Bisnis.com, GARUT- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat daya saing ekonominya. Kabupaten Garut mencatat neraca perdagangan antardaerah yang tercermin dalam komponen net ekspor-impor antardaerah masih mengalami defisit hingga Rp6,84 triliun pada 2025.

Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2021–2025, komponen net ekspor-impor antardaerah tercatat negatif secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilainya mencapai minus Rp7,06 triliun pada 2021, minus Rp6,79 triliun pada 2022, melebar menjadi minus Rp8,44 triliun pada 2023, kemudian minus Rp8,03 triliun pada 2024, sebelum membaik menjadi minus Rp6,84 triliun pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Garut Sidik Edi Sutopo mengatakan, nilai net ekspor-impor antardaerah yang negatif mengindikasikan kebutuhan barang dan jasa masyarakat maupun dunia usaha di Garut masih banyak dipenuhi dari luar daerah.

“Komponen ini menggambarkan selisih antara barang dan jasa yang keluar dengan yang masuk ke Kabupaten Garut. Ketika nilainya negatif, berarti impor antardaerah masih lebih besar daripada ekspor antardaerah,” kata Sidik, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas ekonomi daerah tetap bertumbuh, hanya saja struktur produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri sehingga pasokan dari daerah lain masih mendominasi.

Data BPS menunjukkan, pada saat defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, nilai PDRB Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku justru terus meningkat. PDRB naik dari Rp60,84 triliun pada 2021 menjadi Rp85,99 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp66,08 triliun pada 2025 atau sekitar 77% dari total PDRB. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi mencapai Rp21,07 triliun dan konsumsi pemerintah sebesar Rp5,21 triliun.

Menurut Sidik, dominasi konsumsi rumah tangga menjadi ciri utama struktur ekonomi Garut. Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari luar daerah menunjukkan masih terbatasnya kapasitas industri lokal dalam memenuhi permintaan pasar.

Komponen konsumsi rumah tangga terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan rokok yang mencapai Rp37,32 triliun pada 2025. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga terus meningkat menjadi Rp9,28 triliun, mencerminkan mobilitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi.

Meski defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, terdapat sinyal perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Nilai defisit pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai minus Rp8,44 triliun maupun 2024 sebesar minus Rp8,03 triliun.

“Besarnya arus barang dari luar daerah tetap menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian Garut. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, penguatan sektor industri pengolahan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu memperluas pasar ke daerah lain,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON- Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Cilautereun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga kini masih berada pada tahap pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Proyek infrastruktur kelautan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Garut itu belum masuk tahap penetapan pelaksanaan maupun konstruksi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 2, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan percepatan pembangunan pelabuhan yang direncanakan menjadi simpul aktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan Garut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Garut menyampaikan keberadaan Pelabuhan Cilautereun menjadi kebutuhan strategis masyarakat pesisir. Menurut dia, infrastruktur pelabuhan dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan sekaligus membuka akses distribusi hasil perikanan yang lebih luas.

“Kami sangat berharap usulan pembangunan Pelabuhan Cilautereun dapat dipertimbangkan dan segera direalisasikan. Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut,” ujar Syakur, Rabu (15/4/2026).

Syakur menegaskan, wilayah selatan Garut memiliki potensi perikanan yang besar, namun belum didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. "Kondisi ini membuat aktivitas nelayan masih terbatas dan belum optimal dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepelabuhan Perikanan Ady Candra menyampaikan pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Kabupaten Garut.

Namun, ia menegaskan rencana pembangunan pelabuhan masih harus melalui proses perencanaan teknis dan koordinasi lintas instansi.

“Potensi perikanan di Garut sangat besar. Tentu kami mendukung usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kawasan selatan Jawa, khususnya Garut. Namun, ini masih memerlukan proses dan perencanaan yang matang,” kata Ady.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi untuk mengkaji kelayakan teknis dan skema pembangunan yang paling sesuai. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga dukungan aktivitas ekonomi nelayan di sekitar lokasi.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut secara terbuka mengakui adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan kawasan lain di KabupatenGarut, Jawa Barat.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan, kondisi sosial-ekonomi di Garut Selatan masih tertinggal dan membutuhkan langkah percepatan pembangunan atau akselerasi.

Sejumlah indikator menjadi sorotan, mulai dari kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, hingga tingginya angka kematian ibu dan anak. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi Garut belum merata.

"Wilayah selatan dinilai belum menikmati dampak pembangunan secara optimal dibandingkan kawasan perkotaan dan wilayah utara yang relatif lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan aktivitas ekonomi," ujar Syakur, Selasa (24/2/2026).

Syakur menilai, percepatan pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggaran besar dan perubahan pendekatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai pintu masuk mengatasi kemiskinan struktural.

Sektor industri disebut sebagai salah satu solusi, meski tidak selalu harus berbentuk pabrik manufaktur besar. Pariwisata, restoran, dan hotel juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan apabila dikelola secara sistematis.

Namun demikian, penguatan sektor jasa saja dinilai belum cukup. Pemerintah daerah juga menyoroti lemahnya hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Garut Selatan. Selama ini, komoditas lokal lebih banyak dijual dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lanjutan yang memberikan nilai tambah.

"Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki fasilitas pengolahan," kata Syakur.

Dalam konteks itu, kata Syakur, jagung diidentifikasi sebagai komoditas strategis yang berpotensi menjadi pengungkit ekonomi baru. Jagung tidak hanya menjadi hasil pertanian, tetapi juga bahan baku utama pakan ternak yang dibutuhkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.

Permintaan yang tinggi terhadap pakan ternak membuka peluang terbentuknya rantai industri terintegrasi di wilayah selatan.

Syakur mencontohkan model ekosistem terintegrasi yang diterapkan diBlitar, di mana produksi jagung, pabrik pakan, dan sentra peternakan berada dalam satu kawasan. Integrasi tersebut membuat ongkos produksi lebih efisien sehingga harga telur di daerah itu lebih kompetitif.

"Skema serupa dinilai dapat diterapkan di Garut Selatan untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal," tuturnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci mengenai skema pendanaan, tahapan implementasi, maupun target waktu realisasi pembangunan ekosistem tersebut.

Menurutnya, pengakuan ketimpangan ini menjadi momentum penting bagi arah kebijakan ekonomi daerah. Tanpa intervensi terstruktur, Garut Selatan berpotensi terus tertinggal akibat minimnya infrastruktur industri dan lemahnya akses pasar.

"Integrasi sektor pertanian dan peternakan memang menjanjikan, tetapi membutuhkan kepastian investasi, dukungan regulasi, serta koordinasi lintas sektor," tutupnya.

Bisnis.com, GARUT- Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyebutkan, struktur ekonomi Kabupaten Garut, Jawa Barat masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Namun besarnya aktivitas produktif warga belum sepenuhnya tercatat dalam sistem ekonomi formal akibat keterbatasan akses keuangan dan rendahnya literasi finansial.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Syakur menyebutkan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar perekonomian daerah, melampaui belanja pemerintah dan investasi.

Sementara itu, ruang fiskal pemerintah relatif terbatas sehingga tidak bisa terus mengandalkan belanja daerah sebagai mesin pertumbuhan. Di sisi lain, investasi masih menghadapi sejumlah hambatan meski mulai menunjukkan sinyal masuknya modal baru.

Menurut Syakur, pemerintah daerah terus membuka ruang bagi investasi, termasuk dari luar negeri. Ia menyampaikan terdapat rencana penanaman modal dari perusahaan asing asal Taiwan dan Korea Selatan dengan nilai sekitar Rp350 miliar.

"Investasi tersebut diharapkan mampu menambah kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru di Garut, meski belum dirinci sektor dan waktu realisasinya," kata Syakur, Sabtu (27/12/2025).

Namun, di luar investasi skala besar, Syakur menilai kekuatan ekonomi Garut justru berada di level rumah tangga. Banyak aktivitas produksi kecil yang berlangsung setiap hari di lingkungan masyarakat, seperti usaha makanan rumahan, tetapi tidak tercatat sebagai kegiatan ekonomi resmi.

Akibatnya, kontribusi riil masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya tercermin dalam data.

Ia mencontohkan praktik jual beli sederhana di berbagai kegiatan masyarakat. Produk dijual tanpa standar harga, pencatatan transaksi, maupun akses ke layanan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha kerap tidak menganggap dirinya bagian dari aktivitas ekonomi, meski secara nyata terjadi transaksi dan nilai tambah.

"Situasi ini menunjukkan masih lebarnya jurang antara aktivitas ekonomi riil di tingkat akar rumput dengan sistem pencatatan ekonomi formal. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemanfaatan layanan perbankan menjadi faktor utama yang membuat banyak pelaku ekonomi rumah tangga berada di sektor informal dan tidak terhubung dengan lembaga keuangan," kata Syakur.

Syakur mengatakan, pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu segera direspons agar konsumsi rumah tangga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan tercatat. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil, terutama pelaku usaha berbasis rumah tangga.

Ia menekankan pentingnya peran lembaga keuangan untuk lebih aktif menjangkau masyarakat. Akses terhadap pembiayaan, tabungan, dan layanan transaksi dinilai menjadi kunci agar aktivitas ekonomi rumah tangga bisa naik kelas.

Dengan masuknya transaksi ke dalam sistem keuangan, aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat basis data ekonomi daerah.

"Kami berharap setiap rumah tangga dapat berperan sebagai unit ekonomi produktif. Dengan dukungan stimulus dan kemudahan akses finansial, aktivitas kecil yang selama ini berjalan secara informal dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai lebih realistis dalam jangka menengah, mengingat keterbatasan belanja pemerintah dan proses investasi besar yang membutuhkan waktu," ujarnya.

Ke depan, penguatan konsumsi rumah tangga yang produktif diproyeksikan menjadi strategi utama pertumbuhan ekonomi Garut. Pemerintah menargetkan sinergi antara masuknya investasi dan penguatan ekonomi mikro dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Bisnis.com, GARUT- Kabupaten Garut menutup tahun 2025 dengan catatan serius di pasar kerja. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 di Garut menunjukkan angka 6,54%, tertinggi di wilayah Priangan Timur, sekaligus berada di atas sebagian besar daerah sekitarnya.

Angka TPT ini menempatkan Garut sebagai episentrum persoalan ketenagakerjaan regional, di tengah kontras kinerja daerah tetangga yang relatif lebih rendah.

Jika dibandingkan, Kota Tasikmalaya punya data TPT di kisaran 6,45%, Kabupaten Tasikmalaya 3,69%, Ciamis 4,08%, dan Pangandaran 1,61%.

Rata-rata TPT di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berada di kisaran 6,77%, sehingga posisi Garut hanya sedikit di bawah rerata Jabar, namun tetap paling tinggi di kawasan Priangan Timur.

Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus menjelaskan tingginya TPT di suatu daerah tidak semata-mata mencerminkan lemahnya ekonomi, melainkan ketidaksinkronan antara pertumbuhan kesempatan kerja dan pertambahan angkatan kerja, khususnya dari kelompok usia muda dan lulusan baru.

"Wilayah dengan arus urbanisasi lokal dan ekspektasi kerja formal yang tinggi cenderung mencatat TPT lebih besar dibanding daerah yang ekonominya menyerap tenaga kerja informal dan musiman," kata Darwis Sitorus, Selasa (16/12/2025).

Dalam konteks itu, Garut menghadapi masalah struktural. Basis ekonomi daerah masih kuat di sektor primer, pertanian dan peternakan yang daya serap formalnya terbatas, sementara industrialisasi padat karya belum berkembang signifikan.

Di saat bersamaan, peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama dari generasi muda, mendorong kompetisi kerja yang lebih ketat. Akibatnya, jurang antara pencari kerja dan lapangan kerja kian melebar.

Kontras terlihat jelas dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Kedua daerah tersebut menunjukkan TPT yang jauh lebih rendah, mengindikasikan peran sektor pertanian, UMKM, dan pekerjaan informal yang masih efektif menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Pangandaran menjadi anomali positif dengan TPT 1,61%, ditopang pariwisata yang fleksibel menyerap pekerja, meski sebagian bersifat musiman dan informal.

Kondisi Garut juga hampir sejajar dengan Kota Tasikmalaya, yang sama-sama menghadapi tekanan urbanisasi dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Namun, Kota Tasikmalaya masih terbantu oleh sektor perdagangan dan jasa yang relatif lebih dinamis.

"Garut, sebaliknya, berada di posisi tanggung, tidak sekuat kota dalam jasa, dan tidak seefektif desa dalam penyerapan informal," kata Darwis.

BPS Jabar menilai perbaikan indikator ketenagakerjaan membutuhkan intervensi lintas sektor. Penguatan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, pengembangan UMKM berbasis nilai tambah, serta perluasan investasi padat karya menjadi kunci.

Tanpa langkah itu, daerah dengan profil seperti Garut berisiko mempertahankan TPT tinggi meski pertumbuhan ekonomi terjadi.

Bisnis.com, BANDUNG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat komitmen untuk meningkatkan akses keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan program kerja ini bertujuan untuk memberikan dampak tinggi pada perekonomian lokal.

"Penyusunan Program Kerja Tahun 2026 ini akan mendorong TPAKD bekerja lebih terarah, terstruktur, dan terukur, serta berdampak tinggi [high impact] terhadap perekonomian daerah,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (8/12/2025).

Darwisman menambahkan, perekonomian Kabupaten Garut diyakini memiliki potensi besar yang masih bisa dioptimalkan, terutama dari tiga aspek utama.

Pertama, papar dia Kabupaten Garut memiliki bonus demografi yang didominasi oleh Generasi Z 28,40% dan Generasi Milenial 23,30% yang berada di usia produktif, serta Generasi Alpha 22,62% yang perlu dipersiapkan kualitas SDM-nya menjelang usia produktif.

Kedua, daerah yang terkenal dengan Domba dan Dodolnya ini kata dia memiliki sumber daya di sektor pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.

Komoditas unggulan daerah tersebut di antaranya yakni Domba Garut, Sapi Perah, Jagung, Pisang, Cabai Merah, Kentang, Kapulaga dan Jahe. Komoditas ini menurutnya bisa diolah lebih lanjut menjadi produk industri, seperti kerajinan kulit, tenun sutra dan kripik pisang.

Ketiga, lanjut dia, Garut memiliki keunggulan geografis karena memiliki dataran rendah dan tinggi. Dengan luas wilayah mencapai 3.101 kilometer persegi, masih memungkinkan perluasan areal untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.

Terkait hal itu, Darwisman menekankan pentingnya penetapan fokus yang jelas dalam program TPAKD.

“Pemerintah kabupaten dapat menentukan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan kekhasan masing-masing wilayah, dan penetapan targetnya untuk menjadi program kerja TPAKD tahun depan. Tentu saja program kerja TPAKD ini selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah termasuk RPJMN dan RPJMD, sehingga setiap program TPAKD berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis pemerintah,” tegasnya.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memastikan pihaknya juga telah menginventarisasi seluruh potensi daerah. Namun, ia mengakui tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah permodalan.

“Saat saya temui di lapangan, masyarakat mengaku ada keterbatasan permodalan untuk mengimplementasikan program pengembangan ekonomi daerahnya,” ungkap Bupati.

Ia mencontohkan, pengembangan pisang varietas Cavendish didorong tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga diolah menjadi produk olahan agar dapat meningkatkan nilai produk dan membuka lapangan kerja baru.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, Bupati mendorong masyarakat mengakses permodalan dari pinjaman perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di sisi lain, Bupati berharap OJK dapat mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan penyaluran KUR bagi masyarakat Garut.

Bisnis.com, GARUT - Kabupaten Garut menempati posisi ketiga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat. Capaian itu diapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bukti tingginya aktivitas pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

Namun di balik pencapaian itu, OJK mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan.

Kepala OJK Perwakilan Jawa Barat, Darwisman, menilai Garut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari kekayaan alam, produk unggulan, hingga pariwisata. Potensi itu dianggap belum sepenuhnya terhubung dengan sistem keuangan formal, sehingga perlu strategi yang lebih agresif untuk memperluas akses pembiayaan.

Menurut Darwisman, capaian KUR yang tinggi memang menunjukkan tingginya permintaan modal usaha. Namun ia menilai angka tersebut belum cukup menjawab persoalan substansial terkait pemerataan akses dan literasi keuangan.

"Masih banyak ribuan UMKM yang belum terakses perbankan. Ini harus dibuka dengan percepatan inklusi,” ujarnya, Jumat (5/12/2025].

Salah satu strategi yang disiapkan OJK untuk memperluas akses adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Garut disebut memiliki keunggulan demografis dengan lebih dari 1.477 pondok pesantren yang dapat menjadi simpul edukasi keuangan, termasuk keuangan syariah.

Darwisman menekankan, pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga komunitas ekonomi yang memiliki potensi kuat menggerakkan ekosistem usaha lokal.

Ia menegaskan, peningkatan literasi keuangan berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan daerah. Indikator seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi ukuran efektivitas intervensi kebijakan keuangan.

OJK mendorong agar pembiayaan, termasuk KUR dan produk keuangan lain, lebih terarah kepada sektor yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Momentum penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM juga menjadi instrumen baru bagi Garut untuk menambah kecepatan perluasan akses. Regulasi itu memberi koridor penyederhanaan prosedur pembiayaan, perluasan kanal distribusi kredit, hingga integrasi data UMKM.

OJK menyebut, Pemkab Garut dan industri keuangan dapat memanfaatkan aturan tersebut untuk memperkuat ekosistem pembiayaan produk unggulan daerah, seperti domba, sapi perah, sapi pedaging, daging ayam, pisang, kopi, dan kentang.

Di tengah upaya tersebut, kualitas kredit menjadi perhatian lain. Darwisman mengungkapkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) Kabupaten Garut berada pada level 3,88%.

Angka itu masih dikategorikan sehat, karena berada di bawah ambang batas lima persen. Menurutnya, disiplin masyarakat dalam membayar kewajiban kredit menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan perbankan.

“Ini menunjukkan masyarakat Garut sangat patuh dalam memenuhi kewajibannya. Ini modal untuk meyakinkan perbankan dalam memperluas penyaluran pembiayaan ke UMKM,” kata Darwisman.

Kendati demikian, OJK menegaskan capaian baik tersebut jangan menimbulkan euforia. Penyaluran KUR perlu diiringi penguatan kapasitas UMKM, mitigasi risiko, hingga pendampingan usaha.

Tanpa perbaikan komprehensif, penyaluran kredit yang besar justru dapat memunculkan kerentanan baru ketika ketahanan usaha tidak sejalan dengan ekspansi pembiayaan.

OJK dan Pemkab Garut sepakat memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk mengoptimalkan ekosistem pembiayaan berbasis komoditas unggulan, pesantren, dan UMKM desa.

Darwisman menyebut, Garut memiliki keunggulan, tapi membutuhkan strategi penguatan dari hulu ke hilir agar pembiayaan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, GARUT--Mimpi Kabupaten Garut memiliki pabrik pakan ternak lokal mulai mencuat setelah adanya desakan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengingatkan harga daging ayam di Garut lebih tinggi dibandingkan daerah lain, padahal kabupaten ini adalah penyumbang terbesar jagung di Jawa Barat.

Syakur menyebutkan, Garut menyumbang sekira 43% produksi jagung Jawa Barat. Namun, sebagian besar hasil panen tersebut dijual dalam bentuk pipilan dan diolah di luar daerah menjadi pakan ternak.

Produk pakan itu kemudian kembali masuk ke Garut dan dibeli oleh peternak lokal dengan harga yang jauh lebih mahal.

“Sehingga kemarin, saya ditegur oleh bapak menteri dalam negeri kenapa harga daging ayam di Garut itu tinggi, karena pakan ternaknya muter-muter dulu. Coba kalau ada pabrik jagung di Kabupaten Garut,” kata Syakur, Rabu (12/11/2025).

Syakur menyebutkan, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan struktur ekonomi daerah. Garut, yang kaya akan bahan baku, justru tidak menikmati nilai tambah dari hasil pertaniannya sendiri.

Dia menilai, jika pabrik pakan bisa dibangun, dampaknya akan signifikan terhadap stabilitas harga pangan di Garut.

“Ini bukan hanya soal ayam. Kalau rantai produksinya efisien, kita bicara tentang kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pembangunan pabrik pakan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi bagian dari strategi besar hilirisasi pertanian. Dengan mengolah sendiri hasil panen, Garut tidak lagi menjadi pemasok bahan mentah, melainkan produsen produk bernilai tambah.

Saat ini pemerintah daerah tengah mengkaji lokasi potensial dan bentuk kemitraan yang memungkinkan antara petani, koperasi, dan investor.

"Harapannya, pabrik pakan pertama di Garut bisa menjadi simbol transformasi ekonomi daerah: dari penjual bahan mentah menjadi pengolah mandiri," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Garut bersama PTPN VIII dan investor swasta tengah menyiapkan proyek pembangunan pabrik silase melalui skema public–private partnership (PPP) dengan masa konsesi selama 10 tahun.

Dalam kerja sama ini, pemerintah daerah menyediakan dukungan perizinan dan infrastruktur, sementara investor menanggung pembiayaan pembangunan serta operasional.

PTPN VIII bertindak sebagai pemilik lahan, sedangkan operator bisnis bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi ke berbagai mitra koperasi peternak di Jawa Barat.

Proyek ini memiliki pasar utama di KUD Bayongbong, KPBS Ciater, PT Agrivet, dan PT CABS—perusahaan pengolah susu dan pakan ternak. Dengan biaya tenaga kerja relatif rendah dan posisi geografis strategis, Garut diproyeksikan menjadi pusat distribusi pakan sapi perah di wilayah selatan Jawa Barat.

Dari sisi tata ruang, pembangunan pabrik dinilai sesuai dengan RTRW dan tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Proses produksi juga dianggap ramah lingkungan karena menghasilkan limbah minimal serta berpotensi mendukung pertanian sirkular melalui pemanfaatan residu fermentasi sebagai pupuk organik.

Dampak ekonomi dari proyek ini diperkirakan cukup besar. Setidaknya 200 tenaga kerja langsung akan terserap saat pabrik beroperasi, ditambah efek berganda terhadap sektor transportasi, pengemasan, hingga industri pupuk organik.

Pemerintah daerah memperkirakan akan muncul 30–40 usaha kecil baru di sekitar kawasan industri yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku dan jasa pendukung. Proyek ini juga diharapkan membantu peternak menekan biaya pakan hingga 20 persen, meningkatkan produktivitas susu dan daging.

Namun, tantangan tetap ada, terutama ketergantungan terhadap pasokan bahan baku seperti jagung dan rumput gajah serta ketersediaan air di musim kemarau.

Pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi melalui pengembangan lahan hijauan, pembangunan embung air, dan pelatihan petani tentang pengelolaan hijauan berkelanjutan. Integrasi dengan program pertanian organik juga disiapkan untuk memaksimalkan manfaat limbah hasil fermentasi dan menjaga stabilitas harga pakan bagi peternak kecil.

Secara keseluruhan, proyek industri silase Garut dinilai layak secara ekonomi dan selaras dengan arah pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau.

Selain memperkuat posisi Garut sebagai poros agribisnis baru di Jawa Barat selatan, proyek ini juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam jangka panjang, Garut diharapkan mampu menjadi pusat logistik pakan ternak bagi Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.

Bisnis.com, GARUT - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut, Jawa Barat menunjukkan tren penurunan pada 2025. Namun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam catatan tersebut jumlah penduduk miskin mencapai 252.600 jiwa atau 9,39% dari total populasi. Angka ini turun dari 259.301 atau 9,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Garut Nevi Hendri menyebutkan meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, sebagian besar warga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor informal dengan produktivitas rendah.

“Penurunan kemiskinan tahun ini memang positif, tapi kita tidak boleh puas. Sebab, sebagian masyarakat masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan,” ujar Nevi, Rabu (12/11/2025).

Berdasarkan laporan Profil Kemiskinan Kabupaten Garut 2025, tren kemiskinan di Garut mengalami fluktuasi dalam sembilan tahun terakhir. Sejak Maret 2016 hingga 2019, angka kemiskinan turun dari 11,64% menjadi 8,98%.

Namun, dia mengatakan pandemi covid-19 pada 2020–2021 memukul ekonomi lokal, terutama sektor pertanian rakyat dan perdagangan kecil, sehingga angka kemiskinan naik menjadi 10,65% pada 2021.

Nevi menjelaskan penurunan kembali mulai terlihat sejak 2022 seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, terutama setelah sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan pulih.

“Pemulihan ini didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Kesenjangan Ekonomi Tak Berkurang

Meski demikian, dia mengingatkan penurunan persentase kemiskinan tidak otomatis berarti kesenjangan berkurang. Berdasarkan data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2025 tercatat 1,38, turun tipis 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,34, juga turun 0,05 poin.

“Artinya, kondisi ekonomi kelompok miskin memang sedikit membaik, tetapi jarak antara penduduk miskin dengan mereka yang hampir miskin masih sempit. Ini menunjukkan adanya kelompok rentan yang sewaktu-waktu bisa kembali jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi,” jelas Nevi.

BPS juga mencatat kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang mencapai Rp407.191 per kapita per bulan pada Maret 2024, naik dari Rp367.681 pada 2022.

Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum hidup akibat inflasi harga pangan dan nonpangan.

“Biaya hidup naik, sementara pendapatan masyarakat tidak semuanya menyesuaikan. Ini menjadi salah satu faktor mengapa penurunan kemiskinan berjalan lambat,” ujar Nevi.

Dia menambahkan komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap total GK.

Dengan kebutuhan kalori minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, tekanan inflasi bahan pangan membuat kelompok miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Meski berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, Nevi menilai langkah jangka panjang harus diarahkan pada transformasi ekonomi desa.

Sebab, lebih dari dua pertiga penduduk miskin Garut masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada pertanian tradisional.

“Selama struktur ekonomi desa masih bertumpu pada pertanian subsisten tanpa nilai tambah, penurunan kemiskinan akan terus berjalan lambat,” ujarnya.

BPS merekomendasikan peningkatan akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, industri olahan hasil pertanian, serta ekowisata berbasis komunitas dapat menjadi penopang baru.

Nevi juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan statistik dan kebijakan pembangunan daerah.

"Data harus menjadi dasar perencanaan. Kami berharap data kemiskinan ini tidak berhenti di laporan, tetapi menjadi acuan nyata bagi kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah,” pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT - Kabupaten Garut tengah bersiap mengambil langkah besar dalam peta ekonomi agribisnis nasional. Daerah di selatan Jawa Barat ini kini menatap sektor baru: industri pengolahan pakan ternak silase.

Sebuah proyek bernilai hampir Rp190 miliar yang diproyeksikan menjadi tonggak ketahanan pakan dan penguatan ekonomi hijau di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian.

Langkah ini bukan sekadar proyek industri. Ia adalah bagian dari upaya panjang untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani-peternak, serta menekan ketergantungan pada pakan impor yang selama ini membebani biaya produksi peternakan di Garut.

Secara nasional, arah kebijakan proyek ini berpijak pada Asta Cita 2—program prioritas pemerintah yang menekankan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi hijau.

Dalam konteks lokal, visi ini disambut Pemerintah Kabupaten Garut melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang menargetkan Garut sebagai sentra agribisnis terintegrasi berbasis potensi lokal.

Kepala Bappeda Garut, Agus Ismail menyebutkan, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 36,07% terhadap PDRB. Namun, produktivitasnya belum maksimal akibat masalah klasik: keterbatasan pakan hijauan berkualitas.

“Garut punya lahan, sumber daya manusia, dan pasar yang kuat. Tapi peternak kita masih sangat bergantung pada rumput segar dan pakan dari luar daerah. Proyek silase ini diharapkan menjadi solusi yang strategis dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Secara luas, Garut memiliki luas wilayah mencapai 307.000 hektare, dengan sekira 143.000 hektare di antaranya berupa kawasan hutan dan non-hutan yang cocok untuk hijauan makanan ternak.

Secara agroklimat, wilayah selatan seperti Cisurupan dan Cikajang memiliki curah hujan tinggi dan suhu sejuk 19–27°C—kondisi ideal untuk pengembangan sapi perah dan sapi potong.

Di lahan luas itu, populasi sapi perah di Garut mencapai 11.861 ekor, tertinggi ketiga di Jawa Barat dengan produksi susu 13.000 ton per tahun. Namun, angka ini masih di bawah potensi. Produktivitas susu per ekor hanya 11 liter per hari, padahal bisa mencapai 20 liter jika pakan berkualitas tersedia sepanjang tahun.

Kebutuhan hijauan makanan ternak (HMT) di Garut mencapai 374.753 ton per tahun, setara 112 ribu ton silase. Defisit pakan masih besar, terutama di musim kemarau, saat rumput segar cepat rusak dan pasokan dari dataran tinggi menurun drastis.

“Ini seperti lingkaran setan. Peternak tidak bisa meningkatkan produksi susu karena pakan terbatas, dan tidak bisa membeli pakan berkualitas karena biaya tinggi,” kata seorang peternak sapi perah di Bayongbong.

Menurut Agus, proyek industri pakan silase di Garut berupaya memutus lingkaran itu. Pemerintah daerah bersama PTPN VIII dan calon investor menyiapkan kawasan industri hijau di atas lahan seluas 56,15 hektare, berlokasi di Cisurupan–Cikajang–Margamulya.

Lahan milik PTPN tersebut memiliki status sertifikat aktif dan akses langsung ke jalan provinsi serta pintu tol Garut–Cisurupan.

Investasi yang dirancang sebesar Rp189,6 miliar akan difokuskan untuk membangun pabrik pengolahan silase dengan nilai investasi tetap (CAPEX) Rp5,96 miliar dan biaya operasional tahunan (OPEX) sekitar Rp18,3 miliar.

Bangunan pabrik, peralatan mesin, serta fasilitas penyimpanan akan dibangun untuk mendukung produksi pakan hijauan terfermentasi dengan daya simpan lama dan nutrisi terjaga.

Dari sisi finansial, proyek ini dinilai layak dengan Internal Rate of Return (IRR) 12 persen dan masa pengembalian modal 8 tahun 10 bulan.

"Angka ini tergolong kompetitif untuk skala agroindustri daerah dengan risiko menengah. Kontrak kerja sama direncanakan dalam skema concession period selama 10 tahun," ujarnya.

Skema Investasi dan Kolaborasi

Rancangan kerja sama proyek ini menggunakan model public–private partnership (PPP). Pemerintah daerah menyediakan dukungan perizinan, akses air dan listrik, serta infrastruktur pendukung.

PTPN VIII bertindak sebagai pemilik lahan, sementara investor akan menanggung pembiayaan pembangunan dan operasional. Operator bisnis bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi, dengan mitra distributor di tingkat KUD dan koperasi peternak.

Ditambahkan Agus, Pasar utama silase ini adalah KUD Bayongbong, KPBS Ciater, PT Agrivet, dan PT CABS—perusahaan pengolah susu dan pakan ternak di Jawa Barat. Dengan pasar lokal yang stabil dan biaya tenaga kerja relatif rendah (UMR Rp2,1 juta/bulan), Garut diyakini bisa menjadi pusat distribusi pakan sapi perah di Jabar bagian selatan.

Dari sisi lingkungan, proyek ini dinilai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Pabrik akan berlokasi di luar kawasan lindung dan cagar budaya, dengan dokumen perizinan seperti AMDAL dan persetujuan lingkungan yang siap diproses.

Dampak ekologisnya justru positif. Proses fermentasi hijauan menghasilkan limbah minimal, tanpa bahan kimia berbahaya, serta berkontribusi pada penyerapan karbon dari lahan hijauan. Bahkan residu hasil fermentasi dapat diolah menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian sirkular.

Dampak Ekonomi: Dari Lapangan Kerja hingga UMKM

Dampak ekonomi proyek ini diproyeksikan signifikan. Sedikitnya 200 tenaga kerja langsung akan terserap dalam tahap operasional, mulai dari teknisi pabrik, operator mesin, hingga sopir distribusi.

Selain itu, muncul efek berganda bagi sektor lain seperti transportasi, pengemasan, dan industri pupuk organik.

Tidak hanya itu, kata Agus, pemerintah daerah juga memperkirakan akan tumbuh sekitar 30–40 usaha kecil baru di sekitar kawasan industri, terutama di bidang penyediaan bahan baku (jagung, rumput gajah, limbah pertanian) dan jasa pendukung.

Dari sisi peternak, silase memungkinkan mereka memiliki stok pakan berkualitas sepanjang tahun. Biaya pakan—yang selama ini memakan 60–70 persen dari total biaya produksi—dapat ditekan hingga 20 persen, meningkatkan margin keuntungan dan produktivitas susu serta daging.

“Silase adalah masa depan peternakan modern. Jika Garut berhasil, model ini tidak menutup kemungkinan direplikasi di wilayah lain," tuturnya.

Meski prospeknya menjanjikan, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Ketergantungan pada pasokan bahan baku seperti jagung dan rumput gajah tetap menjadi risiko utama. Begitu pula dengan ketersediaan air saat musim kemarau, yang berpotensi mengganggu produksi hijauan.

Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi mitigasi berupa pengembangan lahan HMT di sekitar pabrik, pembangunan embung air, serta pelatihan petani tentang pengelolaan hijauan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi dengan program pertanian organik juga direncanakan agar limbah hasil fermentasi dapat dimanfaatkan kembali.

"Kestabilan harga pakan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berkomitmen mengatur pola distribusi agar silase tetap terjangkau bagi peternak kecil tanpa mengorbankan margin investasi," jelasnya.

Secara ekonomi, lanjutnya, proyek ini dinilai feasible dan relevan dengan arah pembangunan nasional. Secara sosial, ia berpotensi memperkuat posisi Garut sebagai poros agribisnis baru di Jawa Barat selatan.

Dan secara lingkungan, ia menawarkan model pembangunan yang seimbang antara produksi dan pelestarian.

Dalam horizon 10 tahun ke depan, industri silase Garut diharapkan mampu menjadi pusat logistik pakan ternak untuk wilayah Jabar Selatan dan sebagian Jawa Tengah.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, Garut bisa menjadi pionir industri pakan kata Kepala Dinas Peternakan Garut. Bukan sekadar membuat pakan, tapi membangun masa depan ekonomi hijau di pedesaan," tutupnya.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.

Bisnis.com, GARUT- Kabupaten Garut mencatat peningkatan signifikan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sepanjang Januari hingga September 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Garut, total perjalanan wisnus yang berkunjung ke Kabupaten Garut mencapai 5,95 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 24,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4,77 juta perjalanan.

Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, menjelaskan peningkatan ini menandakan geliat sektor pariwisata Garut yang terus pulih dan menunjukkan tren positif pascapandemi.

"Kunjungan wisatawan nusantara ke Garut terus naik dari bulan ke bulan, menunjukkan potensi besar sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah,” ujar Nevi, Rabu (5/11/2025).

Pada September 2025 saja, jumlah perjalanan wisnus yang berkunjung ke Garut mencapai 636.844 perjalanan. Angka tersebut naik 8,23% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month) dan meningkat 16,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Sementara itu, wisatawan nusantara yang berasal dari Kabupaten Garut sendiri juga mencatat pertumbuhan signifikan.

Sepanjang Januari hingga September 2025, total perjalanan wisnus asal Garut mencapai 4,39 juta perjalanan, naik 47,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 2,97 juta perjalanan.

Nevi menuturkan peningkatan mobilitas masyarakat Garut menunjukkan semakin tingginya daya beli dan minat berwisata masyarakat lokal.

“Selain meningkatnya kunjungan dari luar daerah, masyarakat Garut sendiri kini lebih aktif melakukan perjalanan wisata, baik di dalam maupun ke luar daerah,” ucapnya.

Pada September 2025, jumlah perjalanan wisnus asal Garut mencapai 433.144 perjalanan, meningkat 2,97% dibandingkan bulan sebelumnya dan tumbuh 19,25% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan pola pergerakan wisatawan yang stabil, baik dari sisi kunjungan ke Garut maupun perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat Garut sendiri.

Dari sisi asal daerah wisatawan, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Garut pada September 2025 masih didominasi oleh wisatawan dari wilayah Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 58,18% dari total perjalanan wisnus ke Kabupaten Garut.

Sementara itu, dari segi pertumbuhan bulanan (month-to-month), beberapa daerah asal wisatawan menunjukkan peningkatan signifikan. Kunjungan dari Kabupaten Subang naik 21,82%, dari Kabupaten Bekasi naik 20,92%, dan dari Kabupaten Bogor naik 16,90%.

Adapun kunjungan wisatawan dari Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,49% dan 2,96%.

Nevi menambahkan, peningkatan jumlah perjalanan wisatawan ke Garut menunjukkan dampak positif dari promosi pariwisata daerah dan pengembangan infrastruktur wisata yang dilakukan pemerintah setempat.

“Data ini menunjukkan Garut semakin menarik bagi wisatawan domestik. Ke depan, kami berharap pertumbuhan ini dapat terus dijaga agar sektor pariwisata menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Bank BJB agar memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Menurutnya, sistem pembiayaan yang inklusif dapat membantu petani dan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan mobilitas dan penggunaan teknologi membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, kehadiran lembaga keuangan seperti Bank BJB di Samarang diharapkan bisa menjadi mitra yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan,” ujar Syakur, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai Kecamatan Samarang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Garut.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin sektor tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga berkembang melalui proses hilirisasi.

“Kita ingin Garut tidak hanya dikenal sebagai penghasil cabe atau sayuran, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah. Dengan begitu, harga komoditas lebih stabil dan petani mendapatkan keuntungan lebih baik,” jelasnya.

Imron menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Garut menunjukkan tren positif dengan capaian di atas enam persen pada triwulan kedua tahun ini, melampaui rata-rata nasional.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut bergantung pada sejauh mana akses pembiayaan dan inovasi ekonomi mampu menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel sekaligus Pembina Kantor Wilayah 3 Bank BJB, Nunung Suhartini, menyebutkan pengembangan KCP Samarang merupakan bagian dari strategi Bank BJB untuk memperkuat jaringan layanan di daerah produktif.

Ia mengatakan desain gedung baru dibuat lebih fungsional agar mendukung kenyamanan nasabah dan efisiensi kerja pegawai.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nunung.

Menurutnya, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Saat ini, Bank BJB mencatatkan aset senilai Rp216 triliun dan memiliki 23 jaringan kantor serta 43 terminal elektronik di wilayah Garut.

Nunung mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat penetrasi layanan di kawasan Samarang yang dikenal memiliki potensi ekonomi dan wisata cukup tinggi.

Ia menyebutkan, KCP Samarang kini dilengkapi sistem antrian digital dan ruang pelayanan prima agar interaksi nasabah lebih efisien.

“Kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat dan nyaman. Selain itu, kami juga menyiapkan tim khusus yang fokus membantu pelaku UMKM dengan pendekatan jemput bola. Kalau akses pembiayaan semakin terbuka, maka kegiatan ekonomi di tingkat lokal juga akan lebih bergerak. Ini yang kita dorong bersama,” tutupnya.