Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengganjar tarif impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekspor produk manufaktur nasional. Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 yang akan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menetapkan forced labor tariff sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excesscapacity) selesai dilakukan. Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS yang berlaku sejak Februari 2026.

Di tengah ancaman tersebut, pemerintah berupaya mengamankan sejumlah produk ekspor unggulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu mengatakan pemerintah telah mengajukan permohonan pengecualian tarif kepada USTR untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujarnya.

Bagi Indonesia, pasar AS memiliki arti penting. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua bagi Indonesia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

“Tambahan tarif 10%–18% dapat menekan margin, volume pesanan,dan ekspansi produksi,” ujar Rizal ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hasil negosiasi Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penentu. Sebab, daya saing ekspor tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, melainkan juga posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang memiliki rantai pasok lebih terintegrasi, biaya logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Dalam skenario tersebut, sejumlah sektor diperkirakan akan menghadapi tekanan paling besar, mulai dari tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, hingga produk turunan sawit.

“Sektor-sektor ini padat tenaga kerja dan sensitif terhadap selisih harga, sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Rizal menilai pemerintah perlu bergerak di dua jalur sekaligus. Selain memperkuat diplomasi perdagangan untuk memperoleh pengecualian tarif, Indonesia juga harus memperbaiki fondasi daya saing industri.

Menurutnya, penguatan sistem traceability atau ketelusuran serta kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan lingkungan menjadi makin penting di tengah meningkatnya penggunaan instrumen nontarif dalam kebijakan perdagangan AS.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Di sisi lain, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Menurutnya, dalam jangka menengah Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan negosiasi tarif.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Industri Mebel Waspadai Penundaan Pesanan

Kekhawatiran serupa dirasakan pelaku industri mebel yang selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan penerapan tarif tambahan berpotensi membuat importir AS menunda kontrak pembelian baru sambil menunggu kepastian arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis.

Dalam jangka menengah, menurut Sobur, dampak kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Jika tarif diterapkan relatif merata, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan. Namun, jika Indonesia dikenai tarif lebih tinggi, risiko pengalihan pesanan akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Saat ini, pasar AS menyumbang sekitar 50%–55% dari total ekspor mebel Indonesia. Tingginya ketergantungan tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan utama.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga Afrika. Permintaan dari sektor hospitality di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga dinilai membuka peluang baru.

Namun, Sobur mengingatkan diversifikasi pasar bukan proses yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Menurut Sobur, kerentanan industri mebel tidak hanya berasal dari tarif, tetapi juga tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu, posisi eksportir Indonesia yang masih didominasi model original equipment manufacturer (OEM), serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dan ketertelusuran bahan baku.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Karena itu, strategi industri tidak lagi bisa hanya mengandalkan harga. Diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, dan ketepatan pengiriman dinilai menjadi faktor yang semakin menentukan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing.

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya.

Menurut Billie, Indonesia sebelumnya masih memiliki keunggulan tarif sekitar 1% dibandingkan sejumlah negara pesaing ketika tarif resiprokal AS berada di level 19%. Keunggulan tersebut dinilai membantu menjaga arus pesanan dari pembeli internasional.

Dia menilai Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif karena kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobby dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif tambahan yang akan diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspormanufaktur Indonesia. Selain berisiko menekan daya saing produk nasional di pasar AS, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excess capacity) selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karena itu, tambahan tarif impor dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri manufaktur nasional.

"Kebijakan tarif tambahan AS perlu dilihat sebagai risiko serius bagi ekspor manufaktur Indonesia, terutama karena AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua Indonesia," ujarnya ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor ke AS juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

Menurut Rizal, tambahan tarif sebesar 10% hingga 18% berpotensi menekan margin eksportir, mengurangi volume pesanan, serta menghambat ekspansi produksi.

Dia menilai hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Pasalnya, daya saing produk Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga posisi tarif dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang dinilai memiliki integrasi rantai pasok lebih kuat, logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Sektor manufaktur yang diperkirakan paling terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, serta produk olahan sawit.

Menurut Rizal, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.

“Sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut, Rizal menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi perdagangan, tetapi juga memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan negosiasi agar produk strategis Indonesia memperoleh pengecualian tarif di pasar AS. Selain itu, penguatan sistem ketelusuran dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan serta lingkungan juga perlu dilakukan agar produk Indonesia tidak mudah terkena hambatan perdagangan.

Rizal menilai kerentanan ekspor Indonesia terhadap kebijakan perdagangan AS tidak hanya disebabkan oleh tarif, tetapi juga persoalan struktural yang masih dihadapi industri nasional.

Dia menjelaskan struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk padat karya dan komoditas olahan yang harus memenuhi berbagai persyaratan global, mulai dari ketelusuran bahan baku (traceability), standar ketenagakerjaan, hingga aspek lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Selain itu, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Dalam jangka menengah, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan produktivitas industri, menekan biaya logistik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta memperdalam rantai pasok domestik agar sektor manufaktur lebih tahan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan pengecualian tarif kepada Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis Pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kopi, hingga suku cadang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyampaikan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan AS terkait dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity). Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini.

Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif global berakhir, AS berencana menerapkan tarif berbasis Pasal 301 yang disusun berdasarkan hasil investigasi terhadap negara mitra dagang.

Indonesia tetap menjadi subjek penyelidikan meski telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Dalam investigasi awal terkait kerja paksa, Indonesia termasuk enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok tersebut adalah Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Pakistan, dan Meksiko. Keenamnya dikenai tarif kerja paksa sebesar 10%.

Sementara itu, 54 negara lain, termasuk China dan India, dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5% karena dianggap belum menerapkan larangan impor produk hasil kerja paksa secara memadai.

Pemerintah memperkirakan total tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai sekitar 18% hingga proses investigasi Pasal 301 selesai. Indonesia masih memiliki kesempatan menyampaikan bantahan atas temuan awal terkait isu kerja paksa.

Di luar itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 16 negara yang sedang diselidiki AS terkait dugaan kapasitas produksi berlebih.

Meski demikian, pemerintah optimistis sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam dan pertanian tetap dapat memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah. Saat ini pemerintah memproyeksikan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah berpotensi memperoleh tarif 0%. Perlakuan serupa juga diharapkan berlaku bagi produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengupayakan 18 pengecualian utama, pemerintah juga mengusulkan pembebasan tarif untuk sekitar 1.700 pos tarif lainnya yang mencakup berbagai produk ekspor unggulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan investigasi Pasal 301 menjadi instrumen utama AS dalam menyusun rezim tarif baru setelah berakhirnya kebijakan tarif global.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi melalui keterangan tertulis.

Adapun dalam investigasi kapasitas berlebih, Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, dan Jepang.

Hasil akhir penyelidikan tersebut akan menjadi salah satu penentu struktur tarif baru yang dikenakan AS terhadap produk ekspor Indonesia mulai paruh kedua 2026.