Bisnis.com, GARUT - Kabupaten Garut tengah bersiap mengambil langkah besar dalam peta ekonomi agribisnis nasional. Daerah di selatan Jawa Barat ini kini menatap sektor baru: industri pengolahan pakan ternak silase.

Sebuah proyek bernilai hampir Rp190 miliar yang diproyeksikan menjadi tonggak ketahanan pakan dan penguatan ekonomi hijau di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian.

Langkah ini bukan sekadar proyek industri. Ia adalah bagian dari upaya panjang untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani-peternak, serta menekan ketergantungan pada pakan impor yang selama ini membebani biaya produksi peternakan di Garut.

Secara nasional, arah kebijakan proyek ini berpijak pada Asta Cita 2—program prioritas pemerintah yang menekankan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi hijau.

Dalam konteks lokal, visi ini disambut Pemerintah Kabupaten Garut melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang menargetkan Garut sebagai sentra agribisnis terintegrasi berbasis potensi lokal.

Kepala Bappeda Garut, Agus Ismail menyebutkan, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 36,07% terhadap PDRB. Namun, produktivitasnya belum maksimal akibat masalah klasik: keterbatasan pakan hijauan berkualitas.

“Garut punya lahan, sumber daya manusia, dan pasar yang kuat. Tapi peternak kita masih sangat bergantung pada rumput segar dan pakan dari luar daerah. Proyek silase ini diharapkan menjadi solusi yang strategis dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Secara luas, Garut memiliki luas wilayah mencapai 307.000 hektare, dengan sekira 143.000 hektare di antaranya berupa kawasan hutan dan non-hutan yang cocok untuk hijauan makanan ternak.

Secara agroklimat, wilayah selatan seperti Cisurupan dan Cikajang memiliki curah hujan tinggi dan suhu sejuk 19–27°C—kondisi ideal untuk pengembangan sapi perah dan sapi potong.

Di lahan luas itu, populasi sapi perah di Garut mencapai 11.861 ekor, tertinggi ketiga di Jawa Barat dengan produksi susu 13.000 ton per tahun. Namun, angka ini masih di bawah potensi. Produktivitas susu per ekor hanya 11 liter per hari, padahal bisa mencapai 20 liter jika pakan berkualitas tersedia sepanjang tahun.

Kebutuhan hijauan makanan ternak (HMT) di Garut mencapai 374.753 ton per tahun, setara 112 ribu ton silase. Defisit pakan masih besar, terutama di musim kemarau, saat rumput segar cepat rusak dan pasokan dari dataran tinggi menurun drastis.

“Ini seperti lingkaran setan. Peternak tidak bisa meningkatkan produksi susu karena pakan terbatas, dan tidak bisa membeli pakan berkualitas karena biaya tinggi,” kata seorang peternak sapi perah di Bayongbong.

Menurut Agus, proyek industri pakan silase di Garut berupaya memutus lingkaran itu. Pemerintah daerah bersama PTPN VIII dan calon investor menyiapkan kawasan industri hijau di atas lahan seluas 56,15 hektare, berlokasi di Cisurupan–Cikajang–Margamulya.

Lahan milik PTPN tersebut memiliki status sertifikat aktif dan akses langsung ke jalan provinsi serta pintu tol Garut–Cisurupan.

Investasi yang dirancang sebesar Rp189,6 miliar akan difokuskan untuk membangun pabrik pengolahan silase dengan nilai investasi tetap (CAPEX) Rp5,96 miliar dan biaya operasional tahunan (OPEX) sekitar Rp18,3 miliar.

Bangunan pabrik, peralatan mesin, serta fasilitas penyimpanan akan dibangun untuk mendukung produksi pakan hijauan terfermentasi dengan daya simpan lama dan nutrisi terjaga.

Dari sisi finansial, proyek ini dinilai layak dengan Internal Rate of Return (IRR) 12 persen dan masa pengembalian modal 8 tahun 10 bulan.

"Angka ini tergolong kompetitif untuk skala agroindustri daerah dengan risiko menengah. Kontrak kerja sama direncanakan dalam skema concession period selama 10 tahun," ujarnya.

Skema Investasi dan Kolaborasi

Rancangan kerja sama proyek ini menggunakan model public–private partnership (PPP). Pemerintah daerah menyediakan dukungan perizinan, akses air dan listrik, serta infrastruktur pendukung.

PTPN VIII bertindak sebagai pemilik lahan, sementara investor akan menanggung pembiayaan pembangunan dan operasional. Operator bisnis bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi, dengan mitra distributor di tingkat KUD dan koperasi peternak.

Ditambahkan Agus, Pasar utama silase ini adalah KUD Bayongbong, KPBS Ciater, PT Agrivet, dan PT CABS—perusahaan pengolah susu dan pakan ternak di Jawa Barat. Dengan pasar lokal yang stabil dan biaya tenaga kerja relatif rendah (UMR Rp2,1 juta/bulan), Garut diyakini bisa menjadi pusat distribusi pakan sapi perah di Jabar bagian selatan.

Dari sisi lingkungan, proyek ini dinilai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Pabrik akan berlokasi di luar kawasan lindung dan cagar budaya, dengan dokumen perizinan seperti AMDAL dan persetujuan lingkungan yang siap diproses.

Dampak ekologisnya justru positif. Proses fermentasi hijauan menghasilkan limbah minimal, tanpa bahan kimia berbahaya, serta berkontribusi pada penyerapan karbon dari lahan hijauan. Bahkan residu hasil fermentasi dapat diolah menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian sirkular.

Dampak Ekonomi: Dari Lapangan Kerja hingga UMKM

Dampak ekonomi proyek ini diproyeksikan signifikan. Sedikitnya 200 tenaga kerja langsung akan terserap dalam tahap operasional, mulai dari teknisi pabrik, operator mesin, hingga sopir distribusi.

Selain itu, muncul efek berganda bagi sektor lain seperti transportasi, pengemasan, dan industri pupuk organik.

Tidak hanya itu, kata Agus, pemerintah daerah juga memperkirakan akan tumbuh sekitar 30–40 usaha kecil baru di sekitar kawasan industri, terutama di bidang penyediaan bahan baku (jagung, rumput gajah, limbah pertanian) dan jasa pendukung.

Dari sisi peternak, silase memungkinkan mereka memiliki stok pakan berkualitas sepanjang tahun. Biaya pakan—yang selama ini memakan 60–70 persen dari total biaya produksi—dapat ditekan hingga 20 persen, meningkatkan margin keuntungan dan produktivitas susu serta daging.

“Silase adalah masa depan peternakan modern. Jika Garut berhasil, model ini tidak menutup kemungkinan direplikasi di wilayah lain," tuturnya.

Meski prospeknya menjanjikan, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Ketergantungan pada pasokan bahan baku seperti jagung dan rumput gajah tetap menjadi risiko utama. Begitu pula dengan ketersediaan air saat musim kemarau, yang berpotensi mengganggu produksi hijauan.

Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi mitigasi berupa pengembangan lahan HMT di sekitar pabrik, pembangunan embung air, serta pelatihan petani tentang pengelolaan hijauan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi dengan program pertanian organik juga direncanakan agar limbah hasil fermentasi dapat dimanfaatkan kembali.

"Kestabilan harga pakan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berkomitmen mengatur pola distribusi agar silase tetap terjangkau bagi peternak kecil tanpa mengorbankan margin investasi," jelasnya.

Secara ekonomi, lanjutnya, proyek ini dinilai feasible dan relevan dengan arah pembangunan nasional. Secara sosial, ia berpotensi memperkuat posisi Garut sebagai poros agribisnis baru di Jawa Barat selatan.

Dan secara lingkungan, ia menawarkan model pembangunan yang seimbang antara produksi dan pelestarian.

Dalam horizon 10 tahun ke depan, industri silase Garut diharapkan mampu menjadi pusat logistik pakan ternak untuk wilayah Jabar Selatan dan sebagian Jawa Tengah.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, Garut bisa menjadi pionir industri pakan kata Kepala Dinas Peternakan Garut. Bukan sekadar membuat pakan, tapi membangun masa depan ekonomi hijau di pedesaan," tutupnya.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.