Kami percaya, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong daya saing perusahaan sebagai pengembang infrastruktur nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang berorientasi kepada masa depan, sejalan dengan transformasi perusahaan sebagai Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong daya saing perusahaan sebagai pengembang infrastruktur nasional," ujar Vice President Tata Kelola Perusahaan & General Affair PT Hutama Karya (Persero) Rian Hari Anggoro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan Hutama Karya terus mengedepankan integritas, profesionalisme dan inovasi dalam setiap proses bisnis guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika Hutama Karya berhasil meraih Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2026 pada kategori Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Service Quality Improvement and Competitive Infrastructure Development (Infrastructure Services Industry).

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Hutama Karya untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, akuntabel dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis,” ujar Rian.

Penghargaan tersebut mengusung tema "Building Trust Through Future-Ready Governance", yang menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang adaptif, transparan dan berorientasi pada keberlanjutan di tengah perkembangan dunia usaha.

Rian mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.

Menurut Rian, perusahaan juga berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui penerapan tata kelola yang berorientasi pada masa depan.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi yang konsisten menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta pembangunan infrastruktur yang kompetitif di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Ara menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.

Dia juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Benjamin Gunawan menilai transformasi bisnis maupun struktur organisasi Pertamina perlu fokus pada efisiensi dan transparansi.

“Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan. Transformasi bisnis maupun struktur organisasi perlu dilanjutkan dengan fokus pada efisiensi dan transparansi,” ujar Benjamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Gunawan menjelaskan keberadaan Pertamina memiliki korelasi yang kuat terhadap berbagai indikator fundamental ekonomi nasional.

Ketahanan pasokan energi yang terjaga berkontribusi terhadap stabilitas harga barang dan jasa, sekaligus mendukung aktivitas industri dan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, lanjut Gunawan, tantangan menuju kemandirian energi nasional masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut dia, isu pembangunan kilang dan pengurangan ketergantungan impor energi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pertamina, melainkan memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Yang paling penting, prioritas utama tetap menjaga ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Gunawan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan, dengan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup dipastikan akan dipertahankan.

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.

Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sektor kebandarudaraan nasional demi memperkuat konektivitas di Indonesia.

Fokus utama pembenahan ini diarahkan untuk menuntaskan ego sektoral serta ketersekat-sekat koordinasi yang selama ini dinilai menghambat efisiensi pelayanan bandara di seluruh tanah air.

Menurut AHY, selama ini tantangan terbesar dalam memajukan infrastruktur bandara adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini harus segera diatasi agar operasional bandara dapat memberikan pelayanan prima yang berstandar dunia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," ungkap AHY dalam rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian di bawah koordinasinya dan sejumlah pimpinan BUMN, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kata AHY, sebagai langkah konkret, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi slot management dan pemberian kewenangan kepada operator bandara. Langkah ini mencakup penyusunan kebijakan bagi maskapai, pelaporan deklarasi sebelum keberangkatan, hingga integrasi sistem pengelolaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi.

AHY menekankan bahwa peningkatan peringkat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kini berada di posisi 25 dunia menjadi bukti nyata bahwa perbaikan sistem membuahkan hasil. Ia optimistis dengan terus membenahi tata kelola, Indonesia mampu melompat ke jajaran 10 besar bandara terbaik di dunia dalam waktu dekat.

"Kenapa tidak Bandara Soekarno Hatta ini bisa menjadi 10 bandara terbaik di dunia? Sebetulnya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peringkat dibandingkan sejumlah bandara internasional secara negara sahabat," tambah AHY.

AHY juga menyoroti kompleksitas faktor eksternal yang memengaruhi industri penerbangan, termasuk dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak yang menyumbang 40% biaya operasional maskapai. Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk merespons ketidakpastian tersebut, termasuk menjaga stabilitas harga energi yang krusial bagi keberlangsungan industri penerbangan.

"Kita harus tetap membumi pada realitas dunia hari ini, di mana dinamika ekonomi global berpengaruh sedikit banyak pada industri penerbangan termasuk harga bahan bakar," jelas AHY.

Meski menghadapi tantangan pertumbuhan penumpang global yang diproyeksikan melambat, pemerintah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas udara. AHY menekankan soal setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada pemerataan ekonomi dan peningkatan standar layanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.

"Sekali lagi competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara, dan kita harus memastikan sektor kebandarudaraan menjadi pengungkit konektivitas nasional," ucap AHY.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyampaikan empat komitmen baru untuk memperkuat tata kelola laut berkelanjutan pada forum Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya yang digelar 16-18 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan komitmen tersebut mencakup penguatan tata kelola ruang laut, perluasan kawasan konservasi, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta pengembangan proyek karbon biru.

“Empat komitmen yang kami sampaikan menegaskan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat pengelolaan ruang laut, memperluas dan meningkatkan efektivitas kawasan konservasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim,” kata Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Selasa.

Menurut Trenggono, komitmen tersebut juga berpotensi membuka peluang dukungan pendanaan internasional hingga 260 juta dolar AS melalui berbagai skema kerja sama untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, serta pengembangan Ocean Centres.

Komitmen pertama yang disampaikan Indonesia adalah penguatan tata kelola ruang laut melalui integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi.

Pemerintah juga akan menyusun regulasi zonasi lintas wilayah serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.

Komitmen kedua berupa penetapan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada 2026.

Menurut Trenggono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai target kawasan konservasi laut seluas 30 persen dari total perairan nasional pada 2045.

“Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta mencapai target perluasan kawasan konservasi laut mencapai 30 persen dari total luas perairan nasional pada tahun 2045,” ujarnya.

Selain memperluas kawasan konservasi, Indonesia juga berkomitmen mengevaluasi efektivitas pengelolaan 19,10 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal baik bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.

Komitmen keempat adalah pengembangan satu model proyek karbon biru yang akan dijadikan percontohan untuk direplikasi di berbagai wilayah Indonesia pada masa mendatang.

Trenggono mengatakan tantangan pengelolaan laut memerlukan kolaborasi lintas negara karena sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat aksi nyata, dari komitmen menuju implementasi, demi menjaga laut tetap sehat dan produktif bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola pertambangan nasional seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan penguatan ESG menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global.

"Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi," kata Cecep dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek ESG dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Ia menyebut dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari sisi lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta menjalankan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

Cecep menyebutkan beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

Selain itu, Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Menurut Cecep, langkah tersebut diperlukan karena semakin banyak perusahaan global yang menjadikan standar keberlanjutan sebagai syarat dalam kontrak pasokan bahan baku, khususnya untuk industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur teknologi.

Ia mencontohkan kerja sama Vale Indonesia dengan produsen otomotif global seperti Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG dalam rantai pasok mineralnya.

Cecep menjelaskan mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar. Penerapan ESG dinilai semakin penting bagi Indonesia yang memiliki cadangan mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

Menurut dia, tantangan industri pertambangan ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar internasional.

"Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

"Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional," ujar Ketua AKPSI Mudyat Noor ketika ditanya mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Ketua AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu berharap tata kelola yang perlu dibenahi utamanya itu persoalan harga, seperti adanya penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing).dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing), yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, lanjutnya, maka ia memperkirakan harga sawit di domestik lebih stabil dan seragam, menguntungkan petani sawit, serta dapat meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang bermuara pada pendapatan negara meningkat, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil," jelasnya.

AKPSI kini beranggotakan164 kabupaten/kota, juga mendorong peningkatan DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil sawit di Indonesia.

Dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sunberdaya Indonesia, kata Mudyat Noor, berpeluang pada peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan penambahan pendapatan daerah akan terbuka lebar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempertegas upaya penguatan dan transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan.

“Ini harapan sederhana saya, sekali lagi, kita bisa berikan kepada pihak luar, orang bisa berusaha lebih mudah dan nyaman, investasi yang masuk lebih terukur, perizinan kita sederhanakan waktunya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah melalui sistem digital Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”.

Menhut mengatakan, sistem digital ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia yang ia nilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Ide tentang DSS ini sebarnya sederhana saja, pengalaman saya masuk beberapa pekan beberapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang perlu kita benahi,” ujar Menhut Raja Antoni.

DSS Jaga Rimba, lanjut dia, mengintegrasikan berbagai aplikasi lintas direktorat jenderal, informasi geospasial tematik, hingga aturan yang menjadi dasar dalam memahami keterkaitan kawasan, perizinan, serta para pemegang hak dan kewajiban.

“Jadi idenya sederhana namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, tidak hanya sekadar aplikasi, ini adalah kita coba membenahi cara berpikir kita, kita tidak boleh lagi ada ego sektoral,”ujarnya.

Menhut Raja Antoni menyebut DSS Jaga Rimba menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya “One Map Policy Kehutanan” atau Satu Peta Kawasan Hutan yang menjadi referensi bersama dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Saat ini, sistem tersebut didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan 24 unit kerja eselon II serta 123 Rules and Relations yang memungkinkan analisis data lebih komprehensif dan akurat.

Selain itu, DSS Jaga Rimba dilengkapi fitur Early Warning System yang dapat memberikan notifikasi otomatis apabila terdeteksi potensi tumpang tindih perizinan, irisan permohonan, maupun hot spot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Fitur tersebut diharapkan mempercepat langkah mitigasi dan tindak lanjut berbasis data.

“Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggungjawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.

Panggah mengapresiasi adanya inisiatif peluncuran aplikasi Decision Support System (DSS) Jaga Rimba oleh Kementerian Kehutanan yang akan menjadi dasar one man policy dari pengelolaan hutan Indonesia yang luas.

“Saya kira untuk men-develop suatu wilayah yang demikian sekarang mahal, mungkin kan potensi ekonominya sangat-sangat besar, kita harus betul-betul sadari ini sebagai suatu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Panggah dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hutan Indonesia termasuk dalam kawasan hutan yang terluas di dunia, ditambah dengan pulau kecil dan garis pantai yang luas sehingga harus dilindungi dengan tata kelola yang baik.

Namun saat ini permasalahan tata kelola hutan cukup kompleks, di mana dalam satu kawasan hutan bisa menjadi perkampungan atau kantor administratif seperti kelurahan namun dalam peta belum terdeteksi secara nyata.

Panggah mengatakan aplikasi DSS Jaga Rimba harus mengubah cara kerja kementerian dalam mengintegrasikan semua informasi mengenai tata kelola kehutanan dan juga diperlukan pemantauan langsung di lapangan terkait penggunaan lahan hutan agar data yang didapat lebih terverifikasi.

“Saya kira ada beberapa tahun ini mau dilantik seperti jaman dulu lagi ada polisi-polisi hutan itu kita aktifkan lagi untuk memantau di lapangan disamping pantauan dari satelit, kalau perlu polisinya juga dipantau, juga harus bekerja di lapangan,” kata Panggah.

Ia mengatakan adanya DSS Jaga Rimba ini juga akan mempermudah lingkup kementerian dan juga direktorat jenderal terkait untuk mendapatkan satu informasi yang terintegrasi sehingga kebijakan yang dibuat bisa berdampak pada pengelolaan hutan yang lebih baik.

Panggah mengatakan Komisi IV akan ikut memantau jalannya platform DSS Jaga Rimba dari Kementerian Kehutanan sebagai pegangan dalam menghindari permasalahan tata kelola hutan di kemudian hari dan diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi dari permasalahan pengelolaan hutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia benih dalam program pengembangan benih perkebunan guna memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi benih kepada petani sesuai ketentuan.

Penyedia benih yang tidak memenuhi standar, kata dia, dapat dicoret dari daftar mitra pemerintah hingga diproses secara hukum.

“Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Kementerian Pertanian, Amran mengatakan pengawasan program tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas), aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komoditas yang menjadi sasaran program meliputi kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Amran menegaskan seluruh penyedia benih bertanggung jawab memenuhi kontrak yang telah disepakati serta memastikan benih yang disalurkan sesuai standar pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memantau penyaluran bantuan benih secara real time.

“Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ucap dia.

Selain itu, Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia memastikan seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat maupun pihak tertentu.

Pemerintah juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan bersama penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026