Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono tampil perdana dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, dengan menegaskan bahwa ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi skenario tekanan eksternal, sebagaimana hasil dari liquidity stress test.

“Liquidity stress test telah dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM) di mana hasil stress test itu juga menunjukkan ketahanan perbankan terhadap skenario tekanan eksternal,” kata Thomas dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Thomas juga melaporkan bahwa bank sentral tengah mempersiapkan koordinasi lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dikomunikasikan kepada investor maupun lembaga pemeringkat kredit.

“Saat ini kami juga sedang mempersiapkan koordinasi lebih lanjut, dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Danantara, dan bahkan OJK ke depannya untuk membangun sebuah narasi yang terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi yang bisa dikhususkan terhadap investor maupun credit rating agency yang akan datang di kemudian hari,” kata Thomas.

Sebagaimana diketahui, pada 9 Februari lalu, Thomas resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031. Pada 26 Januari 2026, ia telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dan pada hari yang sama terpilih menjadi Deputi Gubernur BI.

Thomas sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 18 Juli 2024 atau pada masa kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Juda Agung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026. Kini, Juda Agung mengemban jabatan Wamenkeu sejak dilantik pada 5 Februari 2026.

Dalam konferensi pers pada 28 Januari 2026, Thomas menyatakan dirinya mengambil peran komunikasi tanpa mengurangi independensi bank sentral.

Dia menjelaskan, peran yang ia maksud serupa seperti yang dia jalankan di Kemenkeu. Pada awal penugasannya di instansi bendahara negara ini, dia membantu Kemenkeu di era Presiden Joko Widodo menyusun anggaran pemerintahan presiden berikutnya.

Thomas membantah isu bahwa dirinya sejak awal sudah disiapkan untuk menjadi Gubernur BI.

Menyoal persepsi publik mengenai latar belakang politik dan keluarganya, Thomas menyatakan keduanya merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap publik bisa melihat rekam jejak profesionalnya, termasuk dalam bidang keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi tinggi terhadap Thomas Djiwandono yang baru dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) . Hal ini disampaikan Purbaya saat menghadiri prosesi pelantikan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Senin (9/2/2026).

Purbaya menaruh harapan besar agar kehadiran Thomas di jajaran Dewan Gubernur BI dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memformulasi kebijakan moneter yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selamat Pak Tommy atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan dalam membentuk kebijakan yang pas untuk mendorong pertumbuhan (ekonomi) yang lebih bagus ke depan,” ujar Purbaya.

Purbaya Sangkal Rupiah Anjlok Imbas Thomas Djiwandono Dicalonkan ke BI



Dengan latar belakang Thomas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Purbaya optimis sinergi antara Kementerian Keuangan (Fiskal) dan Bank Indonesia (Moneter) akan semakin solid. Ia bahkan berseloroh mengenai kebiasaan koordinasi yang kerap dilakukan secara informal.

“Kan biasanya sudah makan siang bareng. Sekarang lebih gampang lagi (sinergi fiskal dan moneter). Nanti kita makan siang di sana ke Pak Tommy. Setiap Jumat itu MBG gratis sama Pak Gubernur,” ungkap Menkeu.

Purbaya menegaskan tidak perlu memberikan nasihat atau arahan khusus kepada Thomas. Baginya, rekam jejak dan keahlian Thomas sudah lebih dari cukup untuk mengemban tugas baru tersebut.

“Enggak. Dia kan Deputi Gubernur. Saya juga nggak tahu. Lebih pintar dari saya kali dia. Ngapain kasih wejangan? Dia sudah jago,” tegas Purbaya.

Thomas Djiwandono dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung yang telah mengundurkan diri sejak pertengahan Januari lalu.

Pelantikan ini menandai babak baru bagi kepemimpinan Bank Indonesia periode 2026–2031, di mana Thomas diharapkan menjadi jembatan strategis untuk memastikan kebijakan moneter selaras dengan target-target pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

JAKARTA - Thomas Djiwandono resmi memulai masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung , Sunarto pada Senin (9/2/2026). Penunjukan Thomas didasarkan pada Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan lima tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2031.

Dalam prosesi pengambilan sumpah, Thomas menekankan, komitmennya terhadap integritas dan tata kelola yang bersih. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya tanpa pengaruh pemberian atau janji dari pihak mana pun.

"Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," ucap Thomas dengan tegas.

Mengulik Alasan Kenapa Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI



Selain aspek integritas, Thomas juga menyatakan loyalitasnya dalam mengawal arah kebijakan negara. "Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada negara dan konstitusi haluan negara,” tambahnya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran petinggi otoritas moneter dan keuangan, mulai dari Gubernur BI Perry Warjiyo hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai nakhoda baru di Bank Indonesia, Thomas telah menyiapkan peta jalan strategis bertajuk "GERAK". Strategi tematik ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lincah dan berdaya tahan. Profil Pendidikan Thomas Djiwandono yang Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur BI

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan koordinasi antarlembaga. Di deretan tamu undangan, tampak hadir Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu II Juda Agung, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, serta Pjs Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi.

Kehadiran para tokoh ini memperlihatkan dukungan penuh terhadap posisi Thomas dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal di bawah Kemenkeu dan kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah spekulasi tukar guling dalam pergeseran jabatan antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono. Perpindahan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) , Thomas Djiwandono menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengintervensi independensi bank sentral.

Menjawab isu tersebut, Purbaya menyebut pertukaran posisi tersebut murni merupakan sebuah kebetulan berdasarkan kebutuhan organisasi. "Bukan tukar guling kebetulan aja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Isu tukar guling ini mencuat sebelum Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono. Kemudian, Thomas Djiwandono ditunjuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung.

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu didasarkan pada kompetensi dan rekam jejaknya. Menurutnya daripada mencari sosok baru yang memerlukan proses panjang, kemampuan Juda dianggap sangat pas untuk mengisi posisi tersebut.

Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung Bisa Jadi Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter



"Kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Saya nggak tahu, nggak ada urusan," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru pada sore hari ini di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh bapak Thomas djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Mensesneg kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail. Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik.

"Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir.

"Iya (bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim MK)," tuturnya.

Prasetyo memberikan klarifikasi mengenai spekulasi publik yang menyebut agenda ini sebagai perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, pelantikan ini lebih tepat dimaknai sebagai mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono.

"Sekali lagi kalau makna reshuffle adalah mengisi kekosongan oleh karena pemindahan penugasan, iya itu bisa dimaknai reshuffle. Tapi selain itu, belum ada rencana pergantian," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) hingga saat ini masih bersifat dinamis dan belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ditemui usai pelantikan anggota Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa dirinya belum menerima permintaan resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memberikan asesmen terkait calon Wamenkeu, termasuk soal nama Juda Agung yang disebut sebagai kandidat utama.

"Belum ada permintaan dari Mensesneg untuk saya memberi asesmen ke Pak Juda Agung atau calon Wamenkeu. Tapi katanya sih masih fluid ya. Saya belum boleh bilang Juda Agung calon Wamenkeu, katanya tunggu pernyataan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Sejauh informasi yang diterimanya, kandidat Wamenkeu yang dibahas saat ini hanya berjumlah satu orang.

Menurutnya, dinamika politik memungkinkan adanya perubahan nama sewaktu-waktu.

"Sepengetahuan yang saya dengar satu, tapi biasa kalau politik kan suka berubah-ubah," jelasnya.

Purbaya membenarkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Juda Agung di kantornya pada pekan lalu. Namun, pertemuan tersebut dalam rangka diskusi mengenai kebijakan ekonomi.

Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.

Menurutnya, pelantikan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menegaskan bahwa kekosongan posisi Wamenkeu tidak mengganggu jalannya pemerintah. Koordinasi di Kementerian Keuangan tetap berjalan dengan melibatkan jajaran direktur jenderal (dirjen) serta Wamenkeu yang masih aktif, yakni Suahasil Nazara.

"Di bawahnya kan ada dirjen-dirjen. Saya yang ngendaliin sama Pak Wamen yang ada sekarang," pungkas Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Analis Ekonomi Politik Kusfiardi memandang Bank Indonesia (BI) perlu memitigasi risiko persepsi pasar atas terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI yang baru melalui berbagai langkah konkret dan terukur.

Meski respons pasar dalam jangka sangat pendek relatif stabil pascapengumuman terpilihnya Deputi Gubernur BI, ia mengingatkan bahwa masuknya Thomas ke BI bisa saja memunculkan sentimen negatif yang dapat memicu volatilitas jangka menengah.

Ketika jarak institusional antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif dipersepsikan menyempit, menurut Kusfiardi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, respons pasar tidak selalu hadir dalam bentuk gejolak instan, melainkan sebagai isu tak berarah yang dapat memicu volatilitas jangka menengah, baik melalui tekanan nilai tukar, kenaikan premi risiko surat utang negara, maupun perubahan arah arus modal asing.

Dalam konteks itu, kata Kusfiardi menjelaskan, risiko dominasi fiskal tidak selalu hadir sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi pasar yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional.

“Bahkan ketika independensi BI secara hukum tetap terjaga, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan mekanisme kolektif Rapat Dewan Gubernur (RDG), persepsi negatif yang dibiarkan tumbuh dapat menimbulkan biaya kredibilitas yang mahal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa risiko itu menjadi semakin relevan apabila stabilisasi jangka pendek bergantung pada intervensi agresif di pasar valas yang berpotensi menggerus cadangan devisa. Per akhir Desember 2025, cadangan devisa berada di kisaran 156 miliar dolar AS.

“Oleh karena itu, pengangkatan ini seharusnya dipahami bukan sebagai penutup polemik, melainkan sebagai awal pengujian kredibilitas institusional Bank Indonesia,” ujar Kusfiardi.

Langkah yang perlu dilakukan bank sentral untuk memitigasi risiko salah satunya melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Dalam hal itu, Gubernur BI dan Deputi Gubernur yang baru perlu menyampaikan forward guidance yang jelas dan berbasis data, dengan penekanan bahwa sinergi fiskal-moneter tidak mengorbankan independensi operasional dan instrumen moneter Bank Indonesia.

Langkah selanjutnya, menurut dia, diperlukan pembuktian melalui kinerja awal yang disiplin. Sikap kebijakan yang prudent, termasuk respons tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan cadangan devisa, akan menjadi ujian nyata dalam 3-6 bulan pertama untuk membentuk ulang persepsi pasar.

Selain itu, BI juga diharapkan memperkuat tata kelola dan transparansi kelembagaan.

Kusfiardi memandang bahwa peningkatan kualitas publikasi notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan Chinese walls antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal independen merupakan sinyal penting bagi pasar bahwa independensi BI tidak hanya normatif, tetapi operasional.

Pemerintah juga perlu menghindari narasi “sinkronisasi total” yang berlebihan, dan secara konsisten menegaskan independensi BI sebagai pilar stabilitas makroekonomi, katanya menambahkan.

Di sisi lain, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan pasca-pengangkatan berbasis indikator kinerja moneter dan stabilitas sistem keuangan, bukan preferensi atau kalkulasi politik jangka pendek.

Dalam hal manajemen sentimen dan respons cepat, Kusfiardi mencatat bahwa pemantauan aktif terhadap sentimen investor dan narasi media perlu diikuti dengan respons berbasis data dan fakta, guna mencegah rumor berkembang menjadi ketidakpastian yang merugikan.

Ia mengingatkan, pengangkatan Deputi Gubernur BI kali ini menempatkan BI di bawah sorotan yang lebih tajam. Hal itu bukan karena individu semata, melainkan karena konteks institusional dan tantangan global yang sedang dihadapi.

“Dengan aksi kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, persepsi negatif dapat diredam. Namun tanpa itu, ‘bola liar’ persepsi pasar berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Kusfiardi.

Oleh sebab itu, menurut dia, pengawasan publik, media, akademisi dan pelaku pasar menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa independensi BI tetap terjaga sebagai benteng terakhir stabilitas makroekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026 menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya sensitivitas pasar terhadap isu independensi bank sentral, terutama setelah penguatan mandat BI melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Respons pasar sejauh ini masih relatif stabil, namun belum mencerminkan penilaian fundamental atas pengangkatan tersebut," ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam analisisnya, dikutip Rabu (28/1/2026).

Ia menilai penguatan rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih bersifat jangka pendek dan spekulatif. Menurut Kusfiardi, pergerakan pasar tersebut lebih dipengaruhi ekspektasi stabilisasi kebijakan BI serta faktor global, bukan reaksi langsung terhadap figur Deputi Gubernur BI yang baru. Ia mencatat rupiah sempat menguat tipis di kisaran Rp16.768–Rp16.780 per dolar AS pada 26–27 Januari 2026.

Sementara itu, IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas dan sempat menyentuh level 9.028 pada perdagangan intraday. Namun, Kusfiardi menekankan bahwa stabilitas awal ini belum dapat dijadikan tolok ukur sentimen jangka menengah.

Ia menilai risiko utama justru terletak pada persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia. Dalam sistem keuangan modern, ekspektasi investor memainkan peran besar dalam menentukan arah pasar, sehingga persepsi menyempitnya jarak antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif berpotensi memicu volatilitas.

Tekanan tersebut, lanjut dia, tidak selalu muncul dalam bentuk gejolak instan. Dampaknya dapat berkembang secara bertahap, mulai dari kenaikan premi risiko surat utang negara, tekanan nilai tukar, hingga perubahan arah arus modal asing.

Kusfiardi menambahkan, risiko dominasi fiskal kerap hadir bukan sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan biaya kredibilitas, terutama jika stabilisasi jangka pendek mengandalkan intervensi agresif di pasar valuta asing.

Ia mengingatkan langkah tersebut dapat menggerus cadangan devisa, yang per akhir Desember 2025 tercatat sekitar USD156 miliar. Dalam konteks ini, pengangkatan Deputi Gubernur BI dinilai sebagai awal pengujian kredibilitas institusional, bukan sekadar penutup polemik politik.

Untuk meredam persepsi negatif pasar, Kusfiardi menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten guna menegaskan bahwa sinergi fiskal dan moneter tidak mengorbankan independensi operasional BI.

Selain itu, pembuktian melalui kinerja awal dalam tiga hingga enam bulan pertama dinilai krusial, termasuk sikap tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan posisi cadangan devisa.

Penguatan tata kelola dan transparansi kelembagaan juga diperlukan melalui peningkatan kualitas notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan sekat kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi independen. Tanpa langkah tersebut, sentimen pasar yang semula bersifat laten berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai penguatan nilai tukar rupiah pada Selasa (27/1) tidak semata-mata dipengaruhi oleh terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Justru menurutnya faktor utama berasal dari langkah kebijakan bank sentral yang dinilai semakin efektif dalam mengendalikan nilai tukar.

"Bukan karena Pak Thomas saja, memang langkah bank sentral (BI) sudah lebih baik daripada yang sebelumnya saya pikirkan. Kan itu kita serahkan semuanya ke bank sentral untuk mengendalikan nilai tukar, dan kita percaya mereka mampu dan dalam waktu sebentar saja (rupiah) sudah menguat kan," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa ini menguat 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.780 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.782 per dolar AS.

Bendahara negara itu juga menyoroti sentimen global yang turut memengaruhi pergerakan mata uang, khususnya kecenderungan pelemahan dolar AS dan penguatan yen Jepang melalui upaya kebijakan terkoordinasi di pasar global.

"Apalagi kalau saya lihat dolar akan cenderung dilemahkan di pasar global, yen dikuatkan. Itu biasanya berpengaruh. Act concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar, ke mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya.

Menurut Purbaya, dengan pengelolaan kebijakan yang tepat, nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk menguat lebih jauh dari level saat ini.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan sendiri berfokus memastikan agar program-program ekonomi berjalan dengan baik agar fondasi ekonomi nasional semakin kuat.

"Fondasi akan membaik terus ke depan dan investor melihat itu, dan mereka masuk ke sini rupiah ikut menguat dengan signifikan," tutur Purbaya.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kusfiardi

Analisis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

JANUARI 2026 menjadi momentum krusial sekaligus penuh tanda tanya bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Pengunduran diri Thomas Djiwandono dari kepengurusan Partai Gerindra demi pencalonan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukanlah sekadar prosedur administratif rutin untuk memenuhi syarat independensi formal.

Langkah ini, yang diperkuat oleh pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema "pertukaran jabatan" (switch) antara Thomas dan Juda Agung, mengonfirmasi sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola bernegara: normalisasi masuknya figur fiskal-politik ke jantung otoritas moneter.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai Institutional Capture. Kondisi ini terjadi ketika lembaga independen yang memegang mandat publik secara perlahan dikooptasi oleh kepentingan sektoral—dalam hal ini kepentingan fiskal pemerintah—sehingga fungsi check-and-balances yang menjadi pilar stabilitas ekonomi menjadi lumpuh.

Secara kasat mata, pemerintah sedang mempertontonkan fleksibilitas birokrasi. Namun, bagi para pengamat ekonomi politik, ini adalah sinyal peringatan dini akan terjadinya erosi kelembagaan. Skema "tukar guling" posisi ini bukan hanya soal rotasi sumber daya manusia, melainkan soal pengaburan batas-batas disiplin kebijakan yang seharusnya berdiri tegak demi menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.

Risiko "Fiscal Dominance"

Pencalonan Thomas Djiwandono merupakan manifestasi nyata dari implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 7 ayat (1) UU tersebut kini memberikan legitimasi baru bagi BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas nilai Rupiah, tetapi juga "mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Perluasan mandat inilah yang menjadi "karpet merah" sekaligus pembenaran legal bagi eksekutif untuk menyelaraskan arah kebijakan moneter dengan kebutuhan fiskal secara agresif.

Namun, validitas kekhawatiran pasar tidak terletak pada teks legalitas, melainkan pada risiko Fiscal Dominance. Ketika garis pemisah antara pembuat kebijakan belanja (fiskal) dan penjaga nilai tukar (moneter) menjadi cair, Indonesia sedang bermain api dengan kredibilitas institusionalnya.

Risiko ini berakar pada masalah Time Inconsistency. Secara teoretis, pemegang otoritas politik cenderung mengejar insentif ekonomi jangka pendek demi popularitas, seperti memaksakan suku bunga rendah untuk membiayai utang. Tanpa independensi moneter yang absolut, kebijakan ini akan menciptakan bom waktu inflasi dan depresiasi mata uang di masa depan, yang pada akhirnya merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Sejarah ekonomi global—mulai dari krisis Amerika Latin di dekade 80-an hingga guncangan Lira Turki dalam beberapa tahun terakhir—menunjukkan bahwa bank sentral yang kehilangan jarak dengan kepentingan politik praktis akan segera kehilangan "jangkar" kepercayaan pasarnya. Begitu bank sentral dipandang sebagai perpanjangan tangan dari kementerian keuangan, efektivitas instrumen suku bunga dalam menjinakkan inflasi akan tumpul karena pasar meragukan objektivitasnya.

Erosi Kredibilitas

Hal yang paling mencolok dari proses transisi ini adalah keterbukaan pemerintah mengenai mekanisme internalnya. Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa Thomas "disuruh ngintip-ngintip" dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI sejak November 2025 memberikan sinyal kuat bahwa sinkronisasi kebijakan telah dimulai jauh sebelum proses fit and proper test di DPR berlangsung. Budaya "ngintip" ini secara simbolis merusak kesucian RDG yang seharusnya bersifat steril dari intervensi eksekutif.

Meskipun pemerintah berargumen bahwa keputusan BI bersifat kolektif kolegial—di mana suara seorang Deputi Gubernur harus diuji oleh enam anggota dewan gubernur lainnya—persepsi publik dan pelaku pasar sering kali lebih kuat daripada aturan tertulis. Kehadiran figur yang berada di jantung kekuasaan fiskal di dalam "menara gading" moneter menciptakan asumsi bahwa BI kini diposisikan sebagai "pemadam kebakaran" bagi defisit APBN yang kian melebar.

Klaim Menkeu Purbaya yang menyebut dirinya sanggup menguatkan Rupiah "dalam semalam" jika memiliki otoritas bank sentral semakin mempertegas keinginan kuat eksekutif untuk mendikte instrumen moneter demi stabilitas instan. Ini adalah pola pikir berbahaya yang mengutamakan hasil jangka pendek (stabilitas nilai tukar semu) di atas integritas kelembagaan jangka panjang.

Ancaman Stagflasi

Pencalonan ini adalah Ultimate Sign dari sebuah Institutional Trap (Jebakan Institusional). Ini adalah kondisi di mana regulasi sengaja diadaptasi dan diubah untuk melegalkan langkah-langkah non-konvensional demi menjaga stabilitas politik pasca-elektoral.

Langkah ini kian mengonfirmasi berjalannya pola Political Business Cycle, di mana instrumen ekonomi strategis seperti Bank Sentral tidak lagi dikelola berdasarkan kaidah teknokratis murni, melainkan diselaraskan untuk mengamankan konsolidasi politik dan pembiayaan agenda-agenda strategis pemerintah yang tidak tertampung dalam fleksibilitas APBN konvensional.

Di saat nilai tukar Rupiah nyaris menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS, kepercayaan pasar tidak akan bisa dipulihkan hanya dengan klaim keberhasilan administratif atau janji-janji patriotisme ekonomi.

Risiko terbesarnya adalah Stagflasi. Kondisi di mana biaya hidup melonjak akibat depresiasi nilai tukar, namun pertumbuhan ekonomi melambat karena hilangnya kepercayaan investor asing. Skema "tukar guling" ini memberikan pesan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tidak lagi berbasis pada meritokrasi teknokratis, melainkan pada kompromi kepentingan.

Kekuasaan mungkin memiliki instrumen legal untuk mempermudah sinkronisasi jabatan lewat mekanisme switch posisi, namun kekuasaan tidak memiliki otoritas untuk memerintah persepsi pasar. Tanpa restorasi sekat yang jelas antara mandat moneter dan ambisi fiskal, model Korporatisme Negara ini hanya akan membawa Indonesia pada krisis kredibilitas jangka panjang.

Kredibilitas institusi adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dicetak oleh mesin uang Bank Indonesia, bahkan melalui skema pertukaran jabatan yang paling rapi sekalipun. Indonesia butuh jangkar, bukan sekadar "pemain cadangan" yang berganti seragam di tengah pertandingan.

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 secara resmi mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Pengesahan tersebut diambil setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Komisi XI DPR.

Penetapan itu mengakhiri proses seleksi panjang yang melibatkan tiga kandidat, di mana Thomas terpilih mengungguli dua kandidat dari jalur karier internal BI, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono, dalam proses uji kelayakan di Komisi XI.

"Dia menjelaskan bagaimana membangun sinergi moneter dan fiskal sehingga beri penguatan pertumbuhan ekonomi serta membangun agility dalam pengambilan keputusan," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Kompleks Gedung DPR, Selasa (27/1/2026).

DPR menilai visi kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang disampaikan Thomas menjadi faktor penentu utama, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

Thomas yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan juga telah memenuhi syarat independensi bank sentral, dengan menyatakan mundur dari struktur Partai Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari keanggotaan partai pada 31 Desember 2025.

Thomas lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 dan berasal dari keluarga dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan. Ia merupakan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono serta memiliki garis keluarga dengan pendiri Bank BNI, R.M. Margono Djojohadikusumo.

Setelah disahkan dalam rapat paripurna, Thomas dijadwalkan segera menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Ia akan mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada pertengahan Januari 2026, sekaligus memperkuat jajaran pimpinan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan persetujuan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI.

“Komisi XI DPR RI telah menyepakati melalui proses musyawarah mufakat untuk menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031,” kata Misbakhun dalam rapat.

Persetujuan itu kemudian dimintakan pengesahan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kemudian menanyakan persetujuan forum sidang terhadap laporan Komisi XI DPR RI.

“Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI dapat disetujui?” kata Saan saat memimpin sidang paripurna.

Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh peserta rapat, disertai ketukan palu pimpinan sidang.

Dengan keputusan tersebut, Thomas Djiwandono secara resmi telah disetujui DPR menjadi Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan pada 13 Januari 2026.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI, yakni Solikin M. Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono, sebelum akhirnya menetapkan Thomas sebagai calon terpilih.

Setelah memperoleh persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna, Thomas selanjutnya dijadwalkan mengikuti pelantikan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Thomas Djiwandono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan disertai keanggotaan partai politik.

Ia diusulkan bersama dua kandidat lain dan dinilai Komisi XI DPR RI memiliki pemahaman yang relevan terkait penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026