JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satunya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk verifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan perlindungan sosial perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat.

“Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Nantinya, penerima akan terdeteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan verifikasi benar-benar berada di depan kamera, bukan menggunakan foto, rekaman video, atau manipulasi digital.

Dia menilai teknologi penting untuk memperkuat validasi penerima manfaat bantuan sosial. Teknologi seperti ini, menurutnya, mendukung proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita dorong, kita setujui ini,” ujar ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa teknologi ini bekerjasama dengan GoTo. Pada tahap awal, GoTo memberikan dukungan sebanyak 5 juta hits atau verifikasi untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dukungan tersebut menjadi bagian dari uji coba layanan verifikasi bagi penerima manfaat.

“Terima kasih dikasih bantuan 5 juta ini. Tapi kita juga harus cek cost dan biayanya. Mulai sekarang dibuat perencanaan. Nanti 5 juta ini habis, kita ke mana,” kata Gus Ipul.

Uji coba layanan yang telah dikembangkan sejak 2022 tersebut dilakukan di 42 kabupaten/kota. Dalam paparan yang disampaikan, layanan telah digunakan terhadap 28.961 percobaan dengan tingkat keberhasilan sekitar 98,4% persen.

Selain bantuan sosial, Mensos juga berharap ada dukungan teknologi untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dapat mencakup sistem manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, atau pengelolaan transaksi.

“Sekolah Rakyat ini bagus sekali, Pak. Ini untuk orang paling miskin. Yang jelas saya butuh sistem yang aman,” ujarnya.

Mensos mengatakan bahwa teknologi yang aman dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga tepat sasaran.

JAKARTA - VisionLabs, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, menegaskan eksistensinya dalam ekosistem transformasi perbankan digital global melalui partisipasinya dalam 10DX Summit Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Pullman Jakarta Thamrin CBD pada Selasa (10/2). Kehadiran VisionLabs sejalan dengan rencana perusahaan untuk memperluas jangkauannya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dalam waktu dekat.

Forum strategis bertema “The Architecture of Advantage: Building the Next Decade of Indonesian Banking” ini diselenggarakan oleh 10DX dan mempertemukan para pemimpin industri perbankan, inovator fintech, regulator, serta pemimpin teknologi untuk merancang arah masa depan perbankan digital di Indonesia dan dunia.

Viola Meiryan, Indonesia Country Director VisionLabs, membawakan topik “From Trust to Growth: How DeepFake Recognition Levels Up Your Experience on Liveness Detection.” Dalam sesinya, Viola menjelaskan peran teknologi pengenalan wajah, liveness detection, dan deteksi deepfake dalam membangun kepercayaan nasabah sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis perbankan digital.

BigBox AI, Solusi Face Recognition & AI Analytics untuk Bisnis dan Pemerintah



“Transformasi perbankan digital bukan hanya soal kecepatan dan kemudahan, tetapi juga tentang kepercayaan. Kami memahami bahwa kebutuhan penggunaan produk biometric bukan hanya cukup Face Recognition dan Liveness detection saja, tetapi juga harus di tambahkan Deepfake detection agar mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung,” ujar Viola.

VisionLabs dikenal sebagai perusahaan internasional dengan lebih dari 14 tahun pengalaman dalam mengembangkan teknologi pengenalan wajah, tubuh, gestur, dan biometrik. Solusi VisionLabs telah digunakan di berbagai sektor, termasuk perbankan, pemerintahan, transportasi, ritel, dan telekomunikasi, dengan implementasi di berbagai negara seperti Rusia, Uni Emirat Arab, Eropa, Amerika, dan Asia.

Memanfaatkan Peluang Menjanjikan dalam Industri Perbankan Digital, Ini Jurusnya



Secara global, algoritma VisionLabs telah meraih pengakuan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, VisionLabs menempati peringkat pertama dalam pengujian NIST (National Institute of Standards and Technology) pada berbagai kategori perbandingan biometrik 1:1 dan 1:N.

Selain itu teknologi presentation attack detection milik VisionLabs juga telah memenuhi standar ISO/IEC 30107-3, yang merupakan tolak ukur global dalam pencegahan penipuan biometrik, serta mampu mengidentifikasi serangan liveness maupun deepfake secara efektif.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, VisionLabs menegaskan posisinya sebagai mitra teknologi strategis bagi industri perbankan dan keuangan dalam membangun sistem digital yang aman, tepercaya, dan berkelanjutan untuk dekade mendatang.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyambut positif kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik face recognition bagi pelanggan baru mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat atas meningkatnya kasus kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan adaptif terhadap dinamika ancaman di ruang digital.

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico, Senin (22/12/2025).

Dia meyakini penerapan registrasi kartu SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk memberantas kejahatan siber, khususnya jika diintegrasikan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara yang cukup efektif asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” ucapnya.

Meski mendukung, Nico mengingatkan agar penerapan kebijakan ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, terutama terkait perlindungan data pribadi masyarakat.

Dia menekankan data biometrik merupakan data sensitif yang berisiko tinggi jika terjadi kebocoran. "Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya pencegahan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurut Nico, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan penyedia layanan dalam membangun infrastruktur keamanan digital yang andal. “Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyusun timeline yang jelas dan realistis disertai sosialisasi masif kepada sebelum kebijakan masyarakat tersebut diterapkan secara penuh.