiap mengguyur berbagai insentif ekonomi pada semester II/2026 demi menjaga laju pertumbuhan di tengah tekanan daya beli dan perlambatan aktivitas usaha. Paket stimulus yang disiapkan menyasar dua sisi sekaligus, yakni konsumsi rumah tangga dan sektor produksi.

Dari sisi konsumsi, stimulus diarahkan untuk meningkatkan belanja dan perjalanan masyarakat pada momentum libur panjang. Pemerintah menyiapkan diskon tiket kereta api dan penyeberangan saat libur sekolah serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, ada pula PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat ekonomi dan insentif pembelian kendaraan listrik yang mulai berlaku pada Juli 2026.

Nilai alokasi untuk diskon transportasi pun tidak kecil. Untuk periode libur sekolah, anggaran diskon kereta api dan penyeberangan mencapai Rp190,5 miliar dengan target 3,07 juta pengguna. Sementara itu, PPN DTP tiket pesawat ekonomi disiapkan sebesar Rp472,7 miliar yang diproyeksikan menjangkau sekitar 2,3 juta penumpang. Pada periode Nataru, alokasi insentif transportasi bahkan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Stimulus juga diarahkan untuk menopang kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Pemerintah menyiapkan program magang batch 4 dengan kuota 150.000 peserta dan anggaran Rp4,14 triliun. Selain itu, program vokasi nasional disiapkan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan alokasi mencapai Rp2,12 triliun.

Kalangan dunia usaha menyambut positif rencana tersebut karena diyakini mampu mendongkrak permintaan dan aktivitas ekonomi. Namun, pelaku usaha mengingatkan bahwa insentif konsumsi saja belum cukup. Industri masih membutuhkan penurunan ongkos produksi seperti harga energi, biaya logistik, hingga kepastian regulasi agar ekspansi usaha dapat kembali berjalan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk program stimulus ekonomi pada semester II/2026. Program itu mencakup insentif transportasi hingga program magang dan vokasi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, total dana yang dialokasikan untuk diskon tiket transportasi kereta api, laut, dan penyeberangan mencapai Rp351,9 miliar.

“Diskon transportasi untuk periode liburan sekolah Rp190,5 miliar dan periode Nataru Rp161,4 miliar, jadi total Rp351,9 miliar,” ungkap Haryo kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Sementara, insentif diskon transportasi udara melalui skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp1.194,7 miliar. Perinciannya, diskon untuk periode liburan sekolah sebesar Rp472,7 miliar dan periode Nataru sebesar Rp722 miliar, sehingga total insentif yang digelontorkan mencapai Rp1.194,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp4,14 triliun untuk program magang nasional dan Rp1,87 triliun untuk program vokasi nasional. Haryo mengungkapkan, langkah ini ditempuh guna mendukung pemberdayaan tenaga kerja serta menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, Haryo menuturkan, pemerintah menggelontorkan stimulus tersebut untuk memanfaatkan momentum liburan sekolah dan periode Nataru, sekaligus menyelesaikan janji Presiden Prabowo Subianto terkait insentif Pajak Final Royalty bagi penulis.

Pemerintah mengharapkan, pemberian diskon transportasi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode musiman sehingga berdampak pada kenaikan konsumsi.

Sementara itu, lanjut dia, program magang dan vokasi diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah (SDM).

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya hingga libur Natal dan Tahun Baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik berbasis nikel dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat industri baterai nasional sekaligus memperdalam hilirisasi mineral di Indonesia.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai kebijakan tersebut lebih tepat sasaran karena diarahkan untuk mendukung kendaraan listrik yang menggunakan bahan baku domestik, khususnya nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahmi, kebijakan baru ini menjadi langkah penting untuk membangun industri kendaraan listrik yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menilai pendekatan tersebut lebih relevan dibanding insentif sebelumnya yang juga banyak dinikmati kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).

Pasar kendaraan listrik Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan pesat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan battery electric vehicle (BEV) meningkat dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Namun, pertumbuhan itu masih didominasi kendaraan listrik berbasis baterai lithium iron phosphate (LFP), yang bahan baku dan teknologinya belum diproduksi di dalam negeri. Pada 2024, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen dari total pasar nasional.

Sementara kendaraan listrik berbasis nickel-manganese-cobalt (NMC) baru mencatat penjualan 9.390 unit atau 16,7 persen. Meski demikian, pertumbuhan kendaraan berbasis NMC melonjak signifikan pada 2025 menjadi 26.069 unit atau naik 177,6 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 22,8 persen.

Fahmi menilai tren tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan nikelnya yang merupakan salah satu terbesar di dunia.

“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Ia mengingatkan dominasi teknologi LFP berpotensi membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri jika tidak diimbangi penguatan industri baterai berbasis nikel di dalam negeri.

Karena itu, menurut Fahmi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan subsidi. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi baterai, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga transfer teknologi dari investor asing.

Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam pengembangan industri baterai nasional, termasuk menggandeng mitra global yang memiliki teknologi baterai berbasis NMC.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan program insentif kendaraan listrik untuk 100 ribu mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik pada 2026. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 5 juta per unit.

Sementara itu, untuk mobil listrik pemerintah menyiapkan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen. Besaran insentif akan dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan, yakni berbasis nikel dan non-nikel.

Rencananya, kebijakan insentif kendaraan listrik tersebut mulai berlaku pada Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial Kalista, yang dinaungi Grup Indika Energy, memandang transisi menuju logistik hijau di Indonesia masih memiliki peluang besar, meskipun tantangan infrastruktur dan investasi awal masih membayangi pelaku usaha.

Direktur Utama Kalista Group Albert Aulia Ilyas mengatakan, penggunaan kendaraan niaga listrik saat ini masih didominasi di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut sejalan dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya yang lebih berkembang di wilayah urban.

Meski demikian, penggunaan kendaraan niaga listrik di wilayah pedesaan atau rural area masih relatif terbatas. Padahal, aktivitas logistik nasional juga menjangkau wilayah nonperkotaan dengan kebutuhan distribusi yang terus meningkat.

Oleh karena itu, Kalista mulai menyiapkan strategi untuk memperluas dukungan infrastruktur kendaraan listrik niaga hingga ke wilayah rural area.

“Nah, untuk kesiapan infrastruktur di rural area, apabila memang diperlukan dan hitung-hitungan secara bisnis masuk, salah satu solusi yang diberikan Kalista adalah membantu menyiapkan infrastrukturnya,” ujar Albert di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain menyiapkan infrastruktur, Kalista juga menjalankan berbagai strategi untuk mendorong pelaku usaha beralih ke kendaraan listrik niaga. Salah satunya melalui edukasi dan pembuktian langsung terkait efisiensi biaya operasional yang diperoleh dari penggunaan armada listrik.

Apalagi, lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel akibat konflik di Timur Tengah mulai meningkatkan tekanan biaya operasional sektor logistik. Kondisi tersebut dinilai mendorong pelaku usaha lebih terbuka terhadap kendaraan niaga listrik.

“Apalagi dengan situasi sekarang, dampak ke bisnis dan finansial akan terlihat sekali. Biasanya kalau [beban] itu sudah mulai terasa, para pelaku usaha akan lebih terbuka untuk melakukan transisi ke kendaraan listrik,” jelasnya.

Kendati demikian, Albert menilai percepatan transisi menuju logistik hijau tetap membutuhkan dukungan pemerintah, baik melalui insentif kendaraan maupun percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya.

“Kalau melihat benchmark di beberapa negara, percepatan adopsi EV memang biasanya didukung subsidi dan pembangunan infrastruktur. Kalau ingin transisi berjalan cepat, kedua hal tersebut memang penting,” ujar Albert.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang direncanakan berlaku mulai Juni 2026 untuk kendaraan listrik murni. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai stimulus kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/2025, mulai dari fasilitas PPN DTP hingga pembebasan bea masuk impor completely built up (CBU) kendaraan listrik.

Efisiensi Operasional Jadi Daya Tarik

Di sisi lain, gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) akibat ketegangan geopolitik global mulai mendorong pelaku industri mempercepat adopsi kendaraan listrik untuk mendukung operasional logistik.

Salah satunya dilakukan oleh perusahaan tekstil PT Ever Shine Tex Tbk. (ESTI), atau Evershine Group yang mulai mengimplementasikan kendaraan listrik untuk distribusi operasional perusahaan melalui kerja sama dengan Kalista.

Direktur Ever Shine Group, Michael Sung mengatakan penggunaan armada kendaraan listrik niaga mampu memangkas biaya operasional secara signifikan dibandingkan kendaraan konvensional.

“Di luar biaya maintenance dan lain-lain yang ditanggung Kalista, total saving bisa mendekati 70% dibanding kendaraan konvensional. Jadi memang cukup signifikan dari sisi biaya,” ujar Michael pada kesempatan yang sama.

Selain efisiensi biaya, perseroan juga mencatatkan penurunan emisi yang cukup signifikan. Berdasarkan pengukuran perusahaan pada rute Jakarta—Bandung pulang pergi, penggunaan kendaraan listrik mampu menekan emisi sekitar 35%—41%.

Adapun, Ever Shine Group sebelumnya mulai mengadopsi kendaraan listrik sebagai respons atas tantangan kenaikan harga BBM yang terjadi di pasar domestik. Sebanyak 6 unit truk listrik disiapkan untuk mendukung distribusi produk di wilayah Jakarta dan Bandung kepada sejumlah pelanggan, seperti Uniqlo, Atalon, Shopee, Gojek, Grab, Torch, hingga Eiger.

"Sebelumnya, kami sudah melakukan uji coba bersama Kalista untuk dua tipe truk yang digunakan, dengan hasil yang sangat positif, tercatat, kami bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 40%," ujar Michael.

Dalam implementasinya, Kalista juga mengintegrasikan armada kendaraan listrik tersebut dengan Fleet Management System (FMS) milik perusahaan melalui K-Move Dashboard untuk memantau operasional secara real-time.

Peremajaan Armada Logistik

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memandang kendaraan niaga listrik berpotensi menjadi solusi untuk memodernisasi armada logistik nasional yang saat ini masih didominasi kendaraan berusia tua.

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kendaraan niaga listrik dapat menjadi alternatif rasional menuju logistik hijau di tengah lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.

Saat ini, sektor logistik nasional menghadapi tantangan besar dari sisi efisiensi armada. Dari total sekitar 6,4 juta unit truk nasional, mayoritas masih menggunakan mesin berbahan bakar fosil dengan usia operasional yang relatif tua.

Kondisi tersebut terlihat dari komposisi armada, di mana hanya sekitar 21% truk yang berusia di bawah lima tahun, sedangkan sekitar 65% lainnya telah beroperasi lebih dari 20 tahun.

Situasi tersebut membuka peluang penetrasi kendaraan listrik, terutama di kawasan dengan mobilitas terbatas seperti pelabuhan yang memiliki tingkat polusi cukup tinggi akibat dominasi truk diesel.

Secara teknis, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang langsung di area operasional sehingga dinilai cocok untuk kawasan pelabuhan yang selama ini menghadapi persoalan polusi udara.

Gemilang menilai kawasan pelabuhan dapat menjadi titik awal yang ideal untuk peremajaan armada melalui penggunaan truk listrik.

"Populasi umur truk di pelabuhan berada pada angka 30–40 tahun. Kondisi ini membuka peluang penggunaan truk listrik sebagai solusi peremajaan armada," ujar Gemilang.

Meski menawarkan efisiensi jangka panjang, adopsi kendaraan niaga listrik masih menghadapi tantangan besar dari sisi investasi awal. Harga satu unit truk listrik saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan truk diesel konvensional, sehingga membutuhkan belanja modal yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pabrikan otomotif asal China BYD memberikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini masih menggodok peraturan terkait insentif EV yang menggunakan baterai nikel.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan aturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang positif. Aturan ini juga menjadi booster adopsi EV di Indonesia.

“Saya percaya, insentif dari pemerintah bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks ya untuk tetap bergantung pada energi fosil,” kata Luther Panjaitan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengikuti pasar di setiap negara. Karena itu, BYD selalu berkomitmen untuk mendukung aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menumbuhkan transisi penggunaan EV di Indonesia.

Strategi yang dimaksudkan oleh Luther meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dalam hal penjualan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.

“Kami telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya dalam menentukan jaringan penjualan. Kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, komitmen dari garansi, lalu baterai,” jelas Luther.

Secara global, BYD juga cukup sukses dalam membantu transisi penggunaan kendaraan dari ICE menuju elekrifikasi penuh. Menurut dia, pihaknya juga akan mempelajari beragam strategi yang sudah berjalan sukses di negara-negara lain.

“Rencana itu mungkin juga adalah refleksi bahwa ternyata efektifnya aturan fiskal bahkan non-fiskal yang ada saat ini dalam mendukung transisi,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki rencana untuk memberikan insentif yang lebih besar untuk kendaraan-kendaraan elektrifikasi murni (EV) yang menggunakan bahan baku baterai mereka dengan nikel.

Hal ini dijalankan untuk memperkuat hilirisasi domestik. Kebijakan ini menekankan pada penggunaan nikel lokal (terutama jenis third generation atau nikel tinggi) sebagai bahan baku baterai.

“Apapun dari teknologi baterainya, walaupun nikel, walaupun Lithium itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Selebihnya kami serahkan kepada pemerintah untuk menentukan,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi melalui pemberian subsidi kendaraan listrik. Insentif ini guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan memberikan insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik pada tahap awal. Skema insentif akan diumumkan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

“Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

Selain mobil listrik, pemerintah juga menyiapkan subsidi untuk 100 ribu unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp5 juta per unit. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV 2026.

Menurut Purbaya, insentif kendaraan listrik tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi, melainkan juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

“Selain mendorong konsumsi, kita juga bisa mengurangi konsumsi BBM,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat sektor manufaktur, khususnya industri tekstil dan sepatu, melalui penyediaan pembiayaan murah untuk peremajaan mesin.

Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan peran sektor swasta yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

“Ekonomi bukan hanya didorong pemerintah saja. Swasta harus hidup. Kontribusinya sekitar 90 persen,” ujar Purbaya.

Pemerintah menegaskan akan memastikan seluruh mesin ekonomi berjalan, baik dari sisi permintaan maupun produksi, agar pertumbuhan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Insentif diberikan untuk masing-masing 100 ribu unit mobil dan motor listrik tahun ini.

“Seratus ribu pertama, kalau habis, kita kasih lagi (insentifnya). Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) akan menjelaskan seperti apa, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) juga akan memberikan seperti apa (skemanya). Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp 5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus kendaraan listrik (electric vehicle/EV) ini akan diumumkan lebih detail bersama pihak-pihak terkait lainnya.

Purbaya mengaku tertarik dengan peluang insentif EV menyusul pertemuannya dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pagi ini.

Hal ini, lanjutnya, relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

“Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar BBM. Jadi ke depan seharusnya kalau itu dipercepat, lebih memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita,” ujar dia.

Ia pun sepakat dengan Menteri Perindustrian yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

“Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek ke depan, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Juni awal saya mulai jalan. Itu kebijakan yang sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan lain-lain,” kata Purbaya.

“Tapi semangat kita sekarang, kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di sisi demand sudah kita dorong sekarang, di sektor manufaktur kita dorong,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus mengatakan pemberian insentif kendaraan listrik kini semakin relevan karena tidak hanya berkaitan dengan agenda pengurangan emisi, tetapi juga adanya pergeseran tren pasar otomotif ke kendaraan berbasis elektrik akibat gejolak geopolitik dan ketidakpastian energi.

Selain membahas stimulus kendaraan listrik, Agus menyebut kedua menteri juga mendiskusikan upaya meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendorong pelaku industri memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk menanggung beban pajak pekerja.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan alokasi anggaran insentif PPh 21 DTP tahun ini meningkat, seiring tingginya permintaan dari dunia usaha. Kebijakan ini juga mengacu pada ketentuan dalam PMK 10/2025.

“Harapannya hingga Desember dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Misalnya, jika sebelumnya upah Rp10 juta dikenakan potongan pajak 5 persen, dengan skema DTP maka tidak ada pemotongan,” ujar Inge dalam media briefing di PT Mitra Saruta Indonesia, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, insentif ini menyasar pekerja di sektor industri tertentu, antara lain industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil, hingga furnitur.

Adapun mekanismenya, perusahaan terlebih dahulu membayarkan PPh 21 pekerja secara tunai. Selanjutnya, perusahaan melaporkan melalui SPT untuk kemudian mendapatkan penggantian dari pemerintah.

Inge menegaskan, skema PPh 21 DTP bukan berarti pajak dihapuskan. Pemerintah tetap membayarkan kewajiban tersebut dan mencatatnya sebagai bagian dari penerimaan negara.

“Ini bukan pajak yang tidak dibayar, melainkan pemerintah yang menanggungnya. Jadi tidak ada kehilangan potensi penerimaan negara,” katanya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Insentif dari pemerintah dinilai dapat menjaga margin perusahaan penerbangan dalam menghadapi kenaikan harga avtur hingga 70%, dengan demikian lonjakan tarif tiket pesawat tidak terjadi.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan fuel surcharge menjadi 38% hingga insentif fiskal, telah cukup untuk menyeimbangkan lonjakan biaya operasional akibat mahalnya bahan bakar.

Menurutnya, porsi avtur yang mencapai sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai membuat kenaikan harga avtur berimplikasi pada kenaikan biaya sekitar 13%. Namun, kenaikan tersebut dinilai dapat diimbangi oleh insentif yang diberikan pemerintah.

“Bahan bakar itu mengambil sekitar 40% dari total biaya maskapai. Artinya, dengan menaikan fuel surcharge 38%, artinya akan ada kenaikan 13% dari total cost. Dan jika ada kenaikan [harga tiket] 10%-13% itu wajar,” kata Bambang, Rabu (8/4/2025).

Pemerintah sebelumnya memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 11% serta menghapus bea masuk suku cadang pesawat untuk menjaga margin maskapai. Bambang menghitung, kombinasi kebijakan tersebut telah menutup sebagian besar kenaikan biaya akibat avtur.

Ia menyebut pemangkasan PPN langsung meningkatkan pendapatan maskapai, sementara penghapusan bea masuk memberikan tambahan efisiensi biaya sekitar 1%. Dengan demikian, total insentif mencapai sekitar 12% dari struktur biaya keseluruhan.

Jika ditambah dengan potensi pengurangan airport tax hingga 50%, yang setara sekitar 5% dari pendapatan, maka seluruh insentif dinilai mampu menutup bahkan melampaui kenaikan biaya akibat avtur.

“Jadi jika maskapai ingin menaikkan harga tiket, ya hanya 1% naiknya,” ujarnya.

Bambang bahkan menilai, dalam kondisi seluruh insentif tersebut terealisasi, harga tiket pesawat berpotensi turun sekitar 2%.

Selain insentif fiskal, ia menyoroti aspek operasional yang dinilai masih membebani konsumsi bahan bakar maskapai. Salah satunya adalah praktik holding saat pesawat menunggu antrean pendaratan yang dapat menambah konsumsi avtur hingga 10% dari total perjalanan.

“Maskapai sering dirugikan dengan kesulitan mereka mendarat, dimana mereka harus holding menunggu antrian landing. Itu kadang-kadang bisa 10% dari total lama perjalanan,” katanya.

Dia juga menyoroti prosedur taxiing pesawat yang dinilai belum efisien, terutama bagi pesawat narrow-body yang seharusnya tidak perlu menggunakan seluruh panjang landasan untuk lepas landas.

Selain itu, optimalisasi penggunaan landasan pacu di bandara juga dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar. Bambang mencontohkan masih adanya runway yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan kombinasi insentif fiskal dan perbaikan operasional tersebut, ia menilai tekanan biaya maskapai dapat ditekan tanpa harus membebankan kenaikan harga kepada penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Hal ini menyusul rencana pemerintah melakukan konversi terhadap 120 juta motor yang mulai dilakukan pada tahun ini.

Ia memastikan, bakal ada 'pemanis' atau 'sweetener' untuk menarik minat masyarakat melakukan konversi kendaraannya.

"Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya lah," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menuturkan, program ini menjadi salah satu strategi jangka panjang pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil menuju kendaraan berbasis baterai.

Menurut Bahlil, yang juga menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan transisi energi nasional, langkah ini bertujuan menekan tingkat polusi sekaligus mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Ini jangka panjang untuk mengurangi polusi kita juga. Ini kan bagian dari energi baru yang diperlukan," kata dia.

Meski begitu, Bahlil belum merinci besaran insentif yang akan diberikan pemerintah.

Ia mengatakan skema bantuan masih dibahas oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Kita kan baru selesai satgasnya, baru dibentuk. Saya rapat satgas dulu baru saya akan laporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan salah satu fokus utama satgas percepatan transisi energi nasional, adalah mempercepat konversi kendaraan motor berbahan bakar bensin menjadi listrik, guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Percepatan konversi kendaraan bermotor yang 120 juta motor memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Percepatan transisi energi ini sekaligus sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi dalam anggaran negara.

"Insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Xpeng Indonesia menjjaki potensi memasarkan sedan listrik Xpeng P7 versi setir kanan di Indonesia. VP Marketing Xpeng Indonesia Hari Arifianto mengatakan, pihaknya masih mempelajari tanggapan konsumen Indonesia terhadap Xpeng P7.

"Keinginan untuk membelinya bagus. Respons terhadap desain dan fitur juga sesuai ekspektasi," kata Hari dalam acara temu media di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menyampaikan, tantangan utama menghadirkan sedan listrik Xpeng P7 di Indonesia ada pada ketersediaan mobil versi setir kanan. Hari mengatakan bahwa konversi mobil setir kiri ke setir kanan memerlukan waktu.

Selain itu, menurut dia, pasar otomotif Indonesia masih didominasi model SUV dan MPV, yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap penjualan kendaraan di Indonesia.

Hari mengemukakan bahwa perusahaan mempertimbangkan kondisi pasar dalam menentukan model mobil baru yang akan dibawa ke pasar Indonesia.

"Kapasitas produksi kami terbatas, jadi harus memilih model yang paling sesuai dengan karakter pasar Indonesia," katanya.

Xpeng juga mempertimbangkan kemungkinan untuk menghadirkan mobil dalam bentuk kendaraan utuh (Completely Built Up/CBU) atau dalam bentuk komponen (Completely Knocked Down/CKD) dan dirakit di fasilitas lokal.

Opsi CKD dinilai lebih menguntungkan karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan insentif pemerintah dan mengefisienkan biaya produksi.

Xpeng saat ini bekerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk merakit produk mereka di pabrik Purwakarta, Jawa Barat sejak Juli 2025. Tahap awal, kata dia, produksi difokuskan pada X9 diikuti kemudian oleh G6.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha sektor pariwisata berharap agar insentif pemerintah terkait diskon moda transportasi mudik lebaran Idulfitri 2026 dapat mengerek naik pergerakan wisatawan dan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel.

Perkembangan situasi konflik di Timur Tengah imbas serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran perlu dimitigasi agar tidak menimbulkan efek berantai terhadap pariwisata Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan bahwa momentum lebaran umumnya ditandai dengan lonjakan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus), khususnya di destinasi wisata strategis.

“Dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah itu pergerakannya justru meningkat dibandingkan [periode libur lebaran] tahun lalu, itu harapannya,” kata Alan–sapaan akrabnya–kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, dia menilai bahwa situasi perang Iran yang mendekati lebaran Idulfitri 2026 dapat berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan, sehingga dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus menurunkan minat berwisata.

Tak hanya bagi wisatawan domestik, eskalasi konflik tersebut juga berdampak besar bagi wisatawan mancanegara (wisman). Tingkat kunjungan wisman ke Indonesia dapat menurun karena penutupan penerbangan yang melewati simpul konflik, hingga ongkos perjalanan yang berpotensi membengkak.

Kondisi ini, menurut Alan, akan berdampak besar bagi destinasi wisata seperti Bali, yang menjadi favorit wisman dari Eropa maupun dari sekitar kawasan Timur Tengah.

“Dampaknya itu tadi, kalau daerah kontribusi wisman-nya besar, tentu pasti dampak terhadap okupansi hotelnya akan terasa,” ujar Alan.

Oleh karena itu, PHRI berharap adanya kolaborasi antara pelaku pariwisata dengan pemerintah untuk mengendalikan potensi masalah yang timbul di tengah dampak situasi perang dan momentum lebaran Idulfitri mendatang.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang di Indonesia cenderung menurun pada Januari 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa okupansi kamar hotel bintang tercatat sebesar 47,53% pada Januari 2026, turun 8,59% poin secara bulanan (MtM) maupun 0,85% poin secara tahunan (YoY).

“Seluruh provinsi mengalami penurunan TPK hotel bintang pada Januari 2026 jika dibandingkan dengan Desember 2025,” kata Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Senin (2/3/2026).

Ateng menjelaskan bahwa secara umum, penurunan angka TPK hotel berbintang dipengaruhi oleh berakhirnya momentum puncak alias peak season Natal dan tahun baru (Nataru) yang terkonsentrasi pada Desember 2025.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi adanya faktor cuaca ekstrem di berbagai daerah yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk melancong.