Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penundaan kenaikan tarif Transjakarta pada 2026, sehingga harga yang penumpang bayar tetap Rp3.500.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, sebenarnya pemerintah secara teknik telah siap melaksanakan pengurangan subsidi.

Atas permintaan pemerintah pusat, Pemprov DKI menundanya dengan pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif.

“Kenaikan itu ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Skyline Building, Kamis (8/1/2026).

Yoga menjelaskan, sejatinya pemerintah DKI telah memberikan subsidi senilai Rp11.500 untuk setiap orang per trip atau per perjalanan.

Sementara itu, melalui rencana tarif Rp5.000, Yoga menekankan hal tersebut bukanlah kenaikan tarif, melainkan pengurangan jumlah subsidi sehingga anggaran yang pemprov keluarkan berkurang dan menjadi Rp10.000 per trip.

Tujuannya adalah semata agar beban efisiensi dan anggaran pemerintah DKI dapat lebih rendah di tengah pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terkait jangka waktu penundaan, Yoga belum dapat memastikannya karena akan tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Yoga melanjutkan, sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Dalam keterbatasan anggaran, nantinya pemprov akan melakukan realokasi anggaran dari program atau proyek yang dapat ditunda, dan mengutamakan subsidi transportasi.

“Kepentingan yang skala prioritasnya mungkin tidak utama, tapi penting, namun masih bisa ditunda, itu yang akan dialihkan di APBD perubahan dan itu juga berlaku di MRT sama LRT,” tambahnya.

Nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas dalam APBD DKI 2026. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif Transjakarta pada 2026 masih menjadi pertanyaan, usai subsidi untuk angkutan bus tersebut dipangkas menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,51 triliun pada 2025.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa angka ini lahir dari proses diskusi yang sangat matang antara Pemprov dan DPRD DKI. Fokus kami optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

Ayu juga menyampaikan, jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026. Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Senada, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.