Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memberi sinyal bahwa peringkat utang Indonesia bakal dipertahankan dalam dua tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu dengan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), di sela-sela kehadirannya di Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) 2026 pekan lalu.

Purbaya menyebut S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia di kategori BBB atau masih layak investasi (investment grade) dengan prospek stabil (Stable). S&P diklaim melihat fondasi ekonomi Indonesia bagus di tengah gejolak dan komitmen Indonesia untuk tetap mengendalikan fiskal.

"Artinya dua tahun ke depan enggak akan berubah peringkatnya. Mungkin bisa +++ atau - [negatif], tetapi enggak berubah peringkat BBB-nya. Artinya masih investment grade surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko]," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Namun demikian, S&P dipastikan akan tetap melihat perkembangan Indonesia ke depannya secara reguler. Lembaga itu juga akan datang ke Indonesia pada Juni 2026 mendatang untuk melihat apakah Indonesia konsisten dalam menjalankan kebijakannya.

Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa salah satu perhatian yang diberikan S&P kepada Indonesia adalah rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk itu, Purbaya menjanjikan perbaikan dalam kinerja pemungutan pajak. Dia menilai kondisinya kini sudah mengalami perbaikan seperti pertumbuhan 30% (yoy) pada masing-masing Januari-Februari 2026.

Hal itu kendati pertumbuhan tinggi tidak lepas dari efek basis rendah pada kinerja penerimaan Januari-Februari 2025.

"Jadi dia [S&P] bilang salah satu elemen matrik yang agak mengganggu itu [rasio pembayaran bunga utang ke penerimaan], tetapi masih enggak parah katanya. Dia bilang gitu," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mempublikasikan realisasi pembayaran bunga utang sepanjang 2025 maupun 2026 sampai dengan 31 Maret.

Namun, pemerintah diestimasi membayar bunga utang sekitar Rp514,4 triliun pada 2025. Angka ini didapatkan dengan mengurangi total defisit APBN Rp695,1 triliun dan keseimbangan primer Rp180,7 triliun.

Apabila estimasi pembayaran bunga utang ini dibandingkan dengan total penerimaan negara (pajak, bea cukai, PNBP, hibah) senilai Rp2.756,3 triliun, maka bisa diestimasi bahwa rasio pembayaran bunga utang mencapai sekitar 18,7% terhadap penerimaan negara.

Rasio ini meningkat dari 2024 lalu yang mencapai 17,11%. Sementara itu, dari sekitar delapan tahun belakangan, estimasi rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2025 merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 yaitu 20,8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.

Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.

"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.

Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.

"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.

Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.

"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.

Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.

Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.

Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.

S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.

"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.

Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.

Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).

Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lewat beleid terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026. Terdapat sejumlah perubahan mendasar di aturan baru dibandingkan aturan lama.

PMK 15/2026 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 49/2025. Adapun, aturan tersebut ditandatangani Purbaya pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelas poin pertimbangan PMK 15/2026, dikutip Minggu (5/4/2026).

Aturan ini berlaku pada saat diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya terdapat empat perubahan penting.

Pada beleid lama alias Pasal 2 ayat (1) PMK 49/2025, perbankan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada koperasi (KKMP/KDMP) sebagai modal awal.

Kini, Pasal 1 angka 20 PMK 15/2026 mengatur pembiayaan kini disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pelaksana proyek. Penyaluran ini difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi.

Skema pembayaran utang kepada perbankan pun diubah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pada aturan lama, dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa hanya difungsikan sebagai dana talangan (bailout) apabila saldo koperasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban.

Berdasarkan aturan baru, mekanisme angsuran oleh koperasi dihapuskan. Pasal 2 ayat (4) PMK 15/2026 menetapkan bahwa kewajiban angsuran pokok dan bunga/margin langsung dibayarkan oleh negara, yang dieksekusi setiap bulan melalui pemotongan DAU/DBH untuk koperasi tingkat kelurahan, atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi Dana Desa untuk koperasi tingkat desa.

Dari sisi fasilitas kredit perbankan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga di level 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Kendati demikian, fasilitas masa tenggang (grace period) diperlonggar.

Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 15/2026 memberikan ruang grace period hingga maksimal 12 bulan, lebih panjang dibandingkan Pasal 5 ayat (1) huruf d aturan lama yang membatasi maksimal 8 bulan.

Lebih lanjut, limit pembiayaan turut mengalami perubahan. Walaupun angka pagu maksimal tetap Rp3 miliar, perhitungan ini kini didasarkan per unit gerai KKMP/KDMP sebagaimana diatur dalam PMK 15/2026 Pasal 2 ayat (2) huruf a; berbeda dengan aturan lama Pasal 5 ayat (1) huruf a yang membatasi Rp3 miliar per satu entitas koperasi secara keseluruhan.

Perubahan kewajiban pembayaran oleh pemerintah pusat ini pun bermuara pada status kepemilikan aset di akhir proyek. Jika dalam PMK 49/2025 Pasal 11 ayat (12) disebutkan bahwa keluaran belanja modal atau aset berstatus milik koperasi dan dijadikan jaminan (collateral) maka beleid terbaru mengubahnya.

Pasal 2 ayat (6) PMK 15/2026 menyatakan bahwa seluruh gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sah menjadi aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu para pekerja. Sesuai aturan pemerintah Indonesia, THR wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, termasuk menjelang Idulfitri.

Bagi banyak orang, THR sering dianggap sebagai “uang tambahan” untuk berbagai kebutuhan Lebaran. Namun jika dikelola dengan bijak, THR juga bisa menjadi peluang investasi membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat.

Perencana Keuangan dari Finansialku, Tita Gracia Yosheko, mengatakan THR sebaiknya tidak dipandang semata sebagai tambahan uang belanja musiman. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat portofolio investasi.

Langkah paling sederhana adalah langsung mengalokasikan sebagian atau seluruh THR untuk investasi sebelum digunakan untuk konsumsi. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih disiplin memprioritaskan tujuan keuangan jangka panjang.

“THR sebaiknya diperlakukan sebagai percepatan untuk memperkuat fondasi keuangan, bukan sekadar tambahan uang belanja musiman,” kata Tita.

Menurut Tita, salah satu cara memanfaatkan THR adalah dengan menambah portofolio investasi yang sudah berjalan. Misalnya melakukan top up pada reksa dana, membeli obligasi negara ritel, atau menambah saham.

Selain itu, THR juga dapat digunakan untuk membeli instrumen dengan horizon menengah hingga panjang. Pendekatan ini membuat dana yang semula bersifat konsumtif beralih menjadi investasi yang memiliki potensi pertumbuhan nilai.

Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemilihan instrumen investasi juga menjadi pertimbangan penting. Investor ritel disarankan memilih instrumen yang relatif stabil, likuid, serta mudah dicairkan jika dibutuhkan.

Beberapa instrumen yang dapat dipertimbangkan antara lain Surat Berharga Negara (SBN) ritel seperti SBR atau ORI, reksa dana pasar uang maupun pendapatan tetap, serta emas sebagai diversifikasi portofolio.

“Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, investor ritel sebaiknya memilih instrumen yang stabil dan mudah dicairkan,” imbuh Tita.

Dalam mengelola THR, masyarakat juga perlu mempertimbangkan alokasi penggunaan dana. Secara umum, sebagian THR dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan sosial selama Lebaran.

Sebagai panduan praktis, sekitar 30–40 persen THR dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi. Sementara 20–30 persen dapat digunakan untuk memperkuat dana darurat, dan sisanya untuk investasi atau pembayaran utang.

Namun prioritas bisa berubah tergantung kondisi keuangan masing-masing individu. Jika seseorang masih memiliki utang berbunga tinggi, melunasi utang tersebut bisa menjadi langkah paling bijak.

“Jika masih memiliki utang berbunga tinggi, prioritas utama sebaiknya adalah mengurangi beban utang terlebih dahulu,” kata Tita. Dalam beberapa kasus, bahkan seluruh THR bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

IDXChannel - Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan suntikan dana terhadap PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebesar Rp23 triliun yang dilakukan sejak tahun lalu sudah digunakan untuk pembayaran utang maskapai.

Rohan menjelaskan dari R23 triliun, sebanyak Rp15 triliun atau 63 persen dialokasikan untuk maskapai Citilink. Sebab, ada sekitar 70 persen armada Citilink belum layak terbang pascapandemi Covid-19.

Suntikan modal tersebut telah digunakan Citilink untuk membayar utang service pesawat serta tunggakan pembelian avtur.

"Update capital injection yang tahun lalu, penggunaannya kan 63 persen dari setoran Rp23 triliun, Rp15 triliun nya itu ke Citilink, karena kalau tidak dikasih dana pesawatnya sudah 70 persen, nggak boleh terbang karena belum service," ujarnya di Wisma Danantara dikutip Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi saat pandemi Covid-19 cukup membuat bisnis maskapai kesulitan untuk mendapatkan pendapatan. Sementara di sisi lain, biaya perawatan pesawat terus berjalan ada atau tidaknya penumpang.

"Jadi bukan inject dibuang, itu ongkos service yang ditunda karena Covid, penumpangnya juga tidak ada, biarin saja dulu. Waktu dia harus service, sudah menumpuk tuh, karena kan covid tidak ada yang tahu, setahun, dua tahun, jadi sudah menumpuk, pesawatnya cukup banyak yang harus diservice, itu yang sedang dilakukan," kata Rohan.

Kemudian, sebanyak Rp3 triliun untuk membayar utang BBM kepada Pertamina.

Rohan mengatakan, kondisi pasca Covid-19 pun juga menjadi periode yang belum cukup menguntungkan bagi maskapai.

Sebab, masih banyak pesawat yang belum bisa terbang karena belum rampung tahap perbaikan. Sehingga pendapatan yang dihasilkan, meskipun penerbangan minim, hanya cukup untuk membayar gaji kru pegawai dan maintenance harian.

"Kalau terbang pun uangnya dipakai buat maintenance, pegawai, buat segala macam, jadi keadaan itulah yang membuat setoran-setoran yang dampaknya baru sekarang (terhadap kinerja keuangan Garuda)," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam perkembangan terbaru berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," kata Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Prasetyo pun belum bisa memastikan proses pelunasan utang kereta cepat akan dilakukan tahun ini. Adapun, menurutnya, skema pelunasan utang kereta cepat akan menggunakan dana dari APBN.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan masalah pembayaran utang kereta cepat Jakarta–Bandung sudah menemui solusi dan tata laksananya sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden [Prabowo Subianto] sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby.

Bobby menyampaikan, saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden Prabowo telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 1,9 miliar dolar AS menjadi 154,6 miliar dolar AS per akhir Januari 2026 yang dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sebelumnya pada akhir Desember 2025, cadangan devisa tercatat sebesar 156,5 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyebut, posisi cadangan devisa Januari 2026 tetap tinggi.

“Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ramdan menyampaikan, posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2026 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bank Indonesia menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun.

Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang.

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Wanti-wanti Ekonom

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mewanti-wanti bahwa peningkatan pendapatan negara juga tidak sebanding dengan pertumbuhan beban bunga utang pemerintah.

Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial semakin tergerus. Fenomena tersebut, sambungnya, menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Sejalan, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengaku khawatir dengan perkembangan tersebut.

Dia menjelaskan memang tidak ada pakem berapa rasio kewajiban pembayaran bunga utang terhadap pendapatan yang aman maupun berbahaya. Masalahnya adalah tren peningkatan rasio itu sendiri.

"Indonesia cenderung mengalami tren peningkatan. Dampaknya ruang fiskal semakin sempit dan porsi untuk belanja produktif semakin berkurang. Solusinya adalah tentu perlu menggenjot penerimaan, dari sisi belanja perlu diarahkan ke quality spending dan pengurangan belanja tidak produktif," jelas Riefky kepada Bisnis, Minggu (21/12/2025).

Strategi Otoritas Fiskal

Sementara itu, Purbaya meyakini penerimaan pajak akan meningkatkan pada tahun ini sehingga pendapatan negara juga melonjak. Caranya, dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6%.

Purbaya menilai akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk mendongkrak pendapatan negara. Menurutnya, rasio perpajakan (tax ratio) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia memiliki korelasi: jika PDB terkerek maka penerimaan pajak juga naik, begitu juga sebaliknya.

Oleh sebab itu, sambung Purbaya, upaya ekstensifikasi pajak akan menemui jalan buntu tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif.

"Kalau ekonominya melambat terus, ya tidak bisa. Makanya tahun ini kita pastikan, kita coba dorong ekonomi ke level yang lebih cepat lagi. Di APBN kan 5,4% tahun 2026. Kalau saya sih mau dorong ke 6%, mudah-mudahan bisa tercapai," tegasnya di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).

Untuk merealisasikan target ambisius tersebut, Purbaya membeberkan sejumlah strategi. Pertama, sinkronisasi penuh antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Kedua, perbaikan iklim investasi dan sterilisasi kebocoran anggaran negara. Ketiga, Purbaya memberikan atensi khusus pada perlindungan pasar domestik dari serbuan barang impor ilegal yang selama ini menggerus industri dalam negeri.

Bendahara negara itu menilai bahwa jika seluruh instrumen tersebut berjalan beriringan, target pertumbuhan 6% bukanlah hal yang mustahil dicapai.

"Kalau kita sinkron dengan bank sentral, kita rapikan kebocoran-kebocoran, termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, harusnya kita bisa tumbuh ke 6% dengan tidak terlalu rumit," ujarnya.

Dia pun mengakui bahwa upaya proteksi pasar domestik saat ini belum tuntas sepenuhnya. Ke depan, Purbaya menyatakan otoritas fiskal bersama instansi terkait akan memperketat pengawasan arus barang masuk untuk memastikan industri lokal bisa tumbuh dan berkontribusi lebih besar pada PDB.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap diajak ke China supaya bisa terlibat langsung dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

Selain itu, Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan harta rampasan korupsi untuk pembayaran utang kereta cepat.

Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

"Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

"Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya," katanya.

Pernyataan Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.