Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan pengecualian tarif kepada Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis Pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kopi, hingga suku cadang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyampaikan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan AS terkait dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity). Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini.

Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif global berakhir, AS berencana menerapkan tarif berbasis Pasal 301 yang disusun berdasarkan hasil investigasi terhadap negara mitra dagang.

Indonesia tetap menjadi subjek penyelidikan meski telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Dalam investigasi awal terkait kerja paksa, Indonesia termasuk enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok tersebut adalah Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Pakistan, dan Meksiko. Keenamnya dikenai tarif kerja paksa sebesar 10%.

Sementara itu, 54 negara lain, termasuk China dan India, dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5% karena dianggap belum menerapkan larangan impor produk hasil kerja paksa secara memadai.

Pemerintah memperkirakan total tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai sekitar 18% hingga proses investigasi Pasal 301 selesai. Indonesia masih memiliki kesempatan menyampaikan bantahan atas temuan awal terkait isu kerja paksa.

Di luar itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 16 negara yang sedang diselidiki AS terkait dugaan kapasitas produksi berlebih.

Meski demikian, pemerintah optimistis sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam dan pertanian tetap dapat memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah. Saat ini pemerintah memproyeksikan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah berpotensi memperoleh tarif 0%. Perlakuan serupa juga diharapkan berlaku bagi produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengupayakan 18 pengecualian utama, pemerintah juga mengusulkan pembebasan tarif untuk sekitar 1.700 pos tarif lainnya yang mencakup berbagai produk ekspor unggulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan investigasi Pasal 301 menjadi instrumen utama AS dalam menyusun rezim tarif baru setelah berakhirnya kebijakan tarif global.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi melalui keterangan tertulis.

Adapun dalam investigasi kapasitas berlebih, Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, dan Jepang.

Hasil akhir penyelidikan tersebut akan menjadi salah satu penentu struktur tarif baru yang dikenakan AS terhadap produk ekspor Indonesia mulai paruh kedua 2026.

PERANG dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sering dipahami sebagai konflik ekonomi yang berpusat pada tarif impor, defisit perdagangan, dan perlindungan industri domestik.

Namun, pemahaman tersebut sesungguhnya terlalu sempit. Apa yang terjadi antara dua kekuatan terbesar dunia itu jauh melampaui persoalan ekspor-impor.

Di balik perang tarif, pembatasan investasi, hingga embargo teknologi, tersimpan pertarungan yang lebih besar, yakni perebutan posisi sebagai kekuatan dominan dalam tatanan global abad ke-21.

Pandangan ini juga tercermin dalam beberapa diskursus yang menyoroti bagaimana konflik AS–Tiongkok berkembang menjadi arena pertarungan opini, diplomasi, dan persepsi global.

Dari sudut pandang publik internasional, rivalitas AS dan Tiongkok tidak lagi dilihat semata sebagai persaingan ekonomi.

Banyak negara memandangnya sebagai kontestasi antara kekuatan lama yang berusaha mempertahankan dominasi dan kekuatan baru yang sedang menantang status quo.

AS selama beberapa dekade menjadi pusat kekuatan ekonomi, teknologi, keuangan, dan militer dunia.

Namun, kebangkitan Tiongkok dalam empat dekade terakhir mengubah keseimbangan tersebut secara signifikan.

Tiongkok berhasil mentransformasikan dirinya dari negara berkembang menjadi kekuatan manufaktur terbesar di dunia, eksportir utama, serta salah satu pusat inovasi teknologi global.

Dalam bidang kecerdasan buatan, kendaraan listrik, teknologi 5G, komputasi kuantum, dan semikonduktor, Tiongkok mulai menantang dominasi perusahaan-perusahaan Amerika.

Oleh karena itu, publik dunia melihat konflik yang berlangsung bukan sekadar sengketa dagang, melainkan pertarungan menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi dan teknologi global pada masa depan.

Menariknya, persepsi internasional terhadap kedua negara tidak bersifat hitam-putih semata.

Sebagian negara berkembang memandang Tiongkok sebagai mitra pembangunan yang menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat melalui berbagai proyek infrastruktur dan investasi internasional.

Namun, sebagian lain mengkhawatirkan meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap Beijing.

Sebaliknya, AS masih dipandang sebagai penjaga sistem internasional yang relatif terbuka, tetapi pada saat yang sama sering dianggap menerapkan standar ganda ketika kepentingan nasionalnya dalam keadaan terancam.

Politik Tarif dan Retaliasi

Jika ditinjau dari data perdagangan bilateral, narasi yang selama ini beredar bahwa perang dagang AS telah "mengalahkan" Tiongkok sesungguhnya masih jauh dari kenyataan.

Justru sejak perang tarif pertama pada era pemerintahan Donald Trump tahun 2018, Tiongkok tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu pemasok utama barang konsumsi bagi masyarakat Negeri Paman Sam.

Pada tahun 2018, defisit perdagangan barang Amerika Serikat terhadap Tiongkok mencapai sekitar 418 miliar dolar AS.

Setelah serangkaian tarif diberlakukan, angka tersebut memang menurun menjadi sekitar 279 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, pada 2024 defisit kembali melebar menjadi sekitar 295 miliar dolar AS karena impor AS dari Tiongkok masih jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspornya ke negeri panda tersebut.

Data perdagangan menunjukkan bahwa pada 2024 Amerika mengimpor barang dari Tiongkok sekitar 439 miliar dolar AS, sementara ekspornya hanya sekitar 144 miliar dolar AS.

Dengan kata lain, setiap satu dolar barang yang dijual Amerika ke Tiongkok, hampir tiga dolar barang Tiongkok masuk ke pasar Amerika.

Memasuki era Trump 2.0, tekanan tarif kembali ditingkatkan. Dampaknya memang terlihat pada penurunan volume perdagangan bilateral.

Data resmi Washington menunjukkan bahwa pada 2025 impor Amerika dari Tiongkok turun menjadi sekitar 308 miliar dolar AS, sedangkan ekspor Amerika ke Tiongkok sekitar 106 miliar dolar AS.

Akibatnya, defisit perdagangan barang Amerika terhadap Tiongkok menyusut menjadi sekitar 202 miliar dolar AS.

Namun, penyusutan tersebut tidak otomatis menunjukkan kemenangan strategis Washington.

Banyak studi menunjukkan bahwa sebagian besar rantai pasok hanya berpindah lokasi menuju negara ketiga seperti Vietnam, Meksiko, Thailand, dan Malaysia, sementara komponen maupun bahan bakunya tetap berasal dari Tiongkok.

Dengan kata lain, ketergantungan terhadap manufaktur Tiongkok berkurang secara statistik, tetapi tidak sepenuhnya berkurang secara substantif.

Karena itu, adanya realitas bahwa Tiongkok mendominasi kebutuhan sehari-hari masyarakat AS tidak sepenuhnya berlebihan.

Berbagai produk yang digunakan warga AS, mulai dari elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, mainan anak, furnitur, tekstil, komponen otomotif, hingga bahan baku industri, masih memiliki keterkaitan kuat dengan ekosistem manufaktur Tiongkok.

Bahkan ketika sejumlah perusahaan AS merelokasi pabriknya ke negara lain, banyak pemasok komponen hulu tetap berasal dari Tiongkok.

Inilah yang menjelaskan mengapa, meskipun perang tarif berlangsung bertahun-tahun, Tiongkok masih menjadi salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat dan tetap memiliki posisi penting dalam jaringan rantai pasok global.

Lalu, benarkah perang tarif merupakan bentuk retaliasi terhadap defisit perdagangan Amerika? Secara politik, jawabannya dapat dikatakan "ya".

Hampir seluruh argumentasi yang digunakan pemerintahan Trump, baik pada periode pertama maupun kedua, berangkat dari asumsi bahwa defisit perdagangan mencerminkan praktik perdagangan yang tidak adil dan hilangnya lapangan kerja manufaktur domestik.

Bahkan dokumen resmi Gedung Putih pada 2025 secara eksplisit menyebut tarif sebagai instrumen untuk mengoreksi "defisit perdagangan barang yang besar dan persisten".

Akan tetapi, secara ekonomi, persoalannya jauh lebih kompleks.

Banyak ekonom berpendapat bahwa defisit perdagangan AS bukan semata-mata akibat praktik negara lain, melainkan juga konsekuensi dari tingginya konsumsi domestik Amerika, kuatnya nilai dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, serta struktur ekonomi Amerika yang lebih berorientasi pada jasa dan teknologi dibandingkan dengan manufaktur.

Akibatnya, sekalipun defisit terhadap Tiongkok berhasil ditekan, defisit tersebut cenderung bergeser ke negara lain tanpa benar-benar hilang dari sistem ekonomi Amerika secara keseluruhan.

Hegemoni atas Kontrol Narasi

Dalam perspektif manajemen strategik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori penting. Pertama adalah Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Jay Barney.

Teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuan menguasai sumber daya strategis yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan.

Jika diterapkan pada rivalitas AS–Tiongkok, maka sumber daya strategis tersebut bukan lagi minyak, batu bara, atau sumber daya alam lainnya, melainkan teknologi, data, talenta, inovasi, dan hak kekayaan intelektual.

Washington telah menyadari bahwa dominasi teknologi merupakan fondasi utama kekuatan ekonominya.

Karena itu, pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan pembatasan akses terhadap teknologi semikonduktor canggih dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan sumber daya strategis yang menjadi basis keunggulan kompetitif nasionalnya.

Di sisi lain, Tiongkok merespons dengan mempercepat agenda kemandirian teknologi serta melakukan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan.

Tidak heran, penangkapan petinggi raksasa teknologi Huawei di Kanada pada Desember 2018 atas permintaan Gedung Putih mengakibatkan Beijing meradang terhadap tuduhan sepihak Paman Sam atas keterlibatan Meng Wanzhou, CFO Huawei Technologies Co., Ltd., dalam aktivitas spionase industri teknologi tinggi dan upaya menghindari sanksi-sanksi AS terhadap Iran.

Kedua, rivalitas ini dapat dijelaskan melalui teori Dynamic Capabilities yang diperkenalkan oleh David Teece.

Teori tersebut menekankan pentingnya kemampuan organisasi atau negara untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam konteks ini, Tiongkok menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengakuisisi teknologi, membangun kapasitas industri, serta mengembangkan ekosistem inovasi domestik.

Kecepatan adaptasi tersebut menjadi ancaman nyata bagi posisi dominan Amerika Serikat.

Ketiga, fenomena ini juga relevan dengan teori Competitive Dynamics.

Dalam teori tersebut, setiap tindakan strategis yang dilakukan oleh satu aktor akan memicu respons dari pesaingnya.

Tarif dibalas tarif. Embargo teknologi dibalas dengan percepatan inovasi domestik. Pembentukan aliansi ekonomi dibalas dengan perluasan jaringan kerja sama baru.

Dengan demikian, hubungan AS–Tiongkok menyerupai kompetisi strategis yang berlangsung terus-menerus dan saling memengaruhi.

Namun demikian, aspek yang paling menarik justru terletak pada dimensi non-ekonomi, yakni perang narasi.

Dalam dunia modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki produk terbaik atau militer terkuat.

Kemenangan juga ditentukan oleh siapa yang mampu mendefinisikan realitas dan memengaruhi cara dunia memahami suatu peristiwa.

Di sinilah konsep Soft Power dari Joseph Nye menjadi relevan.

Nye menjelaskan bahwa kemampuan memengaruhi pihak lain tidak hanya berasal dari kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dari daya tarik nilai, budaya, ide, dan narasi.

AS selama puluhan tahun menguasai ruang ini melalui industri hiburan, universitas, media global, serta dominasi platform digital.

Narasi tentang demokrasi, kebebasan individu, dan pasar bebas menjadi bagian dari identitas global yang dibangun Paman Sam.

Sebaliknya, Tiongkok memahami bahwa dominasi ekonomi saja tidak cukup.

Karena itu, Beijing berupaya membangun pengaruhnya melalui media internasional, diplomasi publik, investasi global, hingga proyek besar seperti Belt and Road Initiative.

Tujuannya bukan sekadar membangun jalan atau pelabuhan, melainkan membangun persepsi bahwa Tiongkok merupakan mitra pembangunan yang dapat dipercaya dan mampu menawarkan model pembangunan alternatif.

Dalam konteks tersebut, perang opini memang dapat dipandang sebagai bentuk perang lain.

Sejarah menunjukkan bahwa setiap perebutan hegemoni selalu disertai pertarungan gagasan.

Pada era Perang Dingin, AS dan Uni Soviet tidak hanya berlomba membangun senjata nuklir, tetapi juga berusaha meyakinkan dunia bahwa sistem politik mereka adalah yang paling unggul.

Pola yang sama muncul kembali dalam rivalitas AS–Tiongkok di abad ke-21 ini.

Perbedaannya, medan tempurnya kini jauh lebih luas dan kompleks.

Jika dahulu propaganda disebarkan melalui radio, surat kabar, atau televisi, saat ini perang narasi berlangsung melalui media sosial, algoritma digital, influencer, platform video, hingga kecerdasan buatan.

Informasi bergerak dalam hitungan detik dan menjangkau miliaran orang secara simultan.

Akibatnya, opini publik global menjadi aset strategis yang nilainya hampir setara dengan kekuatan ekonomi.

Dalam perspektif strategik, menguasai narasi berarti menguasai legitimasi.

Negara yang berhasil membangun legitimasi internasional akan lebih mudah memperoleh dukungan politik, investasi, kerja sama ekonomi, bahkan simpati publik dunia.

Sebaliknya, negara yang gagal mengendalikan persepsi akan menghadapi hambatan meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar.

Karena itu, perang opini tidak dapat dianggap sebagai fenomena sampingan dari perang dagang.

Ia merupakan bagian integral dari perebutan hegemoni global.

Tarif, embargo teknologi, dan pembatasan investasi hanyalah instrumen yang tampak di atas permukaan.

Di bawahnya terdapat pertarungan yang lebih eskalatif, yakni pertarungan untuk menentukan narasi mana yang dipercaya dunia dan model pembangunan mana yang dianggap paling layak diikuti.

Pada akhirnya, rivalitas Washington dan Beijing menunjukkan bahwa definisi kekuasaan global sedang mengalami pergeseran secara fundamental.

Jika pada abad ke-20 kekuatan identik dengan jumlah tank, kapal induk, atau cadangan devisa, maka pada abad ke-21 kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan mengendalikan arus informasi, membentuk persepsi, dan memengaruhi cara pandang masyarakat dunia dalam memahami realitas.

Dalam konteks inilah perang dagang, perang teknologi, dan perang opini sesungguhnya merupakan tiga wajah dari konflik yang sama: perebutan hegemoni global di era ekonomi pengetahuan dan masyarakat digital.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

SINGAPURA - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada hari Sabtu mendesak sekutu Asia untuk meningkatkan pengeluaran militer guna melawan kekuatan China yang semakin meningkat dan mencegah dominasinya di kawasan tersebut. Dia memperingatkan “peringatan yang beralasan” atas peningkatan kekuatan militer yang pesat.

Hegseth, berbicara di Dialog Shangri-La di Singapura, forum utama Asia untuk para pemimpin pertahanan, militer, dan diplomat, mengatakan bahwa jaringan sekutu yang lebih kuat dan mandiri sangat penting untuk mencegah agresi dan menjaga keseimbangan kekuatan.

“Ada kekhawatiran yang beralasan mengenai peningkatan kekuatan militer China yang bersejarah dan perluasan aktivitas militernya di kawasan ini dan sekitarnya,” katanya.

“Pasifik yang didominasi oleh hegemon mana pun akan mengacaukan keseimbangan kekuatan regional,” kata Hegseth. “Tidak ada negara, termasuk China, yang dapat memaksakan hegemoninya dan mempertanyakan keamanan atau kemakmuran bangsa kita dan sekutu kita.”

AS mengharapkan sekutu dan mitra Asianya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 3,5% dari PDB karena telah menjanjikan investasi sebesar USD1,5 triliun untuk militernya, kata kepala Pentagon.

“Kurangi Shangri-La, perbanyak kapal, perbanyak kapal selam,” kata Hegseth, dan menekankan bahwa sekutu menginginkan stabilitas, bukan eskalasi.

“Apa yang mereka inginkan, dan apa yang diberikan Amerika Serikat, adalah kekuatan yang disiplin, tekad yang teguh, dan kepemimpinan yang cukup percaya diri untuk berbicara dan bertindak dengan lembut sambil membawa tongkat besar.”

Hegseth juga menyampaikan nada yang terukur mengenai hubungan AS-Tiongkok, dengan mengatakan bahwa hubungan tersebut "lebih baik daripada beberapa tahun terakhir," dengan keterlibatan militer-ke-militer yang lebih sering membantu mengelola ketegangan.

"Kami lebih sering bertemu dengan rekan-rekan kami dari China dengan menjaga jalur komunikasi militer-ke-militer yang terbuka."

Zhou Bo, seorang peneliti senior di Universitas Tsinghua dan pensiunan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat yang merupakan bagian dari delegasi Tiongkok, menggambarkan hubungan AS-Tiongkok sebagai "rumit."

Meskipun demikian, ia mengatakan Hegseth menyampaikan "nada yang jauh lebih baik" tahun ini daripada tahun lalu, dan mengaitkan perubahan tersebut dengan kunjungan Trump ke China.

"Kedua belah pihak memiliki saluran komunikasi yang terbuka, situasinya tidak seburuk yang digambarkan oleh dunia luar," kata Zhou.

China, yang menteri pertahanannya absen dari dialog untuk tahun kedua berturut-turut, menuduh Hegseth tahun lalu membuat pernyataan yang "menghina".

Hegseth menggemakan tuntutan lama Presiden Donald Trump agar sekutu menanggung lebih banyak biaya pertahanan mereka sendiri. Trump secara tegas mengatakan bahwa mitra Eropa dan NATO harus mengurangi ketergantungan pada Washington.

“Era Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” kata Hegseth. “Kita membutuhkan mitra, bukan protektorat,” tambahnya. “Kita tidak memiliki aliansi yang kuat kecuali semua orang memiliki peran serta. Tidak ada yang numpang gratis.”

Hegseth memuji kontribusi dari sekutu termasuk Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan mengatakan Jepang mengambil langkah konkret untuk memperkuat pertahanannya.

Tokyo dan Washington “harus masing-masing memberikan kontribusi untuk memperkuat aliansi AS-Jepang,” katanya.

Mengenai konflik Timur Tengah, Hegseth mengatakan Amerika Serikat siap untuk melanjutkan serangan terhadap Iran jika diplomasi gagal, karena para negosiator dari Washington dan Teheran berupaya menjembatani perbedaan besar yang menghalangi kesepakatan.

“Kemampuan kita untuk memulai kembali jika perlu... kita lebih dari mampu,” kata Hegseth. Ia menambahkan bahwa Trump tetap “sabar” dan berupaya mencapai “kesepakatan yang kuat” untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.

Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan mengumpulkan para penasihat di lingkungan Gedung Putih yang aman untuk membuat “keputusan akhir” tentang proposal untuk mengakhiri perang Iran.

Hegseth juga menepis kekhawatiran bahwa konflik tersebut akan mengalihkan perhatian dari prioritas Asia-Pasifik.

“Kita bisa melakukan dua hal sekaligus.”

Ditanya tentang penjualan senjata ke Taiwan, Hegseth meremehkan kekhawatiran bahwa paket bernilai miliaran dolar dapat terpengaruh karena Amerika Serikat mengurangi persediaan senjatanya di tengah konflik Timur Tengah. “Kami merasa sangat yakin dengan persediaan kami dan bagaimana kami menggunakannya,” katanya.

Taiwan, yang dianggap China sebagai wilayahnya sendiri, telah menunggu persetujuan AS untuk penjualan senjata yang menurut laporan Reuters bisa bernilai hingga $14 miliar.

Trump menabur ketidakpastian di Taipei dengan mengatakan, setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan ini, bahwa ia belum memutuskan apakah akan menyetujui paket tersebut.

Keputusan apa pun tentang penjualan senjata di masa depan akan bergantung pada Presiden Trump, kata Hegseth, yang menandakan tidak ada perubahan dalam pendekatan Washington yang sudah lama ada meskipun ada keterlibatan baru-baru ini dengan Beijing.

“Keputusan-keputusan itu akan bergantung pada presiden dan sifat hubungan tersebut,” kata Hegseth. “Tidak ada perubahan dalam pernyataan kami.”

BEIJING - China memberikan sinyal bersedia menerima sejumlah kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sejauh tidak melampaui level yang telah disepakati kedua negara tahun lalu. Langkah kompromi ini diambil demi melanjutkan pembicaraan guna memperpanjang masa gencatan senjata dagang, sekaligus menjadi indikasi bahwa hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut kian stabil.

"Kami berharap AS akan menghormati komitmennya dan bahwa, terlepas dari alasan apa pun yang diberikan untuk memberlakukan atau mengganti tarif terhadap China di masa depan, tingkat tarif AS terhadap China tidak akan melebihi tingkat yang disepakati," demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip dari Bloomberg, Kamis (21/5/2026).

Hal itu merujuk pada hasil negosiasi di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober tahun lalu. Kementerian Perdagangan China menambahkan, tim perdagangan dari kedua negara akan segera menggelar diskusi untuk memperpanjang perjanjian satu tahun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesepakatan menyeluruh yang sempat diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara di Busan, Korea Selatan tersebut, sukses menangguhkan sejumlah pemberlakuan tarif, pembatasan tanah jarang (rare earth), serta penyelidikan terhadap galangan kapal China hingga November tahun ini.

Menurut pihak kementerian, upaya untuk memperpanjang masa gencatan senjata ini selaras dengan kepentingan bersama kedua negara, sekaligus menjawab ekspektasi dari komunitas internasional. Pernyataan tersebut membawa angin segar dan optimisme hati-hati bahwa penghentian permusuhan dagang yang digagas Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan tetap bertahan, meskipun kunjungan Trump ke Beijing pekan lalu sempat diwarnai peringatan keras terkait isu Taiwan.

Sinyal dari Kementerian Perdagangan China ini mengindikasikan bahwa Beijing bersedia melunak menerima tarif AS, asalkan tarif efektifnya berada di kisaran 30% sesuai kesepakatan di Malaysia. Angka tarif tersebut sebelumnya sempat turun ke kisaran 21% setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan beberapa kebijakan tarif.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan sedang mengupayakan penyelidikan baru berbasis Pasal 301 (Section 301) untuk mengembalikan besaran tarif ke level semula sebelum adanya putusan pengadilan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan, tarif-tarif tersebut kemungkinan besar akan dipulihkan paling lambat pada Juli mendatang, sebuah rencana investigasi yang sempat ditentang keras oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Dalam pernyataan lanjutan pada Rabu, Beijing juga mendesak AS untuk menghapus tarif unilateral demi menciptakan kondisi yang kondusif bagi perluasan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak di masa depan.

Pasar saham China langsung bereaksi positif. Indeks acuan CSI 300 berhasil menghapus kerugian yang terjadi sebelumnya dan menutup perdagangan harian dengan posisi yang stabil. Selain kesepakatan tarif, Kementerian Perdagangan China turut membeberkan sejumlah poin kesepakatan lain, termasuk pembelian 200 pesawat Boeing oleh China dan pembentukan mekanisme kelembagaan untuk mengelola diskusi bilateral terkait perdagangan dan investasi.

Dewan Perdagangan juga mengonfirmasi akan mengupayakan pemotongan tarif pada komoditas senilai minimal USD30 miliar atau sekitar 7% dari total ekspor China ke AS tahun lalu, sekaligus menetapkan target untuk memperluas perdagangan sektor pertanian bilateral.

WASHINGTON - Selama berminggu-minggu menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, pemerintahannya telah menekan China untuk menekan Iran di tengah negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.

Namun, ketika Trump meninggalkan Beijing pada Jumat sore dengan pesawat Air Force One setelah lebih dari 40 jam berada di ibu kota China dan serangkaian pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, hanya ada sedikit bukti bahwa dua negara terkuat di dunia telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengakhiri perang di Iran.

Sementara itu, perang itu sendiri sekarang memasuki hari ke-77.

Pertemuan Xi Jinping dan Trump Gagal Buat Terobosan Perang Iran, Ini 3 Faktanya

1. China Tetap Setia kepada Iran

Melansir Al Jazeera, perang di Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran. Iran membalas pada hari yang sama dengan serangan rudal dan drone di seluruh wilayah, termasuk target di Israel serta aset militer AS di Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa perang tersebut dibenarkan, dan bertujuan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir — meskipun Teheran telah berulang kali secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk membangunnya.

Namun China, yang sebelumnya juga mengutuk perang tersebut, semakin mempertegas penentangannya terhadap konflik tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan saat Trump berada di Beijing.

“Posisi China mengenai situasi Iran sangat jelas. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat di Iran dan negara-negara regional lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X-nya.

Lebih dari 3.000 warga Iran telah tewas selama perang tersebut, menurut angka pemerintah.

“Menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini sedini mungkin adalah kepentingan bukan hanya AS dan Iran, tetapi juga negara-negara regional dan seluruh dunia,” kata pernyataan Tiongkok.

Pernyataan itu menambahkan bahwa China menyambut baik upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung — yang dimediasi oleh Pakistan — dan percaya bahwa dialog adalah jalan ke depan. “Penting untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng sesegera mungkin,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan itu menunjuk pada rencana empat poin untuk perdamaian dan stabilitas Timur Tengah yang sebelumnya diajukan Xi, yang menyerukan hidup berdampingan secara damai, penyelesaian yang dinegosiasikan secara politik, keamanan bersama, dan kerja sama yang didorong oleh pembangunan. Ditambahkan bahwa Tiongkok akan terus bertindak sesuai dengan rencana ini.

2. Kesepakatan Tercapai Mengenai Selat Hormuz

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang diposting di akun X-nya pada hari Kamis: “Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas.”

Sejak awal Maret, Iran telah membatasi pengiriman melalui selat tersebut, jalur air sempit yang menghubungkan produsen minyak Teluk dengan laut lepas dan yang dilalui oleh 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang. Iran telah mengizinkan kapal dari negara-negara tertentu untuk melintas, tetapi mereka diharuskan untuk bernegosiasi transit dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam proposal sebelumnya untuk mengakhiri perang, Iran telah mengusulkan pengenaan biaya atau tol bagi kapal yang ingin melewati negara tersebut. Washington telah berulang kali menolak prospek tersebut. Pada bulan April, AS mengumumkan blokade angkatan laut terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran, yang semakin menambah gangguan pasokan minyak dan gas global.

Pernyataan Gedung Putih menambahkan: “Presiden Xi juga memperjelas penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan tol atas penggunaannya, dan beliau menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat di masa mendatang.”

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengakui bahwa “konflik tersebut telah memberikan tekanan berat pada pertumbuhan ekonomi global, rantai pasokan, tatanan perdagangan internasional, dan stabilitas pasokan energi global, yang merugikan kepentingan bersama komunitas internasional”.

Namun pernyataan China tidak menyebutkan pungutan tol Iran atau militerisasi selat tersebut.

Pertemuan Trump-Xi terjadi di tengah krisis energi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. China adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada minyak Teluk yang dikirim melalui selat tersebut, dan merupakan pembeli utama minyak Iran.

3. AS dan China Sepakat Iran Seharusnya Tak Memiliki Senjata Nuklir

“Kedua negara sepakat bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Pernyataan China tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sebaliknya, pernyataan itu mengatakan: “Penting untuk menjaga momentum dalam meredakan situasi, tetap pada arah penyelesaian politik, terlibat dalam dialog dan konsultasi, dan mencapai penyelesaian tentang masalah nuklir Iran dan masalah lain yang mengakomodasi kekhawatiran semua pihak.”

Iran tidak pernah secara resmi menyatakan niat untuk mengembangkan senjata nuklir, dan China sebelumnya telah bekerja sama dengan AS, negara-negara Eropa, dan Rusia dalam mengamankan kesepakatan nuklir era Barack Obama dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Teheran. Iran diyakini memiliki sekitar 440 kg (970 lb) uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Ambang batas 90 persen uranium yang diperkaya diperlukan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Apa artinya ini?

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa, pada intinya, tidak ada pihak yang bergeser dari posisi awal mereka terhadap Iran. China telah memperjelas bahwa mereka akan tetap berpegang pada rencana empat poin Xi, sementara AS telah menegaskan kembali penentangannya terhadap program nuklir Iran.

Itu bukan yang diinginkan AS, menurut pernyataan publik para pemimpinnya.

Setelah mendorong China selama berminggu-minggu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam meyakinkan Iran untuk membuka Selat Hormuz, para pejabat pemerintahan Trump — menjelang KTT — mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Beijing.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Trump mengatakan, “Saya “Saya rasa kita tidak membutuhkan bantuan apa pun dengan Iran,” dan mengatakan bahwa AS akan memenangkan perang “dengan cara apa pun”. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga memberikan kesaksian dalam sidang di Capitol Hill mengenai perang melawan Iran dan biaya yang terus meningkat. Selama kesaksiannya, ia mengatakan bahwa China memiliki “banyak pengaruh” atas Iran. Namun, ia mengakui bahwa, “Saya pikir pengaruh terbesar ada di tangan Presiden Trump.”

Tetapi baik sebelum maupun selama KTT, pejabat senior lainnya di pemerintahan Trump lebih langsung dalam permintaan mereka kepada China.

“Serangan dari Iran telah menutup selat. Kita membukanya kembali.” “Jadi saya mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan kami dalam mendukung operasi internasional ini,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu.

Dan pada hari Kamis, saat berada di Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan mendorong Beijing untuk berbuat lebih banyak — sambil menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan bantuan Tiongkok.

“Adalah kepentingan mereka untuk menyelesaikan ini,” kata Rubio, merujuk pada China dan ketergantungannya pada Selat Hormuz sebagai jalur impor energi. “Kami berharap dapat meyakinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membuat Iran menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang dan coba lakukan sekarang di Teluk Persia.”

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

WASHINGTON - Operasi Epic Fury mungkin telah dihentikan sementara dengan gencatan senjata yang goyah dengan Iran , tetapi AS telah menghabiskan lebih dari setengah amunisi pra-perangnya. Itu terungkap dalam laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

AS banyak menggunakan persediaan rudal Tomahawk, Patriot, dan rudal lainnya dalam 39 hari pertama perang gabungan dengan Israel melawan Iran, menurut CSIS. Mengisi kembali persediaan tersebut dapat memakan waktu satu hingga empat tahun.

Apa akibatnya?

Mark Cancian, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para perencana perang AS – yang bahkan sebelum perang percaya bahwa “persediaan tidak memadai untuk perang dengan China” – sekarang “cukup cemas”.

“Jadi ada celah kerentanan di sini. Kita memang memiliki beberapa amunisi yang berlimpah, jadi bukan berarti kita akan melempar batu ke musuh. Tetapi itu bukanlah amunisi pilihan,” kata Cancian, yang ikut menulis laporan CSIS.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, “Amerika Serikat telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan militernya” dalam menyerang Iran.

Calon musuh “harus melihat ini dan bertanya-tanya apakah militer AS mungkin lebih tangguh daripada yang mereka kira sebelumnya,” kata Cancian.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz atas perang di Iran setelah Merz mengatakan bahwa Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam pembicaraan untuk mengakhirinya.

“Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!” Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Merz mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Dalam teguran yang luar biasa tajam atas konflik tersebut, Merz mengatakan pada hari Senin bahwa kepemimpinan Iran mempermalukan Amerika Serikat dan membuat para pejabat AS melakukan perjalanan ke Pakistan dan kemudian pergi tanpa hasil.

Merz juga mengatakan dia tidak melihat strategi keluar apa yang dikejar AS dalam perang Iran – komentar yang menggarisbawahi perpecahan mendalam antara Washington dan sekutu NATO Eropa-nya, yang telah memburuk atas Ukraina dan masalah lainnya.

Kemudian, tingkat persetujuan Presiden Trump telah merosot ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, karena warga Amerika semakin kecewa dengan penanganannya terhadap biaya hidup dan perang yang tidak populer dengan Iran.

Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei sebelumnya.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya.

Popularitasnya telah merosot sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari, yang menyebabkan lonjakan harga bensin.

Hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada perdagangan kemarin, Rabu (28/1/2026). Bersamaan dengan itu, sejumlah mata uang lain di Asia turut berkinerja menguat pada perdagangan sore kemarin.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0,27% ke Rp16.722 per Dolar AS. Sejalan dengan itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS turut menguat 0,14% ke posisi 96,07.

Selain rupiah, penguatan juga dialami oleh dolar Singapura yang naik 0,11%, dolar Taiwan naik 0,58%, won Korea naik 0,72%, peso Filipina menguat 0,57%, hingga rupee India menguat 0,04%. Selain itu, yuan China juga menguat 0,13% dan ringgit Malaysia menguat 0,93%.

Sementara baht Thailand terkoreksi 0,18%, yen Jepang terkoreksi 0,26%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa sentimen rupiah kemarin turut dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan sejalan dengan agenda tarif Presiden AS Donald Trump. Ibrahim menyebut, eskalasi perang dagang yang terjadi antara AS dan Korea Selatan kini telah meluas ke pasar keuangan.

Di saat yang sama, kekhawatiran akan penutupan pemerintahan AS disebut semakin meningkat, dengan para anggota parlemen menghadapi tenggat waktu pada 30 Januari. Dengan begitu, harga emas sebagai safe haven kembali melonjak.

Selain itu, ketegangan AS dan Iran yang muncul selepas laporan bahwa kapal induk Angkatan Laut AS dan kapal perang yang menyertainya telah tiba di Timur Tengah, turut memicu kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan ketegangan AS dengan Iran.

Fokus pasar kemarin adalah keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada Kamis dini hari pukul 02.00 WIB. Pasar disebut memperkirakan bahwa bank sentral AS itu akan mempertahankan suku bunga pada level 3,50–3,75%.

Dari dalam negeri, pasar disebut merespons positif terhadap kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ihwal program stimulus yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Hal itu meliputi PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, atau PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya.

“Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp16.670–Rp16.730,” kata Ibrahim, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026). Bersamaan dengan itu, sejumlah mata uang lain di Asia turut berkinerja menguat pada perdagangan sore hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0,27% ke Rp16.722 per Dolar AS. Sejalan dengan itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS turut menguat 0,14% ke posisi 96,07.

Selain rupiah, penguatan juga dialami oleh dolar Singapura yang naik 0,11%, dolar Taiwan naik 0,58%, won Korea naik 0,72%, peso Filipina menguat 0,57%, hingga rupee India menguat 0,04%. Selain itu, yuan China juga menguat 0,13% dan ringgit Malaysia menguat 0,93%.

Sementara baht Thailand terkoreksi 0,18%, yen Jepang terkoreksi 0,26%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa sentimen rupiah hari ini turut dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan sejalan dengan agenda tarif Presiden AS Donald Trump. Ibrahim menyebut, eskalasi perang dagang yang terjadi antara AS dan Korea Selatan kini telah meluas ke pasar keuangan.

Di saat yang sama, kekhawatiran akan penutupan pemerintahan AS disebut semakin meningkat, dengan para anggota parlemen menghadapi tenggat waktu pada 30 Januari. Dengan begitu, harga emas sebagaisafe havenkembali melonjak.

Selain itu, ketegangan AS dan Iran yang muncul selepas laporan bahwa kapal induk Angkatan Laut AS dan kapal perang yang menyertainya telah tiba di Timur Tengah, turut memicu kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan ketegangan AS dengan Iran.

Fokus pasar hari ini adalah keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada Kamis dini hari pukul 02.00 WIB. Pasar disebut memperkirakan bahwa bank sentral AS itu akan mempertahankan suku bunga pada level 3,50–3,75%.

Dari dalam negeri, pasar disebut merespons positif terhadap kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ihwal program stimulus yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Hal itu meliputi PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, atau PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya.

“Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp16.670–Rp16.730,” kata Ibrahim, Rabu (28/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — China mencatat angka kelahiran terendah sepanjang sejarah pada 2025, seiring penyusutan jumlah penduduk untuk tahun keempat berturut-turut. Kondisi ini memperdalam tantangan demografi yang berpotensi membebani perekonomian negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dalam beberapa dekade mendatang.

Dilansir CNN, Rabu (21/1/2026), Biro Statistik Nasional China melaporkan pada Senin (19/1/2026) bahwa tingkat kelahiran turun menjadi 5,63 kelahiran per 1.000 penduduk pada 2025, lebih rendah dibandingkan rekor terendah sebelumnya pada 2023 sebesar 6,39 kelahiran per 1.000 penduduk. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kenaikan tipis angka kelahiran pada 2024 lebih merupakan anomali, bukan pembalikan tren penurunan yang berlangsung sejak 2016.

Pada saat yang sama, ekonomi China tumbuh 5 persen pada 2025, sesuai dengan target tahunan pemerintah yang dipatok “sekitar 5 persen”.

Pertumbuhan tersebut ditopang lonjakan ekspor yang mampu menutupi dampak ketegangan dagang dengan Amerika Serikat serta lemahnya konsumsi domestik. China membukukan surplus perdagangan rekor sebesar 1,2 triliun dolar AS pada tahun lalu, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menerapkan kebijakan perang dagang yang naik-turun terhadap China.

Namun, data juga menunjukkan perlambatan ekonomi pada kuartal keempat. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,5 persen secara tahunan, menjadi laju pertumbuhan kuartalan terendah sejak akhir 2022.

Pejabat pemerintah memuji “stabilitas yang luar biasa” dari perekonomian tersebut. Kepala Biro Statistik Nasional Kang Yi mengatakan capaian itu diraih meski menghadapi “situasi yang kompleks dan berat, ditandai perubahan cepat di lingkungan eksternal serta tantangan domestik yang meningkat”.

“Pada 2025, perekonomian China mampu bertahan dari tekanan dan mempertahankan kemajuan yang stabil, serta mencapai hasil baru dalam pembangunan berkualitas tinggi,” ujar Kang dalam konferensi pers.

Meski pertumbuhan ekonomi tahunan sesuai target, data kelahiran menjadi pukulan bagi upaya Beijing membalikkan dampak kebijakan pengendalian kelahiran ketat selama puluhan tahun melalui kebijakan “satu anak” yang kini telah ditinggalkan, serta mendorong generasi muda untuk memiliki anak.

Pada 2025, jumlah kelahiran sebanyak 7,92 juta bayi kalah jauh dibandingkan angka kematian yang mencapai 11,31 juta jiwa. Akibatnya, total populasi menyusut 3,39 juta orang. Jumlah penduduk China—yang masih menjadi terbesar kedua di dunia setelah India—tercatat sekitar 1,4 miliar jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif, namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp16.950-Rp16.980 pada perdagangan hari ini, Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah tipis 0,01% atau 68 poin ke level Rp16.956 per dolar AS pada Selasa (20/1/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS juga melemah 0,74% ke level 98,66.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS baik domestik maupun global.

"Dari global, sikap Presiden Donald Trump yang mempertahankan tuntutannya untuk Greenland. Kekhawatiran akan intervensi militer AS ini semakin meningkat," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026). Selain itu, kekhawatiran akan perang dagang kembali muncul setelah

AS mengatakan akan mengenakan bea tambahan 10% mulai 1 Februari pada barang impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris. Bea ini dapat meningkat menjadi 25% pada 1 Juni jika tidak ada kesepakatan tentang Greenland yang tercapai.

Belum lagi, Uni Eropa (UE) dan Inggris tampaknya siap untuk membalas. UE dilaporkan sedang mempersiapkan tarif balasan hingga €93 miliar untuk barang-barang AS dan juga mempertimbangkan untuk membatasi akses perusahaan Amerika ke pasar Eropa.

Sementara itu mengenai prospek penurunan suku bunga, sebagian besar analis memperkirakan Federal Reserve AS (Fed) akan menghentikan pelonggaran moneternya pada pertemuannya akhir bulan ini karena kondisi pasar tenaga kerja yang stabil.

Dari sentimen domestik, Dana Moneter Internasional merevisi ke atas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027. IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 akan bertengger di level 5,1%, sedikit lebih tinggi dari estimasi 2025 yang tumbuh 5%.

Terlepas dari itu, prospek laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut IMF ini masih jauh lebih cepat dibanding banyak negara dalam daftar 30 negara terpilih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada 2026 dan 2027 itu hanya tertinggal dari Filipina yang prospek pertumbuhannya hingga 5,6% pada 2026 dan 5,8% pada 2027, serta India yang tumbuh 6,4% pada 2026 dan 2027.

Bila dibandingkan proyeksi terbaru Bank Dunia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5,1% pada 2026, sebagaimana laju pertumbuhan sejak 2023-2025. Lalu, baru meningkat ke level 5,2% pada 2027.

Terjaganya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurut Bank Dunia disebabkan efek kucuran stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah sejak 2025, ditambah dengan investasi yang akan terus dimotori pemerintah.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, Selasa (20/1/2026), nilai tukar rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp16.950 hingga Rp16.980 per dolar AS.

JAKARTA - Ekspor China menyentuh angka tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025, ketika tarif dan kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu gejolak ekonomi global. China melaporkan surplus perdagangan terbesar di dunia yakni mencapai USD1,19 triliun atau setara Rp19.886 triliun (dengan kurs Rp16.711 per USD).

Ini menjadi pertama kalinya surplus perdagangan China selama satu tahun penuh melewati angka USD1 triliun, mengalahkan rekor tahun 2024 sebesar USD993 miliar. Kondisi tersebut seakan menjadi tanda bahwa tarif Trump hampir tidak memengaruhi perdagangan secara keseluruhan.

Ekspor China Bangkit, Surplus Perdagangan Melesat Tembus Rp16.693 Triliun



Perdagangan dengan AS memang menunjukkan pelemahan, namun hal itu diimbangi oleh kenaikan ekspor China ke tempat lain, terutama ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Wakil direktur Bea Cukai China, Wang Jun dalam konferensi pers pada hari Rabu (14/1/2026) mengatakan, bahwa angka-angka tersebut sangat "luar biasa dan diperoleh dengan susah payah" mengingat tantangan dalam perdagangan global.

Ia juga mencatat adanya kenaikan ekspor untuk sektor teknologi hijau, produk terkait kecerdasan buatan, dan robotika. Surplus besar ditopang oleh kuatnya permintaan luar negeri terhadap barang-barang China seiring meningkatnya perdagangan dengan mitra global termasuk negara-negara Asia Selatan serta negara-negara lain di Afrika dan Eropa, ketika pasar domestik melemah.

Ekonomi China seperti diketahui telah terbebani oleh krisis properti dan meningkatnya utang, yang membuat pelaku bisnis ragu untuk menanamkan investasi. Di sisi lain konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Akibatnya kebutuhan impor barang berkurang, dimana menurut data terbaru hanya naik sebesar 0,5%.

Trump Ancam Tarif 25% ke Negara Mitra Iran, China Murka Beri Peringatan Keras



Sementara itu yuan tidak bertenaga, pasokan barang melimpah, dan inflasi di negara-negara Barat juga membuat ekspor China lebih menarik. Hasilnya menjadi berkah bagi Beijing, seperti diungkapkan oleh analis kebijakan perdagangan Deborah Elms dari Hinrich Foundation seperti dilansir BBC.

China mendapatkan manfaat dari penjualan dan lebih banyak lapangan kerja yang tercipta dari bisnisnya di luar negeri. "Akan tetapi produk China bisa menghadapi pengetatan pengawasan dari pasar asing yang berada di bawah tekanan untuk bersaing dengan produknya," katanya.

Keberhasilan China kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2026 saat barang dan jasa China menjadi semakin terintegrasi dalam bisnis global, lanjut Elms.

Angka terbaru ini akan dilihat Beijing sebagai tanda bahwa China memiliki pelanggan di seluruh dunia, selain AS. Akan tetapi Wang memperingatkan, bahwa China menghadapi lingkungan eksternal yang tidak pasti.