Bisnis.com, BANDUNG — Realisasi investasi Jawa Barat pada triwulan I/2026 mencapai Rp76,8 triliun atau berkontribusi sekitar 15,4% terhadap total investasi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai capaian tersebut perlu dijaga melalui penguatan iklim usaha yang kondusif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjadi katalisator bagi pelaku usaha guna mendorong realisasi investasi yang lebih optimal.

“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujarnya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, realisasi investasi sektor hilirisasi di Jawa Barat tercatat Rp13 triliun pada periode yang sama, menempatkan provinsi ini di posisi ketiga nasional. Capaian tersebut masih berada di bawah Sulawesi Tengah (Rp24,1 triliun) dan Maluku Utara (Rp18,6 triliun), tetapi lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Barat (Rp12,9 triliun) dan Kepulauan Riau (Rp9,6 triliun).

Secara nasional, investasi hilirisasi masih didominasi wilayah luar Jawa dengan porsi 75,5% atau setara Rp111,4 triliun. Kendati demikian, kontribusi Jawa Barat dinilai tetap signifikan sebagai basis industri manufaktur dan pengolahan.

Dedi menekankan keberlanjutan investasi sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni konektivitas infrastruktur, stabilitas keamanan, serta kemudahan perizinan. “Harapannya ini salah satunya terus mendorong konektivitas infrastruktur, keamanan, kemudian seluruh perizinan yang tidak boleh ribet,” katanya.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil, termasuk melalui pengetatan izin tambang dan pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana. Ia menyebut tingkat pelanggaran dalam proses investasi kini cenderung menurun.

“Sekarang relatif semakin baik, tingkat pelanggarannya semakin turun, tidak seperti tahun pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong kemudahan investasi, salah satunya melalui penguatan konektivitas antarwilayah.

“Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menarik investasi. Pertama, Pak Gubernur memberikan stimulus dengan membangun konektivitas jalan,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga membuka peluang bagi investor yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Sektor pariwisata disebut akan menjadi salah satu fokus pengembangan seiring peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

“Selain itu, kemudahan perizinan terus kita berikan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah diyakini menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk menjadi tujuan baru investor yang keluar dari kawasan konflik.

Namun, peluang relokasi investasi ke Indonesia masih dibayangi berbagai hambatan struktural, mulai dari infrastruktur hingga perizinan. Kondisi ini berisiko menghambat realisasi investasi langsung di kawasan industri RI.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai gangguan rantai pasok global membuka peluang bagi Indonesia. Namun, tantangan domestik membuat peluang tersebut tidak mudah dimanfaatkan.

“Ketika rantai pasok terganggu, muncul peluang untuk mengambil investor yang mau memindahkan rantai pasok mereka ke tempat lain,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Kendala utama masih berada pada infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa. Banyak kawasan industri potensial belum berkembang optimal akibat keterbatasan konektivitas.

Selain itu, persoalan perizinan dan koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan. Implementasi kebijakan di daerah dinilai belum berjalan efektif.

Biaya logistik yang tinggi turut menurunkan daya saing kawasan industri. Kondisi ini membuat investor cenderung memilih kawasan yang sudah matang.

Yusuf mengingatkan bahwa tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan pembangunan antarwilayah pun berpotensi semakin melebar.

“Kawasan ekonomi khusus Palu terutama, akhirnya tidak berjalan optimal karena masalah infrastruktur,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengungkap telah menyalurkan pendanaan untuk 129 Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga akhir 2025.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti menjelaskan bahwa total komitmen yang telah digelontorkan pihaknya dilaporkan mencapai Rp125 triliun dari total investasi proyek sebesar Rp692 triliun.

"Untuk saat ini SMI sudah mendanai 129 proyek untuk PSN-nya dengan total komitmen Rp125 triliun dan untuk nilai proyeknya sebesar Rp692 triliun," ujar Aradita dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pada saat yang sama, PT SMI turut memastikan bakal terus memproses penyaluran dana untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Manajemen menegaskan bahwa dukungan finansial perusahaan telah menyasar mayoritas program prioritas pemerintah saat ini.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya juga telah mengguyurkan pendanaan terhadap 5 dari 8 program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai daftar proyeknya Reynaldi enggan merinci.

"Lima dari delapan Asta Cita pemerintah itu kami sudah biayai. Jadi cukup besar proyek-proyek yang merupakan bagian daripada program pemerintah saat ini dalam konteks Asta Cita itu," tambah Reynaldi.

Adapun ke depan, PT SMI memastikan proses pembiayaan tetap berjalan dinamis sesuai dengan daftar rencana proyek (pipeline) sepanjang tahun 2026.

Untuk diketahui sebelumnya, PT SMI merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk menjadi agen pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dalam menjalankan mandat tersebut, PT SMI memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur.

Dalam laporannya, pembangunan khususnya di sektor infrastruktur, merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden atau Perpres mengenai penguatan logistik nasional sudah lebih dari dua bulan tak ada kabar. Pelaku usaha pun telah menantikan aturan ini sejak tahun lalu.

Kabar terakhir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa draf beleid tersebut sudah masuk tahap finalisasi pada November 2025 lalu.

Namun, menjelang akhir Februari 2026, regulasi yang di dalamnya turut mengatur kendaraan over dimension over load (ODOL), tak kunjung terbit.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali diundang untuk diskusi dalam penyusunan draf. Sayangnya, dirinya pun tidak mengetahui mengapa perpres tersebut tertunda.

“Kalau kami dan asosiasi lain minta disegerakan. Kami perkirakan tadinya Desember tahun lalu [terbit],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Mahendra berharap dalam beleid tersebut pemerintah menentukan komoditas prioritas, karena peran komoditas dan industri pengolahan sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias ODOL, sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selaku inisiator perpres penguatan logistik nasional, belum memberikan respons terkait perkembangan finalisasi ini.

Pihak Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang tergabung dalam penyusunan, saat Bisnis hubungi turut menyampaikan belum mengetahui perkembangan lanjutannya.

Sebelumnya, Menko Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

Penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero ODOL.

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan lebih muatan lebih dimensi atau over dimension over load (ODOL), per hari ini, Selasa (27/1/2026).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, uji coba Zero ODOL secara terbatas berlaku pada 27 Januari—31 Mei 2026 di ruas jalan tol hingga kawasan industri.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM [Weigh in Motion],” kata Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (27/1/12026).

Penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan otomatis menggunakan teknologi.

Mulai dari WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Kami masih melakukan penegakan hukum secara konvensional dan penerapan di lapangan kurang efektif. Untuk itu, kami ingin belajar dari Polri bagaimana membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis IT atau ETLE,” lanjut Aan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan konektivitas menuju objek infrastruktur tersebut.

Menurut AHY, konsep pembangunan yang tidak komprehensif berpotensi membuat dampak pembangunan menjadi kurang optimal.

“Kita juga pernah mengalami di masa lalu bahwa infrastruktur bisa hadir dan terbangun dengan megah, tapi karena kurang terintegrasi, maka hasilnya atau dampaknya kurang maksimal. Malah terkesan buang-buang, sayang untuk itu,” ujarnya saat kunjungan kerja di Sumatra Selatan, Selasa (10/2/2026).

AHY menuturkan bahwa seluruh proyek strategis di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) akan didorong secara paralel dengan mempertimbangkan tingkat urgensi masing-masing proyek.

“Karena kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan dengan lima kementerian teknis. Jadi, misalnya nanti ada urusan pelabuhan, kami akan mendorong ke Kementerian Perhubungan serta beberapa kementerian terkait,” jelasnya.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengakui bahwa dalam realisasi proyek, faktor anggaran tetap menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, sumber pendanaan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga dapat berasal dari investasi maupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Tidak semua dari APBN maupun APBD bisa mengembangkan KPBU dan juga bisa menghadirkan investasi,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayahnya, baik yang telah berjalan maupun yang belum terealisasi.

Salah satunya terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang direncanakan menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru Palembang, yang dinilai tidak lagi optimal dalam mendukung aktivitas ekspor.

Selain itu, Deru juga menyoroti kondisi akses jalan menuju pelabuhan tersebut yang membutuhkan dukungan perbaikan.

“Akses jalan eksisting berupa Jalan Tanjung Api-api sepanjang 60 kilometer dengan kondisi rusak berat. Selain itu juga ada jalan menuju lokasi calon Dermaga Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang 9 kilometer, yang baru terbangun 1 kilometer dan menelan biaya hampir Rp50 miliar,” ujarnya.

Deru juga mengajukan permohonan percepatan pengoperasian Jalan Tol ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) agar tidak hanya difungsikan saat mudik Lebaran, tetapi juga dapat dioperasikan secara penuh.

Pasalnya, secara fisik pembangunan jalan tol tersebut telah rampung dan Jembatan Musi V yang menjadi bagian dari ruas tol itu juga telah tersambung.

“Karena jalan ini (Kapal Betung) menjadi jawaban bottleneck (kemacetan). Jadi, arus kendaraan dari Jawa itu tidak terbendung dan menimbulkan bottleneck di Palembang. Makanya jawabannya hanya [tol] Kapal Betung,” jelas Deru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakui tantangan utama pengembangan gas bumi nasional terletak pada konektivitas infrastruktur yang menghubungkan pasokan dengan permintaan. PGN menilai pemanfaatan gas bumi tidak cukup ditopang oleh ketersediaan sumber daya dan kebutuhan pasar, tetapi juga memerlukan jaringan penyaluran yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Subholding Gas Pertamina itu menempatkan isu konektivitas sebagai kunci dalam mendukung agenda kemandirian dan transisi energi nasional. Sejalan dengan kerangka Asta Cita Presiden, gas bumi diposisikan sebagai energi transisi strategis yang menjaga keandalan pasokan sekaligus menekan intensitas emisi, selaras dengan arah pembangunan ekonomi hijau dan target Net Zero Emission 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra mengatakan, pemanfaatan gas bumi menuntut keterpaduan tiga aspek utama. “Kalau kita bicara gas bumi, tidak hanya soal supply dan demand, tetapi supply, konektivitas dari supply ke demand atau infrastruktur, serta demand,” kata Mirza dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia menegaskan, ketiga aspek tersebut harus bergerak seiring agar gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien. Ketimpangan pada salah satu unsur berpotensi membuat pasokan tidak terserap atau permintaan tidak terpenuhi, meskipun sumber daya tersedia.

PGN mencatat tantangan konektivitas semakin kompleks seiring pergeseran sumber gas. Produksi gas yang sebelumnya dominan di wilayah darat Sumatera Selatan dan Jawa Barat kini bergeser ke wilayah timur Indonesia dan area lepas pantai. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan teknologi dan biaya produksi, sekaligus menuntut solusi infrastruktur yang lebih adaptif.

Mirza menyoroti karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang turut memperberat tantangan penyaluran gas. “Indonesia, kalau garis pantainya ditarik lurus, itu setara dengan Amerika. Bedanya, Amerika daratan, Indonesia kepulauan,” ujarnya.

Menurut dia, perbedaan tersebut menuntut pendekatan distribusi gas yang berbeda dan lebih fleksibel. Untuk menjawab tantangan itu, PGN mendorong perencanaan rantai pasok secara menyeluruh melalui integrasi jaringan yang saling terkoneksi. Perseroan mengoptimalkan penyaluran gas melalui sistem grid dengan berbagai sumber pasokan serta melakukan agregasi untuk memaksimalkan infrastruktur yang telah terbangun.

Strategi ini dijalankan melalui tiga pilar bisnis PGN, yakni Grow, Adapt, dan Step Out. Pilar Grow diarahkan pada penguatan infrastruktur distribusi dan regasifikasi, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pengembangan LPG processing plant, hingga gasifikasi batu bara menjadi synthetic natural gas. Pilar Adapt difokuskan pada pengembangan LNG bunkering, LNG filling station, mikro LNG, serta rencana pengembangan LNG hub di Arun. Pilar Step Out menargetkan pengembangan bisnis rendah karbon seperti biometan, hidrogen, dan amonia, serta dukungan infrastruktur transportasi karbon untuk CCS dan CCUS.

Dalam implementasinya, PGN menuntaskan integrasi jaringan pipa di Indonesia bagian barat dengan menyisakan dua ruas strategis agar konektivitas gas dari Aceh hingga Jawa Timur dapat terwujud. Untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, perseroan mengandalkan skema beyond pipeline melalui distribusi LNG dan CNG yang dinilai lebih ekonomis bagi kawasan kepulauan dan pusat-pusat industri baru.

PGN menilai integrasi infrastruktur dan agregasi gas bumi akan menekan biaya midstream serta mendorong harga gas menjadi lebih kompetitif. Pendekatan ini diharapkan memperluas pemanfaatan gas bumi nasional, memperkuat daya saing industri, dan memastikan transisi energi berjalan secara berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG – Agenda pemerataan ekonomi di Jawa Barat kembali disorot menyusul stagnasi pembangunan infrastruktur strategis di wilayah selatan dan timur provinsi.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai dinamika pertumbuhan Jabar sulit memasuki babak baru selama tata kelola pembangunan tidak berbasis kebutuhan spasial dan distribusi sektor ekonomi yang riil.

Acuviarta menegaskan ruang kerja antarlevel pemerintahan masih terbatas, terutama ketika menyangkut penempatan anggaran infrastruktur. Belanja pembangunan sering tidak mempertimbangkan lokasi kantong pertumbuhan maupun kantong kemiskinan.

Ia menilai keputusan investasi publik kerap didorong perspektif sektoral, bukan peta kebutuhan wilayah.

“Ini membuat alokasi belanja sering tidak presisi. Banyak kabupaten dan kota tidak mendapat porsi pembangunan yang sesuai urgensi,” ujarnya dalam Forum BIG Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Acuviarta menyebutkan, contoh paling jelas tampak di Jawa Barat bagian selatan. Selama bertahun-tahun wilayah tersebut belum menikmati pembenahan infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jabar Selatan sulit menanjak selama kondisi jalannya belum optimal dan konektivitasnya tertinggal.

"Jaringan kereta api Jabar Selatan yang digagas 15 tahun lalu masih belum jelas realisasinya. Hal serupa terjadi pada proyek jalan Tol Cigatas yang sudah dua kali gagal lelang," katanya.

Padahal, lanjut dia, kontribusi Jabar Selatan dan Priangan Timur tidak kecil. Aktivitas ekonomi agraris, perikanan, manufaktur ringan, hingga pariwisata memiliki potensi besar.

Namun tanpa dukungan infrastruktur dasar, potensi itu tidak tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengubah lanskap pembangunan provinsi.

"Sudah lama kawasan ini tertinggal dari pusat pertumbuhan Jabar. Dampaknya terlihat pada minimnya transformasi ekonomi dan lambannya pergerakan investasi,” ucapnya.

Selama ini arus penanaman modal masih terkonsentrasi di Bekasi, Bogor, dan Karawang. Ketiganya terus menjadi magnet industri berkat infrastruktur yang relatif lengkap. Kondisi tersebut sulit diimbangi daerah lain, sehingga terjadi kesenjangan struktural yang makin melebar.

Acuviarta menilai pusat pertumbuhan Jabar belum bergeser dalam dua dekade terakhir. Sektor industri besar tetap memilih lokasi yang sudah matang dari sisi logistik, energi, hingga suplai tenaga kerja.

Acuviarta menjelaskan struktur pendorong pertumbuhan Jabar sangat bergantung pada tiga sektor utama. Industri manufaktur berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap PDRB. Disusul sektor perdagangan yang menembus lebih dari 14 persen, serta sektor konstruksi di atas 4 persen. Ketiga sektor itu menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan sebagian besar wilayah, terutama di koridor industri timur.

Menurutnya, strategi mendorong pertumbuhan harus fokus pada sektor-sektor besar tersebut. Sektor ekonomi berskala kecil tetap penting sebagai penopang, namun dampaknya tidak akan signifikan terhadap akselerasi PDRB apabila tidak dibarengi penguatan sektor industri dan perdagangan yang menjadi tulang punggung Jabar.

“Kalau ingin pertumbuhan melaju lebih cepat, penanganan harus diarahkan pada sektor yang pangsanya besar,” tuturnya.

Tidak hanya itu, industri Jabar menghadapi masalah fundamental. Di kawasan Karawang dan Bekasi, pasokan air industri masih belum stabil. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor dan menghambat ekspansi pabrik.

Acuviarta menyebut persoalan bahan baku air bersih menjadi isu yang jarang dibahas, padahal sangat menentukan keberlanjutan operasi manufaktur.

"Air bagi industri itu seperti darah dalam tubuh. Kalau pasokannya tersendat, produktivitas langsung terdampak,” katanya.

Acuviarta menilai Jawa Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih berlapis dan berbasis data peta wilayah. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu menyusun belanja infrastruktur dengan satu kerangka spasial agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketimpangan.

Ia menegaskan tanpa koreksi serius pada pola pembangunan, pusat pertumbuhan Jabar akan tetap terkunci di kawasan lama dan ketertinggalan wilayah selatan sulit teratasi.

“Kalau pemerataan tidak diperbaiki, Jabar akan terus mengandalkan daerah industri yang sama. Padahal potensi wilayah lain sangat besar. Infrastruktur adalah kunci membuka ruang pertumbuhan yang lebih adil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menggodok penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Melalui keterangan resminya, Airlangga menjelaskan strategi penguatan logistik nasional tersebut dirancang mencakup 3 strategi, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik.

"Strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas Kementerian/Lembaga," ujar Airlangga dalam keterangan resminya dikutip Kamis (13/11/2025).

Airlangga pun menjelaskan penetapan RPerpres tersebut juga merupakan perwujudan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.

Pasalnya pada triwulan ketiga 2025, perekonomian Indonesia n mencatat pertumbuhan sebesar 5,04% (yoy) yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan ekonomi nasional, di mana sektor logistik memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62% pada Triwulan III-2025. Lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,52%, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok ini juga tercatat menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2025, sebesar 6,1%.

"Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar Rp1.500 triliun terhadap PDB Nasional. Angka ini naik menjadi sekitar 9%, dari sebelumnya 8,69% pada tahun 2024," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, efektivitas dan efisiensi dalam sektor logistik merupakan tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari total PDB.

Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023 yang dirilis oleh World Bank.

"Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga turut mendorong peningkatan biaya logistik ekspor, yang akan melemahkan daya saing di pasar global," ujarnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Menurut Airlangga, penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL).

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Kami perlu melibatkan sektor swasta dan bekerja sama dengan mitra global, terutama masukan dari para profesional,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menantikan regulasi ini terbit.

Menurutnya, pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, kebijakan terkait logistik masih berupa cetak biru, tertuang dalam Perpres No. 26/2012.

“Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Airlangga, Perpres Penguatan Logistik Nasional insyaAllah akan segera digulirkan dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.

Perlu diketahui, Perpres Penguatan Logistik Nasional, termasuk regulasi Zero ODOL, belum terbit hingga November 2025, mundur dari rencana awal Oktober 2025. Ketentuan terkait Zero ODOL sendiri telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

Mengutip halaman resmi Kemenko Perekonomian, rancangan yang sedang disusun akan memuat rencana aksi kolaboratif bagi kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi pedoman bersama dalam pencapaian target penguatan logistik nasional periode 2025–2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui keterlibatan aktif Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG), diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perspektif beragam untuk setiap rencana aksi dalam draft rancangan.

Tujuan utama rancangan Perpres ini adalah menurunkan persentase biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam peta logistik global.