Bisnis.com, BANDUNG – Agenda pemerataan ekonomi di Jawa Barat kembali disorot menyusul stagnasi pembangunan infrastruktur strategis di wilayah selatan dan timur provinsi.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai dinamika pertumbuhan Jabar sulit memasuki babak baru selama tata kelola pembangunan tidak berbasis kebutuhan spasial dan distribusi sektor ekonomi yang riil.

Acuviarta menegaskan ruang kerja antarlevel pemerintahan masih terbatas, terutama ketika menyangkut penempatan anggaran infrastruktur. Belanja pembangunan sering tidak mempertimbangkan lokasi kantong pertumbuhan maupun kantong kemiskinan.

Ia menilai keputusan investasi publik kerap didorong perspektif sektoral, bukan peta kebutuhan wilayah.

“Ini membuat alokasi belanja sering tidak presisi. Banyak kabupaten dan kota tidak mendapat porsi pembangunan yang sesuai urgensi,” ujarnya dalam Forum BIG Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Acuviarta menyebutkan, contoh paling jelas tampak di Jawa Barat bagian selatan. Selama bertahun-tahun wilayah tersebut belum menikmati pembenahan infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jabar Selatan sulit menanjak selama kondisi jalannya belum optimal dan konektivitasnya tertinggal.

"Jaringan kereta api Jabar Selatan yang digagas 15 tahun lalu masih belum jelas realisasinya. Hal serupa terjadi pada proyek jalan Tol Cigatas yang sudah dua kali gagal lelang," katanya.

Padahal, lanjut dia, kontribusi Jabar Selatan dan Priangan Timur tidak kecil. Aktivitas ekonomi agraris, perikanan, manufaktur ringan, hingga pariwisata memiliki potensi besar.

Namun tanpa dukungan infrastruktur dasar, potensi itu tidak tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengubah lanskap pembangunan provinsi.

"Sudah lama kawasan ini tertinggal dari pusat pertumbuhan Jabar. Dampaknya terlihat pada minimnya transformasi ekonomi dan lambannya pergerakan investasi,” ucapnya.

Selama ini arus penanaman modal masih terkonsentrasi di Bekasi, Bogor, dan Karawang. Ketiganya terus menjadi magnet industri berkat infrastruktur yang relatif lengkap. Kondisi tersebut sulit diimbangi daerah lain, sehingga terjadi kesenjangan struktural yang makin melebar.

Acuviarta menilai pusat pertumbuhan Jabar belum bergeser dalam dua dekade terakhir. Sektor industri besar tetap memilih lokasi yang sudah matang dari sisi logistik, energi, hingga suplai tenaga kerja.

Acuviarta menjelaskan struktur pendorong pertumbuhan Jabar sangat bergantung pada tiga sektor utama. Industri manufaktur berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap PDRB. Disusul sektor perdagangan yang menembus lebih dari 14 persen, serta sektor konstruksi di atas 4 persen. Ketiga sektor itu menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan sebagian besar wilayah, terutama di koridor industri timur.

Menurutnya, strategi mendorong pertumbuhan harus fokus pada sektor-sektor besar tersebut. Sektor ekonomi berskala kecil tetap penting sebagai penopang, namun dampaknya tidak akan signifikan terhadap akselerasi PDRB apabila tidak dibarengi penguatan sektor industri dan perdagangan yang menjadi tulang punggung Jabar.

“Kalau ingin pertumbuhan melaju lebih cepat, penanganan harus diarahkan pada sektor yang pangsanya besar,” tuturnya.

Tidak hanya itu, industri Jabar menghadapi masalah fundamental. Di kawasan Karawang dan Bekasi, pasokan air industri masih belum stabil. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor dan menghambat ekspansi pabrik.

Acuviarta menyebut persoalan bahan baku air bersih menjadi isu yang jarang dibahas, padahal sangat menentukan keberlanjutan operasi manufaktur.

"Air bagi industri itu seperti darah dalam tubuh. Kalau pasokannya tersendat, produktivitas langsung terdampak,” katanya.

Acuviarta menilai Jawa Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih berlapis dan berbasis data peta wilayah. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu menyusun belanja infrastruktur dengan satu kerangka spasial agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketimpangan.

Ia menegaskan tanpa koreksi serius pada pola pembangunan, pusat pertumbuhan Jabar akan tetap terkunci di kawasan lama dan ketertinggalan wilayah selatan sulit teratasi.

“Kalau pemerataan tidak diperbaiki, Jabar akan terus mengandalkan daerah industri yang sama. Padahal potensi wilayah lain sangat besar. Infrastruktur adalah kunci membuka ruang pertumbuhan yang lebih adil,” pungkasnya.