Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa dirinya banyak dihina sejak awal oleh berbagai pihak dalam pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurutnya, program MBG kini telah bisa memberi makan setara seluruh penduduk Afrika Selatan.

Prabowo mengatakan sejak sebulan memulai program MBG, dirinya banyak menerima kritikan bahkan dinilai sebagai hinaan.

"Waktu baru mulai satu bulan saja dihina, diramalkan pasti gagal," ujar Prabowo dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Namun, kini menurutnya program MBG telah berjalan dan telah menyentuh lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kemudian, terdapat sekitar 23.000 SPPG di seluruh Indonesia.

"Jumlah ini [penerima manfaat] kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari, atau sama dengan 10 kali Singapura tiap hari. Atau dua kali Malaysia tiap hari," ujar Prabowo.

Adapun, tahun ini Presiden menargetkan program MBG bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat setiap harinya pada tahun ini.

Prabowo juga mengatakan bahwa negara lain pun banyak yang telah menggelar program makan gratis kepada rakyatnya. Indonesia menurutnya menjadi negara yang ke-76 yang menggelar program makan gratis.

Bahkan, menurut Prabowo negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita di bawah Indonesia saja telah berani memberikan program makan gratis. Presiden mencontohkan India yang memberikan makan gratis kepada penduduknya dan sudah berjalan 10 tahun.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap Polri telah memiliki total 1.179 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri).

Sigit mengungkap dari ribuan SPPG Polri itu sebanyak 411 unit di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, dan 499 SPPG masih dalam tahap pembangunan. Sementara sisanya 107 SPPG masih tahap groundbreaking.

"Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG," ujar Sigit di SPPG Palmerah pada Jumat (14/2/2026).

Dia mengemukakan bahwa apabila seluruh SPPG Polri ini telah beroperasi maka bisa memberikan manfaat untuk 2.947.500 orang. Selain itu, dapur MBG Polri ini juga dapat menyerap 58.950 tenaga kerja.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga mengemukakan dari ribuan dapur MBG itu ada 33 SPPG dibangun di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar.

Secara khusus di Papua, Polri tengah melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

"Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di manapun mereka berada," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 79 persen hingga awal 2026. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kepri untuk menuntaskan implementasi program prioritas nasional itu secara penuh pada tahun ini.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, Pemprov Kepri terus mendorong percepatan pelaksanaan MBG agar dapat mencapai target 100 persen sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saat ini pelaksanaan MBG di Kepri sudah mencapai 79 persen. Target kita jelas, tahun 2026 harus terpenuhi seluruhnya,” ujar Nyanyang.

Dia bilang, keberhasilan program tersebut membutuhkan koordinasi yang solid antara Satuan Tugas MBG di tingkat provinsi dengan satgas di kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.

Menurut Nyanyang, selain koordinasi, aspek logistik menjadi perhatian utama agar tidak menghambat capaian program. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, telur, sayuran, daging ayam, dan daging sapi tetap terjaga.

“Capaian yang sudah baik ini jangan sampai terhambat oleh persoalan pasokan bahan pokok,” katanya.

Nyanyang juga menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan terluar, khususnya Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Kondisi geografis yang mengandalkan transportasi laut dinilai membutuhkan kesiapan logistik yang lebih matang.

“Kita harus ekstra siap untuk Natuna dan Anambas, karena distribusi pangan sangat bergantung pada jalur laut,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kepri telah meminta Perum Bulog membangun gudang logistik di kedua wilayah tersebut. Kehadiran gudang diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

Nyanyang menambahkan, evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lancar dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepri.

“Jangan sampai target tercapai, tetapi masih muncul kendala di lapangan. Itu yang harus kita cegah bersama,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat paling lambat pada Maret 2026. Targetnya mundur dari yang sebelumnya bakal dikejar pada akhir 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menyatakan dalam menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG memerlukan pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas instansi hingga ke level desa.

Adapun, perbaikan tata kelola MBG dipimpin oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

“Diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta [penerima manfaat MBG] dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” kata Zulhas.

Dia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut bukan sekadar target angka, melainkan juga tanggung jawab untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi tanpa kendala.

Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah terus melakukan evaluasi agar penerima manfaat program MBG mendapatkan manfaat.

Zulhas menambahkan, pelaksanaan program MBG akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara, hingga Kementerian Kesehatan, Kemendagri, serta pemerintah daerah sebagai pengawas lapangan.

Adapun, Zulhas ditunjuk menjadi Ketua Tim untuk melakukan koordinasi antarinstasi pemerintahan pusat sampai daerah, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan sejak awal, pemerintah hanya mengalokasikan Rp71 triliun untuk program MBG di tahun ini. Dana tersebut hanya mampu menjangkau 40 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Adapun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG, kata Nanik, maka diperlukan dana jumbo di kisaran Rp351 triliun—Rp400 triliun.

“Kalau untuk yang 82,9 [juta penerima manfaat MBG] itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” pungkas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat paling lambat pada Maret 2026. Targetnya mundur dari yang sebelumnya bakal dikejar pada akhir 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menyatakan dalam menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG memerlukan pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas instansi hingga ke level desa.

Adapun, perbaikan tata kelola MBG dipimpin oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

“Diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta [penerima manfaat MBG] dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” kata Zulhas.

Dia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut bukan sekadar target angka, melainkan juga tanggung jawab untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi tanpa kendala.

Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah terus melakukan evaluasi agar penerima manfaat program MBG mendapatkan manfaat.

Zulhas menambahkan, pelaksanaan program MBG akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara, hingga Kementerian Kesehatan, Kemendagri, serta pemerintah daerah sebagai pengawas lapangan.

Adapun, Zulhas ditunjuk menjadi Ketua Tim untuk melakukan koordinasi antarinstasi pemerintahan pusat sampai daerah, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan sejak awal, pemerintah hanya mengalokasikan Rp71 triliun untuk program MBG di tahun ini. Dana tersebut hanya mampu menjangkau 40 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Adapun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG, kata Nanik, maka diperlukan dana jumbo di kisaran Rp351 triliun—Rp400 triliun.

“Kalau untuk yang 82,9 [juta penerima manfaat MBG] itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” pungkas Nanik.