JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung ketegasan Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perusakan lingkungan akibat penanaman sawit di sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo. Karena, Sahroni melihat masyarakat pasti yang akan terkena dampak dari tindakan perusak lingkungan tersebut.

Adapun kasus perusak lingkungan tersebut terungkap setelah adanya laporan dari Asosiasi Peduli Lingkungan Indonesia (APLI) Riau terkait perkebunan sawit yang ditanam hanya 2-5 meter dari bibir sungai. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pada Sabtu (17/5/2026) menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi.

“Saya sangat mendukung langkah Polda Riau ini. Sudah saatnya kita menormalisasi melihat kerusakan ekologis sebagai kejahatan berat dan merugikan negara,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

“Hal ini karena jelas-jelas kerusakan ekologis merugikan tidak hanya negara kalau terjadi bencana, tapi juga kerugian lebih besar justru dirasakan masyarakat yang kerap kali jadi korban paling rugi. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, ternak, lahan pertanian, hingga tempat tinggalnya yang tentu butuh perbaikan dengan nominal besar. Inilah kejahatan paling jahat,” sambungnya.

Sahroni pun meminta aparat penegak hukum harus terus menggunakan logika yang berpihak pada lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. “Kita belum bicara soal kerusakan ekologis lingkungan seperti ekosistem hutan dan satwa liar yang hancur, itu juga kerugian besar buat generasi masa depan kita,” ujarnya.

“Jadi selanjutnya, saya minta aparat terus memakai logika penegakan hukum yang pro lingkungan seperti ini, karena saya yakin isu pengrusakan lingkungan ini dihadapi oleh seluruh Polda di tanah air,” pungkas Sahroni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengeluarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang darurat sampah. Salah satunya terkait kriteria suatu daerah masuk dalam kategori kedaruratan sampah.

Dalam postingan di akun Instagramnya, dia menjelaskan langkah ini jadi peringatan serius. Sebab masalah sampah telah sangat mengancam baik kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

"Tumpukan sampah yang tak terkelola dengan baik bukan hanya soal bau dan pemandangan yang tak sedap. la adalah sumber penyakit, pencemar air dan tanah, sekaligus ancaman bagi masa depan generasi kita," tulisnya dikutip Sabtu (1/11/2025).

Dia juga meminta pada seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat mengenai pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Ditegaskannya tidak ada waktu untuk menunda dan abai soal masalah ini.

"Kita tidak sedang menegur - kita sedang mengajak semua pihak untuk berbenah bersama," dia menekankan.

"Mari jadikan kedaruratan ini sebagai momentum untuk bertransformasi, dari krisis menuju tanggung jawab, dari masalah menuju solusi, dari sampah menjadi sumber daya. Kelola sampah dengan tanggung jawab, selamatkan lingkungan kita," imbuhnya.

Dalam unggahan tersebut, kedaruratan sampah terjadi karena adanya timbulan dan tumpukan sampah dalam jumlah besar karena mekanisme pengelolaan tidak berjalan. Masalah ini membuat adanya pencemaran kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, terdapat empat kriteria daerah masuk dalam darurat sampah, yaitu:

1. Tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
2. Tidak melaksanakan pengelolaan sesuai aturan dan melakukan open dumping
3. Nilai kinerja pengelolaan sampah (Adipura) kurang dari 60
4. Sedang dikenakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah.

Foto: Daerah dengan kedaruratan sampah. (Instagram/haniffaisolnurofiq) Daerah dengan kedaruratan sampah. (Instagram/haniffaisolnurofiq)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses dekontaminasi paparan radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande terus dilakukan. Sejauh ini perkembangannya sangat positif, semakin banyaknya lokasi yang sudah terhindar dari kontaminasi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) terus mempercepat kegiatan mitigasi dan penanganan kontaminasi radioaktif di kawasan industri dan pemukiman di Cikande, Kabupaten Tangerang. Hal ini untuk mencegah meluasnya dampak radiasi Cs-137 dan melindungi kesehatan masyarakat, pekerja, serta kegiatan pabrik di wilayah tersebut.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai Ketua Mitigasi dan Penanganan Dekontaminasi Cesium 137, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa kegiatan mitigasi dan dekontaminasi secara intensif terus dilakukan pada 22 pabrik yang terdeteksi paparan radiasi Cs-137, telah berhasil didekontaminasi oleh Satgas.

Pabrik-pabrik yang telah selesai dekontaminasi oleh KBRN Gegana Polri dengan supervisi BRIN dan Bapeten dapat segera melakukan operasi.

"Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, kegiatan dekontaminasi di luar pabrik, terutama di Zona Merah-termasuk pemukiman, lapak, dan lahan kosong-secara intensif terus dilakukan oleh Satgas," kata Rasio Ridho Sani dalam pernyataan resminya, Kamis (30/10/2025).

Rasio menambahkan bahwa kontaminasi Cesium-137 di Zona Merah disebabkan oleh penggunaan limbah peleburan logam (slag) yang terkontaminasi radioaktif, yang digunakan masyarakat sebagai material urugan. Dari 12 lokasi yang teridentifikasi di Zona Merah, 5 lokasi telah berhasil didekontaminasi, sementara 7 lokasi lainnya masih dalam proses dekontaminasi intensif.

Pembersihan/pemindahan material urug terkontaminasi Cesium-137 di Zona Merah dilakukan oleh Tim dari Nubika Zeni TNI-AD dan KBRN Gegana Brimob Polri.

Saat ini material dekontaminasi yang berhasil dipindahkan baik dari pabrik maupun dari Zona Merah mencapai 275,87 Meter Kubik atau setara dengan 558,8 Ton. Untuk keamanan, proses dekontaminasi secara ketat mengikuti protokol keamanan radiasi yang dikendalikan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari BRIN dan Bapeten.

Selain berhasil membersihkan pabrik-pabrik yang terkontaminasi Cesium-137, kemajuan penting dalam mitigasi dan penanganan kontaminasi Cesium-137 adalah 36.769 kendaraan telah diperiksa dengan menggunakan Radiation Portal Monitoring (RPM) yang dioperasikan oleh BRIN dan KBRN Gegana Brimob Polri.

Sejak tanggal 17 Oktober 2025 tidak ada lagi kendaraan yang terdeteksi Cesium 137. Ini menunjukkan indikasi penurunan penyebaran radioaktif melalui udara (airborne) di wilayah Cikande.

"Kemajuan penanganan kontaminasi ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah melalui Satgas, kami mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh pihak, warga serta pihak lainnya, dalam mendukung mitigasi dan percepatan dekontaminasi ini," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berhasil membawa pulang bergengsi Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence (AEERE) 2024-2025 untuk dua kategori yaitu impact dan collaboration dari ajang Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence (AEERE) 2024-2025.

Penghargaan itu dari Badan Lingkungan Hidup PBB (United Nations Environment Programme-UNEP) bermitra dengan UNODC , INTERPOL, UNDP, UNEP, UNODC, dan World Customs Organization (WCO), serta sekretariat berbagai konvensi internasional seperti Basel Convention, CITES, dan Minamata Convention on Mercury, dan dengan dukungan World Bank Global Wildlife Programme serta Ozone Secretariat untuk Konvensi Wina dan Protokol Montreal.

Penghargaan diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) KLH/ BPLH, atas kinerja Dirjen Gakkum LHK tahun 2023-2024 dalam penegakan hukum atas kejahatan lingkungan hidup lintas batas (transboundary).

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengatakan, penghargaan dari badan-badan PBB dan INTERPOL ini penting dan jadi pengakuan dan apresiasi internasional atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia melawan kejahatan lingkungan hidup.

"Khususnya, kejahatan lintas batas (transboundary crime), baik terkait pencemaran lingkungan maupun terkait kejahatan terhadap perburuan dan perdagangan illegal satwa yang dilindungi," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/10/2025).

Penghargaan diterima oleh Ridho Sani, Jumat (17/10//2025).

"Penghargaan UNEP Excellence of Recognition dari Badan-badan PBB dan Interpol tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK untuk kategori Collaboration dan Impact diberikan atas komitmen dan konsistensi kerja Ditjen Gakkum LHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan," ujarnya.

Khususnya, papar Ridho Sani, terkait dengan kolaborasi dalam penindakan pencemaran minyak oleh Supertanker MT Arman 114 pada tahun 2023 hingga 2024 bersama dengan BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam.

"Kolaborasi penegakan hukum atas pencemaran minyak berhasil memproses hukum nahkoda MT Arman 114 dengan vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Kapal beserta muatan minyak mentah sebanyak 166.975,63 metrik ton disita untuk negara, menjadikannya salah satu putusan terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan laut di Indonesia," ucap Ridho Sani.

Dan, sebelumnya Gakkum LHK bersama BAKAMLA pernah menangani kasus pencemaran oleh Supertanker MT. Horse pada tahun 2021.

"Penghargaan UNEP Excellence of Recognition untuk kategori impact diberikan atas komitmen dan konsistensi Gakkum LHK, khususnya keberhasilan kerja Satgas Operasi Taman Nasional Ujung Kulon Ditjen Gakkum LHK bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Polda Banten pada tahun 2023 hingga 2024, dalam mengungkap jaringan besar perburuan dan perdagangan ilegal cula badak jawa (Rhinoceros sondaicus)," tambahnya.

Dia menuturkan, operasi itu berhasil menindak 9 pelaku yang terdiri dari 7 pemburu dan 2 pembeli cula badak, serta menyita 390 senjata rakitan.

"Pengadilan menjatuhkan vonis rata-rata 11-12 tahun penjara bagi pelaku dan 1-4 tahun penjara bagi pembeli. Vonis ini merupakan hukuman tertinggi dalam sejarah kejahatan satwa liar di Indonesia," sebutnya.

Tak hanya itu, pada tahun 2024, Satgas Gakkum LHK, juga berhasil mengungkap jaringan perdagangan illegal 8 cula badak di Kota Palembang, dimana 4 Cula Badak merupakan badak Indonesia, sedangkan 4 cula badak dari negara lainnya. Kedua Pelaku di vonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta rupiah.

"Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk seluruh aparat penegak hukum dan mitra lembaga yang telah bekerja bersama melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia," ucapnya.

"Apresiasi kepada BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Kejaksaan Negeri Kota Batam dan Kantor Imigirasi Kota Batam. Serta apresiasi Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan Poda Banten. Kami juga mengapresiasi kepada Majelis Hakim PN Batam, Majelis Hakim PN Pandeglang, serta Majelis Hakim PN Palembang atas putusan maksimal. Ini bukti bahwa capaian dan kerja kolaboratif dalam penegakan hukum yang kita lakukan diakui dunia," tambah Rasio Ridho Sani.

Penghargaan AEERE tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK, katanya, menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan praktik penegakan hukum lingkungan terbaik di kawasan Asia Pasifik.

"Yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga membangun kolaborasi lintas lembaga yang kuat, dan diakui secara global," pungkas Ridho Sani.

Foto: Ditjen Gakkum LHK raih Recognition and Excellence Award 2024-2025 dari Badan PBB: UNEP, UNODC, WCO, UNDP dan INTERPOL. (Dok. KLH) Ditjen Gakkum LHK raih Recognition and Excellence Award 2024-2025 dari Badan PBB: UNEP, UNODC, WCO, UNDP dan INTERPOL. (Dok. KLH)

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kedaruratan sampah melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, maupun bahan bakar minyak (BBM) terbarukan. Yang juga akan menghasilkan produk ikutan lainnya.

Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi EBT berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2025 lalu.

Pada bagian menimbang huruf a, Prabowo menjabarkan pertimbangan diterbitkannya Perpres No 109/2025, yaitu penimbunan sampah di Indonesia yang mencapai 56,63 juta ton per tahun, perhitungan tahun 2023. Dari angka itu, pengelolaan sampah nasional tahun 2023 baru mencapai 39,01%, sedangkan 60,99% lainnya belum terkelola.

Ditambahkan, sampah-sampah tersebut dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Timbunan sampah itu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini disebut Prabowo telah mengakibatkan kedaruratan sampah di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Sehingga, harus segera ditangani, dengan pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pada pasal 1 ayat (1) Perpres No 109/2025 dijelaskan, kedaruratan sampah adalah terjadinya timbulan dan timbunan sampah dalam jumlah besar akibat mekanisme pengelolaan sampah yang tidak berjalan secara memadai, sehingga menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat.

Padahal, sebagaimana tertulis pada huruf c, pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk ikutan lainnya, untuk mendukung ketahanan energi.

Sementara, ketentuan serupa yang pernah diterbitkan tahun 2018 lalu, tidak berjalan efektif.

Karena itu, Prabowo memutuskan menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pada Pasal 2 tercantum tujuan ditetapkannya Perpres 109/2025, yaitu:

- mengatasi kedaruratan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat tidak terkelolanya timbulan sampah dan timbunan sampah dalam skala besar
- menangani timbulan sampah dan timbunan sampah melalui PSE, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi nasional
- mendorong pengelolaan sampah yang mengacu pada asas pencemar membayar (polluter pays principle) agar setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025

"Presiden RI menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan sampah nasional melalui solusi inovatif yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan," mengutip pengumuman di laman Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis (15/10).

Penanganan sampah perkotaan menjadi energi mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kondisi timbunan sampah di Indonesia tahun 2023 yang mencapai 56,63 juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 hanya sebesar 39,01%. Sementara sisa sampah sebesar 60,99% hanya dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Sampah tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan.

Kedaruratan sampah dinilai perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Hasil pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi.

Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang tidak berjalan efektif.

Sementara itu, sebelumnya Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan, proyek mengubah sampah menjadi energi atau waste to energi membutuhkan investasi sebesar Rp 91 triliun.

Rosan menjelaskan, rencananya proyek ini akan dilaksanakan di 33 kota di seluruh Indonesia. Tahap awal akan dilakukan di 10 kota besar terlebih dahulu seperti kota Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

Rosan juga mengungkapkan, rencananya program mengubah sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE) akan diluncurkan pada awal November 2025. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memiliki daya kapasitas yang mampu mengolah sebanyak 1.000 ton sampah per hari.

Dalam pemilihan lokasi PSEL, akan dipertimbangkan sejumlah kriteria yang mana tidak hanya dari segi sampahnya, tapi juga dari kesediaan air, lahan, dan yang lain-lainnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]