Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan kapal MT Balongan sebagai salah satu armada strategis untuk mendukung keandalan distribusi energi nasional, terutama ke wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan logistik tinggi.
Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto menuturkan MT Balongan memiliki kapasitas angkut hingga 6.736 deadweight tonnage (DWT) dengan volume penyaluran mencapai 26.000 kiloliter (KL) per bulan.
Kapal tersebut menyalurkan energi ke wilayah Ampenan, Bima, Camplong, dan Benoa melalui proses loading dari Terminal Transit Manggis dan Tanjung Wangi.
Arif menilai keberadaan armada menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri di berbagai wilayah.
"Konsistensi operasional armada ini mendukung agar pasokan energi tetap tersedia secara andal dan tepat waktu bagi masyarakat maupun sektor industri di berbagai wilayah Indonesia," ujar Arif melalui keterangan resmi, Selasa (12/5/2026).
Dalam operasionalnya, MT Balongan mendistribusikan berbagai produk energi ke sejumlah rute utama secara terjadwal dan tepat waktu. Menurut Arif, konsistensi penyaluran tersebut turut menopang stabilitas pasokan energi nasional di tengah kondisi geografis Indonesia yang beragam.
Sejak mulai beroperasi pada 2005, MT Balongan terus memperluas jangkauan distribusi dengan melayani wilayah yang tidak hanya memiliki infrastruktur memadai, tetapi juga daerah dengan akses logistik menantang.
Arif mengatakan, keberadaan MT Balongan menjadi salah satu penopang kelancaran distribusi energi nasional.
"MT Balongan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan logistik yang tidak sederhana," katanya.
Selain menjaga pasokan energi, operasional MT Balongan juga disebut turut mendorong efisiensi logistik serta percepatan penyaluran energi di tengah tantangan distribusi akibat kondisi cuaca laut yang dinamis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah.
PT Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus mengoptimalkan kinerja armada distribusi energi guna memastikan pasokan energi yang andal, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten sektor logistik dinilai masih cerah usai PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) resmi listing di bursa pada Jumat (10/4/2026), di tengah tingginya permintaan distribusi yang didorong pertumbuhan e-commerce dan kebutuhan efisiensi rantai pasok.

Equity Analyst Indopremier Sekuritas David Kurniawan mengatakan secara fundamental, kombinasi faktor tersebut menjadi katalis utama yang mendorong peningkatan volume pengiriman dan optimalisasi utilisasi aset logistik.

Permintaan terhadap layanan distribusi yang cepat dan terintegrasi juga terus meningkat, mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital.

Namun demikian, sektor ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Kenaikan biaya operasional, khususnya bahan bakar, menjadi salah satu tekanan utama. Di sisi lain, persaingan yang semakin ketat turut menekan margin keuntungan perusahaan logistik.

“Selain itu, kebutuhan belanja modal yang besar untuk ekspansi armada dan pengembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi sektor logistik,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Di tengah dinamika tersebut, langkah IPO oleh emiten logistik seperti WBSA dinilai dapat menjadi katalis penting bagi pasar modal.

“ 'Pecah telur' IPO di sektor tertentu umumnya dapat meningkatkan kepercayaan diri calon emiten lain untuk melantai di bursa, karena menunjukkan bahwa kondisi pasar cukup kondusif untuk fundraising,” lanjutnya.

Keberhasilan IPO ini juga dapat meningkatkan kepercayaan calon emiten lain untuk melakukan aksi serupa, sekaligus menandakan bahwa kondisi pasar masih cukup kondusif untuk penghimpunan dana.

Sebaliknya, apabila respons pasar terhadap IPO WBSA kurang optimal, hal ini dapat memicu sikap wait and see dari calon emiten lain. Mereka cenderung menunda rencana melantai di bursa hingga kondisi pasar dinilai lebih stabil dan mendukung.

Adapun setelah IPO, saham emiten logistik ini tancap gas, langsung melesat 34,52% ke Rp226 tepat pukul 09.00 WIB dan menduduki urutan pertama top gainers di pembukaan pasar. BSA Logistics Indonesia menjadi perusahaan terbuka dengan melepas 1,8 miliar saham baru ke publik dan meraup dana segar senilai Rp304,4 miliar.

Emiten perdana yang melakukan IPO pada 2026 ini mendapat sambutan antusias dari pasar, mencatat oversubscribe 386,86 kali.

Dengan harga penawaran final sebesar Rp168 per saham, saham WBSA pada perdagangan hari pertama langsung mepet auto reject atas (ARA) dengan kenaikan 34,52% dan tertahan di level Rp226.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku logistik menghadapi sejumlah tantangan dan kekhawatiran menjelang masa pembatasan angkutan barang, yang berlangsung sejak 13 Maret hingga 29 Maret 2026 atau sekitar 17 hari.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Carmelita Hartoto menuturkan, lonjakan pengiriman barang sudah terjadi di sejumlah pelabuhan di Indonesia sebelum masa pembatasan berlaku.

Terlebih, pada tahun ini perayaan Imlek, Nyepi, dan Lebaran berlangsung sangat berdekatan. Hal ini membuat sejumlah pemilik barang memilih untuk menahan barang di dalam kontainer, kendati pengiriman belum dapat dilakukan.

“Praktik seperti ini sebenarnya kurang ideal, karena membuat perputaran peti kemas menjadi lambat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, pengadaan kontainer di Indonesia juga tidak mudah karena biaya pembuatannya mahal, sementara impor dikenakan pajak. Oleh karena itu, potensi perlambatan perputaran kontainer menjadi tantangan bagi para pengusaha.

“Pembatasan operasional truk dapat membuat penumpukan di container yard kalau tidak diantisipasi,” tambahnya.

Meme, sapaannya, berharap akan ada diskresi petugas di lapangan untuk buka tutup dengan mempertimbangkan situasi lalu lintas pelabuhan.

Tantangan belum berhenti di penumpukan kontainer dan keterbatasan kontainer ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya melihat kondisi ini berpotensi membebani biaya logistik karena terjadi bersamaan dengan eskalasi tensi geopolitik antara Iran dengan AS—Israel.

“Hal ini membuat potensi kenaikan biaya logistik yang lumayan besar saat masa berakhirnya kebijakan pembatasan,” ujarnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebrangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Truk sumbu tiga atau lebih segera dilarang operasionalnya, baik di jalan tol maupun arteri, mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Misalnya, pada ruas jalan tol Jakarta—Tangerang—Merak, Jakarta Outer Ring Road 1 (JORR 1), Ngawi—Kertosono, dan Pejagan—Pemalang—Batang—Semarang. Di Sumatra, truk sumbu tiga atau lebih juga dilarang melaju pada ruas tol seperti Pekanbaru—Kandis—Dumai.

Pada ruas jalan non tol atau arteri, pembatasan berlaku mulai dari batas Provinsi Aceh di Sumatra Utara hingga batas Riau. Kemudian berlanjut dari batas Riau hingga ke Bakauheni di Lampung. Pembatasan juga berlaku dari Merak hingga Banyuwangi selama 17 hari tersebut.

Sementara di Bali berlaku pembatasan pada ruas Denpasar—Gilimanuk dan Nusa Dua—Denpasar. Pembatasan juga dilakukan di Kalimantan Tengah, misalnya di Palangka Raya—Sampit—Pangkala Bun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha di industri transportasi dan logistik menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya biaya logistik, infrastruktur yang belum merata hingga isu kendaraan over dimension over load (ODOL).

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, perlu adanya harmonisasi regulasi dari pemerintah untuk mendukung kelancaran konektivitas dan pelaku industri logistik.

"Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing," ujar Akbar pada Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya dibebankan kepada para pelaku logistik.

Meskipun nominalnya tampak besar, margin usaha dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kata Akbar, meski biaya logistik Indonesia lebih mahal dibanding negara-negara Asean, bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

"Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan para pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnisnya, agar selaras dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Alhasil, transformasi digital dinilai cukup efektif untuk menurunkan biaya logistik.

"Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitilisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga," jelasnya.

Adapun, per 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat ke 63, dari sebelumnya 46 pada 2018. Transportasi sektor darat mendominasi logistik di Indonesia, dengan porsi biaya secara nasional mencapai 49,6%.

Dari sisi penyedia transportasi, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso juga berupaya untuk mengejar efisiensi logistik dengan menghadirkan produk kendaraan niaga berteknologi tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan, efisiensi tidak diukur hanya dari harga unit kendaraan saja, tetapi juga dari keseluruhan biaya kepemilikan (total cost of ownership).

"Karena produk-produk Fuso itu pertama sudah comply dengan regulasi emisi. Selain itu, kami sematkan teknologi yang tangguh ya, artinya masa durability-nya juga panjang,” ujar Sudaryanto.

Tak hanya itu, Fuso juga mengembangkan teknologi digitalisasi melalui telemetry system. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha memantau konsumsi bahan bakar, rute perjalanan, hingga perilaku pengemudi secara real time. Pemanfaatan data tersebut dinilai dapat membantu perusahaan melakukan pengelolaan armada secara lebih efisien.

Fuso juga menghadirkan layanan inovasi zero downtime. Konsep ini dibuat untuk memastikan operasional truk tetap berjalan optimal, mengingat armada logistik beroperasi hampir tanpa henti dan memerlukan perawatan berkala. Waktu perbaikan yang terlalu lama dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan logistik.

"Melalui layanan zero downtime, kami menyediakan jaringan bengkel dan fasilitas perbaikan yang luas di seluruh Indonesia, termasuk mobile workshop service, bengkel siaga, dan parts depot. Langkah ini memberikan jaminan ketersediaan armada agar tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan sepanjang operasional berlangsung," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan tantangan besar logistik yang masih Indonesia hadapi, dan perlu penyelesaian secara bersama-sama seluruh stakeholder.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal menuturkan, saat ini, potensi Indonesia sangat besar dalam mobilitas dan angkutan barang, dengan memiliki 391 terminal, 669 stasiun, 353 pelabuhan, dan 257 bandara.

Meski demikian, masih menjadi tantangan dalam mengangkut dan mendistribusikan barang ke seluruh wilayah Nusantara. Termasuk soal biaya yang lebih efisien dan murah.

“Tantangan pertama kita, bagaimana mobilitas barang dan orang yang efisien terhubung berkelanjutan,” ujarnya dalam malam penghargaan BILA 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025).

Padahal, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh rata-rata 19,07% selama 5 tahun terakhir. Capaian tersebut jauh ebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini bukti nyata bahwa sektor logistik merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Namun demikian, kita juga masih menghadapi tantangan yang harus kita jawab bersama,” tambah Risal.

Saat ini pun, Indonesia memiliki 10 kota metropolitan, 71 daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), 17 kawasan industri, 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), yang perlu dihubungkan.

Tantangan lainnya, yakni dalam pengembangan sektor transportasi multimoda untuk industri logistik.

Dirinya tidak menampik, bahwa saat ini infrastruktur multimoda yang ada belum betul-betul terintegrasi pada moda-moda lainnya, seperti darat, laut, maupun udara.

Sementara Tol Laut, yang digadang-gadang bakal mempermudah arus barang di wilayah 3T, justru mengalami masalah baru. Tak jarang kapal-kapal yang beroperasi sebagai Tol Laut tidak tepat waktu, sehingga barang yang diangkut terbengkalai.

Di samping itu, Logistic Performance Index (LPI) pun masih menjadi pekerjaan rumah yang menjadi perhatian besar. LPI Indonesia masih berada di angka 3,0. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asean, misalnya Singapura 4,3, Malaysia 3,6, Thailand 3,5, Filipina 3,3, dan Vietnam 3,3.

“Ini tantangan kita bersama bagaimana kita menaikkan daripada logistik performance index Indonesia,” tambahnya.

Risal menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus mendorong sisi transportasi yang efisien, terhubung, terindikasi, berdaya saing di seluruh Indonesia.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong langkah-langkah transformasi logistik nasional dengan lima pilar utama integrasi multimoda.

Pertama, melalui integrasi kelembagaan antara stakeholder terkait. Kedua, integrasi fisik dari simpul logistik, mulai dari pelabuhan, bandara, dry port, dan terminal multimoda. Ketiga, Integrasi pembayaran pengangkutan hingga karantina dan pajak.

Keempat, integrasi jaringan berupa jaringan transportasi darat, kereta api barang, laut, dan udara. Terakhir, integrasi infromasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) was-was dengan kebijakan zero Over Dimensi Over Load (ODOL) pada 2027 yang disebut akan membuat biaya logistik meningkat hingga 15%. Kondisi ini akan berdampak pada harga jual di pasar.

Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan kebijakan tersebut menjadi tantangan berat dalam setahun ke depan, di mana pengusaha harus merancang anggaran baru untuk logistik.

“Kalau langsung diberlakukan, jumlah kendaraan angkutan bisa naik 155% dari sekitar 29.000 unit kendaraan menjadi 75.000 unit,” ujar Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Dengan waktu transisi setahun, para transporter perlu menyiapkan armada tambahan. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima kepastian resmi terkait skema muatan dan batasan kebijakan tersebut.

Terkait kapasitas angkut, jumlah muatan per kendaraan tergantung dari tipenya. Ada kendaraan kecil, sedang, dan besar. Misalnya, untuk kendaraan kecil dengan empat roda, dalam kebijakanzero ODOLhanya boleh membawa sekitar 4 ton, sementara sebelumnya bisa 8 ton.

Sementara itu, untuk kendaraan ukuran sedang, kapasitasnya sekitar 11–12 ton, sedangkan kendaraan besar yang saat ini beroperasi bisa membawa hingga 32 ton.

“Artinya, kebutuhan kendaraan bisa menjadi dua kali lipat,” tuturnya.

Lilik menyebut pengusaha telah melakukan perhitungan dan hasilnya menunjukkan bahwa perubahan spesifikasi kendaraan ini akan berdampak signifikan.

Oleh karena itu, dia menilai tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat. Namun, beban tersebut dapat sedikit teratasi jika, misalnya, pemerintah melalui kebijakan ekonomi dan infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan hingga 6%.

Daya beli masyarakat pun diharapkan meningkat. Apabila tahun 2026 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%, kami optimistis kinerja industri juga bisa tumbuh sekitar 2%–3% dibandingkan tahun 2025.

“Kami sudah menyampaikan usulan revisi spesifikasi kendaraan agar muatan bisa disesuaikan, tapi tampaknya pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan tanpa perubahan spesifikasi. Jadi industri harus bersiap dalam waktu setahun,” jelasnya.

Pengusaha semen nasional juga akan fokus menjaga efisiensi produksi, memperluas penggunaan bahan bakar alternatif, serta memastikan kesiapan armada transportasi menjelang implementasi ODOL.