Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fenomena El Nino berisiko menekan kualitas aset perbankan, terutama bagi bank yang memiliki konsentrasi pembiayaan tinggi pada sektor dan wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa El Nino dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman.

Gangguan pada sektor-sektor tersebut berisiko menekan pendapatan debitur sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit kepada perbankan.

“...sehingga mengurangi pendapatan debitur bank dan menurunkan kemampuan membayar kredit yang pada akhirnya berisiko meningkatkan kredit bermasalah atau non performing loan [NPL],” kata Dian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bank yang memiliki eksposur pembiayaan besar pada sektor ekonomi maupun wilayah yang rentan terdampak El Nino berpotensi mengalami penurunan kualitas aset yang lebih besar dibandingkan bank dengan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.

“Risiko ini termasuk dalam kategori physical climate risk yang perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai ketahanan industri perbankan nasional masih terjaga. Berdasarkan hasil asesmen yang dipublikasikan dalam Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) pada awal 2026, industri perbankan secara agregat masih memiliki permodalan yang memadai.

Hal itu tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang masih berada pada level tinggi sehingga mampu menjadi bantalan untuk menyerap berbagai risiko yang dihadapi perbankan.

Namun, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa risiko fisik akibat perubahan iklim dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Untuk memperkuat ketahanan industri, OJK mendorong perbankan mulai menyusun rencana transisi dengan mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan.

Regulator juga meminta bank mengalokasikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor-sektor ramah lingkungan serta mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan.

Dian menyebut, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko iklim sekaligus mendorong dunia usaha untuk menerapkan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, OJK menilai pelaksanaan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) atau climate stress test dapat menjadi fondasi penting bagi perbankan dalam menyusun rencana transisi yang realistis dan terukur untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah, pada Selasa (26/5/2026) pagi, bergerak melemah lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp 17.749 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.744 per dolar AS.

“Kita terus dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi kalau teman-teman lihat, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.

“Kemarin misalnya ada isu terkait keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait pajak dan seterusnya,” ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik guna mencegah potensi PHK saat ini. “Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita terus memonitor,” ujar Yassierli.

Terkait kapan Satuan Tugas (Satgas) PHK akan diluncurkan dan mulai mengatasi persoalan di sektor ketenagakerjaan, Yassierli enggan memberikan informasi lebih jauh. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu peluncuran satgas tersebut.

“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini masih menunggu momen launching-nya,” kata dia.

Di sisi lain, Menaker juga menanggapi kabar PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, dan baru-baru ini melakukan PHK terhadap sekitar 350 karyawan.

Ia mengaku masih menunggu hasil laporan terbaru dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor yang sedang menindaklanjuti laporan tersebut. “Belum, laporan itu masih diterima oleh Pak Wamen. Saya belum mendapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli singkat.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan telah terjadi PHK terhadap sekitar 350 karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global. “KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

IDXChannel—Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai perhelatan besar Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Agenda rutin sepuluh tahunan ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah untuk memetakan kekuatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Persiapan Sensus Ekonomi telah dilakukan secara matang sejak 2 tahun lalu, termasuk penyiapan infrastruktur seperti peningkatan kapasitas server dan pembaruan Data Recovery Center (DRC).

Langkah teknis ini diambil untuk memastikan sistem IT mampu menampung pengumpulan data yang diperkirakan bakal berlangsung sangat masif di seluruh penjuru Indonesia.

Kepala BPS RI , Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis untuk melihat kesehatan ekonomi secara mendalam. Ia mengibaratkan proses ini sebagai langkah diagnosis menyeluruh yang dilakukan secara rutin oleh negara untuk kepentingan pembangunan jangka panjang.

"Sensus Ekonomi 2026 ini pada dasarnya adalah general check-up terhadap ekonomi Indonesia untuk memotret kondisi sebenarnya saat ini secara menyeluruh tanpa terkecuali. Hasilnya nanti akan menjadi informasi luar biasa untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, membantu dunia usaha melihat peluang bisnis, hingga memahami supply chain serta sebaran ekonomi kewilayahan," ujar Amalia dalam podcast The Fundamentals yang disiarkan akun YouTube IDX Channel, Senin (25/5/2026).

Berbeda dengan survei yang hanya mengandalkan teknik sampling atau perwakilan populasi, sensus ini menjangkau seluruh pelaku usaha mulai dari pasar tradisional hingga pedagang keliling. BPS menjamin bahwa seluruh data individu yang diberikan oleh masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat dan tidak akan disalahgunakan.

Petugas lapangan akan mendatangi setiap rumah tangga untuk menjaring aktivitas ekonomi yang sering kali tidak terlihat secara fisik, namun memiliki nilai ekonomi. Amalia menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan jawaban agar fondasi data ekonomi bangsa menjadi benar-benar akurat.

"Ini bukan survei melainkan sensus di mana kami mendata semua orang tanpa terkecuali, sehingga kami mohon petugas diterima dengan baik dan diberikan data yang benar. Kualitas sensus ini ditentukan oleh informasi dari masyarakat, termasuk dalam menangkap aktivitas ekonomi digital seperti penjual online hingga content creator yang bekerja dari rumah," tegasnya.

Inovasi teknologi menjadi pembeda utama dalam pelaksanaan sensus kali ini dibandingkan dengan periode satu dekade silam. Pemanfaatan geotag memungkinkan BPS memetakan sebaran aktivitas ekonomi secara visual dan akurat di seluruh titik koordinat wilayah Indonesia, termasuk mencakup sektor pertanian secara penuh.

Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga dikerahkan untuk mempermudah klasifikasi ribuan jenis lapangan usaha yang semakin kompleks di era modern. Langkah ini bertujuan untuk menekan potensi kesalahan manusia dalam proses klasifikasi.

"Kami menggunakan AI untuk meminimumkan kesalahan petugas dalam mengklasifikasikan aktivitas usaha ke ribuan kode KBLI 2025 yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sensus ini juga menerapkan full coverage di seluruh sektor ekonomi dengan dukungan geo-tagging agar persebaran ekonomi nasional terlihat sangat jelas secara peta," tutur Amalia.

(Nadya Kurnia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dinilai memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor di pasar modal, terutama emiten properti, teknologi, dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi.

Di sisi lain, sektor perbankan dan konsumer primer alias noncyclicals diperkirakan mendapat sentimen positif di tengah era suku bunga tinggi.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan sektor properti dan real estate menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak negatif ketika suku bunga naik.

Menurutnya, kenaikan BI Rate berpotensi langsung mendorong kenaikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga daya beli masyarakat terhadap properti menurun. Kondisi ini dapat menekan penjualan atau marketing sales emiten properti.

“Sektor properti dan real estate. Kenaikan BI-Rate berpotensi langsung mengerek suku bunga KPR, hal ini menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti dan menekan penjualan emiten (marketing sales),” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (20/5/2026).

Selain properti, sektor teknologi juga berpotensi menghadapi tekanan.

Mayoritas perusahaan teknologi masih mengandalkan pendanaan eksternal untuk melakukan ekspansi bisnis.

Ketika suku bunga meningkat, biaya pendanaan menjadi lebih mahal sehingga ekspansi usaha berpotensi melambat.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga cenderung menekan valuasi saham-saham berbasis pertumbuhan atau growth stocks yang selama ini banyak terdapat di sektor teknologi.

“Sektor teknologi. Mayoritas perusahaan teknologi mengandalkan pendanaan eksternal untuk ekspansi. Suku bunga tinggi membuat biaya ekspansi mahal dan menekan valuasi saham pertumbuhan,” tukasnya.

Nafan menambahkan, sektor siklikal dengan tingkat utang tinggi juga menjadi kelompok yang rentan terdampak negatif.

Emiten yang memiliki rasio debt-to-equity ratio (DER) tinggi, khususnya dengan bunga pinjaman floating rate, akan menghadapi kenaikan beban bunga yang dapat menggerus profitabilitas perusahaan.

“Sektor siklikal dengan utang tinggi. Emiten yang memiliki rasio Debt-to-Equity (DER) tinggi dengan bunga mengambang (floating rate) akan langsung mengalami lonjakan beban keuangan,” lanjut dia.

Meski demikian, tidak semua sektor terkena dampak negatif dari kenaikan suku bunga.

Sektor perbankan, terutama kelompok bank besar KBMI IV, justru diperkirakan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek.

Nafan mencatat, perbankan dapat memanfaatkan momentum kenaikan suku bunga dengan menaikkan bunga kredit lebih cepat dibandingkan bunga simpanan atau deposito.

Kondisi ini berpotensi memperlebar Net Interest Margin (NIM) sehingga mendukung pertumbuhan pendapatan bunga bank.

“Perbankan dapat memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan suku bunga kredit lebih cepat daripada suku bunga simpanan (deposito), yang berpotensi memperlebar Net Interest Margin (NIM) mereka dalam jangka pendek,” kata Nafan.

Selain perbankan, sektor konsumer primer atau noncyclicals juga dinilai relatif defensif di tengah kenaikan suku bunga.

Hal ini karena produk-produk kebutuhan pokok tetap dibutuhkan masyarakat meskipun kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan.

Dengan karakter bisnis yang lebih stabil, sektor konsumer primer diperkirakan mampu menjaga kinerja keuangan saat volatilitas pasar akibat kebijakan suku bunga tinggi.

“Sektor konsumer primer. Sektor ini bersifat defensif karena produknya tetap dibutuhkan masyarakat terlepas dari kondisi suku bunga, sehingga kinerja keuangannya relatif stabil,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan menekan sejumlah sektor di pasar saham Indonesia.

Emiten yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku, belanja modal berbasis dollar AS, hingga utang valuta asing (valas) dinilai rentan terkena dampak negatif dari penguatan mata uang Paman Sam.

Di sisi lain, kondisi itu justru menjadi sentimen positif bagi emiten berbasis ekspor karena pendapatan mereka menggunakan dollar AS, sementara sebagian besar biaya operasional masih dalam rupiah.

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi Rupiah. Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mengingatkan pemerintah agar mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi saat ini.

Kurs rupiah pada Kamis (7/5/2026) pagi bergerak menguat 62 poin atau 0,36 persen menjadi Rp 17.325 per dollar AS, sama dengan penutupan Rabu (6/5/2026) di level Rp 17.387 per dollar AS.

Sebelumnya, mata uang Garuda sempat anjlok ke posisi Rp 17.400 per dollar AS.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan pelemahan rupiah berpotensi memicu efek cost push inflation atau kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi perusahaan yang memiliki eksposur impor tinggi.

Menurutnya, sektor farmasi menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak pelemahan rupiah.

Itu lantaran industri farmasi nasional bergantung pada impor bahan baku obat.

Penguatan dollar AS dapat menggerus margin laba emiten farmasi, terutama apabila perusahaan tidak menaikkan harga jual produk kepada konsumen.

Kendati, kenaikan harga jual juga memiliki risiko terhadap penurunan daya beli masyarakat.

canva.com Ilustrasi obat, industri farmasi.

“Ini kan bisa menciptakan cost push ya, kan cost push. Kalau sektor atau emiten yang paling beresiko farmasi pastinya. Karena exposure import-nya tinggi ya kan, sebagian besar bahan baku obat kan masih diimpor bisa 90 persen loh,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com.

“Jadi kenaikan dollar AS akan bisa menggerus margin laba, apalagi apabila emiten farmasi tidak menaikan harga jual ke konsumen seperti itulah di dilemanya,” paparnya.

Selain sektor farmasi, emiten ritel dan elektronik juga diperkirakan menghadapi tekanan cukup besar.

Menurut Nafan, produk yang dijual sektor tersebut sebagian besar berbasis harga global atau impor sehingga sangat sensitif terhadap pergerakan kurs dollar AS.

Ia menilai tekanan terhadap daya beli masyarakat juga dapat memperburuk kondisi sektor ritel dan elektronik.

Ketika harga barang naik akibat pelemahan rupiah, volume penjualan berpotensi ikut menurun.

“Ada juga yang exposure import tinggi, ada juga sektor retail, sektor elektronik juga bisa ya kan karena mereka sangat sensitif karena produk mereka kan yang dijual berbasis harga global atau import seperti itu ya,” tukas dia.

Selain sektor berbasis impor, emiten yang memiliki utang dalam denominasi dollar AS juga diproyeksikan menghadapi tekanan tambahan akibat risiko kerugian kurs.

Nafan menilai risiko tersebut akan semakin besar apabila perusahaan tidak memiliki strategi lindung nilai atau hedging yang memadai.

Lebih jauh, sektor telekomunikasi dan infrastruktur menjadi kelompok yang cukup rentan karena memiliki kebutuhan capital expenditure (capex) berbasis dollar AS.

SHUTTERSTOCK/FEYLITE Ilustrasi saham.

Sementara itu, sektor aviasi atau penerbangan juga diperkirakan menghadapi tekanan cukup berat.

Sebab, sebagian besar biaya operasional maskapai seperti avtur dan sewa pesawat menggunakan mata uang dollar AS.

Di tengah tekanan tersebut, pelemahan rupiah justru dinilai menjadi berkah bagi emiten berbasis ekspor.

Perusahaan eksportir dinilai diuntungkan karena pendapatan mereka dalam bentuk dollar AS, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.

“Nah, yang diuntungkan tentu eksportir karena pendapatan mereka dalam bentuk dollar AS. Sementara biaya operasionalnya dalam rupiah,” lanjut Nafan.

Ia menyebut sektor energi, khususnya emiten batu bara yang tergabung dalam IDX Energy, menjadi salah satu kelompok yang berpotensi menikmati sentimen positif dari pelemahan rupiah.

Selain itu, sektor basic materials, terutama emiten metal dan pertambangan, juga diperkirakan memperoleh keuntungan dari penguatan dollar AS.

Sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah juga dinilai mendapat sentimen positif karena memiliki basis ekspor yang kuat.

Emiten sawit yang masuk sektor non-cyclicals dinilai masih memiliki peluang mencatatkan kinerja positif.

Nafan mencontohkan sejumlah saham berbasis komoditas dan ekspor yang masih menunjukkan tren penguatan, seperti PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

Sebaliknya, sejumlah saham yang dinilai masih mengalami tekanan seiring pelemahan rupiah dan perlambatan daya beli antara lain PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), hingga PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Menurut Nafan, tekanan terhadap saham-saham tersebut sebenarnya sudah mulai tecermin dari tren pergerakan harga saham di pasar.

Sementara itu, Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, memandang risiko depresiasi rupiah menuju level Rp 17.500 per dollar AS masih menjadi katalis utama terjadinya arus keluar dana asing atau foreign outflow dari pasar keuangan domestik.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat emiten dengan komposisi kepemilikan asing yang besar menjadi kelompok paling rentan terhadap tekanan volatilitas pasar, terutama saham-saham sektor perbankan yang selama ini menjadi tujuan utama investasi investor global.

Azharys menyebut ketika rupiah terus melemah, investor asing cenderung mengurangi eksposur aset di emerging market, termasuk Indonesia, untuk meminimalkan risiko nilai tukar.

Dampaknya, saham-saham big caps perbankan yang memiliki porsi kepemilikan asing tinggi berpotensi mengalami tekanan jual lebih besar dibandingkan sektor lainnya.

“Risiko depresiasi rupiah menuju level Rp 17.500 tetap menjadi katalis utama outflow asing, sehingga emiten dengan komposisi kepemilikan asing yang besar, khususnya di sektor perbankan, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap volatilitas pasar saat ini,” kata Azharys saat dihubungi Kompas.com.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Iran menghentikan seluruh layanan Global Positioning System (GPS) di wilayahnya dan mengaktifkan BeiDou Navigation Satellite System (BDS) asal China sebagai sistem navigasi tunggal.

Pengumuman ini menjadikan Iran sebagai negara pertama di Timur Tengah yang melakukan migrasi total dari infrastruktur navigasi milik Amerika Serikat.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama komprehensif berdurasi 25 tahun yang ditandatangani Iran dan China pada 2021. Melalui kemitraan tersebut, Iran mendapatkan akses penuh terhadap sinyal presisi tinggi BeiDou serta dukungan teknis untuk integrasi infrastruktur nasional secara menyeluruh.

Deputi Menteri Komunikasi Iran, Ehsan Chitsaz, mengatakan transisi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kerentanan keamanan nasional yang selama ini melekat pada penggunaan GPS. Menurutnya, ketergantungan pada sistem milik asing tersebut memberikan celah bagi pihak luar untuk melemahkan akses navigasi pada saat kritis.

“Pada saat-saat tertentu, gangguan diciptakan pada sistem [GPS] ini oleh sistem internal, dan masalah inilah yang mendorong kami menuju opsi alternatif seperti BeiDou,” kata Chitsaz Defence Security Asia, Rabu (15/4/2026).

Strategi migrasi ini tidak terbatas pada sektor pertahanan, melainkan mencakup seluruh ekosistem digital dan ekonomi Iran. Chitsaz mengonfirmasi bahwa transisi BeiDou kini menyentuh sektor jaringan transportasi, pertanian presisi, infrastruktur internet, hingga rantai logistik strategis untuk mengamankan kedaulatan data nasional.

Konselor Kedutaan Besar China di Teheran, Zhang Heqing, mengonfirmasi transisi lengkap ini sebagai upaya kolektif untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur digital Barat. Integrasi ini memperkuat posisi Iran dalam ekosistem satelit navigasi China yang terus berekspansi secara global.

Di sisi militer, penggunaan BeiDou dilaporkan telah meningkatkan presisi serangan rudal Iran secara drastis. Komandan Pasukan Rudal Iran, Brigadir Jenderal Amir Hajizadeh, mengeklaim bahwa sistem pemandu berbasis BeiDou memungkinkan rudal mereka menghantam target dengan margin kesalahan hanya satu meter.

Kemajuan teknologi ini juga berdampak pada peningkatan jangkauan rudal jelajah “Hoveyzeh” milik Iran yang kini mencapai 2.500 kilometer. Kapabilitas ini dinilai setara dengan sistem persenjataan canggih milik Barat, sekaligus memperkuat daya gentar Iran di kawasan Teluk Persia.

Keputusan Iran untuk bermigrasi sepenuhnya ke BeiDou dipicu oleh konflik dengan Israel pada Juni 2025 yang menyebabkan gangguan GPS massal di wilayah udara Iran. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa navigasi satelit telah menjadi instrumen perang aktif yang dapat melumpuhkan ekonomi dan ketahanan sipil.

Sistem BeiDou menawarkan keunggulan melalui struktur satelit dua lapis yang memberikan ketahanan lebih kuat terhadap gangguan elektronik atau jamming. Hal ini terbukti efektif saat rudal Iran mampu menembus zona pertahanan udara ketat dalam operasi militer di wilayah regional baru-baru ini.

Strategi Iran ini mulai memicu efek domino di kawasan Timur Tengah, di mana negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki dikabarkan mulai menjajaki kerja sama serupa dengan China.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memilih fokus bekerja menunaikan amanah rakyat di tengah kritik yang menyebut program Presiden Prabowo Subianto sebagai “politik gentong babi” serta isu menteri sebagai titipan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya telah memantau pernyataan tersebut, namun menegaskan pemerintah tidak ingin larut dalam polemik.

“Monitor, tapi mari kita fokus untuk bekerja. Pemerintah diberi amanah secara sah dan konstitusional untuk lima tahun, dan kami sedang bekerja keras memenuhi amanah itu,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, alih-alih menanggapi kritik secara retoris, pemerintah memilih menunjukkan kinerja melalui program konkret, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, strategi utama yang dijalankan saat ini adalah mendorong industrialisasi dan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi ekonomi, kuncinya adalah industrialisasi dan hilirisasi. Banyak hal yang sudah kita jalankan dan akan terus dipercepat,” katanya.

Proyek Waste to Energy dan Hilirisasi Dikebut

Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah akan merealisasikan sejumlah proyek strategis, termasuk program waste to energy yang ditargetkan mulai berjalan di puluhan daerah.

Awalnya direncanakan di 33 kabupaten/kota, namun setelah penyesuaian di lapangan, jumlahnya menjadi 29 titik.

“Insyaallah bulan April ini semua sudah dilakukan groundbreaking,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peletakan batu pertama untuk 21 proyek hilirisasi dalam periode yang sama.

Prasetyo menekankan, seluruh program pemerintah telah dirancang dan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJCP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurutnya, pelaksanaan program tetap mempertimbangkan dinamika global, termasuk faktor geopolitik yang turut memengaruhi kondisi dalam negeri.

Komitmen untuk Kepentingan Publik

Oleh sebab itu, dia memastikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tetap berkomitmen bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.

“Orientasi Bapak Presiden selalu untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga merespon terkait dengan kritik pengamat politik Saiful Mujani terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Teddy Indra menekankan bahwa dirinya belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful.

“Wah, duh, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Termasuk, saat ditanya soal pernyataan Saiful berkaitan dengan program gentong babi itu. Menurut Teddy, Prabowo belum mengetahui kritik Saiful lantaran berfokus terhadap program kerjanya.

“Apalagi Bapak Presiden. Pak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” tandas Teddy.

Sekadar informasi, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menjadi pembicaraan beberapa waktu belakangan buntut pernyataannya soal pemakzulan Presiden Prabowo.

Saiful menyebut Prabowo tidak presidensial dan tidak mempan jika diberikan saran-saran perbaikan saat menjadi pembicara penutup dalam forum halal bihalal pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertipkan”.

Bahkan, Bagi Saiful, program yang digagas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa/kelurahan, sekolah rakyat, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan bagian dari politik gentong babi atau pork barrel politics yang mengalokasikan dana negara untuk program-program tertentu di daerah pemilihan guna menggalang simpati dan dukungan pemilih.

Bisnis.com, BANDUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat pada kuartal I/2026 tumbuh 2,57%, dengan sektor rumah tangga masih menjadi penopang utama di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menjelaskan, per Januari 2026 total aset perbankan tumbuh 5,27%, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,78%, dan kredit yang disalurkan mencapai Rp1.014,91 triliun atau tumbuh 2,57% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kami melihat sektor jasa keuangan di Jawa Barat masih mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara positif, meskipun tekanan ekonomi global dan nasional cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat,” ujar Darwisman dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2026).

Kualitas kredit pun dinilai masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) berada di angka 3,39%, atau masih di bawah ambang batas (threshold).

Menariknya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 138,65%, mengindikasikan porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat jauh lebih besar dibandingkan DPK yang dihimpun.

Secara nominal, penyaluran kredit perbankan Jawa Barat menjadi yang terbesar kedua secara nasional, berkontribusi sebesar 11,92% terhadap total kredit nasional yang mencapai Rp7.951 triliun.

Meski demikian, pertumbuhan kredit Jabar tercatat lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (19,81%), Kalimantan Timur (6,26%), dan Sumatera Utara (4,85%).

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit terbesar mengalir ke sektor Rumah Tangga senilai Rp436,08 triliun (naik 5,30% YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp168,63 triliun (naik 6,91% YoY). Di sisi lain, sektor Real Estate mencatatkan pertumbuhan fantastis sebesar 18,53% YoY dengan rasio NPL yang sangat rendah di angka 1,09%.

Darwisman mengungkapkan adanya perlambatan di beberapa sektor unggulan seperti Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat kenaikan risiko kredit.

“Kami tetap mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dengan risiko yang terukur, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkesinambungan,” tambahnya.

Dari sisi struktur pasar, perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh Bank Umum dengan pangsa pasar aset sebesar 96,76% (Rp1.021 triliun).

Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) mencatatkan total aset Rp34,24 triliun dengan pertumbuhan 4,92% YoY. Namun, sektor BPR/BPRS menghadapi tantangan berupa kenaikan rasio NPL gross menjadi 13,63% dan penurunan laba yang signifikan.

Sementara itu pada kinerja pasar modal, inklusi masyarakat Jawa Barat menunjukkan lonjakan tajam.

Jumlah Single Investor Identification (SID) tumbuh 36,85% YoY menjadi 4.031.296 investor, didominasi oleh instrumen reksa dana dan saham. Nilai transaksi saham di Jawa Barat bahkan meroket 146,06% YoY dengan nilai mencapai Rp61,45 triliun.

Kinerja positif juga terlihat pada sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Fintech.

Penyaluran pembiayaan melalui Fintech Peer to Peer (P2P) Lending di Jawa Barat menembus Rp23,94 triliun atau melonjak 22,39% YoY per Desember 2025. Perusahaan Modal Ventura juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran sebesar 8,29% YoY menjadi Rp3,20 triliun.

“OJK Jawa Barat akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, agar sektor jasa keuangan tetap tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Darwisman.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.710 pada perdagangan Kamis (5/3) sore. Indeks saham menguat 133,47 poin atau naik 1,76 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp17,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 34,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 597 saham menguat, 125 terkoreksi, dan 96 stagnan.

Terpantau, 10 dari 11 sektor indeks menguat, dipimpin oleh sektor barang konsumen non primer yang naik 3,39 persen. Hanya sektor transportasi yang melemah 0,01 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau kompak bergerak di zona hijau.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,28 persen, indeks Shanghai Composite di China plus 0,64 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,90 persen, dan indeks Straits Times di Singapura 0,54 persen.

Di sisi lain, mayoritas bursa saham Eropa terpantau bergerak di zona merah. Tercatat indeks DAX di Jerman melemah 0,46 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen.

Sementara itu, bursa Amerika terpantau kompak hijau. Indeks NASDAQ Composite menguat 1,29 persen, indeks S&P;500 plus 0,78 persen, dan indeks Dow Jones naik 0,49 persen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.396 pada perdagangan Senin (23/2) sore. Indeks saham menguat 124,31 poin atau naik 1,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp24,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 49,54 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 468 saham menguat, 206 terkoreksi, dan 142 stagnan.

Terpantau, kesebelas indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor barang baku yang menguat 3,2 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 2,53 persen dan indeks Straits Times di Singapura plus 0,28 persen. Di sisi lain, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 1,12 persen dan indeks Shanghai Composite di China turun 1,26 persen.

Di sisi lain, mayoritas bursa saham Eropa terpantau bergerak melemah. Tercatat indeks DAX di Jerman melemah 0,56 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen.

Sementara itu, bursa Amerika terpantau kompak hijau. Indeks NASDAQ Composite menguat 0,90 persen, indeks Dow Jones plus 0,47 persen, dan indeks S&P;500 naik 0,69 persen.

Bisnis.com, SAMARINDA — Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi penopang utama ekonomi regional Kalimantan meski laju pertumbuhan pada 2025 melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ekonomi penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara itu tumbuh 4,53% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 6,17%.

Capaian ini juga jauh di bawah ekonomi nasional yang menutup 2025 di level 5,11%.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp889,07 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp596,66 triliun. Adapun PDRB per kapita Kaltim mencapai Rp208,33 juta, mencerminkan besarnya skala ekonomi daerah tersebut di tingkat regional.

Secara terperinci, Kalimantan Timur menjadi kontributor terbesar perekonomian Pulau Kalimantan dengan pangsa 46,31%, jauh di atas Kalimantan Barat 17,11%, Kalimantan Selatan 15,89%, Kalimantan Tengah 12,56%, dan Kalimantan Utara 8,13%.

Dari sisi produksi, kinerja sektor ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,03%, diikuti industri pengolahan yang tumbuh 12,68% serta jasa lainnya sebesar 12,53%. Namun, tiga sektor mengalami kontraksi, yakni pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 0,11%, konstruksi turun 0,17%, serta jasa keuangan dan asuransi yang menyusut 2,01%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 6,03%. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Timur bahkan mencapai 116,89%, mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04%, sementara konsumsi pemerintah mengalami penurunan tajam hingga 10,11%.

Secara kuartalan, ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,04% secara year on year dan 3,66% secara quarter to quarter.

“Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17%,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.