REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) sedang menyiapkan gelombang tarif baru berbasis keamanan nasional untuk mengakali putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan bea daruratnya, sekaligus menjaga keberlanjutan rezim tarif globalnya.

Menurut sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (24/2/2026), pemerintah AS bersiap meluncurkan penyelidikan terhadap dampak impor baterai, besi cor dan perlengkapannya, peralatan jaringan listrik, perangkat telekomunikasi, plastik dan pipa plastik, serta bahan kimia industri.

Penyelidikan itu akan dilakukan berdasarkan Section 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962, yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif atas dasar kepentingan keamanan nasional.

Wacana tarif baru ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump lebih dulu mengumumkan tarif global 10% yang mulai berlaku Selasa pagi, menyusul putusan pengadilan. Trump bahkan mengancam akan menaikkannya menjadi 15%.

Namun, tarif tersebut diperkirakan hanya dapat dipertahankan selama lima bulan. Trump mengisyaratkan akan memanfaatkan periode itu untuk menyiapkan instrumen pajak impor lain yang secara agregat dapat menggantikan tarif yang dibatalkan pengadilan.

Tarif berbasis Section 232 dinilai lebih kuat secara hukum. Pada periode keduanya, Trump telah menggunakan ketentuan itu untuk mengenakan tarif pada logam dan mobil.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pekan lalu juga menyatakan bahwa Trump akan mempertimbangkan penyelidikan berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang dirancang untuk melawan praktik diskriminatif mitra dagang.

Penyelidikan tersebut diperkirakan mencakup sebagian besar mitra dagang utama AS, dengan fokus pada isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS serta barang dan jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, serta praktik perdagangan makanan laut, beras, dan produk lainnya. Proses investigasi disebut akan berlangsung dalam linimasa yang dipercepat.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap mempermainkan perjanjian dagang dengan AS setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan tarif globalnya.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan belum ada negara yang berencana menarik diri dari kesepakatan dagang terkait kebijakan tarif. Pernyataan ini disampaikan di tengah putusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan presiden dalam mengenakan tarif.

Dalam putusan 6-3 pada Jumat (20/2/2026), Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif.

Putusan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan AS.

UE Soroti “Kekacauan Bea Cukai”

Pada hari yang sama, Ketua Komite Perdagangan Parlemen Uni Eropa, Bernd Lange, mengusulkan pembekuan pembahasan persetujuan dagang yang dikenal sebagai Turnberry Agreement.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (23/2/2026), Lange mengatakan ia akan mengusulkan penghentian proses legislasi untuk menyetujui perjanjian tersebut dalam rapat darurat pada Senin, hingga pihaknya memiliki penilaian hukum yang komprehensif dan komitmen yang jelas dari AS.

“Ini murni kekacauan bea cukai dari pemerintah AS,” tulis Lange di media sosial pada Minggu (22/2/2026).

“Tak seorang pun bisa lagi memahaminya – hanya pertanyaan yang tak terjawab dan ketidakpastian yang meningkat bagi Uni Eropa dan mitra dagang AS lainnya,” lanjut Lange.

AS: Belum Ada Negara Mundur

Namun, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan belum ada negara yang menyampaikan niat untuk membatalkan kesepakatan dagang.

Berbicara dalam program “Face the Nation” di CBS pada Minggu, Greer mengatakan telah berbicara dengan mitranya dari Uni Eropa dan akan berdiskusi dengan pejabat dari negara lain, sebagaimana dilaporkan Reuters.

“Saya belum mendengar ada pihak yang datang kepada saya dan mengatakan kesepakatan ini batal,” ujar Greer.

Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah pada Jumat (20/2/2026) malam untuk menerapkan tarif global sebesar 10 persen.

Sehari kemudian, ia menyatakan tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 15 persen, efektif mulai pukul 00.01 pada 24 Februari.

Trump mengeklaim memiliki kewenangan berdasarkan IEEPA untuk menerapkan tarif global baru tersebut melalui Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 (Trade Act of 1974).

Ketentuan itu memungkinkan presiden mengenakan tarif hingga 15 persen selama maksimal 150 hari. Setelah periode tersebut, perpanjangan tarif harus mendapat persetujuan Kongres.

Namun, kewenangan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya untuk memberlakukan tarif.

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan mekanisme penerapan tarif Presiden Donald Trump sebagai ilegal memicu respons beragam dari sejumlah negara mitra dagang negeri Paman Sam. Sejumlah agenda diplomatik dan sikap kebijakan pun disesuaikan, seiring langkah Trump mengumumkan tarif global baru 15% pascaputusan tersebut.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026) para pejabat perdagangan India memutuskan menunda perjalanan ke Amerika Serikat yang semula bertujuan merampungkan kesepakatan sementara. Pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini akan dijadwal ulang ke waktu yang belum ditentukan. Penundaan dilakukan setelah kedua negara mempelajari dan mengevaluasi perkembangan serta implikasi kebijakan tarif terbaru. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan dan Industri India belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan yang diajukan.

Sebagai konteks, setelah keputusan pengadilan keluar pada Jumat, Presiden Trump memberlakukan tarif global baru sebesar 10%, lalu menaikkannya menjadi 15% sehari kemudian. Sebelumnya, awal bulan ini, India telah mencapai kerangka kerja sementara dengan AS, di mana bea masuk barang India dipangkas menjadi 18% dari 25% dan bea masuk tambahan yang bersifat menghukum dihapus.

Sementara itu, Australia menyatakan akan 'mempertimbangkan semua opsi' menyusul pemberlakuan tarif 15% terhadap impor barang asing oleh AS.

Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menegaskan pemerintahnya menentang tarif yang dinilai tidak beralasan. Pihaknya tengah bekerja sama dengan kedutaan besar di Washington untuk menilai implikasi serta menelaah langkah lanjutan putusan pengadilan. Di bawah rezim tarif sebelumnya, Australia dikenai tarif dasar 10%. Tarif awal 10 persen dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sementara waktu efektif tarif 15% belum diumumkan.

Dari Jepang, kritik keras datang dari kalangan partai berkuasa. Itsunori Onodera, tokoh senior Partai Demokrat Liberal, menyebut kebijakan tarif AS sebagai kekacauan nyata. Dalam siaran langsung Fuji TV, Onodera menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu kepastian usaha. Ia menolak kemungkinan Jepang meminta negosiasi ulang perjanjian perdagangan, dengan alasan inti kesepakatan sebelumnya yakni penurunan tarif otomotif tidak tercakup dalam putusan pengadilan terbaru.

Onodera menekankan bahwa sektor otomotif merupakan sumber ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang lapangan kerja dan investasi. Menurut dia, negosiasi ulang apa pun memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan cermat. Komentar Onodera menjadi pernyataan publik pertama dari anggota senior Partai Demokrat Liberal setelah putusan Mahkamah Agung AS tersebut.

Gejolak tarif ini terjadi menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ke Washington untuk bertemu Trump dan menegaskan kelanjutan kesepakatan perdagangan. Perjanjian yang disepakati musim panas lalu menurunkan tarif otomotif menjadi 15% dari 27,5%, sebagai imbalan komitmen investasi senilai US$550 miliar di Amerika Serikat.

Sejumlah proyek awal yang diumumkan pekan ini mencakup infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk semikonduktor, seluruhnya berbasis di AS.

Meski demikian, Onodera mengingatkan potensi dampak lanjutan bagi dunia usaha. Ia menilai wajar jika perusahaan meminta pengembalian biaya tarif, namun keputusan rinci akan ditentukan pengadilan. “Saya khawatir bisnis akan semakin menjauh dari AS jika situasi domestik di sana tetap kacau seperti ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

KOMPAS.com – Negara-negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) di Asia mulai menghitung dampak terbaru kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif besar yang selama ini menjadi dasar perang dagang global.

Dikutip dari Reuters, Minggu (22/2/2026), putusan tersebut menganulir sejumlah tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap negara-negara eksportir utama Asia, mulai dari China, Korea Selatan, Jepang, hingga Taiwan.

Taiwan sendiri merupakan produsen chip terbesar di dunia sekaligus pemain penting dalam rantai pasok teknologi global.

Namun, situasi belum sepenuhnya mereda. Hanya beberapa jam setelah putusan itu, Trump menyatakan akan mengenakan bea masuk baru sebesar 10 persen terhadap seluruh impor AS dari semua negara.

Kebijakan tarif global Trump tersebut akan berlaku mulai Selasa selama 150 hari awal dan didasarkan pada undang-undang yang berbeda.

Analis menilai langkah ini berpotensi memicu kebijakan lanjutan dan memperpanjang ketidakpastian bagi pelaku usaha serta investor.

Respons Jepang dan China

Menanggapi perkembangan tersebut, Jepang menyatakan akan berhati-hati. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Tokyo akan “mencermati dengan saksama isi putusan ini dan respons pemerintahan Trump, serta merespons secara tepat.”

Sementara itu, China yang tengah bersiap menjadi tuan rumah kunjungan Trump pada akhir Maret, belum menyampaikan komentar resmi maupun langkah balasan. Hal ini karena negara tersebut sedang menjalani masa libur panjang.

Meski demikian, seorang pejabat senior keuangan di Hong Kong yang diperintah China menggambarkan situasi di AS sebagai “kekacauan”.

Hong Kong Soroti Stabilitas Kebijakan

Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menilai tarif baru Trump justru menegaskan “keunggulan perdagangan unik” Hong Kong.

“Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami ... ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas,” ujar Hui dalam konferensi pers pada Sabtu saat ditanya mengenai dampak tarif baru AS terhadap ekonomi kota tersebut.

Hong Kong berstatus sebagai wilayah pabean terpisah dari China daratan. Status ini melindunginya dari paparan langsung tarif AS yang menyasar barang-barang asal China.

Ketika Washington mengenakan tarif pada ekspor China daratan, produk buatan Hong Kong umumnya dikenakan tarif lebih rendah. Kondisi ini memungkinkan Hong Kong menjaga arus perdagangan meski ketegangan AS-China meningkat.

Dampak pada Rata-rata Tarif AS

Sebelum putusan Mahkamah Agung, kebijakan tarif Trump telah menekan hubungan diplomatik Washington dengan berbagai negara Asia, terutama ekonomi yang bergantung pada ekspor dan terintegrasi dalam rantai pasok menuju pasar AS.

Perlu dicatat, putusan pada Jumat itu hanya menyasar tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA), yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Pemantau kebijakan perdagangan Global Trade Alert memperkirakan putusan tersebut memangkas rata-rata tarif tertimbang perdagangan AS hampir setengahnya, dari 15,4 persen menjadi 8,3 persen.

Bagi negara dengan tarif tinggi, dampaknya bahkan lebih signifikan. Untuk China, Brasil, dan India, pemangkasan mencapai dua digit persentase, meskipun level tarifnya masih tergolong tinggi.

Taiwan Pantau Implementasi Kesepakatan

Di Taiwan, pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan terbaru. Pemerintah AS disebut belum menentukan secara penuh mekanisme implementasi kesepakatan dagang dengan sejumlah negara.

“Meski dampak awal terhadap Taiwan tampak terbatas, pemerintah akan terus memantau perkembangan dan menjaga komunikasi erat dengan AS untuk memahami rincian implementasi serta merespons secara tepat,” demikian pernyataan kabinet.

Taiwan sebelumnya telah menandatangani dua kesepakatan terbaru dengan AS. Pertama, Nota Kesepahaman bulan lalu yang berkomitmen pada investasi sebesar 250 miliar dollar AS. Kedua, kesepakatan yang diteken bulan ini untuk menurunkan tarif timbal balik.

Potensi Kebingungan Baru bagi Dunia Usaha

Meski putusan Mahkamah Agung membatalkan sebagian tarif agresif Trump, analis menilai dampaknya terhadap ekonomi global mungkin terbatas.

Mereka memperingatkan kemungkinan munculnya kebingungan baru apabila Trump mencari dasar hukum lain untuk tetap memberlakukan tarif.

Di Thailand, Kepala Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Nantapong Chiralerspong menilai situasi ini bahkan bisa menguntungkan ekspor negaranya.

Ketidakpastian mendorong gelombang baru “front loading”, yakni percepatan pengiriman barang ke AS karena kekhawatiran tarif akan kembali naik.

Sementara itu, dalam laporan korporasi, perusahaan-perusahaan di kawasan Asia-Pasifik melaporkan tekanan keuangan, pergeseran rantai pasok, hingga penarikan bisnis seiring eskalasi tarif sepanjang 2025 hingga awal 2026.

KOMPAS.com - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (21/2/2026) membatalkan tarif impor terbesar dan paling ambisius yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Putusan itu langsung disambut ribuan perusahaan di Amerika Serikat (AS) sebagai kemenangan hukum. Namun, pekerjaan besar kini menanti pemerintah: bagaimana mengembalikan dana tarif yang telah dipungut dan dinyatakan tidak sah?

Hingga pertengahan Desember 2025, otoritas bea cukai AS telah mengumpulkan 133 miliar dollar AS dari tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977. Sementara itu, sejumlah analis memperkirakan potensi pengembalian tarif bisa mencapai 175 miliar dollar AS.

Dalam putusan 6-3, Mahkamah Agung AS menyatakan IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan pajak impor. Kewenangan tersebut berada di tangan Kongres. Dua dari tiga hakim yang ditunjuk Trump bergabung dengan mayoritas dalam membatalkan kebijakan tersebut.

Proses Refund Diperkirakan Panjang

Meski kemenangan hukum telah diraih, proses pengembalian dana diperkirakan berjalan lambat dan kompleks.

Perusahaan telah bersiap mengajukan pengembalian dana (refund), tetapi prosesnya diprediksi kompleks.

“Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang untuk sementara waktu,” ujar pengacara perdagangan Joyce Adetutu, mitra di Vinson & Elkins, dikutip dari AP News, Sabtu (21/2/2026).

Menurut firma hukum Clark Hill, mekanisme refund kemungkinan melibatkan Badan Bea dan Perlindungan Perbatasan AS, Pengadilan Perdagangan Internasional di New York, serta pengadilan tingkat bawah lainnya.

“Jumlah uangnya sangat besar. Pengadilan akan menghadapi kesulitan. Importir juga akan menghadapi kesulitan,” kata Adetutu.

Dalam opini berbeda, Hakim Brett Kavanaugh menyoroti belum adanya penjelasan soal mekanisme pengembalian dana.

“Pengadilan tidak mengatakan apa pun hari ini tentang apakah, dan jika ya bagaimana, pemerintah harus mengembalikan miliaran dollar yang telah dipungut dari importir,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa proses refund kemungkinan akan menjadi ‘kekacauan’.

Trump sendiri menyatakan kekecewaannya dan memperkirakan sengketa hukum dapat berlangsung bertahun-tahun.

Estimasi TD Securities menyebut proses refund bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan, bahkan berpotensi lebih lama.

Nabeel Yousef, partner Freshfields, menilai tantangan administratif menjadi hambatan utama.

“Perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan data impor untuk menghitung tarif yang dibayar selama periode berbeda. Bahkan perusahaan multinasional pun belum tentu punya semua data rapi,” ujarnya, dikutip dari Reuters.

“Bukan berarti Senin besok perusahaan langsung menerima cek di pos,” tambahnya.

Sebagian perusahaan bahkan memilih menjual hak refund mereka ke investor eksternal dengan diskon 25–30 sen per dollar AS untuk mempercepat arus kas.

Gelombang Gugatan dan Sektor Terdampak

Tarif Trump sebelumnya diterapkan terhadap hampir seluruh negara, termasuk China, Vietnam, dan India. Sektor konsumer, otomotif, manufaktur, dan pakaian menjadi yang paling terdampak.

Sejak April 2025, lebih dari 1.800 gugatan diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, melonjak dibandingkan kurang dari dua lusin kasus sepanjang 2024.

Beberapa penggugat besar mencakup anak perusahaan Toyota Group, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki, EssilorLuxottica, serta perusahaan lain seperti Revlon dan Bumble Bee Foods.

Sejumlah perusahaan memilih menunggu putusan Mahkamah Agung AS sebelum mengajukan klaim untuk menghindari sorotan publik.

Dampak ke Konsumen dan Ketidakpastian Lanjutan

Meski tarif dibatalkan, sebagian besar beban sudah ditanggung konsumen AS.

Federal Reserve Bank of New York mencatat 90 persen biaya tarif ditanggung warga dan perusahaan AS. Hingga November 2025, tarif efektif AS mencapai 11,7 persen, jauh di atas rata-rata 2,7 persen pada periode 2022–2024.

“Perusahaan pasti akan mengajukan refund, tapi saya ragu harga barang akan turun. Itu jarang terjadi,” kata Jason Cheung, CEO Huntar Co.

Di sisi lain, pemerintah AS masih memiliki opsi menggunakan dasar hukum lain untuk memberlakukan tarif, termasuk alasan praktik dagang tidak adil atau keamanan nasional.

Sebagai contoh, tarif kendaraan impor dari Meksiko dan Kanada tetap berlaku sebesar 25 persen.

“Tarif tidak hilang, hanya berada di payung hukum berbeda,” ujar Ted Murphy, co-leader Sidley Austin.

Perusahaan logistik seperti DHL menyatakan teknologi mereka akan membantu proses pengembalian dana berjalan dengan “akurasi dan efisien.”

KOMPAS.com - Mahkamah Agung Amerika Serikat mengguncang lanskap perdagangan AS pada Jumat ketika membatalkan kebijakan utama program tarif Presiden Donald Trump pada periode keduanya. Dalam putusan 6-3, pengadilan menyatakan tarif menyeluruh yang diberlakukan Trump adalah ilegal.

Putusan tersebut keluar sedikit lebih dari satu tahun masa jabatan kedua Trump, setelah sebelumnya muncul pertanyaan skeptis dari sejumlah hakim kunci dalam sidang lisan pada November lalu.

Keputusan ini langsung menghentikan sebagian besar tarif Trump yang diumumkan tahun lalu pada momen yang disebut “Liberation Day”.

Tarif itu diterapkan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977 atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

“IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengenakan tarif,” demikian bunyi putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts, Jumat (20/2/2026).

Putusan ini sekaligus menguatkan dua pengadilan yang lebih rendah, termasuk Pengadilan Perdagangan Internasional AS, yang sebelumnya menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif global berdasarkan UU 1977 tersebut.

Trump: Putusan Sangat Mengecewakan

Dalam respons pertamanya pada Jumat, Trump menyerang Mahkamah Agung, terutama para hakim mayoritas. Ia menyebut mereka sebagai “aib bagi bangsa kita”.

Dalam konferensi pers, Trump mengatakan putusan Mahkamah Agung itu “sangat mengecewakan”.

Ia juga mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan menempuh metode alternatif untuk tetap menjalankan agenda perdagangannya.

Gedung Putih, kata dia, siap mengganti rezim tarif yang dibatalkan dengan “metode, undang-undang, praktik, dan kewenangan” yang diakui sistem peradilan dan Kongres, yang menurutnya “bahkan lebih kuat daripada tarif IEEPA”.

Trump menegaskan bahwa langkah-langkah alternatif tersebut akan “sebenarnya meningkatkan” jumlah uang yang masuk ke negara, merujuk pada dampak dari keputusan pengadilan.

Terapkan Tarif Global Baru 10 Persen

Langkah pertama yang diumumkan Trump adalah menerapkan tarif global baru 10 persen berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974.

Aturan tersebut memungkinkan presiden mengenakan tarif hingga 15 persen selama maksimal 150 hari untuk mengatasi defisit perdagangan.

Namun, kewenangan itu belum pernah digunakan sebelumnya untuk menerapkan tarif.

Trump mengatakan akan menerapkan tarif global 10 persen berdasarkan Section 122 Trade Act 1974 untuk menggantikan tarif berbasis IEEPA yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Selain itu, pemerintahannya juga akan memulai sejumlah investigasi perdagangan berdasarkan Section 301.

Trump turut menyebut bahwa “semua tarif keamanan nasional” berdasarkan Section 232 dan Section 301 “tetap berlaku sepenuhnya dan memiliki kekuatan hukum penuh”.

Tarif Keamanan Nasional dan Dampak Ekonomi

Putusan Mahkamah Agung pada Jumat tidak memengaruhi tarif yang diberlakukan berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act 1962, yang didasarkan pada alasan keamanan nasional.

Tarif ini tetap berlaku untuk berbagai produk impor, mulai dari tembaga dan semikonduktor hingga mobil dan produk kayu seperti kabinet.

Tarif Section 232 mencakup pungutan 50 persen atas impor produk tembaga setengah jadi, 25 persen atas semikonduktor tertentu—termasuk chip H200 milik Nvidia (NVDA)—serta tarif otomotif 25 persen untuk truk dan 10 persen untuk bus.

Putusan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi pengembalian dana kepada importir, yang dalam beberapa bulan mendatang dapat mengembalikan lebih dari 100 miliar dollar AS.

Keputusan ini diperkirakan memiliki dampak luas terhadap perdagangan global, konsumen, perusahaan, inflasi, serta kondisi keuangan setiap warga Amerika.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump juga telah membuat rencana untuk mengurangi sebagian tarif logam, termasuk baja dan aluminium, ketika pemerintahannya berupaya menghadapi krisis keterjangkauan menjelang pemilu paruh waktu.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pada April lalu, Trump meluncurkan rencana tarif resiprokal secara besar-besaran dalam acara yang ia sebut sebagai “hari pembebasan” AS.

Pengumuman itu sempat memicu kepanikan pasar, sehingga beberapa tarif ditunda atau diubah, menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan AS.

Selain itu, Trump juga menerapkan tarif terhadap Meksiko, Kanada, dan China dengan alasan terkait masuknya fentanyl ke AS.

Trump selama ini memuji tarif sebagai sumber penerimaan negara yang besar sekaligus alat negosiasi dalam perdagangan internasional.

Mengutip CNBC, Trump juga berulang kali menyatakan bahwa negara asing yang menanggung biaya tarif tersebut, meskipun pemerintahannya mengakui bahwa tarif dibayar oleh importir AS.

Trump bahkan menyebut pendapatan tarif bisa menggantikan pajak penghasilan dan pernah mengusulkan pembagian dividen tarif sebesar 2.000 dollar AS kepada warga.

Namun, berbagai perkiraan menunjukkan angka penerimaan yang lebih rendah dari klaim Trump.

Sejumlah lembaga memperkirakan pendapatan tarif AS pada 2025 berada di kisaran ratusan miliar dollar, dengan sekitar 129 miliar dollar berasal dari tarif berbasis IEEPA.

Sebelum putusan dibacakan, Trump telah memperingatkan bahwa jika Mahkamah Agung membatalkan tarif tersebut, dampaknya akan sangat buruk bagi AS.

Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, sebelumnya menyatakan keyakinan bahwa Mahkamah tidak akan membatalkan kebijakan ekonomi andalan presiden tersebut.

Melansir BBC, kebijakan tarif global Trump itu rencananya akan diberlakukan atas barang-barang yang masuk ke AS dari sebagian besar negara di dunia.

Trump berpendapat bahwa pajak impor tersebut akan mendorong manufaktur dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

Namun para pengkritik memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat memicu kenaikan harga bagi konsumen serta merugikan perekonomian global.

Pada Jumat, Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif yang paling signifikan.

Pengadilan memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif terhadap puluhan mitra dagang di seluruh dunia.

Meski begitu, Trump mengatakan ia akan mengganti kebijakan tersebut dengan tarif global sebesar 10 persen menggunakan dasar hukum yang berbeda.

Apa itu tarif global dan bagaimana cara kerjanya?

Tarif global merupakan pajak atas barang impor yang masuk ke AS. Besarannya berupa persentase dari nilai barang.

Misalnya, tarif 10 persen untuk produk seharga 10 dollar AS berarti ada pajak 1 dollar AS, sehingga total harga menjadi 11 dollar AS.

Pajak ini dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan yang mengimpor barang dari luar negeri.

Perusahaan tersebut bisa membebankan sebagian atau seluruh biaya tambahan itu kepada konsumen, yang berarti masyarakat dan pelaku usaha di AS harus membayar lebih mahal.

Perusahaan juga bisa memilih untuk mengurangi jumlah impor.

via Sky News Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika berpidato di depan cap kepresidenan yang palsu.

Mengapa Trump memberlakukan kebijakan tarif?

Menurut Trump, kenaikan tarif global dapat meningkatkan penerimaan negara, mendorong konsumen membeli produk buatan Amerika, serta menarik investasi ke AS.

Ia juga ingin mengurangi defisit perdagangan AS, yaitu selisih antara nilai barang yang diimpor dan yang diekspor.

Trump berpendapat bahwa AS selama ini dirugikan oleh negara lain.

Ia juga menggunakan tarif sebagai alat untuk menekan negara lain agar memenuhi tuntutan tertentu.

Misalnya, saat mengumumkan tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada, ia meminta negara-negara tersebut berbuat lebih banyak untuk menghentikan arus migran dan masuknya fentanyl (obat kanker) ilegal ke AS.

Trump juga pernah mengancam tarif tambahan 10 persen terhadap delapan negara Eropa yang menentang rencananya mengambil alih Greenland, sebelum akhirnya membatalkan ancaman tersebut.

Sejumlah tarif yang diumumkan kemudian diubah, ditunda, atau dibatalkan.

Untuk negara mana saja?

Setelah putusan Mahkamah Agung, Trump menyatakan akan melanjutkan rencana tarif global 10 persen.

Namun belum jelas bagaimana langkah itu akan memengaruhi tarif yang sudah disepakati dalam negosiasi dagang sebelumnya.

Negosiasi sebelumnya melibatkan sejumlah negara, termasuk tiga mitra dagang utama AS, China, Kanada, dan Meksiko.

AS dan China sempat saling mengancam tarif di atas 100 persen, namun kemudian mencapai kesepakatan sementara.

Pada Oktober lalu, Trump mengatakan kedua negara akan segera menandatangani perjanjian dagang dan membatalkan tarif terkait produksi fentanyl.

Pengecualian atas 178 produk China diperpanjang hingga 10 November 2026.

Tarif lebih rendah tetap berlaku untuk barang yang tidak dikecualikan.

Sementara itu, Kanada akan dikenakan tarif 35 persen, meski sebagian besar barangnya dikecualikan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas AS–Kanada–Meksiko (USMCA). Kanada juga terdampak tarif 50 persen untuk logam impor dan 25 persen untuk mobil non-AS.

Trump sempat menangguhkan pembicaraan dan mengancam menaikkan tarif 10 persen setelah muncul iklan anti-tarif di Kanada.

Pada 24 Januari, ia juga mengancam tarif 100 persen jika Kanada menyepakati perjanjian dagang dengan China.

Sementara itu, Meksiko menghadapi tarif 30 persen, ditambah tarif sektoral dan pungutan 25 persen terkait fentanyl.

Namun seperti Kanada, sebagian besar barangnya dikecualikan dalam kerangka USMCA.

Pada April 2025, Trump menyatakan tarif dasar 10 persen akan diberlakukan pada hampir semua negara, sementara negara yang dianggap pelanggar terburuk akan dikenai tarif lebih tinggi mulai Agustus.

Setelah melalui serangkaian negosiasi, sejumlah negara akhirnya menyepakati besaran tarif berbeda dengan AS.

India dikenai tarif sebesar 18 persen, sementara Brasil menghadapi tarif jauh lebih tinggi yakni 50 persen.

Afrika Selatan dikenai tarif 30 persen, Vietnam 20 persen, sedangkan Jepang dan sebagian besar negara Uni Eropa masing-masing dikenai tarif 15 persen.

Inggris juga mencapai kesepakatan tersendiri pada Juni 2025 dengan tarif sebesar 10 persen.

Tarif tersebut berlaku untuk 100.000 unit kendaraan pertama yang diekspor ke AS setiap tahun, sementara ekspor kendaraan di atas jumlah itu tetap dikenai tarif standar sebesar 25 persen.

Mengapa Mahkamah Agung menilai legalitas tarif Trump?

Sebagian tarif diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

Dengan menyatakan keadaan darurat nasional, Trump dapat melewati proses persetujuan Kongres.

Pada Agustus 2025, pengadilan banding AS memutuskan bahwa sebagian besar tarif berbasis IEEPA tidak sah, tetapi tetap membiarkannya berlaku.

Gedung Putih meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan itu, namun Mahkamah justru menguatkannya.

Trump sebelumnya mengatakan akan terjadi kekacauan besar jika tarifnya dibatalkan, terutama jika pemerintah harus mengembalikan dana kepada pelaku usaha. “Butuh waktu bertahun-tahun untuk menghitung berapa jumlahnya dan kepada siapa harus dibayarkan,” ujar Trump.