Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.

Bisnis.com, CIREBON — Wilayah Priangan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam menarik investasi dibandingkan kawasan industri utama di Jawa Barat.

Data realisasi investasi 2025 menunjukkan kontribusi investasi dari enam daerah di Priangan Timur, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, masih relatif kecil dibandingkan aglomerasi Bodebek, Karawang, maupun kawasan Rebana.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Priangan Timur pada 2025 mencapai sekitar Rp4,35 triliun.

Nilai tersebut jauh di bawah capaian sejumlah daerah industri di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, maupun Kota Bandung.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pola investasi di Jawa Barat masih menunjukkan konsentrasi yang kuat di wilayah yang memiliki akses logistik, kawasan industri, dan konektivitas yang lebih baik.

“Investasi umumnya akan mengikuti ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk, termasuk ketersediaan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, dan jaringan industri yang mendukung. Daerah yang memiliki faktor-faktor tersebut cenderung lebih cepat menarik modal,” kata Margaretha, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Di antara wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar. Pada 2025, Garut mencatat PMDN sebesar Rp1,539 triliun dan PMA sebesar Rp1,165 triliun sehingga total investasi mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Sebaliknya, sejumlah daerah lain masih mencatat nilai investasi yang relatif terbatas. Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, membukukan investasi sekitar Rp548 miliar. Sementara itu, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar masih berada di bawah Rp250 miliar untuk sebagian besar komponen investasi.

Menurut Margaretha, ketimpangan investasi antarwilayah merupakan fenomena yang lazim terjadi pada daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

“Wilayah utara Jawa Barat memiliki keuntungan berupa kedekatan dengan pelabuhan, jalan tol, kawasan industri, dan rantai pasok manufaktur. Sementara wilayah selatan memiliki potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan investasinya juga tidak bisa disamakan,” ujarnya.

Kesenjangan tersebut terlihat semakin jelas ketika dibandingkan dengan kawasan Rebana yang mencakup Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Sumedang, dan Kuningan.

Pada 2025, total investasi di kawasan tersebut mencapai puluhan triliun rupiah, didorong oleh pengembangan Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta sejumlah kawasan industri baru.

Sementara itu, koridor Bodebek-Karawang tetap menjadi magnet utama investasi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masing-masing mencatat realisasi investasi di atas Rp70 triliun pada 2025.

Meski demikian, Margaretha menilai Priangan Timur masih memiliki peluang untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

“Setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung mengungkapkan puncak arus mudik di jalur Nagreg berlangsung hari ini atau H-2 Lebaran 1447 Hijriyah, Kamis (19/3/2026). Hingga pukul 14.00 WIB, 98 ribu kendaraan roda dua dan roda empat melintasi Nagreg.

Humas Dishub Kabupaten Bandung Eric Alam Prabowo mengatakan prediksi puncak arus mudik pada H-2 di jalur Nagreg sesuai dengan prediksi Kementerian Perhubungan dan kepolisian. Tercatat 98 ribu kendaraan roda dua dan roda empat melintasi jalur Nagreg.

“Ini terbukti dari hasil traffic counting yang kami lakukan di Nagreg ini, bahwa memang hari ini sudah sebanyak 98 ribu kendaraan melintas Nagreg sampai dengan pukul 14.00 WIB,” ucap dia, Kamis (19/3/2026).

Eric menyebut jumlah tersebut lebih besar dibandingkan Rabu (18/3/2026). Hingga pukul 14.00 WIB, kendaraan yang melintas hanya sebesar 71 ribu, sedangkan saat ini sudah mencapai 98 ribu. “Ini sebuah peningkatan yang sangat signifikan dan saya meyakini bahwa hari ini akan melebihi jumlah kendaraan total 24 jam pada hari kemarin, dengan rata-rata per jam hari ini sebanyak 7.000 kendaraan melintas Nagreg,” kata dia.

Ia meyakini setelah 24 jam akan diketahui puncak arus mudik terjadi hari ini. Eric menyebut dominasi kendaraan masih dipenuhi kendaraan roda dua yang mencapai 69 persen. “Jadi pemerintah sudah menggalakkan sebanyak-banyaknya program mudik gratis, namun memang masyarakat masih menginginkan mudik menggunakan sepeda motor,” kata dia.

Eric menambahkan tren arus mudik di jalur Nagreg mengalami kepadatan setelah sahur hingga pukul 08.00 WIB dan cenderung menurun. Selanjutnya, pada pukul 14.00 WIB arus kembali meningkat hingga waktu berbuka puasa.

“Memang kendaraan yang melintas Nagreg cukup padat. Ini biasanya masyarakat yang mulai bergerak dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor. Mereka sudah mulai bergerak setelah berbuka puasa dan sampai di Nagreg sekitar pukul 00.00 hingga 02.00 WIB,” ungkap Eric.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat potensi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran tahun ini sangat besar.

Dari total penduduk Jawa Barat yang diproyeksikan mencapai sekitar 50,75 juta orang pada 2025, sekitar 51% atau 25,6 juta orang diperkirakan akan melakukan mudik Lebaran.

Kadishub Jabar Dhani Gumelar mengatakan hampir seluruh perjalanan masyarakat Jawa Barat pada masa Lebaran dilakukan untuk pulang kampung.

"Mayoritas perjalanan masyarakat memang untuk mudik. Dari total perjalanan yang diperkirakan terjadi di Jawa Barat, sekitar 96,7 persen atau sekitar 24,86 juta orang melakukan perjalanan untuk pulang kampung, katanya, Selasa (10/3/2026).

Sementara itu, dia menuturkan perjalanan lainnya relatif kecil. Sekitar 1,93% perjalanan dilakukan untuk wisata atau sekitar 500 ribu orang, kemudian 1,11% untuk silaturahmi tanpa pulang kampung atau sekitar 290 ribu orang. Sisanya untuk kepentingan lain seperti bekerja dan perjalanan lainnya.

Secara nasional, potensi pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah asal pemudik terbesar di Indonesia.

"Jawa Barat menjadi daerah asal pemudik terbesar secara nasional dengan porsi sekitar 21,52% atau sekitar 30,97 juta orang," kata Dhani.

Besarnya angka tersebut mencerminkan posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus wilayah urban yang menjadi pusat mobilitas masyarakat.

Berdasarkan analisis potensi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2026, arus keluar dari Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar 30,97 juta orang. Sementara jumlah masyarakat yang masuk ke Jawa Barat selama periode yang sama diperkirakan mencapai sekitar 25,09 juta orang.

Pergerakan masyarakat tersebut juga menunjukkan konsentrasi pemudik dari beberapa wilayah tertentu. Kabupaten Bogor diperkirakan menjadi daerah asal pemudik terbesar di Jawa Barat dengan jumlah sekitar 4,2 juta orang atau sekitar 16% dari total pelaku perjalanan di provinsi ini.

Setelah itu disusul Kabupaten Bekasi dengan sekitar 2,1 juta orang, serta Kota Bandung yang diperkirakan menyumbang sekitar 2 juta pemudik. Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi masing-masing diperkirakan menyumbang sekitar 1,9 juta pemudik, sementara Kabupaten Bandung sekitar 1,8 juta orang.

Dari sisi tujuan perjalanan, beberapa daerah di Jawa Barat diperkirakan akan dipadati kedatangan pemudik. “Kabupaten Garut menjadi tujuan utama dengan jumlah pemudik yang diperkirakan mencapai sekitar 2,94 juta orang,” ujarnya.

Selain itu, Kabupaten Bandung diprediksi menerima sekitar 2,39 juta orang, diikuti Kabupaten Tasikmalaya sekitar 1,9 juta orang. Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan besar dengan sekitar 1,68 juta orang, sementara Kabupaten Cirebon diperkirakan menerima sekitar 1,65 juta pemudik.

Garut (ANTARA) - Ribuan wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi destinasi wisata Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk menikmati pemandangan kawah bekas letusan gunung dan berkemah pada momentum libur Natal dan akhir pekan.

"Untuk per hari mungkin di hari ini di atas angka dua ribuan," kata Manajer Operasional TWA Gunung Papandayan Amin Kaban di kawasan Gunung Papandayan, Garut, Sabtu (27/12).

Ia mengatakan sejak Rabu (24/12), sudah terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan hari biasanya di bawah seribu orang ke destinasi wisata TWA Gunung Papandayan.

Pengunjung yang datang, menurut dia, beragam dari berbagai daerah seperti Jakarta dan kota sekitarnya, kemudian Bandung termasuk wisatawan lokal dari Garut untuk tujuan mengunjungi kawasan kawah, hutan mati maupun berkemah, kolam renang air hangat alami dan fasilitas lainnya.

"Memang sudah ada peningkatan untuk kunjungan, walaupun ada peningkatan tapi belum signifikan seperti tahun kemarin," katanya.

Ia mengatakan peningkatan kunjungan diperkirakan akan masih terus terjadi selama musim libur akhir tahun atau sampai pergantian tahun.

Pengelola wisata, kata dia, sudah menyiapkan petugas keamanan tambahan mulai dari gerbang, area parkir kendaraan, sampai di jalur pendakian maupun tempat perkemahan.

"Semua dijaga oleh sekuriti kita 24 jam," katanya.

Destinasi wisata alam tersebut mendapatkan pengamanan khusus dari kepolisian dan unsur TNI maupun instansi lainnya dari pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama libur akhir tahun.

Kepala Polsek Cisurupan AKP Masrokan mengatakan jajarannya terus melakukan patroli rutin untuk mengecek dan memastikan tidak ada gangguan keamanan, ketertiban maupun kenyamanan pengunjung.

"Kita selalu koordinasi dengan pengelola, dari tim kesehatan, dari pemerintah, bekerja sama untuk memberikan pelayanan, termasuk patroli rutin di wisata terus dilakukan," katanya.

Salah seorang wisatawan lokal asal Garut Hendi mengatakan sengaja berwisata ke tempat terdekat ke Gunung Papandayan untuk mengisi hari libur Natal dan akhir pekan.

Namun tanpa diduga sebelumnya, kata dia, ternyata di gerbang utama masuk Gunung Papandayan sudah antre beberapa kendaraan roda empat yang bergantian masuk ke tempat wisata tersebut.

"Tadi pas mau masuk antre dulu, katanya di atas (tempat parkir kendaraan) penuh, luar biasa pengunjungnya banyak," kata Hendi.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, GARUT - Kabupaten Garut tengah bersiap mengambil langkah besar dalam peta ekonomi agribisnis nasional. Daerah di selatan Jawa Barat ini kini menatap sektor baru: industri pengolahan pakan ternak silase.

Sebuah proyek bernilai hampir Rp190 miliar yang diproyeksikan menjadi tonggak ketahanan pakan dan penguatan ekonomi hijau di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian.

Langkah ini bukan sekadar proyek industri. Ia adalah bagian dari upaya panjang untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani-peternak, serta menekan ketergantungan pada pakan impor yang selama ini membebani biaya produksi peternakan di Garut.

Secara nasional, arah kebijakan proyek ini berpijak pada Asta Cita 2—program prioritas pemerintah yang menekankan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi hijau.

Dalam konteks lokal, visi ini disambut Pemerintah Kabupaten Garut melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang menargetkan Garut sebagai sentra agribisnis terintegrasi berbasis potensi lokal.

Kepala Bappeda Garut, Agus Ismail menyebutkan, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 36,07% terhadap PDRB. Namun, produktivitasnya belum maksimal akibat masalah klasik: keterbatasan pakan hijauan berkualitas.

“Garut punya lahan, sumber daya manusia, dan pasar yang kuat. Tapi peternak kita masih sangat bergantung pada rumput segar dan pakan dari luar daerah. Proyek silase ini diharapkan menjadi solusi yang strategis dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Secara luas, Garut memiliki luas wilayah mencapai 307.000 hektare, dengan sekira 143.000 hektare di antaranya berupa kawasan hutan dan non-hutan yang cocok untuk hijauan makanan ternak.

Secara agroklimat, wilayah selatan seperti Cisurupan dan Cikajang memiliki curah hujan tinggi dan suhu sejuk 19–27°C—kondisi ideal untuk pengembangan sapi perah dan sapi potong.

Di lahan luas itu, populasi sapi perah di Garut mencapai 11.861 ekor, tertinggi ketiga di Jawa Barat dengan produksi susu 13.000 ton per tahun. Namun, angka ini masih di bawah potensi. Produktivitas susu per ekor hanya 11 liter per hari, padahal bisa mencapai 20 liter jika pakan berkualitas tersedia sepanjang tahun.

Kebutuhan hijauan makanan ternak (HMT) di Garut mencapai 374.753 ton per tahun, setara 112 ribu ton silase. Defisit pakan masih besar, terutama di musim kemarau, saat rumput segar cepat rusak dan pasokan dari dataran tinggi menurun drastis.

“Ini seperti lingkaran setan. Peternak tidak bisa meningkatkan produksi susu karena pakan terbatas, dan tidak bisa membeli pakan berkualitas karena biaya tinggi,” kata seorang peternak sapi perah di Bayongbong.

Menurut Agus, proyek industri pakan silase di Garut berupaya memutus lingkaran itu. Pemerintah daerah bersama PTPN VIII dan calon investor menyiapkan kawasan industri hijau di atas lahan seluas 56,15 hektare, berlokasi di Cisurupan–Cikajang–Margamulya.

Lahan milik PTPN tersebut memiliki status sertifikat aktif dan akses langsung ke jalan provinsi serta pintu tol Garut–Cisurupan.

Investasi yang dirancang sebesar Rp189,6 miliar akan difokuskan untuk membangun pabrik pengolahan silase dengan nilai investasi tetap (CAPEX) Rp5,96 miliar dan biaya operasional tahunan (OPEX) sekitar Rp18,3 miliar.

Bangunan pabrik, peralatan mesin, serta fasilitas penyimpanan akan dibangun untuk mendukung produksi pakan hijauan terfermentasi dengan daya simpan lama dan nutrisi terjaga.

Dari sisi finansial, proyek ini dinilai layak dengan Internal Rate of Return (IRR) 12 persen dan masa pengembalian modal 8 tahun 10 bulan.

"Angka ini tergolong kompetitif untuk skala agroindustri daerah dengan risiko menengah. Kontrak kerja sama direncanakan dalam skema concession period selama 10 tahun," ujarnya.

Skema Investasi dan Kolaborasi

Rancangan kerja sama proyek ini menggunakan model public–private partnership (PPP). Pemerintah daerah menyediakan dukungan perizinan, akses air dan listrik, serta infrastruktur pendukung.

PTPN VIII bertindak sebagai pemilik lahan, sementara investor akan menanggung pembiayaan pembangunan dan operasional. Operator bisnis bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi, dengan mitra distributor di tingkat KUD dan koperasi peternak.

Ditambahkan Agus, Pasar utama silase ini adalah KUD Bayongbong, KPBS Ciater, PT Agrivet, dan PT CABS—perusahaan pengolah susu dan pakan ternak di Jawa Barat. Dengan pasar lokal yang stabil dan biaya tenaga kerja relatif rendah (UMR Rp2,1 juta/bulan), Garut diyakini bisa menjadi pusat distribusi pakan sapi perah di Jabar bagian selatan.

Dari sisi lingkungan, proyek ini dinilai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Pabrik akan berlokasi di luar kawasan lindung dan cagar budaya, dengan dokumen perizinan seperti AMDAL dan persetujuan lingkungan yang siap diproses.

Dampak ekologisnya justru positif. Proses fermentasi hijauan menghasilkan limbah minimal, tanpa bahan kimia berbahaya, serta berkontribusi pada penyerapan karbon dari lahan hijauan. Bahkan residu hasil fermentasi dapat diolah menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian sirkular.

Dampak Ekonomi: Dari Lapangan Kerja hingga UMKM

Dampak ekonomi proyek ini diproyeksikan signifikan. Sedikitnya 200 tenaga kerja langsung akan terserap dalam tahap operasional, mulai dari teknisi pabrik, operator mesin, hingga sopir distribusi.

Selain itu, muncul efek berganda bagi sektor lain seperti transportasi, pengemasan, dan industri pupuk organik.

Tidak hanya itu, kata Agus, pemerintah daerah juga memperkirakan akan tumbuh sekitar 30–40 usaha kecil baru di sekitar kawasan industri, terutama di bidang penyediaan bahan baku (jagung, rumput gajah, limbah pertanian) dan jasa pendukung.

Dari sisi peternak, silase memungkinkan mereka memiliki stok pakan berkualitas sepanjang tahun. Biaya pakan—yang selama ini memakan 60–70 persen dari total biaya produksi—dapat ditekan hingga 20 persen, meningkatkan margin keuntungan dan produktivitas susu serta daging.

“Silase adalah masa depan peternakan modern. Jika Garut berhasil, model ini tidak menutup kemungkinan direplikasi di wilayah lain," tuturnya.

Meski prospeknya menjanjikan, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Ketergantungan pada pasokan bahan baku seperti jagung dan rumput gajah tetap menjadi risiko utama. Begitu pula dengan ketersediaan air saat musim kemarau, yang berpotensi mengganggu produksi hijauan.

Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi mitigasi berupa pengembangan lahan HMT di sekitar pabrik, pembangunan embung air, serta pelatihan petani tentang pengelolaan hijauan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi dengan program pertanian organik juga direncanakan agar limbah hasil fermentasi dapat dimanfaatkan kembali.

"Kestabilan harga pakan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berkomitmen mengatur pola distribusi agar silase tetap terjangkau bagi peternak kecil tanpa mengorbankan margin investasi," jelasnya.

Secara ekonomi, lanjutnya, proyek ini dinilai feasible dan relevan dengan arah pembangunan nasional. Secara sosial, ia berpotensi memperkuat posisi Garut sebagai poros agribisnis baru di Jawa Barat selatan.

Dan secara lingkungan, ia menawarkan model pembangunan yang seimbang antara produksi dan pelestarian.

Dalam horizon 10 tahun ke depan, industri silase Garut diharapkan mampu menjadi pusat logistik pakan ternak untuk wilayah Jabar Selatan dan sebagian Jawa Tengah.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, Garut bisa menjadi pionir industri pakan kata Kepala Dinas Peternakan Garut. Bukan sekadar membuat pakan, tapi membangun masa depan ekonomi hijau di pedesaan," tutupnya.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.