Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto mengatakan distribusi pupuk bersubsidi kini menjadi lebih cepat usai pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola.

Titiek, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sedikitnya 145 aturan yang dinilai menghambat telah dipangkas sehingga pupuk subsidi dapat lebih cepat diterima para petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata dia.

Komisi IV, tegas Titiek, akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut dia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan.

Selain penyederhanaan regulasi, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan itu dinilai mampu meringankan beban biaya produksi petani.

“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ketua Komisi Sektor Pertanian itu melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Titiek menilai penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditas dapat dipetakan secara lebih tepat.

“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dapat ditiru.

Titiek saat kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu mengapresiasi kinerja Kementerian Imipas dalam menggalakkan ketahanan pangan dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan.

"Saya atas nama Komisi IV mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imipas. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat lainnya," kata dia.

Legislator bidang pertanian itu menyoroti langkah Kementerian Imipas mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, di antaranya tambak udang vaname, ikan sidat, kebun jagung, cabai, kebun buah hingga budidaya kambing dan sapi.

Menurut Titiek, program ketahanan pangan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga untuk pribadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Di Nusakambangan, warga binaan yang sudah tidak berisiko tinggi diikutsertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun, narapidana yang dilibatkan ialah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen.

Ia menyebut bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam program ketahanan pangan bisa digunakan oleh WBP untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih, selain tambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerjanya.

"Itu yang luar biasa di sini," ucap Titiek.

Dia pun menyoroti transformasi Nusakambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan, menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebut kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto tersebut sebagai langkah yang kreatif.

"Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini mungkin Pak Presiden (Prabowo Subianto) bisa tidur tenang," katanya.

Di samping itu, ia mengatakan transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

"Cambuk juga buat kementerian yang terkait dengan ketahanan pangan supaya lebih giat lagi untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan kita semuanya," kata Titiek.

Maka dari itu, menurut dia, apa yang terjadi di Nusakambangan dapat dicontoh oleh pihak lain.

"Nusakambangan saja bisa kayak begini, bagaimana tempat lain? Sebenarnya ini semua kemauan kita. Kita mau tidak untuk memproduksi bahan-barang pangan ini? Kalau pejabatnya malas, ya, cukup begitu, duduk, begitu-gitu saja, ya, enggak terjadilah yang kayak begini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agus menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan perbaikan dalam kerja-kerja ketahanan pangan di lingkungan Kementerian Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggungjawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.

Panggah mengapresiasi adanya inisiatif peluncuran aplikasi Decision Support System (DSS) Jaga Rimba oleh Kementerian Kehutanan yang akan menjadi dasar one man policy dari pengelolaan hutan Indonesia yang luas.

“Saya kira untuk men-develop suatu wilayah yang demikian sekarang mahal, mungkin kan potensi ekonominya sangat-sangat besar, kita harus betul-betul sadari ini sebagai suatu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Panggah dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hutan Indonesia termasuk dalam kawasan hutan yang terluas di dunia, ditambah dengan pulau kecil dan garis pantai yang luas sehingga harus dilindungi dengan tata kelola yang baik.

Namun saat ini permasalahan tata kelola hutan cukup kompleks, di mana dalam satu kawasan hutan bisa menjadi perkampungan atau kantor administratif seperti kelurahan namun dalam peta belum terdeteksi secara nyata.

Panggah mengatakan aplikasi DSS Jaga Rimba harus mengubah cara kerja kementerian dalam mengintegrasikan semua informasi mengenai tata kelola kehutanan dan juga diperlukan pemantauan langsung di lapangan terkait penggunaan lahan hutan agar data yang didapat lebih terverifikasi.

“Saya kira ada beberapa tahun ini mau dilantik seperti jaman dulu lagi ada polisi-polisi hutan itu kita aktifkan lagi untuk memantau di lapangan disamping pantauan dari satelit, kalau perlu polisinya juga dipantau, juga harus bekerja di lapangan,” kata Panggah.

Ia mengatakan adanya DSS Jaga Rimba ini juga akan mempermudah lingkup kementerian dan juga direktorat jenderal terkait untuk mendapatkan satu informasi yang terintegrasi sehingga kebijakan yang dibuat bisa berdampak pada pengelolaan hutan yang lebih baik.

Panggah mengatakan Komisi IV akan ikut memantau jalannya platform DSS Jaga Rimba dari Kementerian Kehutanan sebagai pegangan dalam menghindari permasalahan tata kelola hutan di kemudian hari dan diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi dari permasalahan pengelolaan hutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan revolusi nilai tambah dalam revisi Undang-Undang Pangan guna memperkuat ekosistem pangan nasional, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan dari hulu hingga hilir.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menilai perlunya revolusi nilai tambah pangan guna memperkuat keterhubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam satu ekosistem pangan yang saling menguatkan.

"Revolusi nilai tambah ini menurut kami sangat strategis karena dapat mengharmonisasikan mimpi pelaku utama dengan mimpi pelaku usaha," kata Andriko dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan hal itu sebagai salah satu masukan dalam forum Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Andriko, pelaku utama atau petani ingin berproduksi sebanyak-banyaknya dan hasilnya terserap dengan baik, sementara pelaku usaha membutuhkan bahan baku yang kompetitif.

"Jika keterhubungan itu dapat dibangun dengan baik, maka ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir akan semakin kuat," ujar Andriko.

Dia menyampaikan penguatan nilai tambah pangan menjadi penting agar produksi pangan dalam negeri tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku utama pangan sekaligus menciptakan bahan baku yang berdaya saing bagi industri pangan nasional.

Dijelaskan selama ini ketika pilihan bahan baku termurah berasal dari impor, maka impor yang dipilih. Akibatnya, ekosistem pangan nasional belum terbangun secara optimal.

"Karena itu, pembangunan nilai tambah dan keterhubungan hulu-hilir menjadi penting agar produksi dalam negeri menjadi basis utama pembangunan pangan nasional," jelasnya.

Selain penguatan nilai tambah pangan, Andriko menilai revisi UU Pangan juga perlu mengakomodasi berbagai mandat strategis yang selama ini dijalankan Bapanas, termasuk penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, penguatan ketahanan pangan, serta penyelenggaraan keamanan pangan.

Menurutnya, penguatan tata kelola pangan nasional juga perlu diiringi dengan delineasi yang tegas antara fungsi regulator dan pelaksana (operator) agar setiap institusi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

"Prinsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan pangan nasional adalah adanya pembagian peran yang jelas antara regulator dan eksekutor," bebernya.

Dengan delineasi yang tegas, proses perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program yang berjalan lebih efektif, akuntabel, dan transparan dapat membuat tata kelola pangan nasional terhindar dari potensi konflik kepentingan.

Ia menjelaskan Bapanas saat ini menjalankan berbagai fungsi strategis yang mencakup koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang pangan.

Selain itu fungsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang bekerja sama dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan segar.

Ia menambahkan fungsi keamanan pangan merupakan bagian penting dalam sistem pangan nasional. Karena itu, kesinambungan pelayanan publik, pengawasan keamanan pangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat dalam kerangka regulasi yang lebih komprehensif.

Ia berharap revisi UU Pangan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan pangan nasional secara terintegrasi, mendorong tumbuhnya industri pangan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan nilai tambah produk pangan dalam negeri.

"Serta, memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia secara berkelanjutan," katanya.

Penguatan ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir melalui pengembangan nilai tambah menjadi salah satu masukan strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan terus menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, guna menyempurnakan substansi revisi Undang-Undang Pangan.

"Saat ini, kami sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pangan. Karena itu kami perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi," kata Titiek dalam kunjungan kerja Panja RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

"Berbagai masukan penting yang disampaikan hari ini tentu akan kami tampung dan menjadi bahan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pangan," tambah Titiek

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan berbagai masukan yang disampaikan para pakar UNS memberikan perspektif baru dalam penyusunan regulasi pangan nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Hari ini kami mendapatkan banyak masukan berharga dari para pakar Universitas Sebelas Maret, mulai dari substansi perubahan yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pangan, penguatan tata kelola dan agribisnis pangan, hingga pengembangan inovasi pangan," kata Kharis.

Dia mengatakan berbagai gagasan yang diperoleh akan dikaji untuk kemudian diakomodasi dalam norma-norma yang diatur dalam revisi UU Pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta program pengadaan kapal perikanan modern diarahkan memperkuat upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing atau penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis, ia mengatakan kapal-kapal modern tersebut seharusnya ditempatkan di wilayah yang selama ini rawan pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, kawasan perbatasan dengan Filipina, hingga perairan Pasifik.

"Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing," kata dia dikutip dari keterangan Parlemen.

Ia mengingatkan bahwa praktik penangkapan ikal ilegal masih menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu segera diselesaikan pemerintah.

Ia menilai berbagai program yang saat ini dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pengembangan tambak udang terintegrasi, perlu diimbangi dengan upaya yang lebih serius dalam menangani praktik pencurian ikan.

"Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin mengusulkan penerapan dua strategi.

Pertama, memperkuat kehadiran nelayan nasional di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran kapal asing melalui penambahan armada perikanan modern, termasuk pengadaan kapal modern yang didukung skema pinjaman lunak dari Pemerintah Inggris.

Ia menjelaskan jumlah kapal perikanan modern Indonesia masih terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang dimiliki Indonesia, kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) hanya sekitar 3.600 unit.

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu penyebab masih tingginya aktivitas kapal asing di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Strategi kedua, memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas pengawasan laut.

Menurut Rokhmin, alokasi operasi pengawasan yang saat ini tersedia masih jauh dari memadai untuk mengawal luasnya wilayah perairan Indonesia.

Ia menilai pengawasan laut perlu berjalan beriringan dengan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan jumlah kapal modern, pelatihan nelayan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema harga khusus bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bagi nelayan untuk menjaga keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Rokhmin mengatakan tingginya harga BBM telah menyebabkan banyak nelayan, khususnya pemilik kapal di atas 30 gross ton (GT), kesulitan melaut.

Menurut dia, nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa bahkan telah menganggur selama lebih dari empat bulan akibat biaya operasional yang terus meningkat, demikian dikutip dari keterangan Parlemen.

Ia mendorong KKP untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan skema harga BBM yang lebih terjangkau bagi nelayan pengguna BBM non-subsidi.

Menurut Rokhmin, harga BBM non-subsidi yang mencapai sekitar Rp30 ribu per liter membuat kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak ekonomis bagi sebagian nelayan.

Selain menyoroti persoalan BBM, Rokhmin menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran KKP tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun.

Ia juga mengapresiasi capaian ekspor perikanan Indonesia yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada 2025.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing), tingginya harga pakan budidaya, hingga perlunya penguatan hilirisasi produk perikanan.

Rokhmin meminta pengadaan kapal ikan modern yang berasal dari skema pinjaman luar negeri diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing.

"Jangan menggelontorkan kapal justru ke daerah yang sudah overfishing. Kapal modern harus ditempatkan di wilayah yang selama ini dicuri oleh nelayan asing," katanya.

Ia juga mendorong KKP memperkuat industri pakan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing komoditas budidaya, termasuk udang, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan rumput laut yang dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pemerintah yang sigap dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas usaha pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendukung langkah cepat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam merespons persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani yang selama ini menjadi perhatian para pekebun.

Menurut Alex, berbagai upaya koordinasi dan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian mulai menunjukkan hasil positif di lapangan.

“Terima kasih Pak Mentan, harga TBS sawit sekarang sudah merangkak naik,” kata Alex dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027 di Jakarta, Rabu.

Ia menilai respons cepat pemerintah melalui Kementerian Pertanian sangat penting untuk menjaga stabilitas usaha pertanian dan perkebunan, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan pekebun dalam menjalankan usahanya.

“Kehadiran pemerintah yang sigap dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas usaha pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani,” ujar Alex.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengaku telah mengumpulkan sejumlah petani kelapa sawit merespon turunnya harga TBS.

Amran mengatakan persoalan tersebut telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya masih berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, Presiden mempertanyakan penyebab turunnya harga TBS yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan harga global.

Sepulang dari ibadah haji, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis dan menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi sawit, petani, eksportir, Satuan Tugas Pangan, hingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Menurut Amran, kondisi penurunan harga TBS tersebut merupakan anomali karena terjadi ketika harga kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat sekitar 10 persen seharusnya turut mendukung harga komoditas sawit di dalam negeri.

Ia menilai tidak masuk akal apabila harga TBS justru mengalami penurunan ketika harga CPO dunia naik, nilai tukar dolar menguat, dan harga minyak goreng di dalam negeri juga meningkat. Karena itu, pemerintah menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang mempermainkan tata niaga sawit sehingga berdampak pada harga yang diterima petani.

Amran mengungkapkan dalam pertemuan tersebut sejumlah perusahaan beralasan masih melakukan penyesuaian atau "kaget" terhadap perubahan kebijakan dan kondisi pasar. Namun, pemerintah menilai alasan tersebut tidak dapat diterima karena penurunan harga berlangsung hingga dua sampai tiga pekan.

Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat 274 perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagaimana yang diharapkan.

Atas kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah menyurati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menyampaikan tembusan kepada para kepala kepolisian daerah dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan karena dampak penurunan harga TBS dirasakan oleh sekitar 15 juta masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelapa sawit. Ia menegaskan tindakan segelintir pihak tidak boleh merugikan jutaan petani dan pelaku usaha di sektor tersebut.

Pemerintah juga menemukan indikasi adanya sejumlah perusahaan besar yang tidak melakukan penawaran pembelian sebagaimana mekanisme yang berlaku. Kondisi itu menyebabkan transaksi tersendat, kapasitas tangki penyimpanan di pabrik penuh, dan berdampak berantai terhadap penurunan harga TBS di tingkat petani.

Akibat tertahannya proses penawaran tersebut, aktivitas di sejumlah pabrik pengolahan sawit sempat mengalami hambatan. Situasi itu kemudian berkontribusi pada melemahnya harga TBS yang diterima petani di berbagai daerah.

Meski demikian, Amran menyebut kondisi saat ini mulai membaik setelah pemerintah melakukan langkah pengawasan dan koordinasi intensif. Ia menyatakan sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan yang sebelumnya belum menyesuaikan harga kini mulai mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak semua perusahaan sawit melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 85 persen pelaku usaha telah mematuhi mekanisme yang ditetapkan, sementara sekitar 15 persen sisanya diminta untuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan Polri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kehati-hatian terhadap berbagai narasi terkait swasembada pangan, sehingga tidak mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.

Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.

Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.

"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.

Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.

Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.

Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa nelayan sebab program itu sudah dinantikan komunitas nelayan di pesisir.

Daniel mengatakan bahwa program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), itu relevan dengan basis kepentingan masyarakat seluruh Indonesia.

"Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026," kata Daniel Johan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah juga perlu menjamin bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kapal-kapal nelayan. Jangan sampai rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus di desa nelayan tidak didukung kelancaran distribusi solar.

Selain itu, dia juga mendukung upaya Presiden Prabowo meningkatkan nilai tukar petani.

Menurut dia, petani tidak hanya membutuhkan indeks yang naik di atas kertas, tetapi juga kepastian pendukung lainnya.

"Keterjangkauan pupuk, kepastian harga jual, dan akses pasar yang nyata," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI itu menyinggung permasalahan nelayan yang masih kesulitan memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan intervensi melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan meresmikan 1.386 desa nelayan.

Pemerintah juga akan membangun instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan aksi kepedulian sosial berupa penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar

Kupang, NTT (ANTARA) - Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 1,37 juta liter guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

“Untuk wilayah Provinsi NTT secara keseluruhan penyaluran Minyakita mencapai 1,37 juta liter dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter,” kata Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya yang diterima di Kupang, Sabtu.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di Kompleks Pergudangan Batu Cermin, Kantor Cabang Bulog Labuan Bajo, Kantor Wilayah NTT.

Pada kesempatan itu, selain stok beras, Komisi IV juga memastikan keterjangkauan bahan pangan lainnya melalui program penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa di bawah koordinasi Kantor Cabang Labuan Bajo, realisasi penyaluran Minyakita telah mencapai 37.908 liter di wilayah tersebut.

“Capaian penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilisasi harga pangan di daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, BUMN pangan, serta pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke seluruh pelosok negeri. Kunjungan ini menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan nyata bagi Bulog untuk terus meningkatkan kinerja,” katanya.

Dengan adanya kunjungan kerja tersebut, diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap peran strategis Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pangan nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus hadir sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan produksi dalam negeri demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, selain peninjauan, kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan aksi kepedulian sosial berupa penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar.

Sebanyak 20 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga Desa Batu Cermin, serta bantuan berupa pompa air yang diberikan kepada perwakilan umat Gereja Maria Bunda Segala Bangsa.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI bersama Dirut Perum Bulog sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam membantu kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung akses terhadap sumber daya air.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pangan meski kini Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan beras nasional hingga menembus 5 juta ton.

Menurut dia, stabilitas pasokan dan harga beras sangat penting untuk dijaga, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Menurut konflik itu berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan dunia.

"Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, situasi global yang tidak menentu dapat berdampak pada sektor pangan, baik melalui gangguan logistik, kenaikan biaya distribusi maupun tekanan terhadap harga komoditas.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke daerah serta mengantisipasi potensi lonjakan harga.

Selain itu, menurut dia, Komisi IV DPR juga mendorong optimalisasi peran Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui operasi pasar jika diperlukan.

"Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi," kata dia.

Berdasarkan data terbaru, dia mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai sekitar 5.000.198 ton per 23 April 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam produksi serta penyerapan beras dalam negeri.

"Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," kata dia.

Dengan stok yang tersedia, dia menilai Indonesia dinilai memiliki posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian global.

Alien juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan dan kebijakan yang tepat agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

"Pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat, maka kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengapresiasi pembangunan Hospitality Academy dan Nihi Rote di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan proyek tersebut diharapkan bisa mencetak putra putri terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini, menyaksikan sebuah resort yang luar biasa indah ini. Saya mengapresiasi dengan adanya hospitality academy ini. Semoga bisa menghasilkan dan meluluskan putra-putri daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga Pulau Rote semakin dikenal di dunia internasional.” ucapnya, Rabu (22/4/2026).

Titiek menyebut, Nihi Rote dan Rote Hospitality Academy menjadi contoh bagaimana sebuah pulau dapat dibangun dengan pendekatan berkelanjutan dan berorientasi pada manusia.

"Harapannya, inisiatif ini mampu menjadi katalis perubahan, membuka peluang, dan menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Rote dan sekitarnya," ujarnya.

Founder dan Presiden Komisaris PT. Bo’a Development, Panji Adhikumoro Soeharto mengatakan, peluncuran Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli, bersamaan dengan soft opening Nihi Rote dan hadirnya Rote Hospitality Academy, menjadi simbol nyata bagaimana investasi dapat berjalan beriringan dengan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan.

“Sejak pertama kali kami melihat tanah ini 15 tahun lalu, kami tahu bahwa kami telah menemukan sesuatu yang benar-benar istimewa,” ujarnya.

Lihat video: Momen Sakral! Prosesi Jumat Agung di NTT, Patung Yesus Diarak Lewati Laut



Panji menceritakan bagaimana pada 2011 dirinya bersama sejumlah rekannya diajak menjelajahi Rote hingga akhirnya tiba di Pantai Bo’a, yang saat itu masih alami dan belum tersentuh pembangunan. Dari kekaguman itulah lahir mimpi besar, yakni membangun salah satu resort terbaik di dunia, tanpa mengorbankan alam dan masyarakat sekitar.

"Sejak pembangunan dimulai pada 2012, kawasan yang semula gersang kini bertransformasi menjadi ekosistem hijau, dengan lebih dari 1,6 juta tanaman ditanam dan pengembangan nursery yang kini menjadi salah satu yang terbesar di NTT.

"Lebih dari sekadar destinasi wisata, Nihi Rote hadir sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat. Melalui Rote Hospitality Academy, generasi muda setempat mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis," paparnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada industri perhotelan, tetapi juga telah melahirkan sejumlah tenaga ahli lainnya yang siap mengabdi di daerahnya.

“Kami berkomitmen kuat untuk melestarikan keaslian budaya lokal dan memberdayakan generasi muda melalui pelatihan kerja gratis,” kata Panji.

Komitmen tersebut juga diperkuat dengan peluncuran Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli yang menjadi payung berbagai inisiatif sosial, mulai dari pendidikan hingga konservasi satwa, termasuk perlindungan kura-kura leher ular yang terancam punah.

"Resor ini adalah rumah, bukan hanya untuk tamu, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi komunitas, flora dan fauna di pulau ini," ucapnya.

Selain Titiek Soeharto, peluncuran tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan anggota Komisi IV DPR Alien Mus dan Rajiv, serta para founder Nihi Rote lainnya.