Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Ilusi Pembebasan Tarif-Intervensi Geopolitik

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mewanti-wanti risiko yang akan dihadapi Indonesia akibat kesepakatan ART tersebut, terutama terkait ilusi pembebasan tarif dan intervensi kebijakan geopolitik.

Riandy menyoroti janji tarif 0% untuk produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia. Syarat yang dipatok AS sangat berat yaitu produk tersebut harus menggunakan bahan baku kapas atau serat buatan dari Amerika Serikat.

Dia mencontohkan, harga bahan woven fabric of cotton (HS 5208) mencapai US$19,9 per kilogram (Kg) di AS. Sementara itu, bahan serupa berharga hanya US$6,25 per kg di China alias sekitar tiga kali lipat lebih murah dibandingkan AS.

Begitu juga bahan man-made fiber seperti woven fabric of cotton dengan HS 5211 memiliki harga US$16,04 di AS, namun cuma US$7,8 di China.

"Melihat seperti ini, akan bisa jadi tarif 0% tadi, itu cancel out [membatalkan keuntungan] dengan lebih mahalnya bahan baku dari Amerika," jelasnya dalam media briefing CSIS di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Tak sampai situ, sambung Riandy, risiko yang jauh lebih berbahaya terletak pada klausul penyelarasan keamanan (security alignment). Dalam Article 5.1 ART, jika AS menjatuhkan pembatasan impor ke negara ketiga dengan alasan keamanan nasional maka Indonesia diwajibkan mengadopsi langkah pembatasan dengan efek setara (equivalent restrictive effect).

Artinya, jika AS menjadikan China sebagai musuh dagang maka Indonesia terpaksa harus mengekor. Padahal, Riandy mengingatkan bahwa seperempat bahan baku impor yang digunakan industri Tanah Air untuk ekspor berasal dari China sehingga Indonesia berpotensi kehilangan daya saing apabila terpaksa memboikot Negeri Panda itu karena AS.

"Kalau kita disuruh membenci negara yang dibenci sama Amerika, menurut saya ini sudah red flag, karena ini it goes against our national interest [tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita]," lanjutnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan menerapkan mekanisme penyaringan investasi masuk (inbound investment screening) terkait risiko keamanan nasional.

Di sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk melindungi industri lokal yang kalah bersaing akibat liberalisasi ini justru ditutup. Indonesia dilarang memberikan bantuan nonkomersial atau subsidi yang mendistorsi perdagangan dan investasi dengan AS.

"Kita bukan lagi ruangnya sempit, ruangnya enggak ada untuk melakukan industrial policy. Bisa jadi seperti itu," jelas Riandy.

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan mekanisme penerapan tarif Presiden Donald Trump sebagai ilegal memicu respons beragam dari sejumlah negara mitra dagang negeri Paman Sam. Sejumlah agenda diplomatik dan sikap kebijakan pun disesuaikan, seiring langkah Trump mengumumkan tarif global baru 15% pascaputusan tersebut.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026) para pejabat perdagangan India memutuskan menunda perjalanan ke Amerika Serikat yang semula bertujuan merampungkan kesepakatan sementara. Pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini akan dijadwal ulang ke waktu yang belum ditentukan. Penundaan dilakukan setelah kedua negara mempelajari dan mengevaluasi perkembangan serta implikasi kebijakan tarif terbaru. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan dan Industri India belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan yang diajukan.

Sebagai konteks, setelah keputusan pengadilan keluar pada Jumat, Presiden Trump memberlakukan tarif global baru sebesar 10%, lalu menaikkannya menjadi 15% sehari kemudian. Sebelumnya, awal bulan ini, India telah mencapai kerangka kerja sementara dengan AS, di mana bea masuk barang India dipangkas menjadi 18% dari 25% dan bea masuk tambahan yang bersifat menghukum dihapus.

Sementara itu, Australia menyatakan akan 'mempertimbangkan semua opsi' menyusul pemberlakuan tarif 15% terhadap impor barang asing oleh AS.

Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menegaskan pemerintahnya menentang tarif yang dinilai tidak beralasan. Pihaknya tengah bekerja sama dengan kedutaan besar di Washington untuk menilai implikasi serta menelaah langkah lanjutan putusan pengadilan. Di bawah rezim tarif sebelumnya, Australia dikenai tarif dasar 10%. Tarif awal 10 persen dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sementara waktu efektif tarif 15% belum diumumkan.

Dari Jepang, kritik keras datang dari kalangan partai berkuasa. Itsunori Onodera, tokoh senior Partai Demokrat Liberal, menyebut kebijakan tarif AS sebagai kekacauan nyata. Dalam siaran langsung Fuji TV, Onodera menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu kepastian usaha. Ia menolak kemungkinan Jepang meminta negosiasi ulang perjanjian perdagangan, dengan alasan inti kesepakatan sebelumnya yakni penurunan tarif otomotif tidak tercakup dalam putusan pengadilan terbaru.

Onodera menekankan bahwa sektor otomotif merupakan sumber ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang lapangan kerja dan investasi. Menurut dia, negosiasi ulang apa pun memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan cermat. Komentar Onodera menjadi pernyataan publik pertama dari anggota senior Partai Demokrat Liberal setelah putusan Mahkamah Agung AS tersebut.

Gejolak tarif ini terjadi menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ke Washington untuk bertemu Trump dan menegaskan kelanjutan kesepakatan perdagangan. Perjanjian yang disepakati musim panas lalu menurunkan tarif otomotif menjadi 15% dari 27,5%, sebagai imbalan komitmen investasi senilai US$550 miliar di Amerika Serikat.

Sejumlah proyek awal yang diumumkan pekan ini mencakup infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk semikonduktor, seluruhnya berbasis di AS.

Meski demikian, Onodera mengingatkan potensi dampak lanjutan bagi dunia usaha. Ia menilai wajar jika perusahaan meminta pengembalian biaya tarif, namun keputusan rinci akan ditentukan pengadilan. “Saya khawatir bisnis akan semakin menjauh dari AS jika situasi domestik di sana tetap kacau seperti ini,” ujarnya.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak tidak gentar dengan putusan Mahkamah Agung AS.

Ia mengatakan bakal menaikkan tarif sementara dari 10 persen menjadi 15 persen untuk impor AS dari semua negara.

Mengutip Reuters, Minggu (22/2/2026), hal ini adalah tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan program tarif sebelumnya.

WIKIMEDIA COMMONS/THE WHITE HOUSE Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Langkah itu diambil kurang dari 24 jam setelah Trump mengumumkan tarif 10 persen secara menyeluruh pada hari Jumat setelah keputusan pengadilan.

Putusan tersebut menyatakan bahwa presiden telah melampaui wewenangnya ketika ia memberlakukan serangkaian tarif yang lebih tinggi berdasarkan undang-undang darurat ekonomi.

Lebih jauh, pungutan baru ini didasarkan pada undang-undang terpisah namun belum teruji, yang dikenal sebagai Pasal 122, yang mengizinkan tarif hingga 15 persen tetapi memerlukan persetujuan Kongres untuk memperpanjangnya setelah 150 hari.

Belum ada presiden yang pernah menggunakan Pasal 122 sebelumnya, dan penggunaannya dapat menyebabkan tantangan hukum lebih lanjut.

Para ahli perdagangan dan staf kongres skeptis bahwa Kongres yang mayoritas dikuasai Partai Republik akan memperpanjang tarif tersebut, mengingat jajak pendapat menunjukkan semakin banyak warga Amerika yang menyalahkan bea masuk tersebut atas kenaikan harga.

Plan B Trump

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi tarif, tarif impor.

Dalam unggahan media sosial Truth Social pada Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Trump mengatakan dia akan menggunakan periode 150 hari tersebut untuk berupaya menerbitkan tarif lain yang "diizinkan secara hukum".

Pemerintah bermaksud untuk mengandalkan dua undang-undang lain yang mengizinkan pajak impor pada produk atau negara tertentu berdasarkan penyelidikan terhadap keamanan nasional atau praktik perdagangan yang tidak adil.

"Saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, akan, berlaku segera, menaikkan tarif global 10 persen untuk negara-negara yang banyak di antaranya telah 'menipu' AS selama beberapa dekade, tanpa pembalasan (sampai saya berkuasa!), ke tingkat 15 persen yang sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum," tulisnya dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Menurut Gedung Putih, tarif bagian 122 mencakup pengecualian untuk produk-produk tertentu, termasuk mineral penting, logam, dan produk energi, menurut Gedung Putih.

Wendy Cutler, mantan pejabat perdagangan senior AS dan wakil presiden senior di lembaga think tank Asia Society, mengatakan dia terkejut Trump tidak memilih tarif maksimum Pasal 122 pada Jumat (20/2/2026), menambahkan perubahan cepatnya tersebut menggarisbawahi ketidakpastian yang dihadapi mitra dagang.

Trump, yang sering menyebut tarif sebagai kata favoritnya, telah menyerang hakim secara pribadi dan bersikeras bahwa ia mempertahankan kekuasaan untuk mengenakan tarif sesuai keinginannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang akan menggelontorkan investasi awal US$36 miliar untuk proyek minyak, gas, dan mineral kritis di Amerika Serikat (AS), menandai realisasi tahap pertama dari komitmen US$550 miliar dalam kesepakatan dagang dengan Presiden AS Donald Trump.

"Kesepakatan dagang besar kami dengan Jepang baru saja dimulai! Skala proyek ini sangat besar, dan tidak mungkin terwujud tanpa satu kata yang sangat istimewa, tarif," tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Rabu (18/2/2026).

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan investasi tersebut dirancang untuk membangun rantai pasok yang tangguh melalui kerja sama di sektor-sektor strategis bagi keamanan ekonomi, termasuk mineral kritis, energi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Kami meyakini inisiatif ini sepenuhnya selaras dengan tujuan utamanya: mendorong manfaat timbal balik bagi Jepang dan Amerika Serikat, menjamin keamanan ekonomi, serta memacu pertumbuhan,” ujarnya.

Investasi terbesar akan difokuskan pada pembangunan fasilitas gas alam di Ohio yang diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 9,2 gigawatt (GW), menurut pernyataan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Trump menyebut proyek ini sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Jepang diproyeksikan menanamkan US$33 miliar pada proyek tersebut, yang akan dipimpin anak usaha SoftBank Group Corp., yakni SB Energy.

Jika beroperasi penuh, kapasitas pembangkit tersebut setara dengan sembilan reaktor nuklir atau mencukupi kebutuhan listrik sekitar 7,4 juta rumah tangga pada jaringan listrik terbesar di AS yang dikelola PJM Interconnection LLC.

Proyek kedua mencakup fasilitas ekspor minyak mentah laut dalam di Teluk Meksiko. Investasi senilai US$2,1 miliar akan dialokasikan untuk terminal ekspor Texas GulfLink yang dioperasikan Sentinel Midstream. Fasilitas tersebut diperkirakan mampu menghasilkan ekspor minyak mentah AS hingga US$30 miliar per tahun saat beroperasi penuh.

Selain itu, Jepang juga akan berinvestasi pada fasilitas manufaktur berlian industri sintetis di Georgia. Proyek senilai US$600 juta itu melibatkan Element Six, anak usaha De Beers. Berlian sintetis dinilai sebagai komponen penting dalam produksi industri dan teknologi canggih.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, memastikan kedua pemerintah akan terus berkoordinasi guna merampungkan detail teknis dan mempercepat realisasi proyek.

Terkait Kesepakatan Tarif 15%

Pengumuman ini menjadi tonggak penting dalam implementasi pakta dagang yang diumumkan Trump tahun lalu. Di bawah kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif sebesar 15% untuk produk Jepang, termasuk penurunan bea masuk kendaraan— sektor krusial bagi perekonomian Jepang— sebagai imbal balik atas komitmen investasi US$550 miliar.

Pertemuan antara Trump dan Takaichi di Washington yang dijadwalkan pada 19 Maret mendatang diperkirakan akan menjadikan implementasi investasi sebagai agenda utama.

Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa sebelumnya menegaskan proyek-proyek yang didanai tidak akan berisiko tinggi, melainkan berorientasi pada imbal hasil yang relatif aman. Dari total skema US$550 miliar, hanya sekitar 1%–2% yang akan berupa investasi tunai langsung, sementara sisanya dalam bentuk pinjaman dan penjaminan kredit.

Dalam pernyataannya, Lutnick menegaskan struktur pembiayaan dirancang agar Jepang memperoleh imbal hasil investasi, sementara AS mendapatkan aset strategis, perluasan kapasitas industri, serta penguatan dominasi energi.

Lonjakan permintaan listrik, terutama dari pusat data baru seiring booming AI, dinilai membuat investasi pembangkit listrik menjadi sangat relevan. Sebelumnya, kedua negara telah mengidentifikasi proyek potensial dengan nilai berkisar US$350 juta hingga US$100 miliar dalam kunjungan Trump ke Jepang tahun lalu, termasuk keterlibatan perusahaan seperti Toshiba Corp. dan Westinghouse.

Kesepakatan tersebut juga memuat ketentuan bahwa Jepang memiliki waktu 45 hari kerja untuk merealisasikan pendanaan setelah proyek dipilih. Jika batal mendanai, AS berhak menarik kembali sebagian pendapatan atau bahkan memberlakukan kembali tarif yang lebih tinggi.

Trump sebelumnya sempat mengancam menaikkan tarif hingga 25% sebelum akhirnya menyepakati tarif 15% setelah Jepang meningkatkan komitmen investasi.

Analis senior Hudson Institute, William Chou, menilai ketiga proyek mencerminkan prioritas bersama AS dan Jepang di sektor energi, AI, dan semikonduktor, sekaligus sesuai dengan keunggulan industri Jepang di pasar AS.

“Pengumuman ini menjaga momentum politik menjelang kunjungan PM Takaichi ke Washington bulan depan dan menunjukkan bahwa Jepang adalah sekutu yang menepati komitmennya,” ujarnya.